Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan menguraikan perbedaan persepsi keluarga dan lansia tentang pemenuhan kebutuhan lansia selama mereka tinggal bersama. Sampel terdiri dari tiga puluh keluarga (anak/menantu wanita lansia) dan 30 lansia wanita yang dipilih secara purposif dan tinggal dalam satu rumah. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan yang besar antara harapan keluarga dengan lansia dalam hampir semua pemenuhan kebutuhan lansia, keculai kebutuhan spiritual.

---

The purpose of this research was to describe the different perception of expectation between the family and the elderly concerning their needs. Thirty families (daughter/daughter in law) and 30 elderly women who were purposefully selected and stayed at the same house. The result of this study revealed that there were different expectations as perceived by families and the elderly women for all aspects of the elderly needs expect for spiritual needs."

"Skripsi ini menganalisis perbandingan cerita teks Hikayat Nabi Bala Bulan (HNBB) dengan teks Hikayat Bulan Berbelah (HBB). Tujuannya adalah menyajikan suntingan teks naskah HBB untuk para pembaca dan menunjukkan perbedaan cerita antara teks HNBB dan HBB. Dari penelitian ini diperoleh suntingan teks dan perbedaanperbedaan cerita antara teks HNBB dengan teks HBB. Kesimpulan dari analisis tersebut adalah perbedaan cerita yang muncul antara teks HNBB dengan teks HBB.

---

This thesis analyzed the comparative story between text Hikayat Nabi Bala Bulan (HNBB) with text Hikayat Bulan Berbelah (HBB). The purpose is to present the edited text of HBB for the readers, and to show the differences between text HNBB and HBB. This research resulted the edited text and the differences in story between both texts. The analysis concluded the difference in story between two texts that appeared in HNBB and HBB."

"Skripsi ini membahas tentang public domain sebagai dasar penolakan atau pembatalan pendaftaran desain industri di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Definisi tentang public domain ternyata tidak bisa ditemukan dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Desain Industri, karena istilah tersebut tidak ada di dalam Peraturan Perundang-undangan tentang desain industri. Namun dalam PP No. 1 Tahun 2005 tentang Desain Industri dalam penjelasan Pasal 24 ayat (1) huruf b, disinggung masalah kepemilikan umum dalam desain industri, yang dimaksud dengan kepemilikan umum misalnya hasil kerajinan atau karya seni tradisional yang telah dipublikasikan dan lain-lain. Menurut penulis istilah kepemilikan umum tersebut sama dengan istilah public domain. Dalam menilai kebaruan dalam membandingkan antara desain yang telah menjadi milik umum dengan desain yang menjadi objek sengketa, menurut Majelis Hakim seharusnya terdapat dalam bentuk dan konfigurasi secara signifikan. jika tidak mempunyai perbedaan signifikan dengan desain yang umum maka desain industri tersebut tidak dapat didaftarkan karena tidak memenuhi syarat tentang kebaruan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri.

---

The focus of this study is to explore "public domain" as base of rejection or cancellation of industrial design registration in Indonesia. The purpose of this study is to find out the public domain in Indonesian industrial design law. This research is juridical normative. The definition of public domain wasn't found in Indonesian Industrial Design regulation. However, in the PP. 1 Year 2005 regarding Industrial Design in the explanation of Article 24 paragraph (1) letter b, was alluded the definition of public ownership in the design industry, which is common ownership such as the craft or traditional art that has been published and others. According to the authors term public ownership is the same as the term public domain. In assessing the novelty of the comparison between designs that have become public property with the design that became the object of dispute, according to the judges should have the shape and configuration significantly. if do not have significant differences with the general design of the industrial design can not be registered because they do not meet the requirements of novelty as provided in Article 2 of Law No. 31 of 2000 on Industrial Design"

"Skripsi ini membahas mengenai ketentuan tentang unsur significantly different dalam desain industri, khususnya desain industri botol minuman. Penulisan ini dilatarbelakangi oleh frasa significantly different dalam Persetujuan TRIPs yang tidak ditemukan dalam UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Hal ini menjadi masalah karena dengan tidak adanya ketentuan dan penjelasan lebih lanjut mengenai unsur significantly different akan membuat putusan pengadilan terkait desain industri akan berbeda satu dengan yang lainnya, seperti yang terjadi pada kasus Tupperware mengenai desain industri antara Eco Bottle milik Tupperware sebagai Penggugat dengan Bio Life dan Bio Life Borneo dalam Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-HAKI/2016/PN Niaga Smg dan Putusan No. 11/HKI/Desain Industri/2016/PN Niaga Sby. Penggugat, gugatan Penggugat, dan jawaban Para Tergugat dalam kedua putusan ini sama, yang membedakan hanya pihak Para Tergugat karena memiliki perbedaan domisili. Walaupun gugatan dan jawaban sama, putusan yang dihasilkan baik di tingkat pengadilan niaga maupun Mahkamah Agung berbeda. Pada hasil penelitian ini dinyatakan bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan No. 11/HKI/Desain Industri/2016/PN Niaga Sby adalah tepat karena memberikan penjelasan yang lengkap dan tepat mengenai perbedaan desain industri antara Eco Bottle dengan Bio Life dan Bio Life Borneo. Sedangkan pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-HAKI/2016/PN Niaga Smg dan putusan kasasinya tidak tepat. Pada Putusan Pengadilan Niaga Semarang salah dalam menerapkan hukum terkait kedudukan dari Para Tergugat, sedangkan pada tingkat kasasi tidak memberikan penjelasan mengenai perbedaan desain industri antara Eco Bottle dengan Bio Life dan Bio Life Borneo.

