Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi adanya gejala pengangguran sukarela di 10 provinsi yang memiliki angka pengangguran terbuka perernpuan tertinggi di Indonesia) dan apakah ada diskriminasi upah terhadap perempuan di wilayah tersebut yang mernungkinkan mempengaruhi keputusan perempuan memillh untuk bekeda atau menganggur. Metode yang yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui analisa regresi logistik biner dan metode dekomposisi Blinder-Oaxaca. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sakernas 2008. Ditemukan bahwa variabel yang terpHih sebagai indlkasi adanya pengangguran sukarela, yaitu: pendidikan tertinggi yang ditarnatkan dan penghasilan rumah tangga sebulan positif terhadap peluang perempuan untuk menjadi penganggur, sementara perempuan yang berstatus kawin huhungannya negatif tapi tidak signifikan daiam mempengaruhj peluang menganggur. Oleh karcna itu, pengangguran yang terjadi di I 0 provinsi terpilih terindikasi gejala pengangguran sukarela meski tidak terlalu kuat. Sedangkan jika ruenggunakan metode dekomposisi Blinder-Oaxaca) perbedaan upah yang diterima laki-laki terhadap perempuan sebcsar 41.49 persen. Yang dapat dijelaskan oleh perbedaan karakteristik sebesat 46,18 persen, sedangkan 53,82 persen tidak dapat dijelaskan (diskriminasi upah). Sekitar 53 82 persen perbedaan upah yang tidak dapat dijelaskan variable terpilih yang kemungkinan merupakan diskriminasi upah mungkin akan mempengaruhi keputusan perempuan menjadi penganggur. ......This study aimed to identify the symptoms of voluntary unemployment in the 10 provinces that have the highest open unemployment rates of women in Indonesia, and whether there is discrimination against women's wages in these provinces which may influence the decision of women to work or to be unemployed. The method used to achieve these objectives is through binary logistic regression analysis and the Blinder Oaxaca used in this study is Sakemas 2008. It is found that the variables chosen as indicators of voluntary unemployment, namely: the highest education attained and monthly household income are positively related to the probability of being unemployed while being married although negative, is not significant in influencing the probability of being unemployed. Therefore, the unemployment that occurred in I 0 selected provinces indicate the symptoms of voluntary unemployment although it is not too strong, Using the Blinder-Oaxaca. decomposition method, the difference in wages received by men as compared to women's is 41.49 percent, from which 46.18 percent can be explained by differences in the characteristics of individuals and 53.82 percent can not be explained (wage discrimination). This 53,82 percent can be interpreted as wage discrimination against women jnfluences woments decisions to be unemployed

Abstrak :
ABSTRACT
Penumpang penyandang disabilitas selayaknya mendapatkan hak-hak sebagaimana mestinya dalam penyelenggaraan angkutan udara, namun seorang penumpang penyandang disabilitas bernama Dwi Ariyani diturunkan dari maskapai Etihad Airways akibat tidak bersama pendamping selama penerbangan. Permasalahan yang timbul adalah apakah ada peraturan terkait kewajiban pendampng bagi penumpang disabilitas pada penyelenggaraan angkutan udara baik nasional maupun Internasional, bagaimana perbandingan pada 4 maskapai penerbangan terkait syarat pengangkutan keajiban pendamping bagi penumpang disabilitas, dan apakah putusan Nomor 846/Pdt.G/2016/Jkt.Sel sudah tepat. Hasil penelitian saya adalah peraturan yang mengatur kewajiban pendamping bagi penumpang penyandang disabilitas terdapat dalam Peraturan Menteri Perhubungan PM Nomor 61 Tahun 2015, sedangkan standar acuan internanasional terdapat dalam dokumen 9984 yang dikeluarkan International Civil Aviation Organization dan dalam resolusi 700 yang dikeluarkan International Air Transport Association. Pada perbandingan syarat pengangkutan 4 maskapai penerbangan menyatakan bahwa maskapai Etihad Airways tidak menyebutkan ketentuan kewajiban pendamping bagi penumpang penyandang disabilitas. Perihal putusan pengadilan, penulis sependapat dengan Majelis Hakim, namun Majelis Hakim tidak lengkap dalam pertimbangannya yang mana Majelis Hakim tidak mempertibangkan tandar acuan pada IATA dan Majelis Hakim tdiak mempertimbangkan hak-hak konsumen yang diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen.

