Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas tentang kejahatan korupsi yang diurai secara komprehensif menggunakan teori criminological verstehen, perilaku kejahatan korupsi dipelajari dan diurai menggunakan teori differential association, profil pelaku korupsi dianalisa menggunakan teori white collar crime dan penulis menawarkan solusi untuk mengungkap korupsi menggunakan teknik digital forensic dan teknik analisis intelijen dalam audit investigasi dengan pendekatan teori prisma kejahatan yang menjelaskan bahwa kejahatan korupsi sifatnya tersembunyi atau berada di prisma bagian bawah. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dengan 3 tahap yaitu studi pustaka, wawancara serta delphi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknik digital forensic dan teknik analisis intelijen memiliki hambatan dalam penerapannya di lapangan, namun memiliki peluang besar untuk dapat diterapkan. Dengan menggunakan teknik digital forensic, dapat membantu dalam pengumpulan bukti yang bermuara pada korupsi, meskipun masih memerlukan payung hukum yang tepat serta penanganan bukti digital yang tepat agar dapat diterima di Pengadilan. Hasil analisis intelijen dapat digunakan sebagai petunjuk meskipun masih memerlukan serangkaian prosedur agar dapat dijadikan bukti, selain itu dapat digunakan sebagai prediksi langkah pelaku jika informasi yang diperoleh memadai dan tepat.

---

This study discusses corruption crimes that are comprehensively parsed using the verstehen criminological theory, the behavior of corruption crimes is studied and analyzed using the differential association theory, the profiles of corruption perpetrators are analyzed using white collar crime theory, and the authors offer solutions to reveal corruption using digital forensic techniques and intelligence analysis techniques in an investigative audit with a crime prism theory approach which explains that corruption crimes are hidden and in the lower prism. The research was conducted using a qualitative method with 3 stages, namely literature study, interview and Delphi. The results showed that digital forensic techniques and intelligence analysis techniques had obstacles in their application in the field, but had a great opportunity to be applied. Using digital forensic techniques can help in gathering evidence that leads to corruption, but it still requires the right law and proper handling of digital evidence in order to be accepted in court. The results of intelligence analysis can be used as a guide, but it still requires a series of procedures so that it can be used as evidence, besides that it can be used as a prediction of the perpetrator's steps if the information obtained is adequate and accurate."

"Skripsi ini menganalisis tentang penerapan kegiatan digital forensic dalam pelaksanaan audit investigasi di Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Analisis penerapan ini dilakukan dengan meneliti unsur-unsur yang terkait dengan kegiatan digital forensic dimulai dari sumber daya manusia Inspektorat Jenderal, software digital forensic yang digunakan, dan prosedur pelaksanaan audit dengan digital forensic. Data didapatkan dari hasil observasi kegiatan di lapangan, wawancara dengan para auditor serta melakukan walkthrough terhadap kegiatan digital forensic. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan digital forensic dalam audit investigasi di Inspektorat Jenderal sudah dilaksanakan dengan baik namun dapat dioptimalkan dengan meningkatkan peran sumber daya serta penggunaan fitur dalam digital forensic software yang lebih baik.

---

This study analyzes the implementation of digital forensic activity on investigative audit in Inspectorate General of Ministry of Finance. This implementation analysis is gathered through review of all elements related to digital forensic activities such as human resoure in Inspectorate General, digital forensic software used in auditing, and audit implementation procedure with digital forensic. Data were gathered through observation in fieldwork, interviewing several auditors and performing walkthrough in digital forensic activities. Analysis report shows that digital forensic implementation in Inspectorate General has been properly implemented yet it can be optimized by improving the rule of resources and the better usage of digital forensic software features."

