Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Disertasi ini beljudul, Etika Bisnis Periklanan di Indonesia Saat ini : Dalam Perspektif Pemikiran Kritis. Fungsi iklan sebagai mediasi/representasi pesan melalui persuasi, dan pencitraan pada awalnya relatif masih bersifat human (intersubyektif). Namun kemudian terjadi pergeseran luar biasa, terutama setelah munculnya abad informasi dan era bisnis global. Perkembangan serta pergeseran fungsi iklan telah membuat iklan bersifat netral dan otonom (menjadi bidang kajian tersendiri), selain itu iklan juga terbuka untuk berbagai pengaruh kepentingan, terutama kepentingan pebisnis untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya.Pengaruh tekonologi informasi, kepentingan ekonomi, telah menimbulkan pergeseran makna dan fungsi iklan. Iklan juga dianggap berperan besar dalam menciptakan masyarakat konsumer dewasa ini. Pergeseran, manipulasi yang ditimbulkan serta etika periklanan yang diasumsikan dapat mengatasi berbagai pelanggaran dalam dunia periklanan, merupakan fokus kajian disertasi. Metode yang digunakan dalam menganalisis adalah metode hermeneutika-fenomenologi dan teori kritis Jurgen Habermas.Penelitian terhadap teks dan fenomena kehidupan kita sekarang ini menggunakan metode hermeneutika dan fenomenologi. Hasil penelitian terhadap perkembangan iklan menunjukkan bagaimana perkembangan dan terjadinya perubahan dalam dunia bisnis periklanan, terjadinya pelanggaran etis serta semacam kekerasan simbolik terhadap masyarakat (khususnya konsumen) dan pengguna jasa oleh pebisnis dan dunia periklanan. Pelanggaran etis dunia periklanan antara Iain: teks-teks ildan dengan kecenderungan disinformasi, deformasi, manipulasi serta dominasi demi kepentingan pebisnis.Diperlukan tindakan advokasi sebagai perlindungan kepada konsumen/masyarakat, akulturasi penclidikan, pendirian etika profesi periklanan, kode etik periklanan, serta aturan hukum yang jelas bagi pelanggaran kode etik itu. Untuk mempertemukan berbagai pemahaman yang berbeda serta saling pengertian di antara produsen agent / wholesaler - Biro iklan, masyarakat / konsumen pengguna barang/jasa/fasilitas, teori komunikasi Habermas kiranya tepat untuk diterapkan.

---

The title of this dissertation is; Today's Advertisement Business Ethics in Indonesia : l.n a Critical Thought Perspective. Function of advertisement as a message media or representative, persuasive effort, and imaging was at iirst relatively humane (inter-subjective). But then incredible shift occurred, particularly since the infomation age and global business era. Advertisement function development and Shih have made advertisement neutral and autonomous (it become a separate field of study), moreover, advertisement is also open to various interests, particularly to the interests of businessmen to obtain as much proht as possible.

The effect of infomation technology as well as economics interest has made advertisement meaning and function shift. Advertising is also considered to have important role in creating today?s consumptive society. The shift and manipulation that occurred as well as advertisement ethics that is assumed to be the solution of any violation in advertisement business, is the focus of the study in this dissertation. Analysis method used in this study is hermeneutics-phenomenology and the criticism theory of Jurgen Habermas.

Research about the literature and our lives phenomenon uses the hermeneutics-phenomenology and the criticism theory of Jurgen Habermas. The research output to the advertisement development reveals how changes in advertisement business has developed and occurred, how ethics in.'ri'ingement occurred, and a kind of symbolic abuse (particularly to the customers) and the service users caused by business in advertisement business. Ethics in.ti'ingements in advertisement are among others : advertisement texts with a tendency of disinfotrnation, deformation, manipulation as well as domination for the sake of business interests.

Advocacy measure is necessary as a protection to the customers and the society in general, as well as educational acculturation, the establishment of advertisement professional ethics, advertisement ethics code and other clear regulations for any individual or party who infringe the ethics code. To synchronize various comprehensions and to grow understanding to each other between producers agent/wholesaler, advertisement agency, customers or general people who are the users of the goods, services or facilities Habermans communication theory is relevant to be applied."

