Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Digitalisasi mengubah berbagai aspek kehidupan. Digitalisasi mendorong otoritas perpajakan untuk mengadopsi TIK. Bapenda DKI Jakarta sebagai otoritas perpajakan daerah DKI Jakarta mengadopsi sistem berbasis TIK. Sistem tersebut merupakan Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Elektronik. Sistem tersebut berfungsi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan peningkatan pelayanan. Namun didalam pelaksanaannya, sistem ini mengalami berbagai kendala dan jumlah pengguna yang masih jauh dari target. Skripsi ini membahas pelaporan data transaksi usaha wajib pajak ditinjau dari konsep digitalisasi. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan post-positivist dengan melakukan wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Bapenda DKI Jakarta telah memenuhi lingkungan pendukung digitalisasi administrasi perpajakan yang terdiri dari konteks institusi, kerangka hukum, ekosistem pembayaran digital. Disamping itu, terait visi dan strategi, Bapenda DKI Jakarta memiliki visi dan strategi impelmentasi yang jelas. Terkait implementasi, Bapenda DKI Jakarta melaksanakan manajemen perubahan, melakukan penyederhanaan proses perpajakan, menggunakan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan, meluncurkan sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak secara elektroni secara bertahap, dan melakukan komunikasi dengan wajib pajak. Terkait dengan prinisp medasar sistem perpajakn digital, Bapenda DKI Jakarta telah mendesain sistem sesuai dengan prinsip user centric, melakukan kolaborasi dengan pihak perbankan didalam, mendesain sistem, dan menggunakan data untuk pengembangan, pemeriksaan,dan perumusan peraturan.

---

Digitalization changes various aspects of life. Digitization encourages tax authorities to adopt ICT. Bapenda DKI Jakarta as the regional tax authority for DKI Jakarta adopts an ICT-based system. The system is the Electronic Taxpayer Business Transaction Data Reporting. The system serves to improve efficiency, effectiveness and service improvement. However, in its implementation, this system experiences various obstacles and the number of users is still far from the target. This thesis discusses the reporting of taxpayer business transaction data in terms of the concept of digitization. This research was conducted with a post-positivist approach by conducting in-depth interviews and literature study. The results of this study indicate that Bapenda DKI Jakarta has fulfilled the supporting environment for digitizing tax administration which consists of the institutional context, legal framework, digital payment ecosystem.besides that, regarding vision and strategy, Bapenda DKI Jakarta has a clear vision and strategy for implementation. Regarding implementation, Bapenda DKI Jakarta implements change management, simplifies the taxation process, uses technology that suits needs, launches a tax payer business transaction data reporting system electronically in stages, and communicates with taxpayers. Regarding the basic principles of the digital tax system, Bapenda DKI Jakarta has designed the system according to the user centric principle, collaborated with the banking sector in designing the system, and using data for development, examination, and formulation of regulations.

"

"Pendirian Badan Penerimaan Negara diharapkan dapat mempermudah Pemerintah dalam mengelola penerimaan negara secara efisien. Badan Penerimaan Negara, khususnya dalam sektor perpajakan, dianggap sebagai tulang punggung penerimaan negara. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan justifikasi perbaikan kondisi eksisting DJP ketika di bawah Kementerian Keuangan dalam rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah paradigma post-positivist. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi studi pustaka dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Urgensi pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) di Indonesia sangat tinggi karena penerimaan negara masih sangat bergantung pada sektor perpajakan. Mengingat pentingnya peran pajak dalam membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik, diperlukan sebuah lembaga khusus yang fokus pada pengelolaan dan peningkatan penerimaan pajak. Dalam sisi kelembagaan Pentingnya kelembagaan perpajakan di Indonesia, terutama dalam upaya pembangunan nasional. Kelembagaan ini memiliki peran utama dalam mengelola dan mengawasi sistem perpajakan secara efektif dan efisien. Dalam sisi Administrasi adalah integrasi sistem pengelolaan pajak yang sebelumnya tersebar di berbagai instansi. Dengan adanya BPN, fungsi pengelolaan pajak dan bea cukai dapat disatukan, menciptakan sebuah sistem yang lebih terkoordinasi dan terstruktur. Dengan adanya BPN, diharapkan pengelolaan penerimaan negara dapat lebih fokus dan efisien, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu peneliti menyarankan dalam pembuatan Badan Penerimaan Negara Dalam merancang undang-undang pembentukan BPN, kerangka hukum yang dibangun memiliki dasar yang kuat dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, serta memperhatikan pengaturan pengawasan yang ketat.

---

The objective of this research is It is hoped that the establishment of the State Revenue Agency will make it easier for the Government to manage state revenues efficiently. The State Revenue Agency, especially in the taxation sector, is considered the backbone of state revenue. This research aims to provide justification for improving the existing conditions of the DJP when it was under the Ministry of Finance in the plan to establish a State Revenue Agency. The research approach used is a post-positivist paradigm. Data collection techniques used include literature study and in-depth interviews. The results of this research show that the urgency for establishing a State Revenue Agency (BPN) in Indonesia is very high because state revenue is still very dependent on the taxation sector. Considering the important role of taxes in financing various development programs and public services, a special institution is needed that focuses on managing and increasing tax revenues. On the institutional side, the importance of taxation institutions in Indonesia, especially in national development efforts. This institution has a major role in managing and supervising the tax system effectively and efficiently. On the administrative side, there is the integration of tax management systems which were previously spread across various agencies. With the existence of BPN, tax and customs management functions can be unified, creating a more coordinated and structured system. With the existence of BPN, it is hoped that state revenue management can be more focused and efficient, as well as increase transparency and accountability. Therefore, researchers suggest that in creating a State Revenue Agency in designing the law establishing BPN, the legal framework that is built has a strong basis and is in accordance with applicable legal principles, as well as paying attention to strict supervisory arrangements."