Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Perkembangan teknologi dan informasi telah membawa perkembangan di bidang Pasar Modal. Salah satu layanan yang muncul di tengah perkembangan tersebut ialah layanan Equity Crowdfunding. Di Indonesia, layanan ini disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui peraturan OJK No. 37 tahun 2018 tentang Equity Crowdfunding. Sebagai bagian dari layanan Pasar Modal, prinsip Keterbukaan Informasi merupakan bagian penting dari penerapan layanan Equity Crowdfunding. Prinsip keterbukaan bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi Pemodal. Selain itu penerapan prinsip ini juga dapat menumbuhkan tingkat kepercayaan dari para Pemodal dalam menanamkan modalnya di perusahaan Penerbit. Oleh karena itu, prinsip ini harus dijamin melalui suatu sistem hukum yang baik, kelembagaan yang jelas, serta pelaksanaan penegakan hukum secara tegas dan adil. Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah penulisan yuridis normatif, dimana penulis akan mengadakan sistematis terhadap bahan-bahan tertulis yang mengacu kepada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keterbukaan informasi dalam Equity Crowdfunding di Indonesia. Tulisan ini akan membahas mengenai penerapan Prinsip Keterbukaan Informasi dalam Equity Crowdfunding di Indonesia, pengaturannya di Indonesia, apakah pengaturannya telah memberikan perlindungan optimal kepada Pemodal, serta perbandingan pengaturannya dengan pengaturan yang berlaku di Australia. Dengan demikian, penulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pengaturan keterbukaan informasi dalam platform equity crowdfunding yang berlaku di Indonesia ......The development of information and technology has allowed innovation in the Capital Market. One of the services that emerge through the development is Equity Crowdfunding. In Indonesia, this service was enacted by Otoritas Jasa Keuangan through OJK Regulation No. 37 of 2018 regarding Equity Crowdfunding. As one of the services in the Capital Market, it is important to apply the disclosure of information principle in Equity Crowdfunding. This principle aims to give protection to its Investor. Moreover, this principle can help enhance the trust of the public to invest in Issuers’ companies. Therefore, this principle must be guaranteed through a good legal system, clear institutions, and the implementation of firm and fair law enforcement. The writing method that is used in this writing is juridical normative method, where the author will systematically conduct written materials that refer to legal norms in laws and regulations relating to disclosure of information in Equity Crowdfunding in Indonesia. This writing will discuss the application of Disclosure of Information’s principle in Equity Crowdfunding in Indonesia, its regulation in Indonesia, has the regulation gave optimal protection to its Investor, and the comparison of Indonesia’s regulation with Australia’s regulation. Therefore, this writing is expected provide the information regarding the regulation of disclosure of information in the Equity Crowdfunding platform in Indonesia

Abstrak :
Sebagai perusahan yang berkembang diindustri media informasi seperti televisi, radio dan media cetak, PT.Media Citra Nusantara Tbk (PT.MNC), selanjutnya melakukan suatu langkah corporate action yaitu melakukan penawaran umum atas saham miliknya melalui pasar modal di Indonesia pada tanggal 15, 18 dan 19 Juni 2007. Adapun jumlah dana yang akan terserap sebesar Rp3.712.500.000.00 (tiga triliun tujuh ratus dua belas miliar lima ratus juta rupiah) dengan harga penawaran saham dalam prospektus sebesar Rp900.00 (Sembilan ratus rupiah). Penawaran umum yang dilakukan oleh PT.MNC ini kemudian mendapat sambutan yang baik oleh para investor dengan membeli saham PT.MNC tersebut, namun ada seorang investor yang merasa dirugikan atas pembelian saham PT.MNC tersebut, dimana investor tersebut menggangap telah terjadi pelanggaran dalam prinsip keterbukaan informasi pada prospektus yang dibuat oleh PT.MNC yang mengakibatkan turunnya nilai saham PT.MNC. Selanjutnya oleh investor dilakukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 2011. Dalam bahasan tulisan ini, akan dibahas apakah penawaran umum PT.MNC telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, serta apa yang dimaksud dengan suatu prospektus yang menyesatkan di Pasar Modal dan bagaimana cara investor mendapatkan perlindungan hukum akibat prospektus yang menyesatkan. ......As a company that develops information media such as television, radio and printing media media, PT.Media Nusantara Citra Tbk(PT.MNC), perform a step further corporate action is to do his initial public offering of shares through the capital market in Indonesia on the 15th, 18th and June 19th, 2007. The amount of funds that will be absorbed by Rp3.712.500.000.00 (three trillion seven hundred and twelve billion five hundred million rupiahs ) at the offering price of shares in the prospectus is Rp900.00 (Nine hundred rupiahs). Initial Public Offering made by this PT.MNC then received a good reception by investors to buy shares of PT.MNC on this Initial Public Offering, but there is an investor who feels aggrieved over PT.MNC purchase of shares, where this investor consider there is a breach in the principle of full disclosure information in the prospectus prepared by PT.MNC resulting drop in share value of PT.MNC. This Investor then conducted a lawsuit to Central Jakarta District Court in 2011. In the discussion of this paper, we discuss whether PT.MNC Initial Public Offering in accordance with existing regulations, as well as what is meant by a misleading prospectus in the Capital Market and how investors obtain legal protection due to a misleading prospectus.