"ABSTRAKDi tengah kebebasan yang diberikan internet dan media sosial dalam hal pembuatan konten dan penyebarannya dalam waktu yang cepat, ada satu tantangan yang dihadapi masyarakat di era digital ini yaitu disinformasi. Sebagai media sosial yang memiliki pengguna terbanyak di dunia dan menjadi sumber informasi, Facebook dikritik karena tidak bisa mengatasi masalah konten disinformasi dan berita palsu yang disebarkan oleh para penggunanya. Salah satu cara yang ditempuh Mark Zuckerberg selaku CEO Facebook untuk mengatasi masalah tersebut adalah berkolaborasi dengan jurnalis dan organisasi media berita untuk mendeteksi disinformasi dalam program third party fact checking. Di Indonesia, Facebook bekerjasama dengan organisasi media berita daring yaitu Tirto.id. Facebook akan meminta Tirto.id untuk memeriksa keakuratan konten di Facebook dan menuliskan hasil verifikasinya dalam bentuk artikel ulasan di situs Tirto.id. Kerjasama ini menjadi salah satu bentuk jurnalisme kolaborasi antara organisasi media berita dengan perusahaan teknologi. Jurnal ini akan membahas bagaimana jurnalisme kolaborasi dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk menghadapi fenomenadisinformasi yang ada di media sosial.

---

ABSTRACTIn the midst of freedom given by the internet and social media in terms of content creation and instant sharing, the public is faced with a challenge in this digital era of disinformation. As a socialmedia with the most users in the world and has become a source of information, Facebook was criticized for not being able to overcome the problem of disinformation and fake news which has been shared by its users. One way the CEO of Facebook Mark Zuckerberg dealt with it was by collaborating with journalists and news media organizations to detect disinformation through third-party fact-checking program. In Indonesia, Facebook collaborate with a news media organization called Tirto.id. Facebook asked Tirto.id to check the accuracy of contents on Facebook and write the verification report to contents on Tirto.id website. The collaboration became one of the forms of collaboration between news media organization and technology company. This journal will discusshow collaborativejournalism could be used to face the phenomenon of disinformation in social media."

"Pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017, banyak beredar pesan disinformasi yang isinya bersinggungan antara isu sosial, politik, dan SARA. Salah satu isu yang ramai tersebar adalah migrasi 10 juta penduduk Cina ke Indonesia dan Jakarta Bersyariah. Isu ini kemudian berkembang menjadi wacana publik. Presiden Joko Widodo beserta jajaran kementerian telah berulang kali mengklarifikasi isu tersebut. Namun, masih ada orang yang menganggap bahwa informasi ini benar. Artikel ini mencoba memberikan penjelasan atas fenomena ini dari lensa Encoding/Decoding dan Komunitas Interpretif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam terhadap lima informan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa khalayak menggunakan posisi budaya, sejarah kehidupan, dan komunitas interaktif yang terdiri dari komunitas sosial dan komunitas interpretif sebagai strategi untuk menginterpretasi suatu pesan. Interaksi dengan komunitas interpretif dan komunitas sosial mereka yang terbatas juga menguatkan pemaknaan mereka terhadap isu ini. Hal ini menandakan bahwa teks dalam komunitas virtual tidak lagi dipandang sebagai perpanjangan pesan atau penambahan informasi, namun ditujukan untuk memelihara suatu komunitas di masyarkat dalam waktu yang relatif sementara.

---

Around the campaign season of Jakarta Governor 2017 election, several disinformation messages related to social issues, politics, and ethnicity are circulating among communities. One of the most widespread rumor is about the migration of 10 million Chinese citizens to Indonesia and Jakarta Shariah law. This issue then developed into public discourse. President Joko Widodo, as well as well any other related to that disinformation, has repeatedly clarified the issue. However, some group in society assume that this information is correct. This research attempts to provide an explanation for this phenomenon using Encode Decode and Interpretive Communities as conceptual lens. Data collection was done by using in depth interview technique on five informants.

