Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Endless Economic crisis knock over Indonesia since 1997 causing many companies cannot pay for the obligation and the creditor proposed it to be a bankrupt in Commercial Justice. This Condition for Tax General Directorate (DJP) become separate problems, because to the number of Taxpayers which is bankrupt cause DJP losing of Taxpayer and un-billed for tax debt. In bankrupt case there is interesting matter needing careful attention that is existence of different interpretation of Judge of Commercial Justice to the domiciling of tax debt. At the case of PT. ABC Judge of Commercial Justice treat tax debt is equal to commercial debt, whereas at case of PT. XYZ, Judge of Commercial Justice differentiate tax debt of commercial debt so that, it has to pay ahead then the rest of estate divided for the creditor of other commercial. Therefore problem which raised in this research is how domiciling Taxation rule in penalty system in Indonesia and whether there is correlation of synergy between Taxation rule with rights rule and bankrupt bill for debt including tax payable and what effort able to be conducted to harmonize taxation rule with Bankrupt rule. Research method used is descriptive with qualitative approach. From research result obtained result of tax rule that has to domicile as lex specialis in Indonesia law for problem related to tax, while civil law and other public law as lex generalis. But in Bankrupt rule, bankrupt problem is lex specialis, so that has to domicile which is equal strength. So that whether DJP and Commercial Justice stay with rule of each rule which cause UUK (bankrupt rule) with Taxation rule cannot synergize in solution of tax debt for company's bankrupt. Position relating to lex specialis, hence both, that is taxation rule and bankrupt rule is less synergy, this matter seen in case of PT. ABC and PT. XYZ. Judge of Commercial Justice handling the case in different interpretation. In case of PT. ABC Judge of Commercial justice overrule tax and only focusing at Bankrupt rule in order to be billed for tax payable DJP must conduct an effort to many levels of Cassation Appellate Court.While case of PT. XYZ Judge of Commercial Justice overrules the problem of tax from bankrupt problem because tax arranged in Taxation rule, it means that Judge of Commercial Justice pay attention at Taxation rule as lex specialis. The above mentioned can be avoided by adding coherent rule in bankrupt rule that tax has to be differentiated with civil debt and is not in bankrupt scope.In order to have legal force which is jurisprudence remain from Appellate Court decision in case of cassation taxation area was presumably packed into recorrection of other trading law. For example bankrupt problem, Bankrupt rule consist of 308 section only mentioning word " taxation" that is section 113 Sentence (1) letter b, expressing that must be done verification tax debt, without expressing that tax is not civil debt. This matter not explained in explanation of section 113 UUK (bankrupt rule) so that just arise different interpretations or understanding. By equalizing DJP with other creditor make DJP must be at one's feet of bankrupt mechanism, in fact, clearly tax debt is not civil debt so that there must be coherent in UUK that DJP is not creditor and tax debt is not civil debt but obligation of political. In order to conduct activity of collection at once and at the same time Taxpayer showing bankrupt marking, hence DJP need information from Commercial Justice if there is Taxpayer which is processing by application of its bankrupt. It can be made by a kind of MoU (Memorandum of Understanding) between DJP with Commercial Justice to obtain information quickly if there is bankrupt case. Then resources of DJP out of condition to finish tax collection at Taxpayer which is bankrupt, hence activity of collection tax can be more intensive again."

"Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai piutang pajak dalam tujuh tahun terakhir mengindikasikan bahwa Pemerintah belum dapat menatausahakan piutang pajaknya dengan tepat. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi permasalahan penatausahaan piutang pajak di Direktorat Jenderal Pajak (DJP), melakukan perbandingan dengan negara lain, dan memberikan usulan guna mengatasi permasalahan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan beberapa permasalahan penatausahaan piutang pajak antara lain sistem yang tidak terintegrasi dan real-time, tidak adanya aplikasi taxpayer account, belum terdapat payung hukum atau interpretasi akuntansi atas beberapa proses bisnis DJP, kurangnya disiplin SDM dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, dan minimnya supervisi atasan. Guna mengatasi permasalahan tersebut,penelitian ini menyarankan agar DJP mengintegrasikan sistem-sistem yang ada di DJP, mengembangkan taxpayer account, meningkatkan kualitas SDM dan melakukan supervisi secara berkala, menyusun regulasi berupa revisi PER-08/PJ./2009 dan aturan penegasan untuk proses bisnis DJP yang bersifat recurring,serta membangun sistem pertukaran data yang memadai antara DJP dan Pengadilan Pajak maupun antara DJP dan DJPb."

