Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Secara konseptual mengenai pengembangan karir seorang merupakan unsur yang strategis dalam menentukan sehat tidaknya suatu organisasi. Pengembangan Sumber Daya Manusia yang terencana dan berkelanjutan karenanya merupakan kebutuhan yang mutlak terutama untuk masa depan organisasi. Hakekat pola karir Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah lintasan perkembangan dan kemajuan pegawai dengan pola gerakan posisi pegawai baik secara horizontal maupun vertikal yang selalu mengarah pada tingkat atau jenjang posisi yang lebih tinggi. PNS diangkat dalam jabatan dan pangkat pada Jabatan Struktural atau Jabatan Fungsional. Kemudian terkait dengan jabatan, dapat dikatakan kedudukan yang menunjukkan tugas/ tanggungjawab/ wewenang/ hak seorang PNS dalam rangkaian susunan suatu satuan organisasi negara, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional. Selanjutnya Pejabat Fungsional Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah. Secara normatif selain Keputusan Presiden Nomor : 87 Tahun 1999, aturan pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor adalah Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 19/1996 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya dan Keputusan Bersama, Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan dan Kepala BPKP No. 10 Tahun 1996; No. 49/SK/S/1996; No. KEP-386/K/1996; tanggal 6 Juni 1996, tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya. Penelitian ini dimaksudkan untuk menampakkan realitas mengenai sistem perencanaan dan pengembangan karir Pejabat Fungsional Auditor (PFA) dilingkungan Inspektorat Jenderal Departemen Hukum dan HAM serta bagaimanakah strategi pengimplementasiannya ?. Selanjutnya dengan dilatar belakangi belum adanya beberapa hal terkait dengan Jabatan Fungsional Auditor Inspektorat Jenderal Departemen Hukum dan HAM dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.3819.KP.04.15 Tahun 2006 tentang Pola Karir. Kesimpulannya Sistem perencanaan dan pengembangan karir PFA Inspektorat Jenderal Departemen Hukum dan HAM telah berjalan serta dengan menggunakan media yuridis normatif berupa aturan/kebijakan terkait dengan Jabatan Fungsional Auditor. Terdapat gambaran atau kondisi belum diaturnya beberapa hal terkait pengaturan mekanisme perjalanan karir seorang PFA, misalnya salah satunya adalah pemberlakuan Pejabat Fungsional Auditor yang dipindahkan ke dalam jabatan struktural harus dibebaskan sementara dari JFA dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembebasan Sementara dari JFA t.m.t pelantikan. Kemudian adanya pemberlakukan kebijakan pimpinan secara stelsel pasif atas pengangkatan Pejabat Fungsional Auditor, walaupun mekanisme perencanaan jenjang karir seorang pegawai untuk menduduki jabatan fungsional auditor dengan memiliki persyaratan keikutsertaan dan kelulusan sertifikasi JFA, pendapatan angka kredit minimal serta memiliki syarat pangkat minimal pada jenjang jabatan yang ada.

---

Ones career development are conceptional a strategic element determing a healthy organization. A well planned and continous human resources development is necessary for the future of an organization. Officer government career patterns are ways of developing employee?s progress, with horizontal as well as vertical movements towards upgrading levels. Officer government (PNS) we positioned as structural position or functional (fungsional) position. An employee?s position indicates duty/ responsibility/authority/ rights of PNS within the organization structure. Auditor Functional (fungsional) Position (JFA) are appointed officer government (PNS) with given duties, responsibility, author and rights to conduct impactions with the government institution. Normatively other then Presidential of Legal Decision Number 87 year 1999 on the implementation of JFA, there are Ministry of Legal Decision Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) Number 19 year 1996 on JFA and credit point and joint affair Chief BAKN, Secretary General of BPK and chief BPKP Number 70/1996, Number 49/SK/S/1996, Number KEP-386/K/1996 date 6 june 1996 on Instruction of JFA and Credit Point Implementation. This research are intended to reveal realities on career lanning and development system of Auditor Functional Position (JFA) within the Inspectorate General of Law and Human Rights Department and how to be implemented ? Based on the fact that there have not yet been any exposure on JFA inspectorate General of Law and Human Rights Department in the Ministry Rules Law and Human Rights Number : M.3819.KP.04.15 year 2006 on career pattern. As a conclusion although career planning and development system of Auditor Functional Position (JFA) Inspectorate General of Law and Human Rights Department, have been implemented based on juridicial norm such as regulation/policy related to Auditor Functional Position (JFA), there are still condition that have not been regulated concerning JFA career course. For example, the validation of JFA trasferring to a structural career position, with issuing a letter of exemption from JFA. In effect of stelsel pasif leaders policy on appointed JFA, although the career planning and development mechanism of an employee to obtain JFA certification and qualification are gathering minimum credit rate and accomplishing minimum grade position.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai pengembangan sistem informasi pencatatan dan pelaporan Demam Berdarah Dengue (DBD) berbasis komputer di Puskesmas Beji Kota Depok pada tahun 2009. Metode yang digunakan dalam pengembangan sistem ini adalah Model Prototyping Level 0 sampai Level 1. Hasil penelitian menyebutkan bahwa masalah dalam sistem informasi pencatatan dan pelaporan DBD di Puskesmas Beji adalah belum digunakannya sistem informasi dan manajemen basis data dalam penyimpanan datanya. Masalah tersebut menyebabkan proses pengolahan data DBD menjadi informasi membutuhkan waktu yang cukup lama dan belum optimal. Kesimpulannya pengembangan sistem informasi pencatatan dan pelaporan DBD berbasis komputer di Puskesmas Beji diperlukan untuk membantu dalam manajemen data DBD dan mempercepat proses pengolahan data DBD menjadi informasi yang dibutuhkan untuk kegiatan monitoring dan evaluasi program DBD.

