Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Laporan ini bertujuan untuk membahas uji tuntas due diligence yang dilakukan oleh KAP SAS pada RS XXX dan alasan akuisisi ini. Proses uji tuntas yang dibahas pada laporan ini menjelaskan tipe uji tuntas apa saja yang perlu dilakukan dalam rangka akuisisi rumah sakit dan khususnya dari sisi uji tuntas keuangan. Kemudian penulis akan menjelaskan uji tuntas yang dilakukan pada RS XXX. Hasil laporan ini menunjukkan motif klien mengakuisisi RS XXX untuk memperoleh kekuatan. Penulis menyarankan uji tuntas regulasi dan kualitas pada RS XXX. Proses uji tuntas keuangan yang dilakukan KAP SAS telah sesuai dengan teori, namun kurang mendalam.

---

ABSTRACT
This report aims to describe due diligence process on XXX Hospital by KAP SAS and the motive of this acquisition. This report analyze what types of due diligence that are needed before acquiring a hospital, and in particular financial due diligence for hospitals. Furthermore this report describe due diligence process on XXX hospital. The result of the analysis shows that the motive of the acquisition is to gaining power. Regulatory and quality due diligence are recommended to be performed on XXX Hospital. The financial due diligence that was performed are consistent with the theories, but not deeply performed.

Abstrak :
ABSTRAK
Laporan ini membahas mengenai proses due diligence pada PT PQR yang difokuskan pada laporan keuangan perusahaan. Proses ini dilakukan dalam rangka akuisisi oleh PT TUV Tbk dengan tujuan untuk memeriksa dan memverifikasi bahwa fakta-fakta yang diberikan oleh Perusahaan adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Metode yang digunakan dalam proses financial due diligence adalah agreed upon procedure. Proses yang dilakukan telah mengikuti standar yang berlaku dan hasilnya menyimpulkan PT PQR telah menjalankan proses pencatatannya dengan baik, namun ada beberapa hal yang kurang sesuai.

---

ABSTRACT
This internship report discusses the due diligence process that mainly focus on company?s financial statement. This process is conducted based on the acquisition planning of PT PQR by PT TUV Tbk with purpose to check and verify that all data provided by the company is true and reliable. In doing financial due diligence process, the consultant used agreed upon procedure as a method. The process that have been done by KAP AAJ has met the standard and conclude that PT PQR?s reporting is good; however there are several practices that have not met standard.

Abstrak :
ABSTRAK Laporan magang ini membahas tentang evaluasi terhadap prosedur due diligence yang dilakukan oleh PT Helper atas pemberian pinjaman modal kerja. Dalam melakukan prosedur due diligence, PT Helper melakukan penilain terhadap aspek 5c (character, capital, capacity, condition, dan collateral). Untuk mengevaluasi prosedur yang dilakukan tersebut, aktivitas yang dilakukan dibandingkan dengan regulasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan teori pendukung lainnya. Berdasarkan uji tuntas tersebut, prosdur yang telah dilakukan oleh PT Helper sebagian besar sudah sesuai dengan regulasi tersebut. Adapun prosedur yang masih belum sesuai yakni PT Helper tidak melakukan penilaian pada aspek capacity dengan tepat di mana yang dilakukan hanya melihat keadaan infrastruktur dan jaringan usaha PT Logis tanpa melihat prediksi penghasilan yang akan diperoleh. Pada penilaian terhadap aspek condition, analisis terhadap posisi PT Logis dalam lingkungan persaingan tidak dilakukan. Dalam penilaian pada aspek tersebut, juga tidak dilakukan terkait dengan analisis terhadap CSR PT Logis.

---

ABSTRACT This internship report discusses the evaluation of the due diligence procedure carried out by PT Logis for granting working capital loans. In conducting due diligence procedures, PT Logis assesses aspects of 5c (character, capital, capacity, condition, and collateral). To evaluate the procedures performed, the activities carried out were compared with regulations issued by the Financial Services Authority and other supporting theories. Based on the due diligence, the procedures that have been carried out by PT Logis are mostly in accordance with these regulations. As for procedures that are still not appropriate, PT Logis does not conduct an appraisal on the aspect of capacity precisely where what is done is only to see the state of PT Logis's infrastructure and business network without looking at the predicted earnings that will be obtained. In the assessment of aspects of the condition, an analysis of the position of PT Logis in the competitive environment was not carried out. In assessing these aspects, no analysis of PT Logiss CSR was conducted.