"Studi ini dilakukan untuk menemukan faktor-faktor yang menjadi penyebab kekalahan DJP di Pengadilan Pajak Indonesia. Belum ditemukan studi ekonomi yang menganalisis secara komprehensif determinan dari kekalahan DJP di Pengadilan Pajak Indonesia yaitu dengan menggunakan data pembuktian, waktu penyelesaian sengketa pajak, nilai awal, jenis pajak, jenis kelamin hakim, jumlah anggota kepaniteraan, keterbukaan perusahaan, kehadiran Wajib Pajak, perwakilan Wajib Pajak, dan jumlah Fiskus yang hadir di persidangan. Dalam penentuan determinan dan tingkat signifikansi masing-masing indikator terhadap probabilitas kekalahan DJP, penelitian ini menggunakan 2 (dua) model estimasi yakni persamaan regresi logistik dan linier probability model (LPM). Hasil estimasi menunjukan bahwa bukti yang diserahkan Wajib Pajak di pemeriksaan/keberatan secara tidak langsung berpengaruh negatif terhadap kekalahan DJP, bukti yang diserahkan Wajib Pajak di persidangan berpengaruh positif terhadap kekalahan DJP, jenis pajak berpengaruh positif terhadap kekalahan DJP, dan jumlah Fiskus berpengaruh positif terhadap kekalahan DJP. Hasil estimasi juga menunjukkan bahwa waktu penyelesaian sengketa pada putusan banding yang mana Wajib Pajak menyerahkan bukti di pemeriksaan dan keberatan secara tidak langsung berpengaruh positif terhadap kekalahan DJP.

---

This study aims at finding the factors that become the reason for tax administration's loss in Court Indonesian Tax. There has not been found an economic study that analyzes comprehensively the determinants of the loss of the DGT in the Indonesian Tax Court, namely by using evidence data, tax dispute settlement time, initial value, type of tax, gender of judge, number of clerks, company disclosure, presence of taxpayers, representatives Taxpayers, and the number of Fiskus present at the trial. In determining the determinants and significance level of each indicator on the probability of DGT's loss, this study uses 2 (two) estimation models, namely the logistic regression equation and the linear probability model (LPM). The estimation results show that the evidence submitted by the Taxpayer at the audit/objection indirectly has a negative effect on the loss of the DGT, the evidence submitted by the Taxpayer at the trial has a positive effect on the loss of the DGT, the type of tax has a positive effect on the loss of the DGT, and the number of tax authorities has a positive effect on the loss of the DGT. The estimation results also show that the dispute resolution time in the appeal decision in which the Taxpayer submits evidence at the audit and objections indirectly has a positive effect the loss of the DGT."

"Keberlangsungan suatu organisasi ditentukan oleh bagaimana kinerja organisasi tersebut dalam lingkungan usahanya. Organisasi dengan kinerja baik akan cenderung lebih bertahan dibandingkan dengan organisasi dengan kinerja kurang baik. Karena alasan inilah, setiap pimpinan organisasi akan berusaha organisasinya mencapai satu kinerja tertentu pada satu periode tertentu. Kinerja organisasi ditentukan terutama oleh kinerja individu-individu yang ada di dalamnya, yaitu para anggota atau pegawai organisasi tersebut Dari latar belakang tersebut penulis mencoba merumuskan pokok permasalahan mengenai kinerja ini yaitu mencoba untuk mengetahui apakah faktor-faktor yang berpengaruh pada kinerja pegawai DJP dapat dikelompokkan ke dalam kelompok variabel yang terdiri dari motivasi berkinerja dan kepemimpinan yang kompeten? Dan Bagaimana pengaruh kedua variabel tersebut pada kinerja pegawai DJP?Ruang Lingkup penelitian dipilih terhadap kinerja organisasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan unit sampel pegawai di KPP Pratama Jakarta Cilandak. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh motivasi berkinerja dan kepemimpinan yang kompeten secara bersama-sama terhadap kinerja pegawai di KPP Pratama Jakarta Cilandak sehingga dapat memberikan manfaat menambah wawasan secara akademis tentang pokok penelitian tersebut dan memberikan manfaat praktis untuk mendorong pelaksanaan upaya peningkatan kinerja. Penelitian ini menggunakan metode survei, yang secara umum pengertiannya dibatasi pada penelitian yang datanya dikumpulkan dari sampel atas populasi mewakili seluruh populasi. Penelitian dilakukan dengan melakukan analisis faktor dan regresi.Kerangka Penelitian dibuat dengan mengelompokkan lima puluh variabel dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya menjadi dua indikator komponen yaitu Motivasi Berkinerja dan Kepemimpinan yang Kompeten yang mempengaruhi kinerja pegawai. Dalam mereduksi 50 variabel tersebut digunakan analisa faktor sehingga diperoleh tiga komponen utama. Tujuan yang hendak dicapai dengan analisis faktor adalah meringkas informasi yang terkandung dalam sejumlah variabel awal menjadi set faktor yang hanya terdiri dari beberapa faktor saja. Selanjutnya analisis dapat menetapkan sebuah factor loading (muatan) dari setiap variabel kedalam setiap faktornya. Setelah itu untuk melihat pengaruh kedua faktor tersebut terhadap kinerja dipakai analisa regresi berganda.Kesimpulan dan implikasi teoritis yang ditemukan secara statistik adalah MOTIVASI BERKINERJA dan KEPEMIMPINAN YANG KOMPETEN masing-masing memiliki koefisien pengaruh β (koefisien dampak) sebesar 0,512 dan 0,214 dengan arah yang positif.Pengaruhnya memiliki tingkat signifikansi yang tinggi yakni 99% untuk motivasi berkinerja (sig=000) serta 95% untuk kepemimpinan yang kompeten (sig = 0,019). Dengan demikian berarti semakin tinggi motivasi berkinerja semakin tinggi pula tingkat kinerja. Selain itu, semakin tinggi kepemimpinan yang kompeten semakin tinggi pula tingkat kinerja. Jadi kedua variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pegawai DJP yaitu di unit kerja KPP Pratama Jakarta Cilandak. Oleh karena itu pimpinan harus sangat memahami hal-hal yang dapat membangun motivasi berkinerja sehingga dapat menumbuhkan iklim kerja yang lebih baik. Selain dari hasil penelitian ini didapat bahwa komponen yang kurang signifikan mempengaruhi kinerja tetap harus diperhatikan pengelolaannya karena dapat memberikan nilai tambah bagi pegawai untuk tetap meningkatkan kinerjanya."