---

The focus of this study is about computer based system information development of recording and reporting Dengue Hemmorghic Fever (DHF) in Local Government Clinic of Beji, Depok City. The methode of this study is use prototyping model to develop system. The result of this study is problem of recording and reporting DHF dat in Local Government Clinic of Beji, Depok City that have not using system information and databased management system that causes more time in proccessing and displaying the outputs. The conlusion is computer based computer based system information development of recording and reporting Dengue Hemmorghic Fever (DHF) in Local Government Clinic of Beji, Depok City needs to develop. It can helps to reduce time in proccessing and displaying the outputs, also to helps program monitoring and evaluating.

Abstrak :
Summary: Covers Information Systems Development Context, the Systems Development Lifecycle, Themes of Systems Development, Techniques, Methodologies, Tools and Toolsets and Issues and Frameworks. This title analyzes context, issues and real-world problems associated with information systems developmen

Abstrak :
Seiring bertambahnya waktu, jumlah data yang harus disimpan di Perpustakaan suatu Perguruan Tinggi juga akan meningkat dengan pesat. Untuk membantu mempercepat pencarian suatu topik, dan juga untuk mendukung "sharing knowledge", diperlukan suatu sistem temu kembali informasi yang efisien. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi jaringan komputer perpustakaan-perpustakaan yang letaknya tersebar dapat dihubungkan, sehingga seorang pengguna di lokasi tertentu dapat mencari suatu topik di lokasi yang jauh, bila topik tersebut tidak ditemukan di lokasinya sendiri. Penelitian ini memanfaatkan protokol Z39.50 untuk menemukan kembali informasi. Pada protokol Z39.50 ini, search request ke server hanya dilakukan dengan single hop raja, sehingga secara keseluruhan akan memperlambat dan mengurangi efisiensi proses search. Untuk mengatasi hal ini, dilakukan pengembangan perangkat lunak pada server, sehingga memungkinkan pencarian suatu topik dilakukan secara terdistribusi. Sistem ini diberi nama ILLS (Inter Library Information Service). Sebagai fasilitas pendukung, pada ILLS dikembangkan juga billing system, yang bermanfaat untuk melakukan charging terhadap pengguna yang menggunakan sistem ini.

