Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Permasalahan dalam penelitian ini adalah putusan hakim dalam perkara pidana yang memerintahkan aset dirampas untuk negara. Tujuan dari penelitian ini adalah pertama, memahami peraturan eksekusi terhadap putusan pidana yang amarnya dirampas untuk negara. Kedua, memahami dampak dari putusan hakim yang memerintahkan aset dirampas untuk negara sedangkan aset tersebut bukan merupakan ruang lingkup keuangan negara. Ketiga memahami perlindungan hukum bagi korban yang asetnya dirampas untuk negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dan penelitian kepustakaan. Hasil pembahasan dalam tulisan ini adalah eksekusi terhadap putusan pidana yang dalam amarnya memerintahkan dirampas untuk negara adalah dengan pengurusan oleh Jaksa melalui mekanisme penjualan dengan cara lelang eksekusi yang hasil bersihnya harus disetorkan ke kas negara. Pertimbangan hakim tidak tepat karena dengan disetorkannya uang ke kas negara maka negara menerima pemasukan yang bukan merupakan ruang lingkup keuangan negara sebagaimana dalam Pasal 2 UU Keuangan Negara. Uang pada kas negara tidak mudah untuk dilakukan pengambilan terhadap kepentingan yang tidak terdapat dalam rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga dalam Rancangan APBN selaku pengguna anggaran. Perlindungan hukum terhadap korban yang asetnya dirampas untuk negara lemah. Perlindungan diberikan oleh PPIU dan ketika PPIU melakukan pelanggaran maka tidak ada lagi tanggung jawab dan kaitan dari pihak Kementerian Agama. ......The matter discussed in this research is a criminal case decision that ordered assets to be confiscated for the state. The purpose of this research is first, to understand the rules of execution of a criminal decision whose orders are confiscated assets for the state. Second, to understand the impact of a criminal decision with consideration that assets are confiscated for the state whereas such assets are not within the scope of state finances. Third, to understand legal protection for victims whose assets are confiscated for the state. This research is a normative juridical law research and library research. This study concludes, execution of a criminal case decision on confiscated assets for the state is managed by the Prosecutor with the executional auction selling mechanism, in which the net proceeds must be deposited into the state treasury. Judge’s consideration is not appropriate because by depositing the money as the state’s treasury fund, the state receives income that are not within the scope of state finance as regulated in Article 2 State Finances Act. The fund in the state treasury cannot be easily taken to be used for interests which are not included in the work plan and budget of ministries/institutions in the State Budget’s draft as the budget users. Legal protection for victims whose assets are confiscated for the state is poor. The protection is given by the PPIU and when PPIU commits violation, it is no longer the responsibility nor related to the Ministry of Religious Affairs.