Ditemukan 16 dokumen yang sesuai dengan query
Universitas Indonesia, 2008
S25348
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
Catur Alfath Satriya, author
ABSTRAK
Sebagai kamar kedua, DPD seharusnya memiliki peran yang fundamental dalam proses demokrasi yang ada di Indonesia. Lahir dari semangat reformasi, DPD seharusnya mampu menyuarakan aspirasi daerah di tingakt pusat. Namun, hal tersebut bertolak belakang dengan desain kelembagaan DPD di dalam UUD 1945 yang tidak mencerminkan hal tersebut. Hal ini terlihat...
2016
S65486
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Syamsudnin Haris, author
Jakarta: United Nations Development Programme (UNDP), 2010
328.598 SYA k
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2005
S8666
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Jakarta: Nuansa Cipta Swara Nusantara,
340 SWANUS
Majalah, Jurnal, Buletin Universitas Indonesia Library
Muchammad Zaidun, author
Jakarta : UNDP, [ tt ]
R 328.598 MUC h
Buku Referensi Universitas Indonesia Library
Satya Arinanto, author
Jakarta : UNDP, [date of publication no identified]
R 328.598 SAT h
Buku Referensi Universitas Indonesia Library
Gitta Nur Wulan, author
ABSTRAK
Kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam bidang transportasi merupakan
salah satu urusan pemerintahan konkuren yang didapatkan secara atribusi dengan
bersumber pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Atas dasar hal
tersebut, Kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam bidang Transportasi
pada pelaksanaannya dapat dibagi dalam kewenangan perencanaan; kewenangan
penyelenggaraan dan kewenangan evaluasi. Dalam perkembangannya,...
2016
S63076
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Anak Agung Dian Onita, author
[ABSTRAK
Lahirnya Dewan Perwakilan Daerah sebagai perwujudan representasi kepentingan seluruh rakyat dan dalam rangka mereformasi struktur parlemen Indonesia menjadi dua kamar bicameral Dengan struktur dua kamar itu diharapkan proses legislasi dapat diselenggarakan berdasarkan sistem ldquo double check rdquo yang memungkinkan representasi kepentingan seluruh rakyat Kewenangan DPD yang sangat terbatas di dalam...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T42970
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Raihan Hudiana, author
Polemik terkait sah atau tidaknya jabatan pimpinan DPD periode 2017 - 2019 terus menjadi isu yang hangat untuk diperbincangkan, bahkan hingga berakhirnya kepengurusan DPD. Menurut beberapa ahli hukum, pergantian pimpinan DPD yang dilakukan pada tahun 2017 bukan merupakan pergantian pimpinan yang sah, pasalnya pergantian tersebut dianggap menerobos aturan hukum yang...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library