Abstrak :
Lembaga keuangan khususnya perbankan sangat rentan terhadap kemungkinan digunakan sebagai media pencucian uang dan pendanaan terorisme. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti arus transaksi keuangan di perbankan yang sangat cepat dan terjadi dalam jumlah yang banyak, serta berbagai pilihan transaksi keuangan. Mengingat fungsi dan peran perbankan yang rentan, maka perlu diterapkan prinsip Customer Due Diligence (CDD). Penerapan prinsip Customer Due Diligence merupakan salah satu cara untuk memberantas dan mencegah bentuk-bentuk kejahatan yang berkaitan dengan uang dalam perbankan di Indonesia. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah penerapan prinsip Customer Due Diligence (CDD), pencucian uang di perbankan, dan penerapan prinsip Customer Due Diligence (CDD) pada PT. Bank Mandiri Tbk dalam mencegah pencucian uang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CDD diatur dalam Pasal 11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Anti- Program Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan yang merupakan implementasi standar rekomendasi dari FATF (Financial Action Task Force). Ada tiga tahapan dalam proses pencucian uang di perbankan, yaitu Placement, Layering, dan Integration. Penerapan CDD di PT. Bank Mandiri Tbk tertuang dalam “Kebijakan Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk”, yang dilakukan dengan melakukan identifikasi nasabah, permintaan informasi & verifikasi data, pemantauan nasabah, EDD (Enhanched Due Diligence), hingga pengkinian data nasabah. Penerapan prinsip Customer Due Diligence (CDD) harus lebih ditingkatkan. Bank harus dapat mengenali nasabahnya dan juga mengetahui transaksi yang dilakukan nasabahnya, sehingga dapat mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang dengan memanfaatkan bank. ......Financial institutions, especially banks, are very vulnerable to the possibility of being used as a medium for money laundering and terrorism financing. This is due to various factors such as the flow of financial transactions in banking which is very fast and occurs in large numbers, as well as the various choices of financial transactions. Due to the vulnerable banking functions and roles, it is necessary to apply the Customer Due Diligence (CDD) principle. The application of the principle of Customer Due Diligence is one way to eradicate and prevent forms of crime related to money in banking in Indonesia. The source of data in this research is secondary data consisting of primary legal materials and secondary legal materials. The problems discussed in this study are the application of the principle of Customer Due Diligence (CDD), money laundering in banking, and the application of the principle of Customer Due Diligence (CDD) at PT. Bank Mandiri Tbk in preventing money laundering. The research results indicate that CDD is regulated in Article 11 of Financial Service Authority Regulation No. 23 /POJK.01/2019 concerning Amendment to Financial Services Authority Regulation No. 12/POJK.01/2017 concerning the Implementation of the Anti-Money Laundering Program and the Prevention of the Financing of Terrorism in the Financial Services Sector which is the implementation of standard recommendations from the FATF (Financial Action Task Force). There are three stages in the money laundering process in banking, namely Placement, Layering, and Integration. Application of CDD at PT. Bank Mandiri Tbk is contained in the "Policy for the Implementation of the Anti-Money Laundering (APU) and Prevention of Terrorism Financing (PPT) Programs of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk”, which is carried out by customer identification, information request & data verification, customer monitoring, EDD (Enhanced Due Diligence), to customer data updates. The application of the principle of Customer Due Diligence (CDD) must be further improved. Banks must be able to recognize their customers and also know the transactions made by their customers, so as to prevent the occurrence of money laundering crimes by using banks.

Abstrak :
Di Indonesia, dewasa ini marak terjadi berbagai kasus penyimpangan penggunaan Letter of Credit akibat perilaku pengelola dan pemilik bank cenderung mengabaikan Customer Due Diligence (Prinsip Mengenal Nasabah). Penelitian ini dibuat untuk mengetahui ketentuan Letter of Credit dan Customer Due Diligence (Prinsip Mengenal Nasabah) di dunia internasional dan di Indonesia; serta menganalisis penerapan Customer Due Diligence (Prinsip Mengenal Nasabah) dalam transaksi Letter of Credit pada salah satu bank di Indonesia. Metode penelitian kepustakaan yang digunakan bersifat yuridis normatif dengan jenis data sekunder (secunder data) dan didukung pula oleh wawancara dengan narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Bank X telah menerapkan Customer Due Diligence (Prinsip Mengenal Nasabah) dalam prosedur penerbitan L/C pada PT Bank X dengan baik.

---

In Indonesia, nowadays, it is common for discrepancies of Letter of Credit because many bank directors tend not to follow The Customer Due Diligence principles. This research is made to find out the international and domestic rules of Letter of Credit and Customer Due Diligence; and also to analyze the implementation of Customer Due Diligence in the export-import transaction by Letter of Credit in one Indonesian Bank. This research is normative juridical based on library research and field research, primary data that has been taken in field research and secondary data is the data that collected from literature. This research has been done by conducting interviews. The result of this research shows that PT. Bank X?s implemence of Customer Due Diligence in Letter of Credit issuing procedure in PT. Bank X has been effective.