The result of this research shows that audiences use cultural positions, life histories, and interactive communities consisting of social communities and interpretive communities as a strategy to interpreting a message. Interaction with their interpretive communities and their limited social community could also strengthen their meaning on this issue. The result of this research also implies that the act of sharing disinformation text is not purely for projecting information but an act of maintaining society in time."

"Hoaks dan misinformasi tidak dapat dipisahkan jika kita berbicara mengenai sumber dan informasi. Dalam kemajuan teknologi dan informasi dewasa ini, informasi dapat hadir dalam bentuk digital. Pengunggahan konten visual dalam bentuk digital dan adanya manipulasi melalui teknologi juga telah melonjak dalam beberapa dekade lalu. Kini orang dapat membuat foto dan video lebih banyak dari sebelumnya. Meningkatnya popularitas konten visual juga meningkatkan frekuensi bahwa konten visual tersebut berpotensi untuk dimanipulasi. Penelitian menunjukkan bahwa kita cepat dalam mengenali gambar tetapi juga buruk untuk memahaminya lebih jauh. Tidak seperti zaman tempo doeloe, saat ini kita dapat dengan bebas mengakses, membagikan, dan membuat konten informasi sendiri, sehingga penting juga bagi kita untuk mengetahui seperti apakah jenis hoaks yang akan kita hadapi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat manipulasi konten visual, latar belakang, serta proses maupun pengaruhnya kepada pembaca. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengelaborasi data dan informasi yang mengakumulasi beberapa kasus yang relevan tentang disinformasi visual beserta pendekatannya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa visual mempengaruhi persepsi dan perasaan kolektif pembaca sehingga dibutuhkan kompetensi dasar dalam literasi visual.

---

Hoaks and misinformation can not be separated if we talk about sources and information. In today’s advancement of information and technology, information also present in digital form. Digital image and manipulation technology has surged in the previous decades. People can create photos and videos more than before. Coinciding with this increased popularity of visual content is the increasing frequency with which they are being manipulated. Reseach shows that we are a natural in sensing pictures but also bad at recognizing them. Unlike many years before us, today we can freely access, share, and create information content by ourselves, so it’s better to know what kind of distortion that we deal with. The purpose of this research is to look at visual manipulation, the process, and its background. This research used a qualitative method in order to elaborate the data and information that accumulates some relevant cases about visual disinformation and its approach. This research concluded that human emotion and perception are prone to visual disinformation so for laypeople to have a basic principle or mindset about visual literacy is an important thing."

"Keberhasilan Bongbong dalam pemilihan umum Filipina tahun 2022 seakan menjadi alarm peringatan bagi keberlangsungan demokrasi di Filipina. Situasi tersebut dilatarbelakangi adanya dugaan distribusi disinformasi melalui media sosial sebagai strategi kampanye politik. Berdasarkan permasalahan tersebut, studi ini berusaha untuk meneliti serta melihat bagaimana strategi disinformasi di dalam media sosial berperan penting dalam keberhasilan Marcos Jr. (Bongbong). Pengumpulan data diambil dari aplikasi Tiktok selama masa kampanye antara Februari 2022 hingga Mei 2022. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan analisis isi melalui konsep manipulasi politik Gregory Whitefield. Melalui metode dan analisis tersebut, ditemukan bahwa disinformasi telah didistribusikan melalui aplikasi media sosial berhasil mengubah “framing” buruk keluarga Bongbong dan menarik simpati pemilih untuk memberikan dukungan suara kepada Bongbong. Konten disinformasi melalui Tiktok yang ditemukan dalam studi ini antara lain mengenai penculikan keluarga Marcos, klaim Filipina sebagai macan Asia di bawah pemerintah, dan perintah Marcos untuk tidak menyerang sipil. Berdasarkan konsep manipulasi politik Gregory Whitefield, Bongbong menggunakan strategi manipulasi individu. Bongbong serta pendukungnya telah melakukan distribusi konten disinformasi sehingga pemilih menganggap berita mengenai “kepahlawanan” keluarganya adalah benar. Sebagai dampaknya, konten tersebut berhasil menarik pemilih muda sebagai pengguna aktif media sosial, khususnya mendominasi Tiktok.

