Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"For managers, coaching for performance and for emotional intelligence are two different things. But that doesn’t mean they exist in different worlds."

"Balai Kasih Sayang Pamardi Siwi Badan Narkotika Nasional merupakan satu unit treatment and rehabilitation yang baru, sesuai dengan perkembangan dari sebelumnya yang hanya merupakan tempat rehabilitasi sosial saja. Sebagai suatu tempat pelayanan kesehatan dimana dengan terbentuknya unit gawat darurat yang relatif baru, maka dalam pelaksanaan sangat memerlukan suatu bentuk alur residen, alur administrasi dan keuangan serta standard operating procedures.Dalam pembuatan alur pasien, alur administrasi dan keuangan serta standard operating procedures di unit gawat darurat Balai Kasih Sayang Pamardi Siwi Badan Narkotika Nasional dilakukan suatu action research dengan analisis data kualitatif. Tahapan dimulai dengan rencana (plan) yang berisi langkah pertama adalah identifikasi keluaran yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu identifikasi keluaran internal dan identifikasi keluaran eksternal yang keduanya dikaitkan dengan kepuasan pelanggan, langkah kedua adalah gambaran proses saat ini yang berkaitan dengan alur residen maupun alur administrasi dan keuangan serta standard operating procedures. Langkah ketiga adalah pengukuran, yang diharapkan adanya suatu keluaran berbentuk daftar sebagai checklist di unit gawat darurat tersebut.Serta langkah yang terakhir adalah analisa dan keseluruhan penelitian ini didapatkan dokumen yang dapat dipakai sebagai bahan pelaksanaan di unit gawat darurat, dan juga dilakukan suatu simulasi terhadap alur residen, alur administrasi dan keuangan serta pelaksanaan standard operating proceduresKesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah adanya pengembangan manajemen mutu sistim pelayanan kedaruratan, dengan adanya pengembangan tersebut pelanggan baik internal maupun eksternal mempunyai kesan yang sama yaitu merasa nyaman. Memang kalau kita melihat alur pasien maupun alur administrasi dan keuangan serta standard operating procedures belum sepenuhnya terlaksana.Daftar bacaan : 29 (1991-2003)

---

The Development of Quality Health Care Management Applied in Emergency Unit of Pamardi Siwi Rehabilitation Center of National Narcotics BoardPamardi Siwi Rehabilitation Center of National Narcotics Board is a new treatment and rehabilitation unit, developed from the original social rehabilitation unit. As a new health care facility with emergency unit, it needs residential flow, administration and financial flow, and standard operating procedure.

To produce residential flow, administration and financial flow, and standard operating procedure, an action research was conducted with qualitative data analysis. First step of producing the above flows and SOP was identification of output consisted of identification of internal and external outputs, both were related to client satisfaction. Second step was process description related to those flows. Third step was production of measurement in form of checklist of the emergency unit, The last step was analysis of overall study in form of document to be used as input for implementation in the emergency unit and simulation on residential flow, administration and financial flow, and standard operating procedure.

Conclusion of the study was the development of quality management of the emergency system. This development would allow both internal and external clients to have similar impression of comfortability. The residential flow, administration and financial flow, and standard operating procedure were not existed yet."

