Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Cina sebagai negara yang terluas wilayahnya di Asia, terus melakukan terobosan politik maupun ekonomi. Termasuk di dalamnya pembangunan militer dan moderenisasi persenjataan militer guna mempertahankan kedaulatan negaranya. Peningkatan pembangunan militer Cina mengundang banyak perhatian disertai dengan rasa kekhawatiran negara-negara Asia Timur maupun Asia Tenggara akan kemungkinanan Cina muncul sebagai negara adikuasa baru di bidang militer di kawasan Asia. Kekhawatiran tersebut tidak hanya dad negara-negara Asia semata melainkan negara Amerika Serikat ikutserta di dalamnya, sehingga strategi yang dijalankan Amerika Serikat adalah melakukan penyeimbangan kekuatan militer Cina dengan menghadirkan armada kapal-kapal perang Amerika Serikat di parairan Jepang dan Korea Selatan yang semata untuk membatasi ruang gerak Cina khususnya di kawasan Asia Timur.Hipotesis : "Jika peningkatan pembangunan militer RRC bertujuan membangun kekuatan regional utama di Asia Timur, maka strategi Amerika Serikat di Asia Timur diarahkan untuk memperkuat aliansi kerjasama dengan negara-negara Asia Timur, ditandai dengan adanya dukungan dari Jepang dan Korea Selatan terhadap peningkatan peranan Amerika Serikat di Asia Timur".Hasil uji hipotesis dengan menggunakan metode penelitian deskriptif, bahwa pembangunan militer Cina telah mengundang perhatian serius dari Amerika Serikat terutama setelah Cina berhasil melakukan uji coba nuklirnya di Pasifik Selatan, sehingga Amerika Serikat merasa perlu untuk memperkuat aliansi kerjasama pertahanan dan keamanan di Asia Timur dengan negara sekutunya yaitu Jepang dan Korea Selatan, Berta menjadikan Taiwan sebagai wilayah satelit Amerika Serikat untuk memantau kekuatan militer Cina.Berdasarkan uji hipotesis, dapat menarik kesimpulan bahwa, strategi Amerika Serikat di kawasan Asia Timur pada umumnya masih mempertahankan status quo yaitu membendung kemungkinan meluasnya pengaruh militer Cina di Asia Timur, menyadari kenyataan tersebut, Amerika Serikat merasa perlu untuk membangun strategi guna membatasi ruang gerak Cina di kawasan Asia Timur bersama-sama dengan Jepang dan Korea Selatan.

---

Chinese as wide state of its region in Asia, continue to conduct economic and also political breakthrough. Including in it development of and military of modernism military weaponry utilize to maintain sovereignty of state. Make-up of development of Chinese military invite many focus accompanied felt care of Asian nations of East and also South-East Asia of Chinese forever emerge as state of main new in military area in Asian area. The Care do not only from Asian nations of eye but United States state take part in, so that run by strategy is United States is to do compensating of strength of Chinese military by attending United States battleships armada in Japan sea and South Korea which is eye to limit room move Chinese specially in Asian area of East"Hypothesis If make-up of development of military of RRC aim to develop strength of especial regional in Asia East, hence United States strategy in Asia East instructed to strengthen cooperation alliance with Asian nations of East, marked with existence of support of Japan and South Korea to make-up of role of United States in Asia East".Result of hypothesis test by using method research of analytical descriptive, please find that development of Chinese military have invited serious attention of United States especially after Chinese made a success of its nuclear test-drive in Pacific South, so that United States feel important to strengthen defense cooperation alliance and security in Asia East with ally state that is Japan and South Korea, and also make Taiwan as United States satellite region to watch strength of Chinese military.Pursuant to hypothesis test, can conclude that, United States strategy in Asian area of East in general still maintain status quo that is barricading possibility the wide of influence of Chinese military in Asia East, realizing the fact, United States feel important to develop strategy utili2e to limit room move Chinese in Asian area of East together with Japan and South Korea."

"Issues in fisheries have been regulated in various international conventions. The United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982) has built a regime in the field of conservation and management of fishery resources based upon maritime zones or fish species that exist and available in this zone. However, UNCLOS 1982 only focuses on the issue of fisheries in the Exclusive Economic Zone (EEZ) and the high seas, thus it was not sufficient to overcome the problems of high frequent of fishing in maritime zones which are fully subject to the jurisdiction of coastal states, such as in the Inland waters, archipelagic waters and the Territorial Sea. This article aims to examine the legal framework and mechanisms of fisheries subsidies in the aspects of trade and sustainable development. In this article, discussion would carried out in order to examinethe legal framework and mechanisms of marine fisheries subsidies that are implemented with the principles of fair-trade and sustainable development, both in the international level, as well as in the national level. Thus, this research is expected to be able to bridge the interests of developed countries and developing countries, especially Indonesia, in order to achieve fair trade in the field of fisheries and resource utilization of sustainable fisheries.

---

Masalah perikanan sudah diatur dalam berbagai konvensi internasional. The United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982) membangun rezim di bidang konservasi dan pengelolaan sumber daya perikanan berdasarkan zona maritim atau jenis ikan yang ada dan tersedia di zona ini. Namun, UNCLOS 1982 hanya focus pada isu perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan laut bebas, sehingga tidak cukup untuk mengatasi masalah penangkapan ikan yang tinggi di zona maritim yang tunduk sepenuhnya pada yurisdiksi Negara pantai, seperti di Perairan Pedalaman, Perairan Kepulauan dan Laut Teritorial. Riset ini akan meneliti kerangka hokum dan mekanisme subsidi perikanan dalam aspek perdagangan dan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, dalam riset ini akan dikaji dan diteliti kerangka hokum dan mekanisme subsidi perikanan laut yang dilaksanakan dengan prinsip-prinsip fair trade dan pembangunan berkelanjutan, baik di tingkat internasional, maupun di tingkat nasional. Dengan demikian, riset ini diharapkan akan mampu menjembatani kepentingan Negara maju dan Negara berkembang, khususnya Indonesia, demi tercapainya fair trade dalam bidang perikanan dan pemanfaatan sumber daya perikanan yang berkelanjutan."