Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas tentang kemerdekaan pers pasca reformasi bebas dan bertanggung jawab dengan menggunakan metode analisis normatif baik dengan pendekatan perundang-undangan dan perbadingan hukum. Bebas dimaksud yaitu pers bebas melakukan aktifitas jurnalistiknya sesuai dengan kaidah UU Pers, UU Penyiaran dan kode etik jurnalistik. Tanggung jawab yaitu kewenangan pemerintah mengawasi kemerdekaan pers salah satunya hak atas privasi. Lahirnya UU ITE salah satu kebijakan untuk melindungi hak atas privasi. Namun kehadirannya justru menghambat kebebasan pers dalam menyampaikan informasi khususnya terhadap aktifitas pejabat publik dan informasi publik yang menyimpang dan melanggar hukum. Dalam pasal 26 ayat (3) penghapusan informasi tidak relevan di pengadilan, pasal 27 ayat (3) sanksi pidana terhadap setiap orang dengan sengaja mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diakses informasi memuat tentang pencemaran nama baik, dan pasal 40 ayat (2b) kewenangan pemerintah dan penyelenggara sistem elektronik melakukan pencabutan akses informasi dan/atau dokumen elektronik memuat unsur melanggar hukum. Ketiga pasal tersebut memuat tentang pencemaran nama baik. Akibatnya pers yang mempunyai kewenangan menyiarkan informasi yang berkaitan dengan pencemaran nama baik dengan mengacu pada pasal 5 ayat (3) dan pasal 2 dan 9 kode etik jurnalistik akan sangat rentan terkena UU ITE. Walau demikian pers juga harus mempunyai batasan yang tidak diskriminatif dalam menyampaikan informasi pribadi agar informasi tersebut tidak disampaikan secara sensasional dan hanya mengharapkan keuntungan. Olehnya itu penulis memberikan saran memperjelas kedudukan UU Pers sebagai lex spesialis dan memperkuat kewenangan Dewan Pers melakukan pencabutan informasi melanggar hak atas privasi yang bersifat sensasional dan hanya mencari keuntungan.

---

This research discusses the freedom of the press after free and responsible reform using normative analysis methods with both a statutory and comparative legal approach. Free means that the press is free to carry out its journalistic activities in accordance with the rules of the Press Law, the Broadcasting Law and the journalistic code of ethics. Responsibility, namely the government's authority to oversee press freedom, one of which is the right to privacy. The enactment of the ITE Law is a policy to protect the right to privacy. However, its presence actually hinders press freedom in conveying information, especially on the activities of public officials and public information that deviate and violate the law. In article 26 paragraph (3) the elimination of irrelevant information in court, article 27 paragraph (3) criminal sanctions against everyone deliberately distributing, transmitting and making accessible information containing defamation, and article 40 paragraph (2b) government authority and the electronic system operator shall revoke access to information and / or electronic documents containing elements of violating the law. The three articles contain defamation. As a result, the press which has the authority to broadcast information related to defamation with reference to article 5 paragraph (3) and articles 2 and 9 of the journalistic code of ethics will be very vulnerable to being exposed to the ITE Law. However, the press must also have non-discriminatory limits in conveying personal information so that the information is not conveyed sensationally and only hopes for profit. Therefore, the authors provide suggestions to clarify the position of the Press Law as a lex specialist and strengthen the authority of the Press Council to revoke information that violates the right to privacy which is sensational in nature and only seeks profit"

"Kelompok minoritas keturunan Cina dalam kebijakan asimilasi sebagai penguatan konsep nation-building selama ini mengambil salah satu ciri budaya dari `suku asli', misalnya seperti yang terjadi di Tegal Alur, Jakarta Barat adalah dengan mengambil ciri budaya orang Betawi, sebagai kelompok mayoritas. Setiap kelompok lalu tetap menggunakan ciri budayanya sekaligus ciri budaya campur yang khas sebagai bagian dari tradisi keturunan Asli, yaitu keturunan Cina yang sudah berasimilasi dengan "pribumi". Identitas sebagai keturunan asli inilah yang kemudian sering digunakan oleh keturunan Cina di Tegal Alur dalam berinteraksi dengan otoritas negara sebagai penguasa lokal yang berasal dari kelompok mayoritas.Didalam interaksi terdapat pendikotomian antara "Pribumi" dan "non-Pribumi" yang dilakukan penguasa lokal sebagai wakil otoritas negara dengan menempatkan keturunan selalu menjadi the other dari "pribumi". Otoritas negara ini cenderung me'minta' disembunyikannya identitas keturunan yang berbeda dengan identitas otoritas negara yang"pribumi". Hal ini mengakibatkan kelompok minoritas keturunan baik asli tidak dapat memakai identitasnya secara bebas. Karena ketika identitas tersebut digunakan maka yang terjadi adalah perlakuan diskriminatif terhadap mereka. Tindakan diskriminatif ini muncul dalam interaksi antara otoritas negara dan keturunan Cina asli, terutama ketika otoritas negara merasa posisinya sebagai kelompok mayoritas akan terancam dengan memberi ruang bagi kelompok minoritas untuk bebas bergerak dalam semua domain yang dikhawatirkan akan meminggirkan kelompok mayoritas. Akhirnya kelompok minoritas yang berada dalam otoritas negara pun memilih untuk menyembunyikan identitasnya dibalik identitas sebagai bagian dan kelompok mayoritas "pribumi"."