---

Bongbong's success in the 2022 Philippine elections has become a warning alarm for democratic continuance in the Philippines. The situation against the background is an alleged distribution of disinformation through social media as a political campaign strategy. Based on the problem, the study attempted to investigate and see how disinformation strategies in social media played a significant role in the success of Marcos Jr. (Bongbong). Data collection was taken from a Tiktok application during the campaign period between February 2022 and May 2022. The study employed qualitative methods and content analysis through Gregory Whitefield's concept of political manipulation. Through the method and analysis, it was found that disinformation distributed through the application of social media successfully altered the "framing" of the Bongbong family and appeals to voters' sympathy for providing vote support to the Bongbong. Content disinformation through the chives found in this study included the abduction of the Marcos family, the Philippine claim as an “The Tiger of Asia” under the government, and Marcos's order not to invade civilians. Based on Gregory Whitefield's concept of political manipulation, Bongbong has used individual manipulation strategies. Bongbong and his supporters have done disinformation content distribution to make voters feel that the "heroism" of their family is true. As a result, the content has succeeded in attracting young voters."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa potensi ancaman hybrid warfaredi Indonesia melalui studi kasus Papua di Media Sosial. Penulis menggunakanteori hybrid warfare,teori hate speech, teori propaganda, teori media sosial danteori disinformasi. Penulis menggunakan metode kualitatif dan studi kasus sebagaimembantu menjelaskan fenomena propaganda dan disinformasi pada kasusgerakan pembebasan Papua. Penulis berusaha menganalisa potensi ancamanhybrid warfare yang dilakukan oleh oknum pembebasan Papua melalui mediasosial. Perkembangan media sosial di Indonesia dan dunia internasional sangatpesat dengan dipengaruhi oleh internet. Media sosial pada saat ini dapatmempengaruhi penyebaran dan model propaganda serta disinformasi yangdigunakan sebagai instrumen hybrid warfare. Propaganda dan disinformasi yangdigunakan sebagai upaya Organisasi Papua Merdeka (OPM) melalui media sosial.Perubahan interaksi dan penggunaan disinformasi dan hate speech pada mediasosial menunjukkan bahwa OPM melakukan penggalangan untuk merubahpersepsi masyarakat Indonesia maupun internasional. Propaganda dandisinformasi mengenai kasus Papua semakin meningkat dan menggunakanalogaritma dari media sosial untuk mencapai tujuan mereka. Penulis menemukanbeberapa bukti bahwa media massa dan media sosial organisasi tersebutmedapatkan dukungan dari berbagai kalangan. Dukungan tersebut dapatmenigkatkan potensi ancaman terhadap keamanan nasional Indonesia

---

This study aims to analyze the potential threat of hybrid warfare in

Indonesia through a Papua case study on social media. The author uses hybrid

warfare theory, hate speech theory, propaganda theory, social media theory and

disinformation theory. The author uses qualitative methods and case studies to

help explain the phenomenon of propaganda and disinformation in the case of the

Papuan liberation movement. The author tries to analyze the potential threat of

hybrid warfare carried out by elements of Papuan liberation through social media.

The development of social media in Indonesia and internationally is very fast,

influenced by the internet. Social media at this time can influenced the spread and

model of propaganda and disinformation used as a hybrid warfare instrument.

