Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai perlindungan merek terkenal dari Dilusi Merek di Indonesia. Adanya Dilusi Merek merupakan perluasan perlindungan bagi merek Terkenal. Tidak adanya pengaturan secara tegas dan khusus mengenai Dilusi Merek di Indonesia membuat adanya ketidakpastian bagi hakim dalam memutus perkara pada sengketa merek terkenal terhadap barang yang tidak sejenis. Suatu sengketa merek yang seharusnya dapat diselesaikan melalui Dilusi Merek akhirnya diselesaikan melalui Pelanggaran Merek biasa. Padahal secara nyata bahwa Dilusi Merek berbeda dengan Pelanggaran Merek pada umumnya. Sejauh ini hakim dalam memutus sengketa merek tidak sejenis menggunakan Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Pasal 6 ayat (2) sendiri masih perlu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Ketiadaan PP sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2001 membuat hakim tidak memiliki pedoman yang tetap dalam memutus sengketa merek terkenal tidak sejenis. Ketentuan mengenai merek terkenal juga belum diatur secara jelas dan utuh yang merupakan salah satu unsur utama agar suatu merek dapat dilindungi dari Dilusi Merek.

---

This thesis discusses the protection of Well-Known mark from Trademark Dilution in Indonesia. Trademark Dilution is an extension of protection for Well-Known Mark. The absence of forcefully and specifically regulation about Trademark Dilution in Indonesia cause the uncertainty for the judge in deciding the case of well-known mark dispute especially on dissimilar goods. A trademark dispute that should have been resolved in Trademark Dilution is resolved through trademark infringement instead. Whereas, it is obvious that Trademark Infringement and Trademark Dilution are different in general. So far the judge in deciding well-known mark dispute on dissimilar goods use Article 4 and Article 6, paragraph (2) of Law Number 15 of 2001 about Trademark. Article 6, paragraph (2) itself still needs to be further regulated in Government Regulation. The absence of Government Regulation as mandated in Article 6 paragraph (2) of Law Number 15 of 2001 cause the judge does not have persistent guidelines in deciding well-known mark dispute on dissimilar goods. The provision about well-known mark also has not clearly defined and intact, which is one of the main elements for a mark in order that a mark can be protected under Trademark Dilution."

"Kepastian hukum menjadi hal penting yang harus tersedia dalam perlindungan hukum merek di Indonesia. Perkembangan isu merek di dunia melahirkan isu terbaru yang salah satunya adalah klaim parodi merek, dalam sengketa merek terkenal tindakan parodi merek digolongkan sebagai tindakan yang beritikad buruk. Tindakan parodi merek yang muncul pada sengketa merek terkenal melahirkan pertanyaan hukum yang berkaitan dengan bagaimana pengaturan mengenai merek terkenal di Indonesia berkaitan terhadap tindakan parodi merek dan bagaimanakan batasan perlindungan klaim parodi merek antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Pada penelitian ini penulis melakukan analisis yuridis sekaligus studi banding berkaitan dengan sengketa parodi merek terkenal di Indonesia dan Amerika Serikat. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 pada saat ini belum mengakomodir kepastian perlindungan hukum merek terkenal dari tindakan parodi merek. Perlindungan hukum dilusi merek dan identifikasi sumber menjadi pengaturan sekaligus batasan khusus yang menjamin perlindungan hukum merek terkenal di Amerika Serikat dari tindakan parodi merek yang beritikad buruk. Perlindungan hukum merek terkenal di Indonesia pada dasarnya memerlukan perlindungan dan kepastian hukum tambahan untuk menganalisis perlindungan serta batasan perlindungan parodi merek terkenal.

---

Legal certainty is an important thing that must be available in the protection of trademark law in Indonesia. The development of trademark issues in the world gave birth to the latest issues, one of which is the claim of trademark parody, in the famous trademark dispute the act of trademark parody is classified as an act of bad faith. Trademark parody actions that arise in well-known trademark disputes give birth to legal questions relating to how the regulation of well-known trademarks in Indonesia relates to trademark parody actions and how the protection limits of trademark parody claims between Indonesia and the United States. In this research, the author conducts a juridical analysis as well as a comparative study related to famous mark parody disputes in Indonesia and the United States. Law Number 20 Year 2016 at this time has not accommodated the certainty of legal protection of well-known trademarks from acts of trademark parody. The legal protection of brand dilution and source identification become special arrangements as well as limitations that guarantee the legal protection of famous marks in the United States from acts of bad faith brand parody. The legal protection of famous marks in Indonesia basically requires additional protection and legal certainty to analyse the protection as well as the limitation of protection of famous mark parody."

