Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dankewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 2004 dan peraturanpelaksanaannya Dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya Notaris diawasi olehMajelis Pengawas Notaris dimana Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris merupakanlembaga pengawas yang berada paling depan dengan salah satu tugas dan kewenangannyamelakukan pemeriksaan berkala secara langsung pada para Notaris yang berada didaerahnya. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan tugas dan fungsiMPD Pandeglang and Lebak sesuai dengan kewenangan yang diatur oleh undang-undangdan peraturan pelaksanaannya serta upaya mengatasi kendalanya sehingga pelaksanaannyabisa beijalan dengan lancar. Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitiannormatif empiris yaitu dengan melakukan penelitian terhadap bahan hukum primer yaituNomor 30 Tahun 2004, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.02.PR.08.10Tahun 2004 dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.39-PW.07.10 Tahun2004, literatur serta bahan hukum sekunder didukung dengan wawancara. Hasilnya,disimpulkan bahwa tehnis dan operasional pelaksanaan fungsi dan kewenangan MPDKabupaten Pandeglang dan Lebak dituangkan Keputusan Majelis Pengawas Wilayah(MPW) Notaris Provinsi Banten Nomor W29/Not/05/1/2008/MPW Tentang Pedoman danTata Cara Penyusunan Program Kerja MPD se-wilayah Provinsi Banten yang sesuai denganperaturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kendala yang harus diantisipasi adalahanggaran belanja yang seharusnya dibiayai oleh APBN tetapi belum pernah diterima, jaraktempuh pemeriksaan yang beijauhan, penggantian antar waktu anggota MPD unsurakademisi dan Notaris yang belum menjalankan jabatan. Kendala-kendala diatasi denganmenghimpun sumbangan dari para Notaris yang meerlukan jasa MPD, sosialisasi,mengoptimalkan pelaksanaan tugas anggota serta penjadwalan kunjugan pemeriksaanberkala bagi Notaris. Disarankan agar pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh suatukomisi independent yang beranggotakan unsur-unsur pensiunan Notaris, pensiunan pegawaiKantor Pertanahan atau mereka yang pernah berkecimpung dibidang kenotariatan

---

Notaries are the public officers having the authority for making authentically acts

and another authority based on Code of Notary Number 30-2004 and its rule for

application. In running their authorities they are supervised by the Board of

Supervisory for Notaries where the district board called Majelis Pengawas Daerah

(Distric Supervisor Board-MPD) having inspection authority for the Notaries directly

in its area. The main problems analyzed are the implimentation on MPD of

Pandeglang and Lebak according to regulation and how find the way to accomplish

the jobs out of its barrier. The methological research applicated is empirical

normative for analyzing the frimary facts consist of Law and Human Rights Minister

Regulation of Number M.02.PR.08.10 - 2004 the same minister decision of Number

M.39-PW.07.10 — 2004 and the secondary facts conist of related literatuiy supported by

some interview. Result of research concluded as rule of technical and the application of

MPD Pandeglang Lebak arranged on tehnical rules of Supervisory Board of Banten

Province (MPW Banten) Number W29/Not/05/l/2008/MPW as Rules of Arranging for all

MPD of MPW Banten area based on the national regulations. The barriers should be

antipicated are the cost of MPD operation must be supported by National Budget (APBN)

but its never receipt, far distance between one Notaries and another, reposition of member of

MPD from the scientist element and absence of some Notaries in their offices. In anticipating

the barriers MPD collect the fund form Notaries participation for MPD services,

socialization and law enforcement and scheduling for inspecting. Suggested, should be

better if member of Supervisory Board for Notaries recruited from the entire of Notaries, the

Land Affair officers or who having the experience of notary"

"Pelaporan PWS KIA secara rutin telah dilakukan oleh Puskesmas di Kabupaten Pandeglang, walaupun masih ada yang belum tepat waktu. Laporan tersebut menggambarkan cakupan program KIA di wilayah kerja Puskesmas. Selain berasal dari PWS tersebut laporan KIA juga diperoleh dari LB3 Puskesmas yang juga dilaporkan setiap bulan.Ternyata pemanfaatan laporan-laporan tersebut terlihat masih belum optimal padahal laporan tersebut dapat menjadi bahan untuk mengevaluasi kinerja program KIA di Puskesmas. Dengan PWS KIA dapat terlihat daerah yang cakupannya rendah sehingga dapat segera dilakukan tindak lanjut terhadap keadaan tersebut. Program KIA perlu didukung oleh ketersediaan tenaga, sarana dan peralatan. ApabiIa daya dukung tersebut kuat maka cakupan program KIA akan baik. Untuk itu perlu dikembangkan sebuah sistem informasi evaluasi. Dengan adanya evaluasi program dapat dilihat keterkaitan antara kinerja program dan daya dukungnya.Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Selain itu dilakukan pula plotting lokasi Puskesmas dan Pustu. Sistem informasi evaluasi program KIA dikembangkan dengan rancangan formulir input dan tampilan output yang berisi cakupan program KIA dan rasio sarana dan tenaga yang dibutuhkan sebagai bahan evaluasi. Selain itu dalam program aplikasinya akan dimunculkan pula peta lokasi Puskesmas dan peta tematik cakupan program KIA di Kabupaten Pandeglang.

---

Routinely, the reporting of PWS KIA had been conducted by Health Centers in the District of Pandeglang although some of them had not submitted the report punctually. That report depicted the coverage of KIA Program in the Health Center working area. Beside from PWS report, KIA report was also got from LB3 of Health Center in which reported every month.

The use of such report was not optimally done to evaluate the performance of KIA Program in Health Center. From PWS KIA could he assessed the area where had the coverage of KIA was low. So, the intervention could be conducted immediately on that area. KIA Program should be maintained by the availability of human resources, facilities, and equipments. The coverage of KIA Program would be excellent if those factors supported each other. For that reason, it was necessary to develop an evaluation information system so that the relationship between the performance of program and supporting factors could be reviewed.

The method of data collecting used observation and interview. Besides, the study also conducted the location plotting of Health Centers and Supporting Health Centers. Evaluation Information System for KIA Program was developed by input form design and output appearance that contained the coverage of KIA Program and the ratio between required facility and human resource to assess program evaluation. In addition, from application program could be appeared the location map and thematic map of the coverage of KIA Program in the District of Pandeglang."