Abstrak :
ABSTRAK
Laporan magang ini bertujuan untuk menelaah proses financial due diligence terhadap PT BBB dalam rangka akuisisi oleh PT AAA. Pembahasan meliputi prosedur pelaksanaan financial due diligence, proses identifikasi isu serta penjabaran mengenai isu-isu yang harus menjadi perhatian klien PT AAA . Analisis yang dilakukan berupa perbandingan antara teori Graham 2001 dengan praktik financial due diligence yang dilaksanakan PT PCIA dalam proses investigasi isu dan dalam proses verifikasi. Analisis ketiga menelaah batasan materialitas. Rekomendasi diberikan atas hasil analisis tersebut.

---

ABSTRACT
This internship report aims to examine the financial due diligence of PT BBB within the context of acquisition by PT AAA. Discussions focus upon procedures for implementation of financial due diligence, the process of identifying issues and the elaboration of issues that should be the concern of the client PT AAA . The analyses consist of comparison between Graham 39 s theory 2001 and the practice of financial due diligence conducted by PT PCIA in the process of investigating the issues and verification. The third analysis examines the materiality. Recommendations are given based on the results of the analysis.

Abstrak :
Laporan magang ini membahas dan mengevaluasi proses uji tuntas keuangan untuk menghasilkan penyesuaian normalisasi pada PT ABC berdasarkan prosedur KAP XYZ untuk uji tuntas keuangan dan penyesuaian normalisasi. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan prosedur uji tuntas keuangan pada PT ABC untuk menghasilkan penyesuaian normalisasi yang akan digunakan untuk menormalisasi EBITDA, dengan teori. Proses uji tuntas keuangan pada PT ABC, berhasil menghasilkan empat penyesuaian normalisasi untuk menormalkan EBITDA, dengan menggunakan daftar temuan. yaitu beban material, pendapatan berdasarkan jenis konsumen untuk Medical Solution Service, pendapatan berdasarkan jenis konsumen untuk PT Asuransi, dan beban pihak ketiga. Berdasarkan evaluasi, prosedur KAP XYZ untuk proses uji tuntas untuk menghasilkan penyesuaian normalisasi pada PT ABC telah sesuai dengan teori dari Peter Howson (2017) dan James R. Hitcher (2017). Laporan magang ini juga menggambarkan refleksi diri penulis berdasarkan pengalaman magang di KAP XYZ. ......The internship report discusses and evaluates the process of financial due diligence to generate normalization adjustment on PT ABC, based on KAP XYZ`s procedures of financial due diligence and normalization adjustment. The evaluation was done by comparing KAP XYZ`s procedures of financial due diligence on PT ABC project to generates a normalization adjustment to be used to normalize EBITDA with the theories. The process of financial due diligence on PT ABC had successfully generated four normalization adjustments, using the findings list, to normalize EBITDA which were material expense, revenue based on customers for Medical Solution Service, revenue based on customers for PT Insurance, and third party expense. Based on the evaluation, KAP XYZ`s procedures of financial due diligence to generate normalization adjustment on PT ABC were already in accordance with the theories from Peter Howson (2017) and James R. Hitcher (2017). This internship report also describes the author`s self-reflection based on the internship experience at KAP XYZ.