Propaganda and disinformation used as an effort by the Free Papua Movement

(OPM) through social media. Changes in interaction and the use of disinformation

and hate speech on social media showed that OPM is mobilizing to change

perceptions of the Indonesian and international community. Propaganda and

disinformation regarding the Papua case is increasing and using algorithms from

social media to achieve their goals. The author found some evidence that the mass

media and social media of these organizations received support from various

circles. This support can increase the potential threat to Indonesia's national

security"

"Lingkungan strategis di era kontemporer telah berubah dan berpengaruh terhadap dinamika keamanan dalam sistem internasional. Perang dilakukan tidak hanya mengandalkan penggunaan kekuatan konvensional, tetapi kombinasi dengan instrumen non konvensional. Strategi hybrid warfare merupakan strategi yang diterapkan Rusia untuk meningkatkan pengaruhnya di kawasan dengan mengkombinasikan kekuatan konvensional dan non konvensional. Penerapan strategi hybrid warfare tersebut mengakibatkan persepsi ancaman bagi Estonia sebagai salah satu negara bekas Soviet yang memiliki tingkat kerentanan cukup tinggi. Hal ini lantas menimbulkan pertanyaan mengapa Estonia memiliki persepsi ancaman terhadap penerapan strategi hybrid warfare Rusia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor historis hubungan Estonia-Rusia, pengalaman ancaman di masa lalu, dan intensi Rusia dalam memproyeksikan ancaman hybrid merupakan faktor yang mempengaruhi persepsi ancaman Estonia. Untuk mengantisipasi ancaman tersebut, Estonia meningkatkan komitmen pertahanan kolektif NATO, meningkatkan kekuatan pertahanan, dan mengeluarkan kebijakan pertahanan siber serta disinformasi.

---

The strategic environment in the contemporary era has changed and influenced the dynamics of security in the international system. War carried out does not only rely on the use of conventional forces, but also combines with non conventional instruments. Hybrid warfare strategy is a strategy applied by Russia to increase its influence in the region by combining the strength of conventional and non conventional instruments. The adoption of the hybrid warfare strategy poses a threat perception for Estonia as one of the former Soviet countries with high levels of vulnerability. This raises the question of why Estonia has a perception of Threat to the application of hybrid warfare strategy. This research is a qualitative research with case study method. The results show that the historical factors of Estonian Russian relation, previous experiences of threat, and Russian intentions in projecting hybrid threat were factors that influence Estonia rsquo s threat perception. To anticipate the threat, Estonia increased NATO 39 s collective defense commitment, increased defense force, and issued cyber defense policies and disinformation."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang dianggap Opinion Leaders Ahli Kesehatan sebagai disinformasi dan apa yang dilakukan untuk melawan Disinformasi online COVID-19 di masa PPKM Darurat I. Konsep Opinion Leaders di media sosial dan konsep Melawan Disinformasi pada masa pandemi menjadi pisau analisis penelitian ini. Untuk mengamati komunikasi dan budaya online di media sosial, penelitian ini menggunakan metode Netnografi dan menjaring enam Opinion Leaders sebagai subyek penelitian melalui unggahan mereka di media sosial Twitter. Perlawanan terhadap disinformasi dilakukan Ahli Kesehatan dalam 6 tema besar, yakni: percaya COVID-19 bukan flu biasa, dokter tidak mengambil untung dari COVID-19, Jalankan Protokol Efektif, Gunakan obat rekomendasi medis, bijak memilih pengobatan dan segera vaksin. Narasi konsultasi dokter-pasien memperkuat posisi mereka dalam menyampaikan rekomendasi, termasuk mampu melengkapinya dengan data di lapangan, jurnal dan referensi ilmiah terkini. Sebagai ahli kesehatan mereka juga mampu mengawal dan mengkritisi kebijakan pemerintah agar sesuai dengan rekomendasi sains. Meski begitu  metode pengobatan COVID-19 yang cepat berubah, menjebak mereka dalam debat terbuka sesama ahli kesehatan yang justru memperbesar infodemi dan berpotensi disinformasi baru. Teknologi digital memungkinan informasi  datang dari berbagai arah, merubah konsep komunikasi Opinion Leaders Ahli Kesehatan yang awalnya mengacu pada teori two way step menjadi multi steps.