"Apply the strategic planning process to your HRD program with the tools and strategies in this Infoline. A flow chart outlines the process and step-by-step guidelines help you develop an environmental analysis, establish goals and objectives, and create an action plan."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang persiapan pelaksanaan musyawarah perencaaan pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan pada tahun 2005 di Kelurahan Pondang Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara dan berpedoman pada Surat Edaran Bersama Mendagri dan Kepala Bappenas No. 0259/M.PPN/I/2005 mengenai Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tabun 2005, yang bertujuan untuk mengumpulkan aspirasi dari tingkat desalkelurahan, untuk dibawa ke tingkat kecamatan hingga kabupaten yang dijadikan sebagai dasar perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten.Saat ini kebijakan yang disusun oleh pemerintah masih banyak yang belum rnenjawab kebutuhan asli masyarakat, pendekatan yang sentralistis membuat kebijakan tersebut menjadi bias dalam pelaksanaannya, sehinga program pembangunan sering tidak menempatkan manusia sebagai pusat dari kegiatan pembangunan (people center development), sehingga perlu untuk melihat bagaimana persiapan kebijakan itu terjadi di tingkat pelaksana terbawah (street level bureaucrat) mempersiapkan implementasi kebijakan.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sehingga menghasilkan data deskriptif yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para informan, observasi dan studi kepustakaan. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling terhadap aparat pemerintah daerah, di tingkat kelurahan dengan jumlah 18 orang. Hasil penelitian ini dianalisis dengan dilandasi kebijakan mengenai perencanaan pembangunan dan kerangka pemikiran tentang implementasi kebijakan, perencanaan pembangunan partisipatif, serta faktor-faktor yang menghambat persiapan pelaksanaan kebijakan.Langkah-langkah persiapan yang dilakukan di Kelurahan Pondang meliputi pengorganisasian dan interpretasi, langkah pengorganisasian dilakukan dengan membentuk tim penyelenggara Musrenbang Kelurahan, setelah itu tim penyelenggara menyiapkan sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan musrenbang. Langkah berikutnya adalah langkah interpretasi yaitu usaha pihak pelaksana dalam memahami isi dari petunjuk teknis pelaksanaan musrenbang tersebut. Sebelum pelaksanaan Musrenbang sebagai bagian dari tahap interpretasi juga diadakan rapat penjaringan aspirasi di tingkat lingkungan, dimana hasil penjaringan aspirasi di tingkat lingkungan dijadikan sebagai dasar untuk pelaksanaan Musrenbang Kelurahan.Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa proses persiapan pelaksanaan musrenbang di kelurahan Pondang dibagi dalam dua tahapan besar yaitu tahap pengorganisasian dan tahap interpretasi. Dalam tahap pengorganisasian dimana pada tahap tersebut panitia dibentuk dan melaksanakan tugas-tugasnya masih sangat didominasi oleh pihak pemerintah dan tidak melibatkan masyarakat dalam kepanitiaan. Tidak ada perekrutan sesuai dengan kebutuhan kebijakan yang akan dilaksanakan. Namun struktur organisasinya mengikuti struktur yang ada dalam kelurahan. Sedangkan pada tahap interpretasi, dimulai dari proses kemampuan dari pelaksana untuk memahami bagaimana seharusnya pelaksanaan musrenbang tersebut dilaksanakan menjadi faktor yang penting dan tidak didasarkan pada pengalaman saja. Hal-hal tersebut adalah pemahaman mengenai tujuan kebijakan, sumber daya yang akan digunakan, proses dalam kebijakan itu sendiri, serta aktor-aktor yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan bagaimana mereka berintraksi. Di Kelurahan Pondang hal tersebut tidak seluruhnya dapat dipahami oleh perangkat kelurahan karena keterbatasan pengetahuan mengenai perencanaan pembangunan partisipatif. Sedangkan untuk hambatan terdiri atas kegagalan komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi dan sikap dari pelaksana kebijakan itu sendiri. Dari hambatan-hambatan tersebut masalah waktu dan dana yang terbatas serta sikap yang tidak antusias terhadap musrenbang menjadi hambatan terbesar dalam persiapan pelaksanaan musrenbang.Saran yang dapat dikemukakan dalam tesis ini yaitu : pertama, peningkatan komunikasi antara pihak kabupaten dan pihak kelurahan. Hal ini penting karena dengan adanya komunikasi maka akan tercipta proses transfer of knowledge yang dapat berdampak pada pemahaman pelaksana di tingkat desa/kelurahan akan semakin baik dan pada akhirnya tercapainya tujuan dari pelaksanaan musrenbang tersebut. Kedua, perlu adanya usaha untuk meningkatkan kapasitas pelaksana Musrenbang terutama di tingkat kelurahan/desa, terutama kemampuan dalam perencanaan pembangunan partisipatif. Usaha ini dapat ditempuh dengan cara mengadakan pelatihan atau seminar mengenai perencanaan pembangunan partisipatif. Dengan adanya kemampuan tersebut maka dengan sendirinya akan meningkatkan kualitas dari hasil musrenbang itu sendiri dan dapat menjamin partisipasi masyarakat dalam Musrenbang itu sendiri."

"Kinerja pelayanan jalan dapat dinyatakan dalam Indeks Kekasaran Permukaan atau International Roughness Index (IRI) yang dikembangkan oleh Bank Dunia. IRI merupakan parameter kekasaran yang dihitung dari jumlah kumulatif naik-turunnya permukaan arah profil memanjang pada jarak permukaan yang diukur dan digunakan untuk mengevaluasi kinerja perkerasan yang dapat dinilai dari kualitas berkendara di atas permukaan jalan. IRI dinyatakan dalam satuan meter per kilometer (m/km). Pada umumnya, jika umur jalan dan beban lalu lintas meningkat, kerusakan jalan semakin bertambah sehingga nilai IRI juga meningkat. Pada perencanaan jalan, beban lalu lintas dan tipe tanah dasar adalah faktor utama yang menentukan nilai structural number, yang merupakan angka yang digunakan untuk menentukan ketebalan lapisan perkerasan. Jalan yang dibangun sesuai kebutuhan lalu lintasnya memiliki kinerja pelayanan yang optimal selama umur layanannya. Program HDM-III (Highway Development and Management) telah diadopsi banyak negara dalam perencanaan jalan untuk memprediksi nilai IRI jaringan jalan setiap tahun selama periode analisa sehingga dapat dianalisa cara yang tepat dalam pembangunan jalan. Parameter yang digunakan pada kajian ini adalah tipe tanah dasar, curah hujan, beban lalu lintas berdasarkan klasifikasi Asphalt Institute, faktor pertumbuhan lalu lintas, dan umur layanan jalan. Parameter tersebut dinyatakan dalam angka. Korelasi antara parameter tersebut terhadap nilai IRI dianalisa untuk mendapat informasi mengenai seberapa besar parameter-parameter tersebut berpenngaruh. Hasilnya menunjukan bahwa structural number dan umur layanan jalan secara signifikan mempengaruhi nilai IRI, sementara tipe tanah dasar dan curah hujan memiliki pengaruh cukup kecil terhadap nilai IRI.

---

The performance of road service ability is stated by the International Roughness Index (IRI) which was developed by World Bank. IRI is used to define a characteristic of the longitudinal profile of a traveled wheeltrack and is accepted for evaluating pavement serviceability, especially its riding quality. The commonly recommended units are meters per kilometer (m/km). Generally, as the age of pavement increases, its condition deteriorates and its IRI values increases. In road planning, traffic loading and subgrade type are the main factors determining the structural number, as one of the major inputs for flexible pavement layer thickness. The road which is well-constructed has the optimum serviceability performance over its service age. The Highway Development and Management (HDM) program has been adopted by many countries in road planning for predicting their road network's IRI values over the analysis period so they can analyze the convenient way for their road construction. The parameters used in this study are subgrade type, rainfall, traffic loading (normal loading and overloading) based on Asphalt Institute classification, traffic growth, and road service age. Those parameters are assumed in numbers. The correlation of those parameters to IRI values are analyzed to get information about the more and the less affected parameters. The results show that the structural number and road service age significantly impact the roughness, while subgrade type and rainfall have little influence on the IRI values."

