Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Kehadiran aset kripto (crypto asset) sebagai suatu komoditi yang diperdagangkan di Indonesia sudah diakui secara legal oleh pemerintah sejak tahun 2018. Meskipun perdagangan aset kripto dinaungi oleh Bappebti sebagai lembaga pengawas dan pengatur yang berwenang, sejumlah lembaga negara dan lembaga pemerintah lainnya masih menolak keberadaan aset kripto seperti Bitcoin, dengan alasan keberadaan aset kripto bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Selain itu, dalam penyelenggaraan perdagangan aset kripto yang baru berlangsung selama 1 (satu) tahun masih memiliki sejumlah kendala yang mengakibatkan konsekuensi ketidaksesuaian tugas dan fungsi pokok berdasarkan hukum yang berlaku, antara lain penggunaan redaksional “pasar fisik aset kripto” dan ketidakhadiran bursa berjangka dalam perdagangan komoditi aset kripto. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi aset kripto berdasarkan hukum kebendaan, mengidentifikasi aset kripto sebagai suatu komoditi, dan mengetahui keabsahan aset kripto dalam perdagangan komoditi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan hukum. Penelitian menggunakan alat berupa studi dokumen peraturan perundang-undangan, penelurusan literatur, serta wawancara narasumber dari lembaga pemerintah terkait dengan pendekatan kualitatif.

---

The emergence of crypto asset as a commodity traded in Indonesia has been legally recognized by the government since 2018. Although the crypto asset market is under the auspices of Bappebti as the supervisory and regulatory authority, a number of state institutions and other government agencies still reject the existence of crypto asset such as Bitcoin, on the grounds that it is contrary to Law Number 7 of 2011 concerning Currency. In addition, the emerging market that has only lasted for 1 (one) year still has a number of obstacles that result in discrepancy of main duties and functions based on applicable law, including the use of editorial “pasar fisik aset kripto” (physical market of crypto asset) and the absence of a future exchange in crypto asset commodity trading. This study aims to identify crypto asset based on property law, to identify crypto asset as a commodity, and to determine the validity of crypto asset in commodity trading in Indonesia. This study uses a juridical-normative research method with legislative and legal comparative approach. Study of legal documents, literature research, and a series of in-depth interviews from related government institutions are used as tools of data collection with qualitative approach.

"

"Domain Holdings Australia Limited (DHG) unggul di sektor real estat Australia sebagai entitas transformatif, terutama berdasarkan laporan keuangan tahunan pada 2022. Model bisnis inovatif DHG mengintegrasikan kemajuan teknologi dan wawasan berbasis data untuk menciptakan ekosistem digital yang komprehensif untuk transaksi properti. Dengan tenaga kerja lebih dari 900 orang, platform utama DHG, Domain.com.au, mendukung berbagai layanan termasuk pinjaman rumah, perantara asuransi, dan utilitas perumahan, yang melayani baik konsumen maupun agen. Segmen bisnis DHG memenuhi beragam kebutuhan pasar, dari media real estat digital hingga publikasi cetak. Portofolio merek perusahaan, yang menampilkan nama-nama seperti Domain, Allhomes, dan MarketNow, menyediakan solusi pemasaran yang disesuaikan untuk berbagai jenis properti. Pada tahun 2022, kinerja keuangan DHG menunjukkan arus kas negatif akibat akuisisi strategis IDS Group dan Realbase Group, yang bertujuan untuk memperluas kehadiran pasar dan meningkatkan penawaran layanan. Akuisisi ini sangat penting untuk strategi pertumbuhan jangka panjang DHG. Pertumbuhan penjualan perusahaan yang luar biasa pada tahun 2021 dan 2022, didorong oleh akuisisi strategis, transformasi digital dan inovasi produk yang kemudian menegaskan posisi pasar yang kuat. Valuasi DHG, menggunakan 2 jenis model yaitu Discounted Free Cash Flow (DCF) dan Residual Operating Income (ReOI), menunjukkan harga saham sebesar $2,41, yang kontras dengan harga pasar sebesar $3,74. Ketidaksesuaian ini menyoroti ketidakpastian dalam proyeksi pertumbuhan dan asumsi manajemen biaya, menyarankan investor untuk mempertahankan saham DHG mereka saat ini sambil memantau kondisi pasar dan kinerja keuangan DHG untuk pengambilan keputusan yang tepat. ......Domain Holdings Australia Limited (DHG) stands out in the Australian real estate sector as a transformative entity, especially highlighted around its 2022 annual results. DHG’s innovative business model integrates technological advances and data-driven insights to create a comprehensive digital ecosystem for property transactions. With a workforce of over 900, DHG's primary platform, Domain.com.au, supports a wide array of services including home loans, insurance brokerage, and residential utilities, catering to both consumers and agents. DHG's business segments—Core Digital, Consumer Solutions, and Print—address diverse market needs, from digital real estate media to tangible print publications. The company’s brand portfolio, featuring names like Domain, Allhomes, and MarketNow, provides tailored marketing solutions for various property types. In FY22, DHG's financial performance showed a negative Free Cash Flow (FCF) due to strategic acquisitions of the IDS Group and Realbase Group, aimed at expanding market presence and enhancing service offerings. These acquisitions, while financially demanding, are pivotal to DHG's long-term growth strategy. The company’s remarkable sales growth in FY21 and FY22, driven by strategic acquisitions, digital transformation, and product innovation, underscores its robust market position. DHG's valuation, using models like Discounted Free Cash Flow (DCF) and Residual Operating Income (ReOI), indicated a share price of $2.41, contrasting with the market price of $3.74. This discrepancy highlights uncertainties in growth projections and cost management assumptions, advising investors to hold their current DHG shares while monitoring market conditions and DHG’s financial performance for informed decision-making."