Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu perwujudan pelayanan digital di Jawa Barat adalah hadirnya aplikasi Pusat Koordinasi dan Informasi Covid-19 Jawa Barat (Pikobar). Akan tetapi situasi pandemi yang berangsur membaik memberi isyarat bahwa aplikasi Pikobar disesuaikan agar dapat terus dimanfaatkan. Penelitian ini dilakukan di Jabar Digital Service (JDS) sebagai pengembang sekaligus penyelenggara Pikobar dengan tujuan untuk menganalisis layanan Pikobar sehingga dapat dimanfaatkan pascapandemi. Tujuan penelitian ini ialah menganalisis potensi yang dimiliki oleh JDS, untuk menciptakan layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, khususnya layanan kesehatan digital. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, melalui wawancara dan observasi. Penelitian ini menggunakan model strategi pelayanan sukses menurut Devrye (1997), yang dilihat dari tujuh aspek, yaitu Self esteem, Exceed expectation, Recovery, Vision, Improving, Care, dan Empowerment. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuh aspek tersebut telah dipenuhi oleh JDS. Namun, masih terdapat ruang untuk perbaikan dan pengembangan. Peningkatan layanan Pikobar dapat dimanfaatkan untuk menyesuaikan fitur-fitur yang akan dibuat di masa depan melalui dukungan berbagai strategi, seperti penyusunan kebijakan pelayanan publik berbasis digital, dukungan infrastruktur teknologi, dan transformasi Pikobar sebagai pusat layanan kesehatan. Dengan demikian, pelayanan Pikobar dapat berjalan secara optimal dan dapat terus dimanfaatkan oleh masyarakat Jawa Barat di masa mendatang."

"Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis perubahan regulasi terkait penentuan kriteria Significant Economic Presence dalam pemajakan atas transaksi elektronik di Indonesia dan faktor-faktor yang dapat mendukung penerapan Significant Economic Presence di Indonesia. Analisis perubahan regulasi terkait penentuaan kriteria significant economic presence didasarkan pada kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 dan PMK 48/PMK.03/2020 serta kesesuaiannya dengan peraturan perpajakan internasional yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam kepada narasumber yang relevan dengan permasalahan yang diangkat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan regulasi terkait penentuan kriteria significant economic presence dalam pemajakan atas pajak transaksi elektronik adalah untuk saling melengkapi dan tidak mengubah substansi yang sudah ditetapkan. Kriteria significant economic presence pada PP Nomor 80 Tahun 2019 ditujukan untuk penetapan atas PPMSE sedangkan pada UU Nomor 2 Tahun 2020 untuk pengenaan pajak atas PMSE. Kemudian pada PMK 48/PMK.03/2020 lebih dipersempit lagi lingkupnya dalam pengenaan pajak atas transaksi elektornik dengan menjabarkan nominalnya. Pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai faktor pendukung dalam penerapan significant economic presence yaitu, hubungan perdagangan Indonesia dengan negara lain, sinergi antara lembaga pemerintah dan pemenuhan indikator- indikator dalam significant economic presence itu sendiri.

---

This thesis aims to analyze changes in regulations related to determining the criteria for Significant Economic Presence in taxation of digital transaction in Indonesia and the factors that can support the application of Significant Economic Presence in Indonesia. Analysis of the regulatory changes related to the determination of significant economic presence criteria is based on the policies of Peraturan Pemerintah Number 80 Year 2019, Undang Undang Number 2 Year 2020, PMK 48 / PMK.03 / 2020 and their compatibility with applicable international tax regulations. This research uses a qualitative approach. The data collection technique was carried out by in-depth interviews with relevant sources with the issues raised. The results of this study indicate that regulatory changes related to determining the criteria for significant economic presence in taxation of digital transaction are to complement each other and not to change the substance that has been determined. The significant economic presence criteria in PP Number 80 of 2019 are aimed at determining PPMSE while in UU Number 2 of 2020 for the imposition of taxes on PMSE. Then in PMK 48 / PMK.03 / 2020 the scope is further narrowed in the imposition of taxes on digital service transactions by describing the nominal. The government needs to consider various supporting factors in the application of a significant economic presence, such as, Indonesia's trade relations with other countries, synergy between government institutions and the fulfillment of indicators in a significant economic presence itself."

