Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Hanya dengan suatu bentuk organisasi publik antar negara dapat tercapai suatu sistem keamanan kolektif yang dapat melindungi masyarakat internasional dari bencana perang. Perserikatan Bangsa Bangsa merupakan organisasi internasional yang dirasa perlu dalam melaksanakan sistem keamanan kolektif untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Dalam menjalankan tugas tersebut kemudian dibentuklah DK-PBB sebagai organ PBB yang secara khusus bertugas untuk menjaga keamanan dan perdamaian dunia. DK-PBB dalam hal memelihara perdamaian dan keamanan dunia dari ancaman, pelanggaran maupun agresi dapat memberikan sanksi terhadap suatu negara maupun terhadap aktor nonnegara. Pada praktiknya tidak sedikit negara melanggar ketentuanr esolusi sanksi yang diberikan oleh DK-PBB. Salah satu negara yang secara konsisten melanggar ketentuan Resolusi DK-PBB adalah Korea Utara. Korea Utara sudah diberikan sejumlah sebelas resolusi di mana tujuan diberikannya rezim sanksi tersebut untuk menghentikan praktik uji coba nuklir Korea Utara. Uji coba nuklir Korea Utara tersebut melanggar ketentuan yang terdapat di dalam NPT. Korea Utara sendiri awalnya merupakan negara pihak dalam NPT yang kemudian mengundurkan diri pada tahun 2003 diikuti dengan menyatakan kepemilikannya atas senjata nuklir dan dilaksanakannya uji coba senjata nuklir. Penelitian ini kemudian menilai bentuk implementasi dan kepatuhan terhadap resolusi sanksi yang diberikan oleh DK-PBB. Penelitian ini kemudian menyarankan tindakan yang dapat dilaksanakan agar sanksi yang diberikan oleh DK-PBB dapat terimplementasikan dan tujuan diberikannya sanksi dapat tercapai khususnya dalam kasus rezim sanksi DK-PBB atas uji coba nuklir Korea Utara.

---

Only with a form of public organization between countries can a collective security system be achieved that can protect the international community from the disaster of war. The United Nations is an international organization that is deemed necessary in implementing a collective security system to maintain international peace and security. In carrying out this task, the UN Security Council was formed as a UN organ specifically tasked with maintaining world security and peace. The UN Security Council in terms of maintaining world peace and security from threats, violations and aggression can impose sanctions on a country as well as against non-state actors. In practice, not a few countries violate the provisions on the resolution of sanctions provided by the UN Security Council. One of the countries that consistently violates the provisions of the UNSC Resolution is North Korea. North Korea has been given a number of eleven resolutions in which the aim of the sanctions regime is to stop North Korea's nuclear test practices. The North Korean nuclear test violated the provisions contained in the NPT. North Korea itself was originally a party to the NPT which later withdrew in 2003 followed by declaring its ownership of nuclear weapons and carrying out nuclear weapons tests. This study then assesses the form of implementation and compliance with the sanctions resolution given by the UN Security Council. This study then suggests actions that can be taken so that the sanctions imposed by the UN Security Council can be implemented and the objectives of the sanctions can be achieved, especially in the case of the UN Security Council sanctions regime for North Korea's nuclear tests."

"ABSTRAKPeristiwa pembajakan di laut yang dilakukan oleh perompak Somalia dalamkawasan Teluk Aden telah menyita perhatian dunia karena semakin meningkatnyajumlah kejahatan ini dalam kawasan tersebut, sehingga telah dianggapmengancam perdamaian dan keamanan internasional. Dalam rangka melawankejahatan pembajakan di laut dalam kawasan ini, Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan resolusi-resolusinya yang berisi berbagai upaya dalamrangka menanggulangi dan mengadili pembajakan di laut, sehingga jumlahnyadapat ditekan secara signifikan. Salah satu upayanya adalah memberikankewenangan yurisdiksi universal bagi negara-negara asing untuk memasukiperairan Somalia untuk melakukan upaya menekan praktik pembajakan di lautdalam kawasan Teluk Aden.