---

This study aims to find out what Opinion Leaders consider as online disinformation and what they have been done to fight COVID-19 disinformation during the enforcement of Social Restrictions (PPKM Darurat) I. The concept of Opinion Leaders in social media and Combating Disinformation during a pandemic is the key analytical method of this research. To observe online communication and culture on social media, this research uses the Netnographic method to capture six Opinion Leaders as the subjects through their postings on  Twitter. There are 6 major postings themes: COVID-19 exists, doctors do not gain profit from COVID-19, Effective Protocols Implementation, Medically recommended drugs usage, choosing of treatment wisely and get vaccinated immediately. The narrative angle of doctor-patient consultation has strengthen their position in relaying recommendation, including providing the latest supplementary field data, scientific journals, and academic reference. Their presence has also been able to observe and criticize government policies that are not suitable with scientific recommendations. Even so, the fast changing COVID-19 treatment methods has trapped them into a debate against each other which then amplified the infodemic and has the potential to generate new disinformation. Through digital technology, information could come from various directions, changing the communication concept of Opinion Leaders which initially referred to the two way step to multi steps theory."

"Disinformasi semakin berkembang pesat di tengah-tengah krisis pandemi Covid-19 yang sedang terjadi di masyarakat. Media massa sebagai penyampai informasi fakta berperan penting dalam persebaran disinformasi. Penelitian ini merupakan sebuah kajian pada media massa terkait disinformasi yang beredar selama masa pandemi Covid-19 di tahun 2020 di Denmark, Finlandia, Norwegia, dan Swedia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran media massa di keempat negara tersebut dalam melawan disinformasi terkait Covid-19 sebagai salah satu bentuk bentuk tanggung jawab sosial media terhadap masyarakat. Rumusan masalah yang dimunculkan dalam penelitian ini yaitu mengapa disinformasi merugikan dan bagaimana peran media massa dalam melawan gelombang disinformasi terkait Covid-19 di masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisis isi. Sementara teknik analisis data yang digunakan yaitu studi kasus dengan mengumpulkan data-data dari media massa yang paling dipercaya di keempat negara tersebut. Teori Hegemoni milik Antonio Gramsci dan Teori Tanggung Jawab Pers digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Untuk melakukan analisis mendalam, penelitian ini akan menggunakan teknik pengambilan sample dengan cara purposive random sampling dengan menentukan 3 media paling dipercaya di Denmark, Finlandia, Norwegia, dan Swedia. Temuan peneliti menunjukkan bahwa media-media massa di keempat negara memiliki mekanisme yang selaras, yaitu dengan memberikan artikel klarifikasi dan edukasi mengenai disinformasi yang menyesatkan. Selain itu, ada pula beberapa media yang memiliki platform pemeriksa fakta seperti Detektor milik media massa DR di Denmark dan Faktisk.no kolaborasi antara VG dan Dagbladet di Norwegia.

---

Disinformation is going rapidly in the midst of covid-19 pandemic since it spread globally. Mass media as provider of true information plays important role in the dissemination of disinformation. This research is a study of mass media regarding disinformation spreaded during covid-19 pandemic 2020 in Denmark, Finland, Norway, and Sweden. This research aims to determine the role of mass media in Denmark, Finland, Norway, and Sweden in dealing with disinformation related to Covid-19 pandemic as the form of social responsibility of the mass media to the society. The research questions that appear on this research, why disinformation is harmful and what the role plays the mass media in countering with Covid-19 disinformation wave in each country? This research uses a qualitative method with content analysis technique. Meanwhile, the data analysis technique used is case study by collecting data from the most trusted mass media outlet in Denmark, Finland, Norway, and Sweden. Antonio Gramsci’s Hegemony Theory and Social Responsibility of mass media is used to answer the research problem. To conduct an in-depth analysis, this research uses a purposive random sampling technique by determine the 3 most trusted media outlet in Denmark, Finland, Norway, and Sweden. The research findings show that mass media in the four countries have similiar mechanism in countering Covid-19 disinformation, by providing clarifying and educational articles regarding disinformation articles. There are also several media that have fact-checking platforms such as Detektor from DR media in Denmark and Factisk.no from collaboration between VG and Dagbladet in Norway."