Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai perpanjangan fungsi dari Menteri Keuangan dalam bidang pelaksanaan anggaran, saat ini sedang melakukan proses piloting aplikasi SAKTI. Aplikasi SAKTI merupakan sebuah sistem aplikasi berbasis ERP yang merangkum proses perencanaan anggaran sampai dengan proses pelaporannya. Sebagai aplikasi yang digunakan oleh mitra kerja, SAKTI memiliki data secara mendetail atas kinerja pelaksanaan dan pelaporan anggaran pada tingkat satuan kerja. Dikarenakan data yang tersimpan cukup besar, diperlukan suatu sistem yang dapat digunakan untuk melakukan analisis serta menampilkan data historis yang terdapat pada aplikasi SAKTI. Penggunaan data warehouse dapat menjadi alat untuk melakukan analisis atas data yang tersimpan. Selain itu dengan penggunaan teknologi business intelligence seperti Dashboard dapat menjadi bahan masukan bagi pemangku kebijakan baik dari sisi DJPb sebagai pemangku kebijakan maupun dari sisi satuan kerja sebagai pengguna SAKTI. Metodologi yang digunakan dalam proses pengembangan data warehouse adalah metodologi Kimball. Proses analisis kebutuhan dilaksanakan dengan pendekatan campuran dimana kebutuhan organisasi yang tercantum pada rencana strategis disandingkan dengan kebutuhan pengguna. Alat bantu pada penelitian ini adalah Talend Open Studio untuk melakukan integrasi data dan Metabase sebagai alat presentation view. Proses integrasi atas data SAKTI maupun dari data pendukung seperti data RKAKL menghasilkan sebuah prototype DW yang dapat digunakan untuk menampilkan data maupun melakukan analisis atas data pelaksanaan anggaran. Presentation view yang dibuat dapat digunakan untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan anggaran pada data sistem SAKTI.

---

Directorate General of Treasury is an extension of the function of the Minister of Finance in the budget execution process, currently conducting a pilot process of SAKTI. SAKTI is an ERP based system that will summarize the budget management from planning process up to the reporting process. The application will be used by partners, SAKTI will have detailed data on the performance of implementation and budget reporting at the unit level.With considerable data stored, we need a system that can be used to perform analysis and display existing historical data in SAKTI. Data warehouse can be used as a tool to perform analysis of stored data. In addition, the use of business intelligence technology such as dashboard can be an input for policy makers both from the side of DJPb as a decision maker as well as from the work unit as a user of SAKTI.The methodology used in the data warehouse development process is the Kimball methodology. The needs analysis process is carried out with a mixed approach whereby the organizational needs listed on the strategic plan are juxtaposed with the needs of the users. The tool in this research is Talend Open Studio to perform data integration and Metabase as presentation view tool. The integration process of SAKTI data as well as from supporting data such as RKAKL data resulted in a DW prototype that can be used to display data as well as to analyze data on budget execution. The presentation view created can be used to provide an overview of budget execution on the SAKTI system data."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi SIKP, menganalisis kinerja Ditjen Perbendaharaan dalam implementasi SIKP, serta meningkatkan kinerja SIKP dalam mendukung pelaksanaan kredit program pemerintah kepada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM . Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan studi kasus pada Ditjen Perbendaharaan dengan melakukan analisis pengembangan sistem melalui pendekatan metode Framework for the Application of System Thinking FAST . Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIKP pada tahun 2015 dan 2016 sudah mendukung kegiatan verifikasi terkait dengan fungsi ketepatan sasaran dan kebenaran tagihan, namun belum optimal dalam menjalankan fungsi percepatan pembayaran. Ditjen Perbendaharaan memiliki kinerja yang cukup baik sebagai Penyedia dan Pengelola SIKP. Namun demikian, masih diperlukan pengembangan sistem untuk meningkatkan kinerja SIKP dalam mendukung optimalisasi pelaksanaan kredit program pemerintah kepada UMKM, yaitu dengan meningkatkan keandalan sistem, mempermudah akses dan pengunggahan data, melakukan integrasi data untuk meningkatkan pengendalian internal, serta menciptakan fitur-fitur baru berupa komunikasi online dan penilaian perkembangan usaha/klasifikasi debitur yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan kredit program pemerintah.

---

ABSTRACTThis study aims to analyze the SIKP implementation, analyze the DG Treasury performance in the SIKP implementation, and improve the SIKP performance for supporting the implementation of government program credit to Micro, Small and Medium Enterprises MSMEs . This research used the descriptive qualitative method with case study on DG Treasury by Framework for the Application of System Thinking FAST method for the system development analysis. The results show that the SIKP implementation in 2015 and 2016 has supported the verification activities related to the function of target accuracy and correctness of the bill, but has not optimal in performing the acceleration of bill payment function. DG Treasury has good performance as a SIKP Provider and Manager. However, system development is needed to improve the performance of SIKP for supporting the optimization of government program credit implementation to MSMEs by improving system reliability, facilitating access and uploading data, integrating data to improve internal control, and creating new features of online communication and an assessment of business development debtor classification that can be used to measure the creditworthiness of government program credit."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas peranan Itjen sebagai auditor internal DitjenPerbendaharaan Kementerian Keuangan terhadap manajemen risiko yangdilaksanakan oleh Ditjen Perbendaharaan. Selain itu juga untuk mengetahuipraktek pelaksanaan manajemen risiko pada Ditjen Perbendaharaan dan untukmengetahui pula risiko-risiko yang akan atau telah terjadi jika manajemenrisiko dan audit atasnya kurang efektif dilaksanakan. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa proses manajemen risiko Ditjen Perbendaharaan masihsangat perlu dilakukan penyempurnaan, sedangkan peranan Itjen sebagaiauditor internal kurang efektif.

---

ABSTRACTThis study discusses the role of the internal auditor InspectorateGeneral Ministry of Finance as internal auditor to the risk managementundertaken by Directorate General Treasury. In addition to knowing theimplementation of risk management practices at Directorate General Treasuryand to determine the risks that will or have occurred if the risk managementand audit it less effectively implemented. The results showed that the riskmanagement process Directorate General Treasury still needs to be improved,while the Inspectorate General role as internal auditor is less effective."