"Sejak putusan pailit dibacakan, debitur pailit kehilangan kewenangan atas harta kekayaan. Selanjutnya diangkat kurator yang bertugas untuk mengamankan harta pailit. Dalam hal debitur melakukan perbuatan yang dapat merugikan harta pailit, UUK-PKPU telah memfasilitasi mekanisme hukum salah satunya berupa gugatan lain-lain. Sebagaimana putusan Nomor 8/Pdt.sus-Gugatan lain-lain/2023/PN-Niaga Sby Jo. Nomor 17/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN-NiagaSby, kurator mengajukan gugatan terhadap tindakan seorang debitur yang menyetujui peningkatan modal pada suatu perusahaan dikarenakan tidak dilakukan bersama persetujuan pengurus sebagaimana diatur dalam Pasal 240 ayat (1) UUK-PKPU. Adapun tindakan debitor pailit dianggap merugikan kreditur dalam pailit karena tindakannya mengakibatkan adanya dilusi saham. Dalam tulisan ini akan dibahas mengenai: 1.) Apakah dilusi saham terhadap kepemilikan saham debitur pailit termasuk sebagai kerugian harta pailit sehingga menjadi objek gugatan lain-lain dalam kepailitan? 2.) Apakah tindakan persetujuan peningkatan modal perusahaan yang dilakukan pada saat debitur pailit berada pada masa PKPU sementara dibenarkan menurut UUK-PKPU?. Dalam tulisan ini akan dilakukan studi kasus terhadap Putusan Nomor 8/Pdt.sus-Gugatan lain-lain/2022/PN-Niaga Sby Jo. Nomor 17/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN-NiagaSby. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative dengan tipe penelitian non-doktrinal. Kesimpulan dari penelitian penulis adalah: Dilusi saham yang terjadi pada suatu perusahaan dimana debitor pailit adalah pemegang sahamnya, tidak memiliki implikasi terhadap saham sebagai bagian dari harta debitor pailit. Oleh karena itu, objek gugatan lain-lain yang mendalilkan dilusi saham sebagian peristiwa yang merugikan harta pailit seharusnya ditolak oleh pengadilan. Tindakan peningkatan modal dimana debitor PKPU adalah pemegang saham dalam suatu perusahaan tidak mengakibatkan kerugian bagi harta pailit, sehingga tindakan peningkatan modal yang dilakukan pada saat debitor pailit berada pada masa PKPU sementara dapat dibenarkan.

---

Since the bankruptcy decision is read, the debtor loses authority over their assets. Furthermore, a receiver is appointed with the duty to secure the bankruptcy assets. If the debtor commits actions that could harm the bankruptcy assets, UUK-PKPU has facilitated legal mechanisms, one of which is in the form of other lawsuits. As in decision Number 8/Pdt.sus-Gugatan lain-lain /2023/PN-Niaga Sby Jo. Number 17/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN-NiagaSby, the receiver filed a lawsuit against the actions of a debtor who approved an increase in capital in a company because it was not carried out with the approval of the administrator as regulated in Article 240 paragraph (1) UUK-PKPU. The debtors’ actions are considered detrimental to the creditors because they result in share dilution. In this article, the author will discuss: 1.) Is share dilution of a bankrupt debtor's share ownership included as a loss to bankruptcy assets so that it becomes the object of other lawsuits in bankruptcy? 2.) Is the act of approving an increase in company capital carried out when the debtor is in bankruptcy during the temporary PKPU period justified according to UUK-PKPU? In this thesis, a case study will be carried out regarding Decision Number 8/Pdt.sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN-Niaga Sby Jo. Number 17/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN-NiagaSby. This research uses a normative juridical approach with a non-doctrinal research type. The conclusion of the author's research is: Share dilution that occurs in a company where the bankrupt debtor is the shareholder, has no implications to the shares as a part of the debtor's assets. Therefore, the object of miscellaneous lawsuits which argue that share dilution is an event that is detrimental to the bankruptcy assets should be rejected by the court. Actions to increase capital where the PKPU debtor is a shareholder in a company do not result in losses to the bankruptcy assets, so a capital increase action carried out during the debtor in the temporary PKPU period can be justified."

"Pembangunan infrastruktur di Indonesia membutuhkan banyak penyambungan material dengan berbagai metode pengelasan yang efektif. Teknologi ini dikembangkan untuk dapat melakukan pengelasan logam berbeda jenis atau umum disebut Dissimilar Metal Welding (DMW), seperti baja karbon dengan baja tahan karat. Proses ini dapat dilakukan menggunakan metode pengelasan Gas Tungsten Arc Welding (GTAW) dengan kontrol masukan panas yang efisien. Penyambungan A36 dengan SS316L menggunakan logam pengisi ER309L menjadi opsi yang dapat dilakukan untuk membentuk material unggul yang benefisial dan aplikatif. Hasil pengelasan DMW akan mempengaruhi sifat mekanik yang dihasilkan dengan memperhatikan dilusi dan sudut kampuh sebagai faktor yang mempengaruhinya, seperti V Groove 75 ̊, V Groove 60 ̊, dan Single Bevel Groove 30 ̊. Berdasarkan hasil pengujian, didapatkan bahwa semakin besar sudut kampuh akan menghasilkan persentase dilusi yang semakin rendah dengan pembentukan kandungan delta ferit yang semakin besar.

---

Infrastructure development in Indonesia requires a lot of material joining with various effective welding methods. This technology was developed to be able to weld different types of metals or commonly called Dissimilar Metal Welding (DMW), such as carbon steel with stainless steel. This process can be performed using Gas Tungsten Arc Welding (GTAW) method with efficient heat input control. Joining A36 with SS316L using ER309L filler metal is an option that can be done to form superior materials that are beneficial and applicable. DMW welding results will affect the mechanical properties produced by considering dilution and the angle of the seam as influencing factors, such as V Groove 75 ̊, V Groove 60 ̊, and Single Bevel Groove 30 ̊. Based on the test results, it is found that the larger the angle of the groove will result in a lower percentage of dilution with the formation of a larger delta ferrite content. "

"ABSTRACTInfectious diseases still become of the main health problems in Indonesia and the treatment still rely on antibacterial drugs which possess wide range of side effects. Papaya leaves are predicted to contain antibacterial activity and can be developed as an alternative treatment against bacterial infection. This study objectives are to determine the antibacterial activity of papaya leaves extract on inhibition of Methicillin Sensitive Staphylococcus Aureus (MSSA) growth and bactericidal activity against MSSA. Papaya leaves were extracted with Ethanol 96% then filtered and diluted with sterile distilled water until it reach 33%, 22%, 16.5%, and 11% concentration. Minimum Inhibition Concentration (MIC) is obtained if there is no turbidity found inside the microtiter plate and Minimum Bactericidal Concentration (MBC) is tested using Blood agar and observed for colony growth after incubation in 37o Celsius for 24 hours. The result of this study are, MIC for papaya leaves extract starting at 8.25% concentration. MBC starts from 11% papaya leaves extract concentration. The study shown antibacterial activity of papaya leaves extract, especially against MSSA.

---

ABSTRACTPenyakit infeksi masih menjadi masalah kesehatan di Indonesia dan penanganannya masih bergantung kepada obat antibiotik yang memiliki banyak efek samping. Ekstrak daun papaya (Carica Papaya) dengan sifat anti bakterinya dapat dikembangkan sebagai alternatif untuk melawan penyakit infeksi oleh bakteri. Studi ini bertujuan untuk mengetahui sifat antibakteri dari ekstrak daun pepaya (Carica papaya) dalam Konsentrasi Hambat Minimum (KHM) dan Konsentrasi Bunuh Minimum (KBM) bakteri Methicillin Sensitive Streptococcus Aureus (MSSA). Daun pepaya diekstrak menggunakan Ethanol 70% lalu di saring dan dilarutkan menggunakan aquades steril hingga mencapai konsentrasi 33%, 22%, 16.5%, dan 11%.KHM ditentukan dengan ditidaktemukannya kekeruhan didalam plat microtiter, sedangkan untuk menentukan KBM dilakukan dengan menanam ulang hasil campuran plat mickrotiter ke agar darah lalu diinkubasi kembali dalam suhu 37o Celsius. Dalam studi ini didapatkan hasil KHM dari ekstrak daun papaya pada konsentrasi 8.25% Sedangkan untuk KBM mulai dari konsentrasi ekstrak 11%. Hasil dari studi ini mengkonfirmasikan kemampuan antibakteri dari daun pepaya terutama dalam melawan MSSA."

"Setiap pendirian perusahaan, modal sangatlah diperlukan. Modal tersebut terdiri dari modal dasar dan modal yang ditempatkan/disetor. Modal itu sendiri dapat diperoleh dari investor atau pemegang saham. Bagi perusahaan, penambahan modal untuk pengembangan usaha dapat melalui pinjaman bank ataupun mekanisme pasar modal. Dalam penulisan ini mengkhususkan Perusahaan Terbuka dimana perolehan modalnya melalui mekanisme Pasar Modal. Perusahaan Terbuka dalam pencarian modal dapat melakukan aksi korporasi berupa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dan Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Tanpa HMETD). Maka penulisan ini diperlukan untuk menganalisa aksi korporasi yang digunakan pemegang saham mayoritas yang bersifat positif atau negatif kepada pemegang saham minoritas sehingga timbulnya perlindungan hukum. Metode penelitian dalam penulisan ini yuridis normatif yaitu penelitian dengan cara menelusuri dan menganalisis bahan pustaka dan dokumen yang berhubungan dengan subtansi penelitian. Dapat diambil kesimpulan dari penulisan ini yaitu aksi korporasi didalam suatu perseroan bertujuan untuk kemajuan perusahaan. Mengenai tujuan aksi korporasi ini memiliki 2 (dua) kemungkinan yaitu dari segi positif dan negatif bagi para pemegang saham. Untuk itu peran serta Bapepam-LK dan SRO sebagai pengawas dan pelaksana pasar modal sangatlah diperlukan. Pelaksanaan aksi korporasi harus mempertimbangkan pemegang saham khususnya untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas. Oleh sebab itu disarankan Bapepam-LK melakukan pengawasan ketat dan membuat peraturan yang lebih tegas sesuai dengan kondisi saat ini untuk pelaksanaan aksi korporas.

---

Every establishment of companies, capital is needed. Capital consists of capital base and capital issued / paid up. Capital itself can be obtained from investors or shareholders. For companies, additional capital for business development may be through bank loans or capital market mechanisms. In writing this public company which specializes capital gains through capital market mechanisms. Company in search of capital can make a corporate action Rights Issue and Without Rights Issue. So the writing is necessary to analyze corporate actions that are used the majority shareholders who are positive or negative to the minority shareholders so that the emergence of legal protection. Research methods in this paper is normative juridical research by tracing and analyzing library materials and documents related to the substance of research.

Conclusions can be drawn from this paper that corporate actions within a corporation aims to advance the company. Regarding the purpose of this corporate action has two (2) the possibility that in terms of positive and negative for shareholders. For that role and Bapepam-LK and the SRO as a supervision and enforcer of capital markets is necessary. Implementation of corporate action shareholders should consider in particular to protect the interests of minority shareholders. Therefore recommended Bapepam-LK to strict supervision and make the regulations more strictly in accordance with current conditions for implementation of the corporate action."

"Penyakit infeksi masih menjadi permasalahan mayor pada negara berkembang. Berdasarkan data WHO, setiap tahun penyakit infeksi membunuh 3,5 juta penduduk dunia terutama pada masyarakat berpendapatan rendah dan anak-anak. Antibiotik menjadi terapi utama untuk menangani masalah infeksi. Namun penggunaan yang irasional mengakibatkan munculnya strain bakteri yang tahan terhadap antibiotik tertentu. MRSA menjadi penyebab utama infeksi nosokomial. Saat ini pengobatan untuk infeksi MRSA bergantung kepada vankomisin.Dibutuhkan terapi pendukung dan apabila memungkinkan menggantikan vankomisin dalam penanganan infeksi MRSA. Swietenia mahagoni diduga memiliki potensi dalam mengatasi infeksi terutama akibat bakteri. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui aktivitas antibakteri Swetenia mahagoni terhadap bakteri MRSA. Ekstrak Swietenia mahagoni didapatkan dari LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia). Ekstrak kemudian dilarutkan menjadi 10 tabung dengan konsentrasi 1280 μg/mL, 640 μg/mL, 320 μg/mL, 160 μg/mL. 80 μg/mL, 40 μg/mL, 20 μg/mL, 10 μg/mL, 5 μg/mL, dan 2,5 μg/mL. Kemudian, setiap tabung diujikan kepada bakteri MRSA secara in vitro denganmetode dilusi.Hasil penelitian, tidak ditemukan Konsentrasi Hambat Minimum dan Konsentrasi Bunuh Minimum dari ekstrak Swietenia mahagoni yang di uji. Hal ini dapat diakibatkan oleh berbagai faktor, baik dari proses ekstraksi Swietenia mahagoni, konsentrasi ekstrak, ataupun proses persiapan bahan kultur bakteri