Abstrak :
Pembangunan Kesehatan yang merupakan salah satu upaya penunjang Pembangunan Nasional, dibutuhkan tersedianya sumberdaya manusia yang tangguh, mandiri serta berkualitas, dengan desentralisasi memmberlkan wewenang kepada Kabupaten/Kota untuk menentukan sendiri prioritas pembangunan kesehatan daerahnya sesuai kemampuan, kondisi dan kebutuhan setempat, sehingga diharapkan mampu melakukan perencanaan kesehatan dan dapat memecahkan masalah kesehatannya sendiri, metode perencanaan dan penganggaran yang tepat akan dapat memberikan dampak pada perencanaan dan penganggaran yang dihasilkan, oleh karena anggaran yang diserahkan dari Pemerintah Pusat dalam bentuk block grant, dengan demikian kualitas perencanaan dan penganggaran kesehatan serta efektifitas advocacy mentadi sangat menentukan alokasi anggaran yang akan diperoleh dinas kesehatan, dimana akan menentukan pelaksanaan operasional program dalam kegiatan tahun berlalan. Kota Payakumbuh merupakan salah satu Kabupaten/Kota yang ada di Propinsi Sumatera Barat, secara struktur Organisasi baru berjalan lebih kurang 1 (satu) tahun dengan peningkatan eselonering, 4 (empat) Sub dinas, 1 Bagian yang salah satu Sub Dinasnya adalah Sub Dinas Bina Program. Penelitian ini bertujuan memperoleh informasi tentang Sistem Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh Tahun 2004 dengan mengkaji komponen Input, komponen Proses dan komponen Output. Dari hasil penelitian ini dalam pelaksanaan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh Tahun 2004, telah dapat dilakukan dengan bottom up planning, hambatan yang timbul berkaitan dengan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Kesehatan, antara lain kuantitas dan kualitas sumber daya tenaga belum memadai, sarana komputasi, transportasi dan komunikasi belum memadai, belum tersedianya dana khusus untuk penyusunan perencanaan, ketersediaan data yang masih kurang dan kevalidan datanya, masih rendahnya pemahaman tentang metode perencanaan, pelaksanaan langkah - langkah perencanaan belum optimal. Dengan keterbatasan yang ada dalam penyusunan Perencanaan dan Penganggaran, maka perlu ditingkatkan kernampuan melakukan advocacy terhadap penentu kebijakan dalam kaitannya menentukan pembiayaan kesehatan. Proses dokumen perencanaan dan penganggaran di Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh Tahun 2004 belum sesuai yang diharapkan karena belum didukung oleh data yang akurat dan valid dan dokumen yang dihasilkan adalah Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK), Proposal Proyek Health Workforce and Services (HWS) dan Rencana Strategi Kesehatan Kota Payakumbuh yang disyahkan serta merupakan dokumen penting dalam melakukan kegiatan evaluasi dan acuan selama melakukan kegiatan pembangunan kesehatan di Kota Payakumbuh yang akan dilakukan oleh Dinas Kesehata n. Saran yang harus dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh yaitu penempatkan sumberdaya manusia yang tepat dengan posisinya sesuai dengan pendidikan dan keahliannya dengan mempertimbangkan profesionalisme, diperlukan visi organisasi yang menjadi komitrnen bersama oleh seluruh staf dan penguatan kepemimpinan di semua jenjang administrasi

---

Analysis on Health Planning and Budgeting Development System in Payakumbuh City Health Office year 2004Health development is one pillar of national development and necessitates the availability of strong, independent, and high quality human resources. Decentralization has given the districts/cities rights to self determine their own health development priorities according to their capacities, conditions, and needs. Thus it is expected that districts/cities are able to do their own planning and budgeting and solving their problems. Planning and budgeting method will have significant impact on the resulted plan and budget, and in a situation where budget and fund are provided by central government in form of block grant, quality of planning and budgeting along with effective advocacy will determine funding allocation for health sector to be received by health office. This, in turn, will strongly influence the operational of the program. Payakumbuh City is one of city in West Sumatera Province, and structurally the organization of this city has just been running for around one year with increasing numbers of echelon in the government organization. This study aimed to obtain information on health planning and budgeting development system in Health Office of Payakumbuh City year 2004 by analyzing input, process, and output components. The study shows that health planning and budgeting development system in Health Office of Payakumbuh City year 2004 has employed bottom up planning method, with constraints including insufficiency of human resources in term of quantity and quality, lack of computational, transportation, and communication facilities, no specific budget for planning development, lack of valid relevant data, low understanding of planning method, and suboptimal implementation of planning steps. With those limitations, it is necessary to improve the ability to provide better advocacy to the policy maker in order to get sufficient allocation for health development. The documentation process of health planning and budgeting development system in Health Office of Payakumbuh City year 2004 was not fully appropriate as expected due to lack of accurate and valid data. The produced document was Working Unit Budget Document (DASK), Health Workforce and Services (HWS) Project Proposal and Payakumbuh City Health Development Strategic Plan which have been legalized and are important as to provide guidance in evaluation and to be referred during implementation of health development in Payakumbuh City by Health Office. It is suggested to Payakumbuh City Health Office to place appropriate human resources in accordance to education background by considering professionalism. There is also a need to set organization vision to be committed by all staff and to strengthen leadership in all administrative level.

Abstrak :
ABSTRAK
Dalam mendisain sebuah peralatan kilang, proses pemilihan material dinilai baik apabila dalam pemakaiannya material tersebut paling tidak mempunyai umur sama dengan umur disain. Untuk mencapai hal itu maka semua kriteria yang disyaratkan bagi kandidat material harus dibuat selengkap mungkin.

Hal lain yang tak kalah pentingnya adalah tersedianya sistem informasi material itu sendiri. Dengan adanya sistem informasi material yang lengkap, konsisten dan beraku umum, maka hasil proses pengambilan keputusan itu akan menjadi sangat memuaskan dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis.

