Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK

Manajemen SDM yang diberlakukan di pemerintahan lokal sebagian besar masih dilakukan secara konvensional dengan kertas. Sebagai solusinya, dilakukan pengembangan kompetensi SDM dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dengan membangun Human Resource Information System (HRIS). Aplikasi yang digunakan dinamakan Manajemen Aparatur Pegawai (MAP). Dengan dukungan koneksi internet dalam komunikasi real time, MAP dapat melakukan pengolahan basis data untuk data setiap karyawan dan menghasilkan data atas proses transaksi serta analisis dan pengambilan keputusan secara lebih cepat dibandingkan dengan sistem terdahulu secara manual atau offline. Dengan adanya latar belakang pegawai yang berbeda, kemampuan penerimaan dan penggunaan yang ada pun akan berbeda untuk masing-masing pegawai. Dengan adanya difusi teknologi dalam suatu organisasi, penelitian ini berupaya untuk mengetahui tentang penerimaan dan penggunaan aplikasi MAP dan faktor yang mempengaruhinya. Analisis pada penelitian ini menggunakan model UTAUT dengan modifikasi yang menyesuaikan keadaan dalam praktik penggunaan aplikasi MAP, dengan 4 variabel dependen (Performance Expectancy, Effort Expectancy, Peer Influence, dan Facilitating Condition) dan 1 variabel dependen (Behavioral Intention to Use the System), serta 2 variabel kontrol (Jenis Kelamin dan Kategori Usia). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, dengan populasi pegawai Perwakilan BPKP Provinsi NTB sejumlah 88 orang. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling, dan pengujian hipotesis dilakukan dengan uji regresi berganda (multiple regression).

---

ABSTRACT

---

Most of the HR management applied in local government is still done conventionally with paper. As a solution, human resource competency development is carried out by utilizing Information Technology by building a Human Resource Information System (HRIS). The application used called Employee Management (MAP). With the support of the internet connection in real time communication, MAP can perform database processing for each employees data and generate data on the transaction process as well as analysis and decision making faster than the previous system manually or offline. With different employee backgrounds, the ability of acceptance and use will also be different for each employee. With the diffusion of technology in an organization, this study seeks to find out about the acceptance and use of MAP applications and the factors that influence them. The analysis in this study were using the UTAUT model with modifications that adjust the conditions in the practice of using MAP applications, with 4 dependent variables (Performance Expectancy, Effort Expectancy, Peer Influence, and Facilitating Condition) and 1 dependent variable (Behavioral Intention to Use the System), also 2 control variables (Gender and Age Category). This study use quantitative research methods, with a population of 88 NTB BPKP Representative employees. Sampling is done by purposive sampling technique, and hypothesis testing is done by multiple regression tests.

"

"Tesis ini membahas tentang implementasi kebijakan difusi hasil teknologi lingkungan di Serpong dan teknologi agro di Lembang dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan positivis dengan analisis data deskriptif. Data primer yang berupa wawancara mendalam yang dilakukan kepada pelaksana difusi teknologi lingkungan di Serpong dan teknologi agro di Lembang.Hasil analisa menunjukkan adanya implementation gap antara pedoman dan faktual pelaksanaan. Indikasinya adalah pendekatan yang digunakan bersifat sentralistis dan top-down, adanya ketidaksinkronan kebutuhan teknologi dan penetapan teknologi hasil litbang yang didifusikan serta minimnya keterlibatan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut adalah: tujuan dan sasaran yang belum jelas, kelompok sasaran yang belum tepat dan konsisten, pelaksana kebijakan yang belum berkomitmen penuh, komunikasi antar organisasi yang belum intensif, kondisi sosial, ekonomi dan politik, serta tingkat partisipasi masyarakat yang minim terhadap pelaksanaan difusi teknologi.Agar kebijakan difusi teknologi dapat diimplementasikan dengan baik, maka pada tahap formulasi kebijakan diperlukan keterlibatan pihak-pihak yang akan terkait (stakeholder) dalam pelaksanaan kebijakan yang memuat konsep, tujuan dan strategi yang jelas agar mudah dipahami dengan benar oleh pelaksana-pelaksananya. Komunikasi dan koordinasi antar organisasi harus lebih ditingkatkan, sehingga terwujud sinkronisasi dan sinergi dalam pelaksanaan. Selain itu pendekatan yang dilakukan harus lebih demand oriented atau bottom-up yang mempertimbangkan manfaat bagi adopters dan juga mempertimbangkan faktor lingkungan: kondisi sosial, ekonomi dan politik yang ada.

---

This thesis discusses the implementation of the policy diffusion for environmental technologies in Serpong and agro technology in Lembang and the factors that influence it. This research uses a positivist approach to the descriptive data analysis. Primary data in the form of in-depth interviews are conducted to the performer of the diffusion of environmental technology in Serpong and agro technology in Lembang.

Results of analysis showed the existence of implementation gaps between guidelines and the factual implementation. The indication is the approach used is centralized and top-down, there is not synchronous technology needs and determination of technological R & D results in the diffusion right and the lack of local government involvement in program implementation. The factors that influence the policy implementation are: goals and objectives are unclear, the target group that has not been precise and consistent, implementing policies that have not fully committed, communication between an organization that has not been intensive, social, economic and political, as well as the participation rate people who lack the implementation of technology diffusion.

In order for technology diffusion policies can be implemented well, then at the stage of policy formulation is required the involvement of the parties that will be involved (stakeholders) in the implementation of policies that include concepts, objectives and a clear strategy to be easily understood correctly by executors. Communication and coordination among organizations should be further enhanced to realize synchronization and synergy in the implementation. In addition the approach taken should be more demand oriented or bottom-up considering the benefits for adopters and also consider environmental factors: social, economic and political."

"Makalah ini mengkaji dampak transformatif dari berbagai tingkat digitalisasi terhadap lanskap pengadaan elektronik di Indonesia. Dengan menyelidiki integrasi teknologi informasi ke dalam proses pengadaan, penelitian ini mengidentifikasi kesenjangan dalam pemahaman terhadap perubahan identitas fase-fase pengadaan elektronik dan kontribusi pendahulunya. Dengan menggunakan data panel kontrak dan model Two- Stage Least Squares (2SLS), penelitian ini bertujuan untuk mengukur dampak pengadaan elektronik terhadap dinamika harga dan indeks kualitas. Analisis komparatif menyoroti peran teknologi dalam peningkatan parameter hasil, namun menekankan penelitian lebih lanjut yang diperlukan untuk mengeksplorasi implikasi evolusi teknologi informasi yang sedang dan akan lanjut berlangsung. Secara keseluruhan, studi ini berkontribusi untuk memahami bagaimana teknologi mempengaruhi hasil pengadaan dan menekankan peran penting kerangka regulasi selain mendorong inklusivitas dan integritas prosedural dalam proses pengadaan.

---

This paper examines the transformative impact of varying degrees of digitalisation on the Indonesian e-procurement landscape. Investigating the integration of information technology into procurement processes, the study identifies gaps in understanding the changing identity of e-procurement phases and the contribution of its predecessors. Utilising contract panel data and a Two-Stage Least Squares (2SLS) model, the research aims to quantify the impact of e-procurement on pricing dynamics and quality indices. The comparative analysis highlight technology's role in enhancing outcomes, but emphasise further research needed to explore the implications of ongoing evolution of IT. Overall, the study contributes to understanding how technology shapes procurement outcomes and emphasises the critical role of regulatory frameworks beyond fostering inclusivity and procedural integrity in procurement processes."