---

Infectious diseases remain major problems in developing countries. Based on data from WHO, infectious diseases kill 3.5 million people worldwide each year, especially in low-income communities and children. Antibiotics become the primary therapy to treat infectious diseases. However, irrational use of antibiotics leads to antimicrobial resistance among pathogenic bacteria. MRSA is a major cause of nosocomial infections. Currently the treatment for MRSA infections relies on vancomycin.

Supportive therapy is needed and preferrable to vancomycin in the treatment of MRSA infections. Swietenia mahagony was thought to have the potential to overcome bacterial infections. Therefore, this study was conducted to determine the antibacterial activity of Swietenia mahagony against MRSA. Swietenia mahagony extract is obtained from LIPI (Indonesian Institute of Sciences). Extract is then dissolved into 10 tubes with the highest concentration of 1280 μg/mL and the lowest concentration of 2.5 μg/mL. Then, each tube was tested for MRSA bacteria in vitro using dilution method.

The results showed that Minimum Inhibitory Concentration and Minimum Bactericidal Concentration of extracts of Swietenia mahagoni were not found. It might be caused by various factors, such as the extraction process of Swietenia mahagoni, the concentration of the extract, or the bacterial culture material preparation process."

"ABSTRAKSeiring dengan meningkatnya kebutuhan akan scaffold, banyak dilakukan penelitian untuk meningkatkan kualitas daripada scaffold dalam berbagai aspek, termasuk dalam kemampuan perlindungan terhadap bakteri penyebab infeksi. Dalam penelitian ini, bone scaffold berbahan dasar kitosan-kolagen dengan penambahan seng oksida sebagai agen antibakteri. Terdapat empat variabel yang digunakan yaitu tanpa penambahan seng oksida dan dengan penambahan 1 , 3 , dan 5. Metode yang digunakan adalah Thermally Induced Phase Separation TIPS . Dari penelitian ini didapatkan scaffold berpori dan memiliki permukaan kasar yang teramati melalui SEM. Dari uji SEM juga terlihat bahwa semakin banyak seng oksida yang didapatkan, ukuran dan persentase pori semakin kecil. Karakterisasi dengan FTIR membuktikan bahwa dari proses ini didapatkan scaffold yang memiliki gugus fungsi yang sama dengan kitosan dan kolagen. Selanjutnya, hasil uji DSC-TGA menunjukkan bahwa proses pemanasan sampai 105 oC yang dilakukan pada dehydrothermal treatment DHT tidak menyebabkan degradasi pada scaffold karena dari grafik yang didapatkan terlihat bahwa kitosan dan kolagen memiliki temperatur degradasi yang lebih yaitu mencapai diatas 200 oC. Untuk mengetahui kemampuan aktivitas antibakterinya, scaffold diuji dengan menggunakan bakteri Escherichia coli dan Staphylococcus aureus. Hasilnya menunjukkan bahwa sampel tanpa penambahan seng oksida tidak memiliki aktivitas antibakteri. Sedangkan dengan penambahan 1, 3, dan 5 scaffold memiliki diameter zona hambat sebesar 1.25 mm, 1.68 mm, 2.50 mm terhadap bakteri E. coli dan 2.40 mm, 4.02 mm, 5.10 mm terhadap bakteri S. aureus. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kekuatan perlindungan terhadap bakteri berbanding lurus dengan banyaknya seng oksida yang ditambahkan.