Dengan memanfatkan teknologi komputer, dilakukan perancangan piranti lunak sistem pemilihan material dengan pendekatan sistem pakar yang didukung oleh sistem informasi pangkalan data untuk mempermudah proses pemilihan material yang; sesuai dengan kriteria disain, dapat dipertanggungjawabkan dari segi teknis, mengurangi ketergantungan kelompok rekayasa terhadap sumber pengetahuan, serta dapat menyimpan informasi data material yang mutakhir, lengkap, konsisten dan berlaku umum, sehingga waktu penelusuran informasi dapat dipersingkat.

ABSTRACT In designing a refinery equipment, process of selecting material is good if the lift of using the material is at least the same as design Life. To get it, all of the criteria that is conditioned for considerate of material must be made as complete as possible.

Something else that is important enough is the material Information system itself. With a complete, consistent and generally implemented the result of decision-making process will be very satisfying and can be responsible technically.

By using computer technology, software of material selection system is made with expert system approach that is backed up by database information system to make the process of selecting material easy that is; fit with design criteria; can be responsible technically; decreasing dependence of engineer to source of knowledge; can store up to date, complete, consistent and generally implemented data of material, so that time of seeking information can be shortered.

Abstrak :
Pengembangan sistem penagihan dan pengumpulan iuran yang dilakukan oleh PT Askes (Persero) didalam operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan beradasarkan kerangka sistem yaitu analisis input, proses dan output serta berdasarkan pengembangan dari sistem yang ada dan digunakan selama ini yang berdasarkan asuransi sosial peserta pegawai negeri sipil. Analisis Input dilakukan dengan mengindentifikasi seluruh komponen yang ada didalam sistem. Analisis proses dengan melakukan analisis resiko seluruh komponen dan proses yang akan digunakan didalam pengembangan sistem. Outputnya adalah mengembangkan sistem yang ada berdasarkan analisis input dan proses yang telah dilakukan. ......System developing for Premium Collection made by PT Askes (Persero) in the operational of Badan Penyelenggara Jaminan Sosial base on the framework of analysis that is input, process and output as well as on the development of the system and is used for social insurance based upon the civil service employment. Input analysis is done by identification of all components describe in the system. Analysis of the risk analysis process by doing all components and processes that will be used in the developing of the system. Output is to develop systems that are based on the analysis of the inputs and processes that have been done.

Abstrak :
Reklamasi wilayah pesisir jakarta menggangu 3 aspek keseimbangan wilayah pesisir, seperti aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi, serta dibutuhkan strategi pengelolaan wilayah pesisir. Pada penelitian terdahulu sudah dijelaskan bahwa reklamasi telah mengganggu 3 aspek utama keseimbangan, namun belum terlihat jelas bagaimana pengelolaan terhadap dampak reklamasi tersebut. Model yang di rancang akan divalidasi dan nilai validasi model yang disebut Average Mean Error AME. Berdasarkan hasil rekalkulasi, didapat nilai AME Luas tambak = 5,69 , AME Hutan mangrove = 2,17, AME Hasil produksi ikan laut = 11,49 , dan AME hasil tambak = 13,16. Simulasi model dilakukan sampai pada tahun 2019. Hasil simulasi kondisi BAU didapatkan bahwa keadaan hutan mangrove terancam punah diiringi dengan luas tambak yang cenderung meningkat. Hasil tangkapan ikan mengalami peningkatan karena jumlah area luas tambak yang kian meningkat. Pembuatan skenario intervensi ditujukan untuk merubah keadaan existing, yaitu mencegah kepunahan hutan mangrove dan tidak menambah area luas tambak. Skenario intervensi terdiri dari 2 skenario, dimana skenario intervensi 1 adalah skenario intervensi dimana hasil tambak dinaikan menjadi 300 dengan penggunaan teknolog, sedangkan skenario intervensi 2 adalah skenario intervensi dimana hasil tambak yang ditingkatkan menjadi 300 diimbangi dengan program restorasi hutan mangrove dengan target menambah luas hutan mangrove sebesar 2 ha setiap tahunnya. Dampak pada aspek ekonomi adalah menurunnya pendapatan nelayan dari Rp. 5.000.000,00-Rp. 10.000.000,00 menjadi sekitar Rp. 2.000.000,00-Rp. 3.000.000,00. Dampak pada aspek sosial adalah menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Dampak pada aspek lingkungan hidup adalah berkurangnya luasan mangrove serta diiringi dengan meningkatnya luasan tambak. Perancangan 2 skenario intervensi pada model untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, dimana skenario intervensi pertama adalah restorasi mangrove dan skenario intervensi kedua adalah penggabungan pelengkapan fasilitas nelayan dalam melaut dan program restorasi hutan mangrove.