---

This thesis dicusses how the legal provisions regrading the significantly different elements of an industrial design, especially for industrial design of drinking bottle. This thesis is backed by significantly different phrase in TRIPs Agreement that can not find in Law No. 31 of December 20, 2000, regrading Industrial Designs. It is a problem because without the legal provisions regrading the significantly different elements of an industrial design makes judge verdicts will be different between one another, as in the Tupperware case regrading industrial design between Eco Bottle that is property of Tupperware as palintiff against Bio Life and Bio Life Borneo in the Verdict No.02 Pdt.Sus HAKI 2016 PN Niaga Smg and the Verdict No.11 HKI Desain Industri 2016 PN Niaga Sby. The plaintiff, claim, and answer the defendants are similar, the difference is only the defendants because they have different domicile. Although the calim and answer the defendants are similar, it has different of judge verdicts in both commercial court level and supreme court level. In the result of this study revealed that consideration of the judges in the Verdict No.11 HKI Desain Industri 2016 PN Niaga Sby is appropriate because they expalined about the difference of industrial design between Eco Botlle, Bio Life and Bio Life Borneo completely and appropriately. Whereas consideration of the judge in the Verdict No.02 Pdt.Sus HAKI 2016 PN Niaga Smg and its cassation verdict is not appropriate. The judge from Semarang Commercial Court is incorrect in adjusting of the law regrading legal standing of the defendants, whereas supreme court level did not explain about the difference of industrial design between Eco Botlle, Bio Life and Bio Life Borneo."

"Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah menciptakan unifikasi dibidang hukum perkawinan di Indonesia, yang diberlakukan bagi seluruh masyarakat Indonesia yang berbeda-beda suku, agama, dan ras. Akan tetapi, dalam hal perkawinan yang dilakukan antara mereka yang berbeda agama, Undang-Undang Perkawinan hanya memberikan pengaturan yang berupa penyerahan sepenuhnya kepada hukum agama yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut, dewasa ini sering terjadi pengakuan dan pencatatan atas perkawinan antara mereka yang berbeda agama, yang mana sesungguhnya perkawinan tersebut tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan mengenai yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis membuat penulisan mengenai permasalahan hukum dalam pencatatan perkawinan antara mereka yang berbeda agama dengan meninjau Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1400/K/Pdt/1986 mengenai perkawinan antara mereka yang berbeda agama. Dalam penulisan ini dibahas permasalahan mengenai syarat syarat sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan, dan mengenai sah/tidaknya pertimbangan Mahkamah Agung dalam memberikan putusan No. 1400/K/Pdt/1986 menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melakukan penulisan ini, penulis menggunakan metode pendekatan dengan menggunakan metode kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan pustaka atau yang disebut data sekunder berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengenai permasalahan yang dibahas, maka penulis berpendapat dan menyimpulkan bahwa perkawinan sah secara hukum apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan Putusan MA-RI No.1400/K/Pdt/1986, adalah tidak dapat dibenarkan karena perkawinan tersebut bertentangan dengan agama. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar lebih ditingkatkan lagi kesadaran hukum terhadap agama, dan peranan Kantor Catatan Sipil dalam menjalankan tugasnya."

"Industri penjualan alat berat merupakan salah satu industri yang berkembang pesat di tanah air, ini ditandai dengan banyak bermunculannya distributor alat berat baru. Tiap distributor alat berat saling bersaing untuk mendapatkan pelanggan dan memperebutkan market share terbesar, yang salah satu caranya dengan pelayanan dari front office. Pelayanan front office kepada pelanggan dipengaruhi oleh pelayanan pricing team di head office atas permintaan update harga dari front office. PT United Tractors adalah perusahaan yang perhatian terhadap kepuasan pelanggannya. Untuk dapat mengetahui seberapa baik tingkat pelayanan pricing team PT United Tractors, dilakukan pengukuran terhadap kualitas pelayanan pricing team dengan menggunakan metode E-Servqual, yaitu mengukur persepsi dan ekspektasi front office disetiap dimensi kualitas pelayanan. Selanjutnya dihitung gap yang terjadi antara ekspektasi dan persepsi front office yang menggambarkan nilai kualitas pelayanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pricing team PT United Tractors belum dapat memenuhi ekspektasi dari front office sehingga perlu memperbaiki kualitas pelayanannya.

---

Heavy equipment industries represent one of industries which is grow rapidly in Indonesian. The growth marked by many popping out new heavy equipment distribution. Every distribution Company competes to get passenger and fight over for biggest market share, services from front office is one of the exampe way. Front office services to customer affected by the pricing team services at head office based on price updated request from the front office. PT United Tractors as one of distribution company also concern to customer satisfactions.

To identify the level of service provided by pricing team of PT United Tractors, there is a need to measure their service quality which is conducted by using E-Servqual method, by measuring the front office perceptions and expectations in all service quality dimensions. Afterwards, the gap between front office perceptions and expectations is calculated. The gaps represent the value of service quality. The result from this research indicates that pricing team PT United Tractors needs to improve it service quality in each E-Servqual service dimensions because it has not yet fulfilled their front office expectations."