---

ABSTRACTAlong with the increasing need for scaffold, many studies have been conducted to improve the quality of scaffolds in various aspects, including the ability to against infectious bacteria. In this study, bone scaffold was made from chitosan collagen with the addition of zinc oxide as an antibacterial agent. There are four variables used without zinc oxide and with 1, 3, and 5 zinc oxide addition. Thermally Induced Phase Separation TIPS is used for the fabrication method. This process has successfully fabricated a porous scaffolds with rough contour that has been observed by SEM. However, SEM images of the scaffolds show that addition of more zinc oxide could reduce the percentage of porosity and pores size of the scaffold. Chemical characterization by using FTIR shows that the scaffolds have similar functional group to chitosan and collagen. Furthermore, the DSC TGA test result indicates that the heating process at 105 oC on dehydrothermal treatment DHT did not cause degradation of the scaffold, because the graph shows that chitosan and collagen have higher degradation temperatures that reach above 200 oC. Antibacterial testing was conducted using Escherichia coli and Staphylococcus aureus to observe the ability of scaffold to against bacteria. The result shows that scaffold without zinc oxide has no antibacterial activity, whereas scaffold with the addition of 1 , 3 , and 5 zinc oxide have antibacterial activities that are shown by inhibition zone diameter of 1.25 mm, 1.68 mm, 2.50 mm against E. coli and 2.40 mm, 4.02 mm, 5.10 mm against S. aureus. Thus it can be concluded that the strength of antibacterial activity is directly proportional to the amount of zinc oxide added to the scaffold."

"Tindakan dilusi merupakan bentuk pengeksploitasian merek terkenal yang bertujuan untuk menafaatkan reputasi yang dimilikinya. Tindakan dilusi tidak secara langsung menimbulkan persaingan diantara para pihak, karena tindakan ini dilakukan dengan cara mendaftarkan merek yang sama pada kelas yang berbeda. Akibatnya tindakan dilusi seringkali mengecoh penegak hukum dan terlambat disadari oleh pihak yang dirugikan hingga berlangsug dalam waktu yang lama, terlebih lagi jika tindakan tersebut dilakukan melalui pendaftaran terlebih dahulu oleh pelaku. Dalam hal ini daya pembeda memainkan peranan yang penting, karena berdasarkan unsur ini dapat terlihat apakah penggunaan suatu tanda oleh pihak lain dapat menimbulkan likelihood association hingga kemudian dapat dikatakan sebagai suatu tindakan dilusi. Dalam skripsi ini, penulis akan menganalisis mengenai penyebab tindakan dilusi melalui pendaftaran terlebih dahulu dapat terjadi dan berlangsung dalam waktu yang lama. Selain itu penulis juga akan menganalisis mengenai bagaimanakah penggunaan doktrin daya pembeda dalam membuktikan terjadinya suatu tindakan dilusi pada penggunaan suatu tanda dalam merek oleh pihak lain. Adapun penelitian terhadap kedua hal tersebut akan penulis lakukan dengan cara menganalisis kasus nyata yang terjadi di Indonesia, yaitu kasus sengketa merek “starbucks” berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dan bersifat deskriptif kualitatif, dimana penelitian ini akan disusun dari pengkajian bahan pustaka atau data sekunder, melalui penelusuran peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan materi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan dilusi dapat terjadi dan berlangsung begitu lama karena perlindungan merek terkenal atas tindakan tersebut masih sangat terbatas di Indonesia. Meskipun perlindungan merek terus berkembang seiring dengan diperbaruinya hukum merek, akan tetapi perlindungan merek terkenal terhadap tindakan yang demikian masih terbatas dan hanya bertumpu pada gugatan pembatalan merek dengan dasar adanya iktikad tidak. Adapun berdasarkan kasus yang penulis angkat, tindakan tergugat terbukti merupakan suatu tindakan dilusi karena penggunaan tanda yang inherently distinctive oleh tergugat jelas menimbulkan suatu likelihood association dan dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan pengeksploitasian reputasi dan popularitas dari merek terkenal milik penggugat. Berdasarkan hal ini, penting bagi penegak hokum untuk berhati-hati dalam menangani kasus yang demikian serta perlu adanya peningkatan dalam ketentuan perlindungan mengenai tindakan dilusi.