Abstrak :
Tujuan penelitian ini untuk menguji pengaruh corporate governance (dewan direksi, dewan komisaris, dan komite audit) dan pengungkapan sukarela terhadap asimetri infonnasi. Proksi untuk asimetri informasi adalah perubahan spread (selisih spread antara periode announcement dan non announcement). Penelitian ini menggunakan 75 sampel, dengan kriteria telah menerbitkan laporan tahunan dan tersedia tanggal publikasi. Penelitian ini menggunakan indeks corporate governance (dewan direksi, dewan komisaris, dan komite audit) yang dikembangkan oleh Rahadian dan Siregar, (2007) dan Cheung, Jiang, Limpaphayom, dan Lu (2008). Sedangkan indeks pengungkapan sukarela menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Chau dan Gray (2002). Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda untuk menguji pengaruh corporate governance (dewan direksi, dcwan komisaris. dan komite audit) dan pengungkapan sukarela terhadap asimetri informasi. Penelitian ini menemukan : (1) dewan direksi dan komite audit mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap perubahan spread. Hasil ini konsisten dengan hipotesis yang berarti keduanya mempunyai peranan penting dan efektif untuk menurunkan perubahan spread; (2) berkebalikan dengan harapan, dewan direksi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan spread. Hasil ini mengindikasikan bahwa fungsi dewan komisaris relatif masih kurang efektif; (3) konsisten dengan hipotesis, pengungkapan sukarela mempunyai pengaruh negatif dan signifikan. Hasil ini menyatakan bahwa semakin tinggi pengungkapan sukarela maka akan semakin rendah teljadinya perubahan spread. ......The purpose of this research is to examine the effect of corporate governance (board of director, board of commissioner, and audit committee) and voluntary disclosure on information asymmetry. Proxy for infonnation asymmetry is change spread (difference between spread announcement period and non announcement period). This research uses 75 samples, which released annual report and available released date. This research uses corporate governance index (board of director, board of commissioner, and audit committee) which depeloyed by Rahadian dan Siregar (2007) and Cheung, Jiang, Limpaphayom, and Lu (2008). Meanwhile voluntary disclosure index uses instrument which developed by Ohau and Gray (2002). This research uses multiple regression analysis to examine the effect of corporate governance (board of director, board of commissioner, and audit committee) and voluntary disclosure on information asymmetry. This research finds : (1) board of director and audit committee have negative and signillcant effect on change spread. This result is consistent with hypothesis which means both of them have important and effective role to decrease change spread; (2 ) in contrary with expectation, board of commissioner has positif and significant effect on change spread.Jhis result indicates that the function of board of commissioner relatively still ineffective; (3) consistent with hypothesis, voluntary disclosure has negative and signifiGant effect on change spread. This result suggested that high voluntary disclosure will lower change spread.

Abstrak :
The AMA Handbook of Due Diligence is the most complete guide available on how to properly perform a due diligence investigation ? and radically improve the success rate of a pending corporate merger or acquisition. The new edition of this long-trusted resource includes a CD-ROM packed with almost 400 customizable forms and templates for recording and analyzing every possible operational or financial activity at any organization.

Abstrak :
Meskipun mungkin belum banyak diketahui, setidaknya 29 pabrik tekstil di Indonesia telah secara sukarela mengungkapkan informasi data pelepasan bahan kimia berbahaya dari fasilitasnya kepada publik. Pengungkapan informasi dilakukan melalui media internet dengan alamat http://wwwen.ipe.org.cn/. Dalam periode 2013 hingga 2019, secara bersama-sama, tercatat 75 kali pengungkapan informasi dilakukan. Pengungkapan informasi dilakukan dengan pendekatan sistem PRTR yang dilakukan secara individu atau detail per pabrik; detail mengungkap 11 grup bahan kimia berbahaya serta parameter konvensional sebagaimana diatur standar baku mutu pembuangan limbah cair Indonesia khususnya untuk industri tekstil; kemana, misal badan air apa, limbah cair tersebut dibuang; dan detail dari fasilitas perusahaan yang melepaskan polutan tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan metode analisis komparatif kualitatif yang berorientasi pada kasus. Penelitian ini menemukan tujuh lajur dengan konfigurasi faktor-faktor yang menghasilkan pengungkapan informasi. Terdapat tiga faktor yang bersifat ‘tidak cukup’ namun ‘diperlukan’ dalam semua lajur menuju pengungkapan informasi. Faktor tersebut yaitu: tingkat kepadatan di mana pabrik beroperasi, keberadaan IPAL dalam fasilitas pabrik, dan keterlibatan pembeli dalam proses pengungkapan informasi. Penelitian ini juga mengurai proses pengungkapan informasi yang dilakukan, serta persepsi dari para pemangku kepentingan terkait manfaat, biaya atau risiko, dan skema adaptasi atau adopsi ideal atas inisiatif tersebut oleh pemerintah Indonesia. ......Although perhaps not yet well known, at least 29 textile factories in Indonesia have voluntarily disclosed information on the release of hazardous chemicals from their facilities to the public. Disclosure of information is done through an internet platform at http://wwwen.ipe.org.cn/. In the period of 2013 to 2019, together, 75 information disclosures were made. Disclosure of information is done with the PRTR system approach that is done individually or detailed per factory; reveals 11 groups of hazardous chemicals as well as conventional parameters as regulated by the Indonesian waste water discharge standards, especially for the textile industry; where, for example what body of water, the waste water is discharged; and details of the company's facilities that release the pollutants. The study used a qualitative approach and qualitative comparative analysis methods which is case- oriented. This study found seven paths with a configuration of factors that resulted in information disclosure. There are three factors that are 'insufficient' but 'necessary' in all paths leading to information disclosure. These factors are: the level of density at which the factory operates, the presence of WWTP in factory facilities, and the involvement of buyers in the information disclosure process. The study also describes the information disclosure process undertaken, as well as the perceptions of stakeholders regarding the benefits, costs or risks, and the ideal adaptation or adoption scheme for the initiative by the Indonesian government.