---

AbstractThe piracy phenomenon conducted by Somali pirates in the Gulf of Aden hasraised international concerns due to the increasing numbers of piracy incidents inthe area, deeming to have become a threat towards international peace andsecurity. In order to suppress the crime of piracy, the United Nations SecurityCouncil has issued numerous resolutions encompassing efforts by theinternational community in suppressing and prosecuting piracy, therefore it canabate the occurring incidents. Granting universal jurisdiction towards States is onemethod, where the States are permitted to enter Somali territorial waters tosuppress maritime piracy in the Gulf of Aden."

"Pelaksanaan dan kepatuhan negara anggota Statuta Roma dalam melaksanakan permintaan kerjasama untuk menangkap dan menyerahkan sangatlah penting bagi  Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dalam mencapai tujuannya untuk mengakhiri impunitas. Meskipun begitu, Pasal 98 Statuta Roma hadir sebagai bentuk pengesampingan dari kewajiban kerjasama tersebut. Salah satu negara anggota yang menggunakan pasal ini untuk tidak melakukan kewajiban kerjasamanya adalah Yordania dalam permintaan kerjasama ICC untuk menangkap dan menyerahkan Al Bashir. Menurut Yordania disini Pasal 98(1) berlaku sebab Al Bashir masih memiliki imunitas dan Pasal 98 (2) juga berlaku berdasarkan Convention on the Privileges and Immunities of the League of the Arab States. Melalui metode penelitian hukum normatif yang berbasiskan pada data sekunder, hendak dianalisis apakah Pasal 98 benar berlaku di dalam kasus ini sehingga membuat Yordania tidak melanggar kewajibannya dengan tidak menangkap dan menyerahkan Al Bashir. Adapun melalui penelitian yang telah dilakukan, ditemukan kesimpulan bahwa pertimbangan ICC telah tepat bahwa Pasal 98 tidak berlaku dalam kasus ini. Oleh sebab itu penelitian ini menyarankan perlu dilakukan amandemen terhadap Pasal 98 khususnya untuk memperjelas terkait keberlakuannya terhadap negara yang menjadi subjek dari suatu rujukan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB). Selain itu mekanisme konsultasi yang tersedia dalam Pasal 97 Statuta Roma sebaiknya dapat menghasilkan suatu keputusan hukum yang mengikat terhadap pelaksanaan kerjasama oleh negara anggota. Dengan begitu setelah diputuskan di tahapan konsultasi bahwa tidak terdapat permasalahan yang diatur di Pasal 98, negara anggota wajib melaksanakan permintaan kerjasama tersebut.

---

The implementation and compliance of member states of the Rome Statute in carrying out requests for cooperation in arrest and surrender is essential for the International Criminal Court (ICC) in achieving its goal of ending impunity. Even so, Article 98 of the Rome Statute is present as a form of waiver of the cooperation obligation. One of the member states that use this article to not carry out its cooperation obligations is Jordan in the ICC's request for cooperation to arrest and hand over Al Bashir. According to Jordan, Article 98(1) applies because Al Bashir still has immunity and Article 98(2) also applies in accordance with the Convention on the Privileges and Immunities of the League of the Arab States. Through a normative legal research method based on secondary data, it will be analyzed whether Article 98 applies in this case so that Jordan does not violate its obligations by not arresting and handing over Al Bashir. As for the research that has been carried out, it was concluded that the ICC's consideration was correct in concluding Article 98 does not apply in this case. Therefore, this study suggests that it is necessary to amend Article 98 in particular to clarify its applicability to countries that are the subject of a United Nations Security Council (UNSC) referral. In addition, the consultation mechanism provided in Article 97 of the Rome Statute should be able to produce a binding legal decision on implementation of cooperation by member states. Thus, after it was decided at the consultation stage that there were no problems arising out of Article 98, member states were obliged to implement the request for cooperation. "