"Kinerja pelayanan jalan dapat dinyatakan dalam Indeks Kekasaran Permukaan atau International Roughness Index (IRI) yang dikembangkan oleh Bank Dunia. IRI merupakan parameter kekasaran yang dihitung dari jumlah kumulatif naik-turunnya permukaan arah profil memanjang pada jarak permukaan yang diukur dan digunakan untuk mengevaluasi kinerja perkerasan yang dapat dinilai dari kualitas berkendara di atas permukaan jalan. IRI dinyatakan dalam satuan meter per kilometer (m/km). Pada umumnya, jika umur jalan dan beban lalu lintas meningkat, kerusakan jalan semakin bertambah sehingga nilai IRI juga meningkat.Pada perencanaan jalan, beban lalu lintas dan tipe tanah dasar adalah faktor utama yang menentukan nilai structural number, yang merupakan angka yang digunakan untuk menentukan ketebalan lapisan perkerasan. Jalan yang dibangun sesuai kebutuhan lalu lintasnya memiliki kinerja pelayanan yang optimal selama umur layanannya.Program HDM-III (Highway Development and Management) telah diadopsi banyak negara dalam perencanaan jalan untuk memprediksi nilai IRI jaringan jalan setiap tahun selama periode analisa sehingga dapat dianalisa cara yang tepat dalam pembangunan jalan.Parameter yang digunakan pada kajian ini adalah tipe tanah dasar, curah hujan, beban lalu lintas berdasarkan klasifikasi Asphalt Institute, faktor pertumbuhan lalu lintas, dan umur layanan jalan. Parameter tersebut dinyatakan dalam angka. Korelasi antara parameter tersebut terhadap nilai IRI dianalisa untuk mendapat informasi mengenai seberapa besar parameter-parameter tersebut berpenngaruh.Hasilnya menunjukan bahwa structural number dan umur layanan jalan secara signifikan mempengaruhi nilai IRI, sementara tipe tanah dasar dan curah hujan memiliki pengaruh cukup kecil terhadap nilai IRI.

---

The performance of road serviceability is stated by the International Roughness Index (IRI) which was developed by World Bank. IRI is used to define a characteristic of the longitudinal profile of a traveled wheeltrack and is accepted for evaluating pavement serviceability, especially its riding quality. The commonly recommended units are meters per kilometer (m/km). Generally, as the age of pavement increases, its condition deteriorates and its IRI values increases.In road planning, traffic loading and subgrade type are the main factors determining the structural number, as one of the major inputs for flexible pavement layer thickness. The road which is well-constructed has the optimum serviceability performance over its service age.The Highway Development and Management (HDM) program has been adopted by many countries in road planning for predicting their road network?s IRI values over the analysis period so they can analyze the convenient way for their road construction.The parameters used in this study are subgrade type, rainfall, traffic loading (normal loading and overloading) based on Asphalt Institute classification, traffic growth, and road service age. Those parameters are assumed in numbers. The correlation of those parameters to IRI values are analyzed to get information about the more and the less affected parameters.The results show that the structural number and road service age significantly impact the roughness, while subgrade type and rainfall have little influence on the IRI value"

"Pemberlakuan undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan peraturan pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan provinsi sebagai daerah otonom telah mengawali asas desentraslisasi. Sebagai konsekuensi dari diimpiementasikannya kebijakan desentralisasi I otonomi daerah tersebut sejak tahun 2000, secara umum telah terjadi perubahan ditandai dengan pemberian sejumlah kewenangan yang dulunya ditangani oleh pemerintah pusat menjadi berkurang dan berpindah kepada pemerintah daerah. Berdasarkan peraturan perundang - undangan tersebut sejak bulan Juni tahun 2002 Dinas Pertanian dan Kehutanan Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan pelayanan perijinan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi. Walaupun sudah berjalan selama dua tahun, namun penyelenggaraan pelayanan tersebut belum berjalan optimal. Berangkat dari keingintahuan " kenapa belum berjalan optimal ", maka dilakukan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara langsung kepada pejabat terkait, studi literatur serta data sekunder.Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan pada implementasi kewenangan pelayanan perijinan tumbuhan dan satwa liar ini adalah masih terdapatnya ketidak jelasan kewenangan yang diberikan, adanya tumpang tindih kewenangan dalam penanganan pelayanan perijinan tumbuhan dan satwa liar baik secara vertikal antar level pemerintah (Dinas dengan Balai Konservasi Sumber Dalam Alam) maupun secara horizontal antara Dinas dengan Suku Dinas Pertanian dan Kehutanan provindi DKI Jakarta itu sendiri, sehingga memungkinkan adanya interpretasi ganda antara provinsi dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi DKI Jakarta. Faktor struktur organisasi belum mampu mendukung kinerja organisasi secara optimal. Faktor kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih rendah, tidak mencukupi untuk mengelola kapasitas kerja yang bertanggung jawab dalam memberikan jasa pelayanan kepada para pengusaha tumbuhan dan satwa liar, baik di kantor maupun untuk di lapangan.Beberapa implikasi dari hasil penelitian ini antara lain perlu adanya konfirmasi dari pemerintah pusat untuk kejelasan pembagian kewenangan dalam PP 25 tahun 2000 dan pembuatan standar pelayanan yang jelas dan rinci; segera melakukan klarifikasi kepada Menteri Kehutanan, berkenan dengan terbitnya Keputusan Menteri (Kepmen) No. 447 tahun 2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak dilindungi. Menteri Kehutanan atau Departemen Kehutanan harus memberikan penjelasan kepada provindi karena keputusan menteri (Kepmen) tersebut seolah mencabut PP 25 tahun 2000; Pemerintah Daerah harus segera menyusun Peraturan Daerah (PERDA) pengelolaan tumbuhan dan satwa liar. Struktur organsiasi Dinas Pertanian dan Kehutanan Provinsi DKI Jakarta sebaiknya di evaluasi kembali I dibenahi kembali secara matang melalui aktivitas peningkatan mekanisme kerja yang ada sehingga unit-unit organisasi mampu berfungsi secara optimal sesuai dengan tugas pokoknya, terutama mengenai Polisi Hutan (Polhut) dan penyuluh yang berada di kantor maupun di lapangan.

---

Determining of Regulation No. 22 year 1999 about Local Regulation and Government Regulation No. 25 year 2000 about Government Authority and Province as Autonomy Region have early ground of decentralization. As consequence of its implementation of regional decentralization 1 autonomy policy since year 2000, in generally there is alteration marked by a number of authority which is before handled by Central Government will become decrease and change to Local Government. Base to that Role and regulation then since June 2002, the Agriculture and Forestry Agency of Province DKI Jakarta carry out licensing service of plants and wild animal, which do not protect. Although it run for two year, but management service is not optimal. In Accordance to recognize "why is not yet an optimal", then it's conducted by research. This research is use qualitative research method with data collecting technique by direct interview to related officer, study literature and also secondary data.

The Result of research indicate that problems at implementation authority of licensing service of plants and wild animal is still overlapping and unclear in determining of authority, there is overlapping in handling of authority licensing service of plants and wild animal in accordance to vertical between governmental level (Agency and Bureau of Natural Resource Conservation) and also with horizontal between Agency and SubAgency of Agriculture and Forestry of DKI Jakarta province itself, so that enable to occurring of double interpretation between Province and Bureau of Natural Resource Conservation of DKI Jakarta Province. Organizational Structure factor not yet to support organizational performance as optimally. Abilities factors of Human Resource (HR) is still lower, less to support and manage of job capacities in charge to give services to all entrepreneurs of plants and wild animal, either in office or the in the field.

Some implication from result of this research is needing the existence of confirmation of Central Government for clarify of the division authority in Government Regulation No. 25 year 2000 and setup standard service as by clear and detail, and immediately, its clarify to Ministry of Forestry, in accordance to the publication of the Ministerial Decree (Kepmen) No. 447 year 2003 about Arranging Effort in take or catch and circulation of Plants and Wild Animals which do not protect. Ministry of Forestry or Department Forestry have to give clarification to province because ministerial decree (Kepmen) likely cancel to Government Regulation No. 25 year 2000; Local Government have to immediately compile by Regional Law (PERDA) about management of plants and wild animal. Organization Structure on the Agency of Agriculture and Forestry of DKI Jakarta Province, its better to evaluate 1 re corrected by maturely through activity in increasing of existing job mechanism so that organizational units to function by optimal in according to duty essence, especially regarding to Forestry Police (Polhut) and Forestry Trainer in the office and also in the field."