---

ABSTRACT
Passengers with disabilities should get the rights as they should in the operation of air transportation, but a passenger with a disability named Dwi Ariyani was dropped from Etihad Airways as a result of not being with a companion during the flight. The problem that arises is whether there are regulations related to the obligation of supporting disability passengers on the implementation of air transport both nationally and internationally, how is the comparison of the 4 airlines related to the terms of transportation of the companion obligation for disability passengers, and whether the decision Number 846/Pdt.G/2016/Jkt.Sel is right. The results of my research are that regulations governing companion obligations for persons with disabilities are included in Minister of Transportation Regulation PM 61 of 2015, while international reference standards are contained in document 9984 issued by the International Civil Aviation Organization and in resolution 700 issued by the International Air Transport Association. On the comparison of the terms of transport, 4 airlines stated that Etihad Airways did not mention the conditions for companion obligations for passengers with disabilities. Regarding the court's decision, the author agrees with the Panel of Judges, but the Panel of Judges is incomplete in its consideration where the Panel of Judges does not consider the reference standard on IATA and the Panel of Judges does not consider consumer rights stipulated in the Consumer Protection Act.

Abstrak :
On discriminination against women in Indonesia and its implementation of the U.N. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women

Abstrak :
Analisis ini membahas pengadaan 20 unit lokomotif dilakukan dengan penunjukkan langsung karena PT. Kereta Api mengganggap GE Transportation telah bekerja sama selama lebih dari 50 tahun. Oleh KPPU penunjukkan langsung dinyatakan bentuk persekongkolan dan diskriminasi yang secara sah melanggar ketentuan pasal 22 dan 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pokok masalah yang dihadapi adalah Bagaimana penerapan ketentuan pasal 22 dan pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam putusan KPPU Perkara Nomor 05/KPPU-L/2010 ditinjau dari Undang-Undang Persaingan Usaha. Pokok permasalahan tersebut dijawab dengan menggunakan metode penelitian normatif yang menghasilkan kesimpulan bahwa penerapan pasal 22 Undang-Undang Persaingan Usaha belum tepat sedangkan penerapan pasal 19 huruf d Undang-Undang Persaingan Usaha sudah tepat karena PT. Kereta Api terbukti telah memberikan suatu perlakuan istimewa kepada GE Transportation yang telah menyebabkan suatu persaingan usaha tidak sehat. ......This analysis discusses the procurement of 20 units of locomotives made by direct appointment due to PT. GE Transportation Rail assume have been working together for more than 50 years. The Commission expressed the form of direct appointment of conspiracy and unlawful discrimination in violation of the provisions of articles 22 and 19 letter d of Competition Act. The principal problem faced is how the application of the provisions of Article 22 and Article Competition Act in a Commission decision in Case Number 05/KPPU-L/2010 review of The Competition Act. The principal problem is answered by using research method normative conclusion that application of article 22 of the Competition Act is not perfect yet, while the application of Article 19 letter d of Competition Act is precisely, because of PT. KAI have been proven to give a prefential treatment to GE

Abstrak :
ABSTRAK Penulisan ini dibuat untuk mengetahui bentuk-bentuk serta proses stigmatisasi terhadap keluarga inti pelaku pengedar narkotika jenis ganja dapat terjadi. Bermula pada proses interaksi di masyarakat nilai-nilai menyimpang mulai dibentuk. Proses selanjutnya adalah tindakan diskriminatif yang dirasakan oleh keluarga inti pengedar narkotika jenis ganja yang diantaranya adalah isolasi, pengucilan, pemisahan, sulitnya mendapatkan bantuan, dan lainnya. Penulisan ini menggunakan metode kajian kepustakaan melalui penelusuran data sekunder yang berkaitan dengan tema penulisan ini. Hasil dari penulisan ini menyimpulkan bahwa keluarga inti pengedar narkotika jenis ganja mendapatkan stigmatisasi dari masyarakat sekitar (seperti tetangga), teman, bahkan saudara jauh (bukan bagian dari keluarga inti). Stigmatisasi yang dirasakan berupa tindakan-tindakan diskriminatif yang menjauhkan keluarga inti dari masyarakat yang dianggap normal.

---

ABSTRACT This writing is made to know the forms and the process stigmatization against the family of marijuana dealer. Began with the process of interaction in the community values deviating established. The next process is discrimination felt by the family of marjuana dealer which type isolation, separation, helpless, etc. These writing methodology uses secondary data which means the writer search data trough literature pertaining to the theme. The conclusion is the nuclear family dealers get stigmatization from the neighbors, friends, even from the distant family. Stigmatization creates discrimination which estranges nuclear family of people who regarded as normal.