"Dalam era teknologi informasi yang berkembang saat ini, pelaku kejahatan juga memanfaatkan teknologi untuk melancarkan aksinya. Sebagai bukti ditemukannya barang bukti elektronik berupa Handphone, Flashdisk, Laptop, dan Hardisk Komputer pada kasus korupsi yang ditangani Kejaksaan Agung RI pada tahun 2020. Barang bukti elektronik tersebut seluruhnya ditangani oleh Seksi Intelijen Siber dan Digital Forensik Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, namun kondisinya unit kerja tersebut memiliki perangkat forensik yang terbatas. Berdasarkan laporan kinerja Kejaksaan Agung 2019, jumlah pengaduan kasus korupsi yang masuk sekitar 2289 laporan. Dengan melihat kondisi tersebut maka potensi yang dapat terjadi adalah terdapat proses antrian penanganan yang masuk ke Seksi Intelijen Siber dan Digital Forensik. Tentu dapat dipastikan yang paling terdampak adalah wilayah hukum Kejaksaan Tinggi karena yang akan diprioritaskan dalam penanganan barang bukti adalah kasus korupsi pada level Kejaksaan Agung mengingat kasus yang ditangani pada level Pusat jauh lebih besar dibanding Level Provinsi/Kabupaten. Disatu sisi penanganan perkara korupsi terdapat batas waktu penyelesaiannya, sehingga Kejaksaan Tinggi perlu menerapkan strategi khusus penanganan barang bukti elektronik agar dapat menyelesaikan penanganan perkara sesuai target. Pada penelitian ini akan dilakukan kajian terhadap pemilihan opensource forensik yang diharapkan dapat membantu penanganan barang bukti elektronik di Kejaksaan Tinggi. Opensource yang dipilih yaitu pada Live Forensic (FTK Imager, Dump It, Belkasoft Ram Capture, Magnet Ram Capture), Disk Forensik (FTK dan Guymager Linux), dan Mobile Forensik (Santoku Linux dan ADB Pull). Hasil analisis didasarkan pada metrik kecepatan relative, akurasi, kelengkapan, dan realibilitas untuk dapat merekomendasikan tools opensource yang dapat digunakan. Hasil penelitian ini adalah prosedur penanganan barang bukti elektronik sesuai standar yang berlaku untuk diterapkan dalam design penanganan kasus korupsi di Kejaksaan Tinggi sehingga diharapkan integritas barang bukti elektronik dapat terjaga dan dapat membantu target waktu penyidikan di Level Kejaksaan Tinggi.

---

In the current era of information technology, criminals also take advantage of technology to carry out their actions. Laptop, Flash drives, handphone, laptops, the computer is found in a corruption case handled.  All digital evidence is dealt with by the Cyber ​​Intelligence and Digital Forensic Section of the Deputy Attorney General for Intelligence, but the unit has limited forensic tools. On the other hand, the challenges faced are the 2019 Attorney General's Office's performance report; the number of complaints about corruption cases that have been submitted is around 2289 reports. By looking at this condition, the potential that can occur is a queuing process for handling that goes to the Cyber ​​Intelligence and Digital Forensic Section. The most affected are the jurisdiction of the High Prosecutor's Office because what will be prioritized in handling evidence is Corruption Cases at the Attorney General's level, considering that cases dealt with at the central level are much larger than those at the provincial/district level. On the one hand, there is a time limit for case handling, so the High/State Prosecutor's Office needs to implement a particular strategy for handling digital evidence to complete case handling according to the target. In this research, a study will be carried out on the selection of opensource forensics, which is expected to assist in handling electronic evidence at the High/State Attorney General's Office. The selected opensources are Live Forensic (FTK Imager, Dump It, Beaksolf Ram Capture, Magnet Ram Capture), Disk Forensics (FTK and Linux), and Mobile Forensic (Linux and ADB Pull). Analysis results are based on relative speed metrics, accuracy, completeness, and reliability to recommend opensource tools that can be used. The results of this study are procedures for handling electronic evidence according to applicable standards to be applied in the design of handling corruption cases at the High Prosecutor's Office so that it is hoped that the integrity of electronic evidence can be maintained and can assist the target time for investigation at the High Prosecutor's Level."