---

The act of dilution is a form of exploitation of a well-known trademark that aims to utilize its reputation. The act of dilution does not directly cause competition between the parties, because this action is done by registering the same mark in a different class. As a result, the act of dilution often outwits law enforcement and is realized too late by the injured party until it continues for a long time, especially if the action is carried out through prior registration by the perpetrator. In this case, distinguishing power plays an important role, because based on this element it can be seen whether the use of a mark by another party can cause a likelihood association so that it can then be said to be an act of dilution. In this thesis, the author will analyze the causes of dilution through prior registration that can occur and last for a long time. In addition, the author will also analyze how the use of the doctrine of distinguishing power in proving the occurrence of an act of dilution on the use of a mark in the trademark by another party. The research on these two things will be done by analyzing real cases that occur in Indonesia, namely the case of trademark disputes "starbucks" based on Supreme Court Decision Number 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022. The method used in this research is juridical-normative and descriptive qualitative, where this research will be compiled from the study of library materials or secondary data, through the search for regulations and literature related to the material. The results of this study indicate that the act of dilution can occur and last so long because the protection of famous marks for such acts is still very limited in Indonesia. Although trademark protection continues to evolve along with the updating of trademark law, the protection of well-known trademarks against such actions is still limited and only relies on trademark cancellation lawsuits on the basis of the existence of bad faith. Based on the case raised by the author, the defendant's actions were proven to be an act of dilution because the use of inherently distinctive marks by the defendant clearly creates a likelihood association and can be categorized as an act of exploitation of the reputation and popularity of the defendant's well-known trademark. Based on this, it is important for law enforcers to be careful in handling such cases and there is a need to improve the protection provisions regarding dilution actions."

"Pengaturan mengenai merek di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pengaturan terkait merek dalam undang-undang tersebut juga meliputi pengaturan mengenai merek terkenal. Adanya ketentuan terkait merek terkenal dalam undang-undang tersebut ditandai dengan diaturnya kriteria merek terkenal dan perlindungan merek terkenal. Selain itu, Permenkumham No. 67 Tahun 2016 sebagai peraturan turunan dari UU MIG, memuat ketentuan yang lebih spesifik berkenaan dengan kriteria merek terkenal. Namun demikian, sekalipun UU MIG telah mengatur perlindungan terhadap merek terkenal, pengaturan tersebut dirasa belum cukup karena tidak mencakup perlindungan merek terkenal dari tindakan passing off dan dilusi merek. Tidak adanya pengaturan terkait perlindungan merek terkenal dari tindakan passing off dan dilusi merek dapat merugikan pemilik merek terkenal dan konsumen dari merek terkenal tersebut. Oleh karenanya, dalam skripsi ini Penulis menganalisis dan membandingkan pengaturan mengenai perlindungan merek terkenal, khususnya dari tindakan passing off dan dilusi merek antara Indonesia, Malaysia, dan India. Selain itu, Penulis juga menganalisis penerapan kriteria merek terkenal serta penerapan doktrin passing off dan dilusi merek dalam sengketa merek terkenal di Indonesia, Malaysia, dan India melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam penulisan skripsi ini, Penulis menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan terkait perlindungan merek terkenal dalam UU MIG, belum mencakup keseluruhan unsur doktrin passing off dan dilusi merek, sehingga belum dapat dikatakan bahwa Indonesia menerapkan doktrin passing off dan dilusi merek dalam ketentuan mereknya.

---

Regulation of trademark in Indonesia is regulated in Law No. 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indication. The Law No. 20 of 2016 also includes the regulation of well-known trademarks. The existence of provisions related to well-known trademarks in the Law No. 20 of 2016 is marked by the stipulation of criteria for well-known trademarks and protection of well-known trademarks. In addition, Permenkumham No. 67 of 2016 as a derivative regulation of the Law No. 20 of 2016 contains more specific provisions regarding the criteria for well-known trademarks. However, even though the Law No. 20 of 2016 has regulated the protection of well-known trademarks, the regulation is deemed insufficient because it does not cover the protection of well-known trademarks from passing off and trademark dilution. The absence of regulation related to the protection of well-known trademarks from passing off and trademark dilution can be detrimental to well-known trademark’s owners and consumers. Therefore, in this thesis the Author analyzes and compares the regulation regarding the protection of well-known trademarks, especially from passing off and trademark dilution between Indonesia, Malaysia, and India. In addition, the Author also analyzes the application of the criteria for well-known trademarks, especially the application of the doctrine of passing off and trademark dilution in well-known trademark disputes in Indonesia, Malaysia, and India through court decisions that have permanent legal force. In writing this thesis, The Author uses a juridical-normative research method with data obtained through library research. The result of the research shows that the regulation related to the protection of well-known trademarks in Law No. 20 of 2016 does not cover all elements of the doctrine of passing off and trademark dilution, so it cannot be said that Indonesia applies the doctrine of passing off and trademark dilution in its trademarks provisions. "