"Pandemi COVID-19 di Indonesia berdampak signifikan pada sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Kebijakan physical distancing dan dorongan untuk beraktivitas dari rumah memaksa masyarakat beradaptasi dengan teknologi digital. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi faktor-faktor yang memengaruhi keberlanjutan penggunaan layanan digital e-health, e-learning, dan e-wallet pasca pandemi COVID-19 di Indonesia. Model eksploratif dalam penelitian ini mengadopsi Expectation-Confirmation Model, dengan tambahan konstruk dari kerangka kerja Task Technology Fit, trust, dan habit yang diadaptasi dari penelitian sebelumnya. Responden terdiri dari 312 pengguna ketiga layanan tersebut yang telah menggunakan layanan ini sejak pandemi COVID-19. Analisis dilakukan menggunakan metode Partial Least Square Structural Equation Modelling (PLS-SEM) dengan bantuan SmartPLS 3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa task characteristics, technology characteristics, task-technology fit, confirmation, dan satisfaction memengaruhi niat keberlanjutan penggunaan pada semua layanan yang diteliti. Namun, terdapat perbedaan hasil pada keterhubungan antara perceived usefulness dan continuance intention pada layanan e-wallet yang ditolak, serta trust dan continuance intention pada layanan e-health yang juga ditolak. Faktor yang tidak terbukti hipotesisnya pada seluruh layanan yang diteliti adalah hubungan antara trust dengan satisfaction dan habit dengan continuance intention. Penelitian ini dapat menjadi acuan di Indonesia untuk membandingkan faktor-faktor yang memengaruhi niat pengguna dalam melanjutkan penggunaan layanan digital pada berbagai jenis layanan.

---

The COVID-19 pandemic in Indonesia has significantly impacted the health, education, and economic sectors. Physical distancing policies and the push for home-based activities have compelled society to adapt to digital technologies. This study aims to explore the factors influencing the users continuance intention to use digital services such as e-health, e-learning, and e-wallets post-COVID-19 in Indonesia. The exploratory model in this study adopts the Expectation-Confirmation Model, supplemented with constructs from the Task Technology Fit framework, trust, and habit, adapted from previous research. Respondents consist of 312 users of these three services who have used them since the COVID-19 pandemic. The analysis was conducted using the Partial Least Square Structural Equation Modelling (PLS-SEM) method with the help of SmartPLS 3 software. The results indicate that task characteristics, technology characteristics, task-technology fit, confirmation, and satisfaction influence the sustained intention to use across all services studied. However, there were differences in the relationships, with the relationship between perceived usefulness and continuance intention being rejected for e-wallets, and the relationship between trust and continuance intention being rejected for e-health services. Factors that did not prove their hypotheses across all services studied are the relationships between trust and satisfaction and between habit and continuance intention. This study can enrich as a reference in Indonesia for comparing the factors influencing users' intention to continue using digital services across different types of services. "

"Perkembangan era digital yang semakin pesat dapat mengubah hampir semua aspek dalam kehidupan modern. Dengan adanya kemajuan teknologi, Semua dapat dilakukan lebih mudah. Hal ini menciptakan sebuah konsep bernama Smart City yang dimana semua hal yang dilakukan sehari-hari oleh masyarakat kota menjadi terintegrasi dan berkelanjutan. Saat ini di Indonesia semua sektor bisnis sudah memasuki era dimana digital berperan penting didalamnya, PT Railink salah satunya, PT Railink selaku penyedia baru layanan kereta api bandara mengeluarkan layanan pemesanan tiket secara Online berbasis smartphone, yang dimana tentu bertujuan untuk memudahkan para konsumen untuk dapat lebih nyaman memesan tiket kereta api bandara, namun baru dikeluarkannya aplikasi Railink belum tentu dapat diterima secara luas oleh para pengguna layanan ini. Penelitian ini berfokus pada pengukuran tingkat penerimaaan teknologi pada aplikasi Railink dengan menggunakan modifikasi TAM dan TRA berdasarkan metodologi SEM. Penelitian ini dilakukan di kota Jakarta dengan dua bahan kajian, yaitu masyarakat generasi X dan masyarakat generasi Y. Hasil penelitian menunjukkan tingginya kesan positif yang dirasakan perihal kebermanfaatan dan kemudahan yang dirasakan baik untuk kedua generasi. Analisis technology adoption lifecycle dan technology roadmaping menunjukkan bahwa aplikasi Railink telah diadopsi oleh early majority dan late majority. Hal ini mengindikasikan aplikasi Railink berada pada tahap ascent dan juga mature, sehingga penting bagi pihak pengembang aplikasi untuk terus melakukan promosi agar dapat menarik lebih banyak masyarakat generasi X untuk menggunakan aplikasi Railink, dan bagi generasi Y, pihak pengembang aplikasi harus terus melakukan pembaharuan fitur, dan loyalty point agar masyarakat generasi Y dapat terus menggunakan aplikasi Railink untuk 5-10 tahun mendatang.

