Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam dunia pendidikan, evaluasi pembelajaran memiliki peranan penting dalam menentukan sukses atau tidaknya suatu proses pembelajaran. Untuk itu, evaluasi pembelajaran perlu dilaksanakan secara seksama agar dapat memberikan gambaran ideal tentang perkembangan masing masing individu peserta didik. Namun begitu, kondisi peserta didik yang berbeda beda dilihat dari segi latar belakang fisik, mental, sensorik, dan motoric membuat media dan bentuk evaluasi yang dibutuhkan berbeda antar satu peserta didik dengan lainnya. Kondisi ini menuntut adanya kesadaran dari pendidik untuk dapat melakukan berbagai modifikasi inovatif terkait dengan bentuk dan media evaluasi pembelajaran untuk menjawab permasalahan di atas. Beberapa bentuk modifikasi media dan bentuk evaluasi pembelajaran sudah pernah dilakukan oleh beberapa institusi pendidikan dalam melayani peserta didik difabel. Di antara modifikasi modifikasi media dan bentuk evaluasi pembelajaran yang dilaksanakan untuk melayani peserta didik difabel khususnya difabel netra meliputi ujian mandiri dengan bantuan komputer bicara, ujian dengan pendamping resmi, ujian dengan pendamping bebas, dan ujian lisan. Bentuk bentuk ujian tersebut merupakan alternative yang dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Untuk itu, dalam penerapannya dibutuhkan komunikasi yang efektif antara pendidik dan peserta didik. Sebab, kesalahan memilih bentuk dan media dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran akan berakibat fatal terhadap hasil evaluasi itu sendiri. Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana fenomena fenomena yang diungkap dijelaskan dengan narasi deskriptif. Adapun untuk teknik pengumpulan data penulis menggali dari tulisan tulisan lain yang berhubungan dengan dunia pendidikan dan difabilitas. Disamping itu, penulis juga melakukan beberapa wawancara untuk melengkapi data yang dibutuhkan."

"ABSTRAKSalah satu materi pembelajaran kimia yang termasuk sulit diajarkan kepada siswa difabel netra adalah materi Sistem Periodik Unsur (SPU). Guru menyampaikan materi SPU kepada siswa difabel netra dengan metode ceramah. Guru memperkenalkan berbagai unsur dalam susunan periodik dengan bercerita dan sesekali memberikan gambaran dengan rabaan pada tangan atau punggung. Oleh karena itu, siswa difabel netra hanya mengandalkan ingatan dalam mempelajari materi tersebut. Pengembangan TPU Braille untuk siswa difabel netra ini diharapkan dapat menjadi media bagi siswa difabel netra untuk belajar kimia dan dapat memenuhi kebutuhan siswa difabel netra akan media dan alat bantu. Pengembangan TPU Braille untuk siswa difabel netra memenuhi media yang assestive bagi siswa difabel netra yang bersifat taktual. Siswa difabel netra dapat belajar dengan pengalaman mereka sendiri dan tidak merasa diperlakukan berbeda diantara yang lain sehingga motivasi dalam belajar kimia siswa difabel netra dapat tumbuh meskipun dengan keterbatasan yang dimiliki."

"Putusan Nomor 33/Pid.B/2013/PN.Kdl adalah mengenaikasus perkosaan yang melibatkan korban seorangperempuan tuna rungu berinisial SW. Berdasarkansalinan putusan, SW tidak mendapatkan penerjemahselama proses persidangan. Dari beberapa permasalahanyang ditemui, penelitian ini mengulas tiga rumusanmasalah. Pertama, apakah kerugian dari hasil peradilanyang diterima SW terkait akses atas keadilan? Kedua,bagaimanakah perlakuan yang seharusnya diterapkanbagi korban difabel seperti SW? Ketiga, apa yangharus dilakukan negara untuk menjamin prosesperadilan affirmative bagi kaum difabel? Penelitianini menggunakan metode penelitian kualitatif dengandata sekunder dan analisis kualitatif. Hasil penelitianmemberikan beberapa kesimpulan. Pertama, tanpaadanya penerjemah atau bahkan pendamping, kerugianberkaitan hak akses atas keadilan yang dialami SWmenyebabkan korban tidak bisa memanfaatkan jaminankeuntungan formil dari ketentuan Pasal 98 ayat (1)KUHAP. Kedua, perlakuan khusus dalam proses peradilanyang dibutuhkan difabel adalah proses affirmative.Proses ini bertujuan menghilangkan diskriminasi bagikaum difabel. Ketiga, dalam merealisasikan jaminanperlakuan affirmative bagi kaum difabel, harus terdapatrevisi terhadap peraturan hukum terkait dan penajamanwawasan penegak hukum mengenai isu difabilitas."

"Penelitian ini membahas tantangan pemilihan inklusif bagi pemilih difabel pada Pemilihan Serentak tahun 2020 di tengah pandemi COVID-19, studi kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini mengunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan Focus Group Discussion (FGD) dan wawancara mendalam kepada organisasi penyandang difabel dan Penyelenggara Pemilihan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Temuan dari penelitian ini yaitu: 1) potensi tidak terdaftarnya pemilih difabel dalam daftar pemilih terjadi apabila KPU tidak inovatif dalam mendata pemilih difabel, maka perlu adanya komunikasi yang intens antara Penyelenggara Pemilihan dan kelompok difabel; 2) tantangan pelaksanaan Pemilihan Serentak tahun 2020 terhadap pemilih difabel adalah belum maksimalnya pendidikan pemilih yang berpotensi pada rendahnya partisipasi dan pemahaman difabel terhadap informasi Pemilihan; 3) tantangan pemenuhan akses bagi pemilih difabel untuk menjangkau TPS yang memenuhi persyaratan protokol kesehatan. Pemilih difabel berpotensi besar terpapar COVID-19 sehingga memerlukan perhatian khusus dari penyelenggara khususnya Badan Ad hoc untuk memperhatikan TPS yang memadai bagi pemilih difabel."

"Skripsi ini menganalisis citra difabel dalam Novel Layang-Layang Putus karya Masharto Alfathi. Tujuannya adalah mengetahui pandangan masyarakat terhadap difabel yang dilihat dari keterbatasan, hubungan cinta, bidang pekerjaan, dan intelektual.Dari penelitian ini diperoleh pandangan masyarakat terhadap difabel. Selain itu dalam penelitian juga terdapat kritik yang disampaikan pengarang serta permasalahan yang sering dihadapi difabel. Kesimpulan dari penelitian ini adalah masyarakat masih memandang difabel sebelah mata, mendiskriminasikannya, dan belum ada penyelesaian terhadap permasalahan yang dihadapi difabel.

---

This undergraduate thesis analyzes the image of the diffable in the novel Layang-Layang Putus by Masharto Alfathi. The purpose was to determine society's point of view of diffable as seen from the limitations, relationships, occupations, and intellectual.

From this study obtained the views of diffable people. In addition, there are also criticism in the study presented author and problems frequently encountered with diffable. The conclusion of this research, people with diffable are still considered one eye, discriminated by society, and there are no resolution yet to the problems facing the diffable."

"Skripsi ini adalah sebuah telaah filosofis mengenai diskursus tubuh difabel dalam kerangka pikir Maurice Merleau-Ponty. Persepsi dan ketubuhan menjadi pisau analisis yang tajam dalam mengkaji problem kemampuan dalam tubuh difabel. Label ketidakmampuan yang dimiliki oleh difabel merupakan bentuk marginalisasi tubuh minoritas. Dengan kerangka pikir milik Merleau-Ponty, tubuh mayoritas dengan kemampuan rata-rata akan ditolak sebagai tubuh yang paling sempurna dalam tindak mempersepsi dunia. Problem ketidakmampuan yang disandang oleh difabel beralih menjadi bentuk penerimaan terhadap keberagaman mempersepsi.

---

This thesis is an analysis of the philosophical discourse of the body with disabilities within the framework of Maurice Merleau-Ponty's thought. Perception and body in Merleau-Ponty's framework have become a sharp analysis to review the ability problems within disability people. Term 'dis-ability' in disability people often lead them to minority groups and rising discrimination. According to Merleau-Ponty's framework, a body with a major ability will be rejected as the most perfect body in the act of perceiving the world. Whereas the problem carried by disabled people's inability transform into having themselves perceiving the form of the diversity of acceptance."

"Implementasi Pasal 53 (1) UU No.8/2016 yang mewajibkan perusahaan formal, termasuk perbankan, untuk menyerap pekerja difabel paling sedikit 2% untuk BUMN dan 1% pada perusahaan swasta masih menuai hambatan di berbagai tingkatan. Meskipun begitu, kegagalan ini masih dapat ditoleransi karena tidak sepenuhnya menghambat tujuan dasar kebijakan merujuk pada dimensi program dari Policy Failure (Kegagalan Kebijakan) milik Allan McConnell. Penelitian ini mengambil studi kasus sektor perbankan di Jakarta tahun 2023 dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dari data 2 (dua) bank BUMN, wawancara mendalam dengan 2 (dua) bank swasta, Kementerian Ketenagakerjaan, dan pekerja difabel di sektor Perbankan. Hasil penelitian dengan menggunakan tiga variabel dimensi program Poilcy Failure menunjukkan kegagalan dalam mencapai target disebabkan oleh tiga hal: 1) beberapa perusahaan perbankan di Jakarta kurang memahami visi, misi, dan tujuan UU No.8/2016; 2) pemerintah belum mendorong secara eksplisit dan tegas perusahaan perbankan untuk menyerap pekerja difabel minimal 2% untuk BUMN dan 1% untuk perusahaan swasta; 3) kelompok difabel sebagai kelompok target undang-undang ini belum mendapat manfaat yang optimal.

---

The implementation of Article 53 (1) of Law No.8/2016, which requires formal companies, including banks, to absorb workers with disabilities at least 2% for BUMN and 1% in private companies, still faces obstacles at various levels. Even so, this failure is still tolerable because it does not completely hamper the basic objectives of the policy referring to the program dimension of Allan McConnell's Policy Failure. This research takes a case study of the banking sector in Jakarta in 2023 using a qualitative approach through literature studies data from 2 (two) state-owned banks, in-depth interviews with 2 (two) private banks, the Ministry of Manpower, and workers with disabilities in the banking sector. The results of the study using the three dimensional variables of the Policy Failure program show that the failure of Article 53 (1) of Law No.8/2016 to reach the target is caused by three things: 1) some banking companies in Jakarta do not understand the vision, mission, and objectives of Law No.8/2016; 2) the government has not explicitly and firmly encouraged banking companies to absorb disabled workers at a minimum of 2% for BUMN and 1% for private companies; 3) the disabled group as the target group of this law has not received optimal benefits."