"Etnis Cina di Indonesia sudah beberapa generasi tinggal di Indonesia. Namun kehadirannya hingga hari ini masih belum sepenuhnya dianggap sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Era reformasi tampaknya membawa angin baru bagi etnis Cina di Indonesia. Berbeda dengan jaman Orde Baru yang cenderung membatasi gerak mereka kecuali di bidang ekonomi. Di era reformasi berbagai peraturan yang diskriminatif mulai dicabut. Termasuk juga bahasa dan budaya Cina tidak dilarang lagi. Sikap pemerintah yang melunak terhadap etnis Cina membawa perubahan juga pada media. Selain ada stasiun televisi yang menyiarkan siaran berita dalam bahasa Mandarin, televisi juga menayangkan film/sinetron tentang kehidupan etnis Cina. Film-film ini ditayangkan dalam menyambut Imlek, Tahun Baru etnis Cina.. Penelitian ini hendak meneliti tentang konstruksi identitas etnis Cina di Indonesia melalui film-film Wo Ai Ni Indonesia, Jangan Panggil Aku Cina dan Ca Bau Kan.Penelitian ini melibatkan empat orang informan yang pernah menonton ketiga film tersebut diatas. Mereka adalah orang etnis Cina yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia, namun saat ini tinggal di Jabotabek. Informan tersebut juga mencakup generasi 20130-an, 40-an, 50-an .Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan perspektif fenomenologi dan menggunakan paradigma kritis. Data dalam penelitian diperoleh dari wawancara dengan informan tersebut diatas. Analisis data kemudian dilakukan dengan methods of agreement dan methods of difference.Teori utama yang digunakan untuk menganalisis dalam penelitian ini adalah encoding/decoding dari Stuart M. Ada tiga konsep yang dinyatakan oleh Hall yaitu preffered/dominant hegemonic position. Posisi ini terjadi bila pembuat dan pembaca teks mempunyai ideologi yang sama dalam memaknai teks. Kedua negotiated code/position. Posisi ini merupakan sebuah kompromi terhadap teks. Ideologi pembaca yang lebih menonjol berperan dalam memakai teks yang kemudian dinegosiasikan oleh ideologi yang dibawa oleh teks. Ketiga oppositional code/position. Pesan yang dibaca oleh khalayak akan dimaknai secara berseberangan atau berbeda dengan pembuat teks. Selain itu penelitian ini juga mengacu pada konsep identitas yang mencakup self sameness dan solidarity dari Paul Gilroy dalam konsep cultural studiesnya.Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa lingkungan pergaulan yang kemudian ditunjang oleh nilai-nilai budaya yang kuat mempunyai pengaruh yang besar dalam membentuk identitas ke Cinaan seseorang Orang yang bergaul serta berada di lingkungan Cina terus dari kecil hingga dewasa akan menimbulkan sikap eksklusif dan identitas ke Cinaannya cenderung kuat. Hal ini juga berpengaruh terhadap pemaknaan seseorang terhadap ketiga film tersebut yang cenderung negotiated dan oppositional. Berbeda dengan mereka yang lingkungannya pribumi saja atau yang lingkungannya campur antara pribumi dengan etnis Cina. Mereka yang berada di lingkungan pribumi saja atau campur antara pribumi dengan etnis Cina akan cenderung lebih permisif dan adaptif. Pemaknaan terhadap film-film tersebut cenderung dominant/preffered reading."

"ABSTRAK<>br>Karya akhir ini dibuat bertujuan untuk mengetahui bagaimana hegemoni maskulinitas dalam suatu Perda diskriminatif dapat mengopresi perempuan. Penulis melakukan analisis wacana kritis dengan menggunakan data sekunder dari Kajian Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan serta dianalisis berlandaskan pada teori kriminologi feminis dan feminist legal theory. Hasil karya akhir ini menunjukan bahwa hegemoni maskulinitas dan pemikiran patriarki dalam masyarakat Indonesia menjadikan faktor munculnya Perda diskriminatif. Selain itu, Perda merupakan sebuah instrumen pemerintah yang dijadikan untuk mengontrol tubuh perempuan. Melalui Perda, laki-laki dapat mengopresi perempuan melalui teks dan implementasi Perda diskriminatif tersebut. Kata Kunci : Perda diskriminatif, hegemoni maskulinitas, opresi, tubuh perempuan,teori kriminologi feminis, feminist legal theory.

---

ABSTRACT<>br>This thesis aims to find out how hegemonic masculinity, through discriminative regional regulations, can oppressed women. Through critical analytical text method, this research was conducted by using a secondary data from National Commission on Violence Against Women 39 s research, analyzed based on feminist criminological theory and feminist legal theory. The result shows that hegemonic masculinity and patriarchal perspective that deeply ingrained in Indonesian society became the emergence of factors of any discriminative regional regulation. Moreover, the regional regulations act as governmental instruments to control women 39 s body. The oppression of women by men, thus, is done through the text and the implementation of these harmful regional regulations. Keywords discriminative regional regulation, hegemonic masculinity, oppression, women 39 s body, criminological feminist theory, feminist legal theory."