Abstrak :
Pengukuran Kinerja Perusahaan Asuransi Kerugian selama ini lebih banyak dilakukan dengan menggunakan rasio-rasio keuangan khususnya bagi perusahaan asuransi BUMN dan anak perusahaan BUMN seperti PT Asuransi Jasaraharja Putera yang 60% sahamnya dimiliki oleh PT Jasa Raharja (Persero). Di tengah derasnya arus dan semangat reformasi, pemerintahan kabinet reformasi mencanangkan program privatisasi, restrukturisasi, dan reorganisasi BUMN termasuk anak perusahaan BUMN. Dalam kaitan Reformasi BUMN tersebut 13 (tiga belas) perusahaan asuransi di lingkungan BUMN termasuk PT Asuransi Jasaraharja Putera, telah dilakukan 'due diligence' atau pemeriksaan keuangan secara mendalam untuk mengetahui tingkat kesehatan dan kinerja masing-masing perusahaan tersebut sebagai pertimhangan pemerintah untuk melakukan reformasi BUMN. Sehubungan dengan hal tersebut di atas sebagai pegawai PT Jasa Raharja (Persero), penulis merasa terpanggil untuk melakukan pengukuran kinerja PT Asuransi Jasaraharja Putera dengan menggunakan pendekatan yang lebih komprehensif yaitu pendekatan 'Balanced Scorecard'. Dalam rangka memberikan hasil pengukuran yang dapat mempresentasikan kondisi dari perkembangan kinerja PT Asuransi Jasaraharja Putera, maka penulis melakukan penelitian untuk mengukur kinerja dalam 5 (lima) tahun terakhir, yaitu tahun 1995 s/d 1999 dengan menganalisis data primer dan data sekunder. Untuk memperoleh data primer, penulis mendistribusikan kuesioner kepada responden di 6 (enam) Kantor Cabang PT Asuransi Jasaraharja Putera. Sedangkan data sekunder, penulis melakukan analisa data yang diperoleh dari Kantor Pusat PT Asuransi Jasaraharja Putera. Pengukuran kinerja dengan pendekatan 'Balanced Scorecard' yang meliputi pengukuran kinerja dari aspek pertumbuhan dan pembelajaran, aspek proses bisnis internal, aspek pelanggan dan aspek keuangan dilakukan secara deskriptif analisis untuk mendeskripsikan bagaimana mengukur kinerja perusahaan dengan melakukan pendekatan 'Balanced Scorecard'. Dari pengukuran kinerja dengan pendekatan 'Balanced Scorecard' tersebut diketahui bahwa secara keseluruhan PT Asuransi Jasaraharja Putera memperoleh skor 66 yang berarti mempunyai kinerja "Baik", dengan rincian : aspek pertumbuhan dan pembelajaran memperoleh skor 23 dengan predikat "Baik"; aspek proses bisnis internal memperoleh skor 8 dengan predikat "Baik"; dan aspek pelanggan memperoleh skor 8 dengan predikat "Baik"; sedangkan dari aspek keuangan mendapatkan skor 27 dengan predikat "Baik Sekali".

Abstrak :
Perbankan Indonesia merupakan sektor yang diminati investor sebagai sasaran M&A, terutama dengan dukungan Regulator akan konsolidasi bank. Seiring peningkatan M&A bank, kebutuhan akan uji tuntas keuangan menjadi signifikan. Namun, tidak adanya standar khusus dalam melakukan uji tuntas keuangan bank dapat menghambat proses penugasan, terutama bagi pihak yang belum berpengalaman di sektor perbankan. Tesis ini membahas tentang cara mengidentifikasi, menganalisis dan mengevaluasi risiko utama bank melalui uji tuntas keuangan serta penyusunan pedoman uji tuntas keuangan. Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan studi kasus di Bank XYZ. Penelitian meliputi studi dokumentasi, wawancara dan observasi terhadap pihak yang terlibat uji tuntas keuangan bank. Hasil penelitian adalah pedoman uji tuntas keuangan dengan fokus risiko keuangan utama bank seperti kredit, AYDA, DPK dan karyawan. Risiko kredit dievaluasi dengan menilai kualitas kredit menggunakan analisis tiga pilar yang berdampak pada CKPN. Risiko AYDA dievaluasi dengan menilai kualitas dan nilai wajar yang berdampak pada impairment. Risiko DPK dievaluasi melalui maturity mismatch dan LDR. Risiko karyawan terletak pada kecukupan nilai pesangon bank yang dievaluasi dengan mengacu pada UU Ketenagakerjaan. Pedoman ini membantu pelaksana uji tuntas keuangan melakukan penugasan dengan berfokus pada risiko keuangan utama bank. ......Banks in Indonesia is a sector that investors are interested in as M&A target, notably with the support of the Regulatory Body for Bank consolidation. As the ramp-up of Bank M&A, the need to perform FDD becomes significant. However, the absence of standard in performing FDD for banking can hamper the FDD process, especially for the parties with no experience in banking. This thesis provides study concerning ways in identifying, analyzing and evaluating the Bank's main risks through FDD along with the preparation of FDD guidelines. The study was conducted qualitativly using case study at Bank XYZ. The study involved documentation study, interviews and observation on parties engaged in the FDD on Bank. The study result is FDD guidelines focusing on Bank's main financial risks such as loan, foreclosed assets, deposits and employees. Loan risk was evaluated by assessing the loan quality using three pillars analysis that has impact on the allowance for credit losses. Foreclosed assets risk was evaluated by assessing its quality and fair value that has impact on the impairment. Third party funds risk was evaluated using maturity mismatch and LDR. Employees risk lies in the sufficiency of bank severance pay, which is evaluated by referring to the Manpower Act. This guidelines assist FDD implementers in performing FDD by focusing on the Bank’s main financial risks.