Hasil Pencarian

Ditemukan 13 dokumen yang sesuai dengan query

Proses pembuatan Resolusi Dewan Keamanan PBB No.1264 (1999) tentang internet

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2002

S8111

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Indonesia and the United Nations security Council

New York: The Permanent Mission of the Republic of Indonesia to the United Nations, 1997

959.8 IND

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Putri Bilqish, author

Kekuatan mengikat resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa dan sanksi atas pelanggaran terhadapnya = Binding force united nations security council resolution and sanction over violation of this resolution

Skripsi ini membahas mengenai kekuatan mengikat dari Resolusi Dewan Keamanan PBB, kemudian dikaitkan dengan apabila terjadi pelanggaran terhadap Resolusi tersebut. Setelah itu dilihat mengenai tindaklanjut yang dilakukan oleh Dewan Keamanan terkait pelanggaran tersebut, akankah Negara yang melanggar Resolusi Dewan Keamanan tersebut diberikan sanksi atau tidak. Dimulai dengan mempertanyakan teori hukum...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

S54020

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Sitompul, Poppy Luciana, author

Pemberlakuan sanksi ekonomi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa bagi pemeliharaan perdamaian dan keamanan Internasional berdasarkan Bab VII Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa = the Imposition of economic sanction of the United Nations security Council for the maintenance of International peace and security under Chapter VII of the United Nations Charter

Tesis ini membahas pemberlakuan sanksi ekonomi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa bagi pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional berdasarkan Bab VII Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Analisis permasalahan dilakukan dengan melihat mekanisme penetapan sanksi ekonomi berdasarkan Bab VII Piagam PBB, pemberlakuan sanksi ekonomi melalui resolusi Dewan Keamanan yang mengikat negara anggota PBB yang membutuhkan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

T31892

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Penerapan resolusi dewan keamanan PBB No. 687 Bagian C implikasinya terhadap kekuatan militer Irak pasca perang teluk (1991-1994(

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1996

S8331

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Sherley Mega Sandiori, author

Analisis yuridis perkembangan doktrin responsibility to protect dalam hukum internasional: studi kasus: perang sipil Suriah = Legal analysis on the development of responsibility to protect doctrine in international law: case study: Syrian civil war

ABSTRAK
Seiring dengan berkembangnya hukum internasional, prinsip kedaulatan kini tidak lagi dipandang dapat memberikan impunitas kepada pemerintah negara untuk tidak memberikan perlindungan kepada hak asasi manusia penduduknya. Doktrin intervensi humaniter kemudian hadir namun masih banyak meresahkan komunitas internasional sebab hal tersebut dirasa melanggar hukum internasional. Berangkat dari gagasan tersebutlah doktrin responsibility...

2017

S68374

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Didi Soleman, author

Reformasi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Pasca 1965 = The Reform of the United Nations Security Council Post-1965

Perluasan anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) hanya terjadi pada tahun 1965 dengan menambahkan empat kursi anggota tidak tetap. Reformasi pasca 1965 terus diupayakan selama berdekade oleh berbagai aktor internasional, karena mereka melihat terdapat banyak urgensinya. Bahkan, saat ini mayoritas negara secara terbuka mendukung adanya reformasi DK PBB. Tidak...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2023

TA-pdf

UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library

Andreas Michael Eklesia, author

Kekuatan mengikat dan implementasi resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa studi kasus uji coba nuklir Korea Utara = Binding strength and implementation of United Nations Security Council resolutions case study of North Korea's nuclear test.

Hanya dengan suatu bentuk organisasi publik antar negara dapat tercapai suatu sistem keamanan kolektif yang dapat melindungi masyarakat internasional dari bencana perang. Perserikatan Bangsa Bangsa merupakan organisasi internasional yang dirasa perlu dalam melaksanakan sistem keamanan kolektif untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Dalam menjalankan tugas tersebut kemudian dibentuklah DK-PBB sebagai...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Ario Triwibowo Yudhoatmojo, author

Penerapan yurisdiksi universal untuk menanggulangi dan mengadili pembajakan di laut berdasarkan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam kasus pembajakan di Teluk Aden?

ABSTRAK
Peristiwa pembajakan di laut yang dilakukan oleh perompak Somalia dalam kawasan Teluk Aden telah menyita perhatian dunia karena semakin meningkatnya jumlah kejahatan ini dalam kawasan tersebut, sehingga telah dianggap mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Dalam rangka melawan kejahatan pembajakan di laut dalam kawasan ini, Dewan Perserikatan Bangsa- Bangsa mengeluarkan resolusi-resolusinya yang berisi berbagai upaya dalam rangka...

2012

T31897

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Davindra Fadhlurrahman Widardjo, author

Penggunaan kekuatan bersenjata di suatu negara berdasarkan otorisasi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa: studi kasus perang melawan Islamic State of Iraq and Syria di Irak dan Suriah = The use of force in a state based on the United Nations Security Council authorization: case study war against Islamic State of Iraq and Syria in Iraq and Syria

Dalam hubungan antarnegara sebagai sebuah komunitas internasional yang hidup dalam perdamaian, negara-negara diwajibkan untuk menahan diri dari ancaman dan penggunaan kekuatan bersenjata. Tanggung jawab utama atas pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional diberikan oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kepada Dewan Keamanan. Dalam menjalankan mandat tersebut, Dewan Keamanan memiliki kewenangan yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian