Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan yang mengatur Usia minimal menikah, menimbulkan berbagai masalah terkait dengan pernikahan di bawah umur. Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi mengabulkan permintaan Pemohon untuk menambah ketentuan batas usia pernikahan bagi wanita, menarik perhatian penulis untuk penelitian Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menyelesaikan masalah disebutkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22 / PUU-XV / 2017. Oleh karena itu untuk mengatasi masalah ini, penulis menggunakan formulir penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis, dan didukung oleh data sekunder. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif menganalisis data yang diperoleh dari studi pustaka dan hasil wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa batasan usia minimal 16 tahun pernikahan bagi wanita tidak lagi sesuai dengan keadaan masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan ketentuan ini, oleh Oleh karena itu, legislator harus melakukan kajian langsung kepada masyarakat dengan melibatkan pendampingan dari organisasi dan lembaga masyarakat yang bersangkutan untuk mendapatkan batasan usia minimal untuk menikahpantas dan pantas, terutama bagi perempuan untuk diatur dalam UU Perkawinan dan memecahkan masalah pernikahan di bawah umur di Indonesia.......The provisions of Article 7 paragraph (1) of the Marriage Law, which regulates the minimum age for marriage, raises various problems related to underage marriage. The Constitutional Court's Decision granted the Petitioner's request to increase the provisions for the age limit of marriage for women, attracting the attention of the author for research on how judges' legal considerations in solving problems are mentioned in the Constitutional Court decision Number 22 / PUU-XV / 2017. Therefore, to overcome this problem, the author uses a normative juridical research form that is descriptive analytical, and is supported by secondary data. In addition, this study uses a qualitative approach to analyze data obtained from literature studies and interviews. Based on the results of the research, it can be concluded that the minimum age limit of 16 years of marriage for women is no longer in accordance with the conditions of society so it is necessary to change this provision, therefore, legislators must conduct a direct study to the community by involving assistance from the relevant community organizations and institutions for get the minimum age for marriage appropriate and appropriate, especially for women to be regulated in the Marriage Law and solve the problem of underage marriage in Indonesia."

"Skripsi ini membahas kondisi prostitusi di bawah umur di Prancis serta penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah dan organisasi masyarakat pada 1995-2008. Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa jumlah pekerja seks di bawah umur terlihat mcningkat pada 1995-2008. Selain itu persebaran kegiatan prostitusi yang melibatkan pekerja seks di bawah umur pun cenderung paralel dengan persebaran prostitusi pada umumnya. Meskipun sudah ada upaya penanggulangan yang telah dilakukan bail: oleh pemerintah maupun oleh organisasi-organisasi masyarakat di Prancis, jumlah kegiatan prostitusi yang melibatkan anak-anak di bawah umur tetap meningkat. ......This thesis discusses the condition of underage prostitution in France and the reduction carried out by the government and community organizations from 1995 to 2008. The result of' this thesis shows that the number of' underage sex workers appears to have increased during that time period. In addition, the spread of prostitution activities involving underage sex workers also tend to parallel the spread of prostitution in general. Despite control ellbrts that have been carried out both by government and by community organizations in France, the number of prostitution activities involving underage sex workers continues to increase."

"Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara wanita dan pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada dasarnya, perkawinan diharapkan dapat dilangsungkan secara kekal abadi, namun putusnya sebuah perkawinan seringkali sulit untuk dihindari. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 memungkinkan adanya pemutusan perkawinan dengan diberikannya sebab dan alasan yang bersifat limitatif. Terjadinya pemutusan perkawinan, tentu akan memberikan akibat-akibat, yang salah satunya adalah hak pengasuhan anak. Skripsi ini membahas mengenai perkawinan serta hak pengasuhan anak, khususnya anak di bawah umur sebagai akibat putusnya perkawinan berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta bagaimana pengimplementasiannya dalam Putusan No. 539/Pdt.G/2012/PN.Dps.Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif (normative legal research) dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menyarankan agar adanya revisi dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974, mengenai hak asuh anak di bawah umur seperti mekanisme pemberian hak asuh, serta syarat pemegang hak asuh, dan lainnya, agar ada suatu landasan hukum yang jelas bagi Majelis Hakim untuk memutuskan perkara-perkara yang menyangkut hak asuh anak di bawah umur.......According to Article 1 of Law No. 1 of 1974, marriage is a bond both physically and mentally between women and men as husband and wife in order to establish a happy and eternal family based on God. Basically, marriage is expected to be everlasting, but the dissolution of marriage is often difficult to avoid. Law No. 1 of 1974 allows for the dissolution of marriage with the limited causes and reasons. The dissolution of marriage, it will effect in certain consequences, one of which is child custody. This mini thesis discusses the marriage and the custody of children, especially children underage as a result of dissolution of marriage under Law No.1 of 1974 on Marriage, and how it is implemented under Decree No.539/Pdt.G/2012/Pn.Dps. This research is a juridical-normative with a literature study. This study suggest that a revision in the Law No. 1 of 1974 regarding custody of minors, as well as the holder of custody requirements, and others, that there is a clear legal basis for the judges to decide matters involving custody of minors needs o be conducted."

"Skripsi ini membahas mengenai bagaimana hukum Islam serta perundangundangan yang bersifat nasional dan internasional memandang mengenai perkawinan di bawah umur, faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur dan dampak yang ditimbulkan dari perkawinan di bawah umur serta bagaimana ketepatan hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi perkawinan melalui studi penetapan Pengadilan Agama No. 023/Pdt.P/2013/PA.Cbd. Bentuk penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan bahan kepustakaan berupa buku dan peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pada prinsipnya Hukum Islam, UU No. 1 Tahun 1974 dan UU No. 35 Tahun 2014 tidak menghendaki adanya perkawinan di bawah umur kecuali ada cukup alasan dan alasan tersebut sifatnya mendesak serta menghindari kerugian yang lebih besar (2) Perkawinan di bawah umur melanggar hak-hak dasar anak yang jaminan pemenuhan haknya dilindungi oleh peraturan perundang-undangan (3) Majelis Hakim dalam memberikan penetapan dispensasi perkawinan dalam penetapan No. 023/Pdt.P/PA.Cbd tidak mengedepankan hak-hak anak karena hanya bersandar pada prosedur formal hukum acara. ...... This thesis discusses the regulation, causes, and the impact of underage marriage under Islamic Law as well as national and international law. Further, it discusses the implementation of the law in determining marriage dispensation in Islamic Court Stipulation No. 023/Pdt.P/PA/Cbd. This thesis is a normative juridical research, based on literature such as books and related regulations. The result of the research showed that (1) Principally, Islamic Law, Law No. 1 of 1974 and Law No. 35 o 2014 does not recognize underage marriage, except supported by strong reason and there exists an urgent situation or to avoid a bigger loss (2) underage marriage violated fundamental human rights of the child guarenteed under the Law (3) Judges in marriage dispensation stipulation No. 023/Pdt.P/PA.Cbd did not prioritize the rights of the child but only relied on formal procedural law."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai alasan-alasan yang dapat dibenarkan dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan menggunakan 6 (enam) contoh penetapan dispensasi kawin, baik pengadilan negeri maupun pengadilan agama, yang masing-masing memiliki alasan-alasan yang berbeda dalam meminta dispensasi kawin ke pengadilan. Setiap penetapan dianalisis berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengenai batas umur untuk melangsungkan perkawinan diatur dalam pasal 7 ayat (1). Tujuan dari penelitian ini agar masyarakat dapat mengetahui dan juga memahami dengan baik, alasan-alasan apa yang dapat dibenarkan dalam penetapan dispensasi kawin. Alasan-alasan tersebut harus dipertimbangkan dengan memperhatikan kepentingan anak-anak yang masih dibawah umur tersebut, agar tujuan perkawinan dalam membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal dapat terwujud.

---

ABSTRACTThis thesis is discussing about the reasons that can be justified for submitting arequest for dispensation of marriage. Using the normative juridical research withqualitative approaches. Six examples of the court ascertainment of dispensation ofunderage marriage were shown, both district court and religious court, each one hasdifferent reason in order to be allowed for underage marriage. Each determinationof court was analyzed based on the positive laws and regulations in Indonesia,especially Law of Marriage No. 1 Year 1974, article 7 paragraph 1, regarding agerequirement for conducting marriage. The purpose of this research is to give decentinformation about the regulation and the fact of underage marriage in Indonesia."

"Skripsi ini membahas mengenai tolok ukur alasan-alasan yang dibenarkan dalam pemberian dispensasi kawin sebagai upaya meminimalisir atau menekan angka perkawinan anak atau perkawinan di bawah umur sebagaimana telah diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan 2 (dua) perbandingan putusan mengenai dispensasi kawin dengan alasan pengajuan yang berbeda. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tolok ukur untuk alasan-alasan yang dibenarkan untuk mengajukan permohonan dispensasi dengan tujuan utama sebagai upaya meminimalisir perkawinan anak atau perkawinan di bawah umur. Kontradiktif yang terjadi dari tujuan semula dari sebuah perubahan undang-undang untuk meminimalisir terjadinya perkawinan anak atau perkawinan di bawah umur akan menjadi hambatan untuk menekan angka perkawinan anak atau perkawinan di bawah umur.......This thesis discusses the benchmarks of the reasons justified in granting marriage dispensation as an effort to minimize or suppress the number of child marriages or underage marriages as regulated in Article 7 of Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 about marriage. This research is a normative juridical research using a qualitative approach. This study uses 2 (two) comparisons of decisions regarding dispensation for marriage with different reasons for filing. The purpose of this study is to find out how the benchmarks for justified reasons for submitting a dispensation application with the main objective as an effort to minimize child marriage or underage marriage. Contradictions that occur from the original purpose of a law change to minimize the occurrence of child marriages or underage marriages will be an obstacle to suppress the number of child marriages or underage marriages."

"Skripsi ini membahas mengenai perbandingan ketentuan hak asuh anak di bawah umur yang terjadi akibat perceraian di Indonesia dan di Malaysia, terutama dikhususkan pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk di Indonesia dan Law Reform (Marriage and Divorce) Act 1976 untuk di Malaysia. Salah satu akibat hukum dari terjadinya perceraian adalah pengaturan mengenai pengasuhan dan pemeliharaan dari anak yang seringkali menimbulkan sengketa di antara kedua belah pihak orang tua. Oleh karena itu pengaturan yang jelas diperlukan untuk mengatur mengenai persoalan ini. Penelitian dilakukan dengan pendekatan undangundang (Statuta Approach) dan pendekatan komparatif yakni menggunakan kajian ilmu normatf berdasarkan hukum di Indonesia dan di Malaysia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan mengenai hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian di Indonesia masih perlu dilengkapi sehingga penerapannya dapat dilaksanakan lebih tegas.......This thesis explains the comparison regarding custody rights for underage child due to divorce in Indonesia and Malaysia, specified into Law No. 16 of 2019 Concerning The Change of Law No. 1 of 1974 Concerning Marriage for Indonesia and Law Reform (Marriage and Divorce) Act 1976 for Malaysia. One of the consequence of divorce is the regulation of child custody and maintenance of the child that frequently causes dispute between parents. Therefore, detailed regulation is needed to regulate this matter. This research was based on the statute approach and comparative method which used normative study based on the law in Indonesia and Malaysia. The result of the research suggests that the regulation regarding custody rights for underage child in Indonesia needs to be improved to such an extent that the execution could be done more effectively."

"[ABSTRAKHarta benda milik anak di bawah umur sangat rentan terhadap penyalahgunaan atau kejahatan dari pihak wali atau pihak lainnya sehingga orang tua atau wali harus dapat membuktikan dan meyakinkan hakim dan Balai Harta Peninggalan bahwa tindakan wali menjual benda milik anak di bawah umur adalah untuk kepentingan anak di bawah umur itu sendiri dan bukan untuk kepentingan wali atau orang lain. Tesis ini membahas mengenai penetapan pengadilan negeri atas izin penjualan barang tidak bergerak milik anak di bawah umur disertai dengan analisis terhadap penetapan pengadilan yang berkaitan dengan hal tersebut yakni Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 977/Pdt.P/2013/PN.Cbn. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan sifat preskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa hakim hendaknya berhati-hati dalam memeriksa suatu permohonan dan mendasarkan putusan/penetapannya pada alat bukti yang kuat; jual beli tanah milik anak di bawah umur tetap sah meskipun tidak disertai penetapan dari pengadilan; dan PPAT wajib memberikan penyuluhan terhadap pihak yang akan melakukan perbuatan hukum dihadapannya.

---

ABSTRACTProperty owned by a children under the age are particularly vulnerable to abuse or crime by the guardian or the other parties so that parents or guardians must be able to prove and convince judges and The Relic Treasure Hall that the action of the guardian sells the property owned by a children under the age is to the interest of the children under the age itself and not for the benefit of parents or others. This thesis deals with the determination of The District Court over the sale of unmoveable good belong to children under the age accompanied by an analysis of the determination of the Court with regard to such matters i.e. determination of the Cibinong District Court Number 977/Pdt.P/2013/PN.Cbn, This research is a normative juridical research with the prescriptive. Result suggests that the judge should be careful in examining a request and basing decision and was on a strong evidence; the sale of unmoveable goods belong to children under the age remain valid though not accompanied by a court determination of PPAT; and PPAT is obligied to provide counseling against parties who will do the legal actions before him, Property owned by a children under the age are particularly vulnerable to abuse or crime by the guardian or the other parties so that parents or guardians must be able to prove and convince judges and The Relic Treasure Hall that the action of the guardian sells the property owned by a children under the age is to the interest of the children under the age itself and not for the benefit of parents or others. This thesis deals with the determination of The District Court over the sale of unmoveable good belong to children under the age accompanied by an analysis of the determination of the Court with regard to such matters i.e. determination of the Cibinong District Court Number 977/Pdt.P/2013/PN.Cbn, This research is a normative juridical research with the prescriptive. Result suggests that the judge should be careful in examining a request and basing decision and was on a strong evidence; the sale of unmoveable goods belong to children under the age remain valid though not accompanied by a court determination of PPAT; and PPAT is obligied to provide counseling against parties who will do the legal actions before him]"

"Skripsi ini membahas mengenai perbandingan pengaturan ketentuan hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian di Indonesia dan Texas, Amerika Serikat. Salah satu akibat perceraian adalah dampaknya bagi anak di bawah umur yang ada dalam perkawinan tersebut. Tak jarang hal tersebut kemudian menimbulkan sengketa tersendiri dalam perkara perceraian. Atas dasar hal tersebut, pengaturan yang jelas dan rinci mengenai hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian tentu diperlukan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dimana penelitian menekankan pada data sekunder yaitu penggunaan norma-norma hukum tertulis dan perbandingan mengenai hukum Indonesia dan Texas, Amerika Serikat. Hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa ketentuan mengenai hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian di Indoensia masih perlu dilengkapi dan dilakukan perubahan-perubahan. Pemerintah sebagai pihak yang memegang kekuasaan didorong untuk melakukan perubahan tersebut sehingga penerapannya dapat diberlakukan dengan jelas dan tegas.......This thesis explains the comparison of child custody regulation due to a divorce between Indonesia and Texas, United State of America. One of the consequences of a divorce is the impact on the child/ren in the marriage. This can eventually lead to another dispute within the divorce itself. Therefore, a detailed and definite law regarding legal child custody due to a divorce is certainly necessary. This study was conducted using normative juridical approach, which emphasized on secondary data, such as the application of the legal norms and comparison of the laws between Indonesia and Texas, United State of America. The result of this study illustrates the current need of improvement in the regulation regarding legal child custody study in Indonesia. The government, as the stake holder, is encouraged to make changes and improve, so that the implementation can be applied clearly and improved."