---

The rapid development of the digital age can change almost every aspect of modern life. With the advancement of technology, All can be done more easily. This creates a concept called Smart City where all the things that people do everyday in the city become integrated and sustainable. Currently in Indonesia all business sectors have entered an era where digital plays an important role in it, PT Railink one of them, PT Railink as a new provider of airport rail services issued online ticketing service based on smartphones, which of course aims to facilitate consumers to be more convenient to book the airport train tickets, but the newly issued Railink application may not be widely accepted by the users of this service. This study focuses on measuring the acceptability of technology in Railink applications by using TAM and TRA modifications based on the SEM methodology. This research was conducted in Jakarta city with two study materials, that is community of generation X and Y generation society.

The result of research shows high positive impression felt about the usefulness and easiness for both generation. Analysis of technology adoption lifecycle and technology roadmaping shows that Railink application has been adopted by early majority and late majority. This indicates that the Railink app is in the ascent and mature stages, so it 39 s important for application developers to continue promoting in order to attract more X generation people to use Railink apps, and for Y generation, application developers should keep updating features, and make loyalty points for the Y generation community to continue using the Railink app for the next 5 10 years."

"Perkembangan teknologi informasi telah mendorong pesatnya pertumbuhan ekonomi digital yang menghadirkan tantangan baru dalam bidang perpajakan. Sebagai respons, Indonesia menyetujui komitmen Solusi Dua Pilar OECD. Namun, pelaksanaan Pilar 1 masih menghadapi ketidakpastian dan terus ditunda, sehingga Indonesia belum dapat melakukan pemajakan ekonomi digital di luar ranah PPN. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk kebijakan unilateral dalam pemajakan ekonomi digital yang dapat dijadikan alternatif pengganti Pilar 1 OECD dan peluang serta tantangan implementasinya di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif serta menggunakan studi literatur dan wawancara mendalam untuk pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa model kebijakan unilateral pemajakan ekonomi digital, antara lain Digital Services Tax (DST), Equalization Levy, pemajakan berbasis Significant Economic Presence (SEP), dan jenis lainnya. Masing-masing model memiliki karakteristik, kelebihan, dan kelemahan tersendiri. Hasil analisis menunjukkan bahwa dari berbagai bentuk kebijakan unilateral dalam pemajakan ekonomi digital yang dapat dijadikan alternatif pengganti Pilar 1 OECD di Indonesia, DST ialah yang paling ideal karena secara administratif lebih sederhana, fleksibel, memiliki potensi penerimaan yang signifikan, dan berupa jenis pajak baru sehingga tidak terhalang P3B maupun berbenturan dengan ketentuan pajak domestik. Peluang implementasi DST didukung oleh besarnya ekonomi digital Indonesia yang terus berkembang pesat, serta banyaknya negara yang telah mengadopsi kebijakan serupa sehingga memungkinkan pembelajaran dan adaptasi kebijakan. Selain itu, kemampuan otoritas pajak bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital dalam pelacakan pengguna memberi potensi penguatan sistem administrasi perpajakan nasional. Namun, tantangan seperti potensi konflik internasional, risiko retaliasi dagang, dan isu administrasi perpajakan masih menjadi hambatan yang perlu diantisipasi. Indonesia tengah menghadapi dilema karena menunda tindakan berisiko kehilangan pendapatan pajak dan tertinggal dari negara lain, sementara mengambil tindakan di tengah ketegangan politik dan perdagangan global saat ini dapat memicu konflik atau merusak iklim investasi.

---

The rapid development of information technology has driven the growth of the digital economy, bringing new challenges for taxation systems. In response, Indonesia has committed to adopting the OECD’s Two-Pillar Solution. However, the implementation of Pillar One remains uncertain and has been repeatedly delayed, which means Indonesia has not yet been able to tax digital economy income beyond VAT. This study aims to analyse unilateral tax policy options as potential alternatives to Pillar One and examines its implementation opportunities and challenges in Indonesia. The research uses a qualitative method, through literature review and in-depth interviews for its data collection. The analysis reveals several unilateral approaches have been used globally, including the Digital Services Tax (DST), Equalization Levy, and taxation based on Significant Economic Presence (SEP). Each has its own characteristics, strengths, also its limitations, and among them DST is the most suitable for Indonesia due to its administrative simplicity, flexibility, significant revenue potential, and as it is a new type of tax, so it does not conflict with existing tax treaties or Indonesian domestic tax rules. Opportunities and potential to implement the policies is supported by the large digital economy in Indonesia which continues to grow rapidly, as well as the many countries that have adopted similar policies, allowing for learning and policy adaptation. In addition, the ability of tax authorities to work together with the Ministry of Information and Digital in monitoring users provides the potential to strengthen the tax administration system. However, challenges such as the potential for international conflict, the risk of trade retaliation, and tax administration issues are still obstacles that need to be anticipated. The country faces a difficult policy dilemma as delaying action means losing out on substantial tax revenue and falling behind peers, while moving too quickly amid current global political and trade tensions may trigger retaliation or harm investment climate."

"Penelitian ini mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan konsumen terhadap sistem pemesanan terkomputerisasi (COTS) di restoran Jakarta dengan mengintegrasikan Technology Acceptance Model (TAM), Theory of Planned Behavior (TPB), dan karakteristik antropomorfisme yang dipersepsikan. Hasil menunjukkan bahwa karakteristik antropomorfik seperti keramahan dan desain menyerupai manusia tidak secara langsung memengaruhi niat perilaku, namun secara signifikan meningkatkan kualitas interaksi. Kualitas interaksi kemudian memperkuat persepsi terhadap kemudahan penggunaan, kegunaan, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan. Kontrol perilaku yang dipersepsikan menjadi prediktor langsung paling kuat terhadap niat perilaku, sementara sikap dan norma subjektif berpengaruh secara tidak langsung. Secara metodologis, penelitian ini menggunakan penggabungan variabel komposit untuk mengatasi masalah validitas diskriminan. Temuan ini menekankan pentingnya desain yang emosional dan sesuai budaya dalam meningkatkan penerimaan layanan digital, khususnya di masyarakat kolektivistik seperti Indonesia. Penelitian ini juga memperkaya diskursus teoretis dengan menunjukkan bagaimana faktor kognitif, emosional, dan sosial saling berinteraksi dalam membentuk perilaku pengguna.

---

This study examines the factors influencing consumer acceptance of computerized order-taking systems (COTS) in Jakarta restaurants by integrating the Technology Acceptance Model (TAM), the Theory of Planned Behavior (TPB), and perceived anthropomorphic characteristics. The findings show that anthropomorphic traits—such as friendliness and human-like design—do not directly affect behavioral intention but significantly enhance interaction quality. In turn, interaction quality strengthens perceived ease of use, usefulness, subjective norms, and perceived behavioral control. Among these, perceived behavioral control emerges as the strongest direct predictor of behavioral intention, while attitude and subjective norms have only indirect effects. Methodologically, the study addresses discriminant validity concerns by applying composite variable averaging to ensure valid model estimation. The results emphasize the importance of emotionally resonant and culturally appropriate design in fostering digital service adoption, particularly in collectivist contexts like Indonesia. By highlighting the role of interaction quality as a bridge between emotional design and traditional acceptance constructs, the study contributes to a deeper understanding of how cognitive, emotional, and social factors collectively shape user behavior in human-centered digital environments."