"Tesis ini membahas mengenai pengukuran kinerja organisasi sektor publik menggunakan metode Balanced Scorecard (BSC) sebagai sebuah metode yang terbukti mampu diaplikasikan ke dalam organisasi sektor publik. Selama ini pengukuran kinerja sektor publik masih bersifat internal (proses) dan lebih mengutamakan pencapaian tujuan jangka pendeknya (finansial) dan belum melibatkan unsur non finansial dan pihak eksternalnya. Dalam konsep BSC, unsur-unsur tersebut termasuk dalam faktor-faktor yang mampu mempengaruhi kinerja organisasi dalam mencapai tujuannya, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Objek penelitian dalam tesis ini adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Tebet, sebagai salah satu instansi di bawah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan tulang punggung penerimaan Negara dari sektor pajak. Hasil penelitian menyatakan bahwa kinerja KPP Pratama Jakarta Tebet masuk dalam kriteria baik, dengan beberapa saran dan perbaikan yang perlu dilakukan.

---

This thesis discusses about performance measurement of public sector organization by using Balanced Scorecard (BSC) method. BSC is a method that has been proved can be applied in public sector organization. Performance measurement in public sector, nowadays, doesn?t measure non-financial and external factors. According to BSC, those factors influence organization?s performance in achieving its goals, short-term and long-term goals. The research object is Pratama Tax Service Office Jakarta Tebet as one of unit under General Directorate of Taxes (DJP). The research shows KPP Pratama Jakarta Tebet has good performance. However there are some improvements need to be done."

"ABSTRAKPenelitian ini menganalisis basis akuntansi yang tepat untuk mengakui dan mengukur pendapatan pajak penghasilan terkait penerapan akuntansi berbasis akrual di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta tantangan-tantangan yang dihadapi DJP dalam menerapkan pelaporan keuangan berbasis akrual. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa basis akuntansi yang paling tepat untuk mengakui dan mengukur pendapatan pajak penghasilan adalah akuntansi berbasis akrual modifikasi. Tantangan-tantangan yang dihadapi DJP dalam pelaporan keuangan berbasis akrual adalah sistem informasi yang terpecah-pecah dan tidak terintegrasi, sumber daya manusia yang kurang memadai, komitmen pimpinan yang belum sepenuhnya maksimal, serta risiko penurunan kualitas opini laporan keuangan yang diaudit BPK.

---

ABSTRACT

This study analyzes the proper accounting basis to recognize and measure the income tax revenues related to implementation of accrual accounting in the Directorate General of Taxation (DGT) and the challenges faced by the DGT in applying accrual based financial reporting. This research is qualitative descriptive design. The results show that the most appropriate basis of accounting to recognize and measure the income tax revenue is modified accrual basis of accounting. The challenges faced by the DGT in the accrual based financial reporting is information systems that are fragmented and not integrated, human resources are inadequate, the leadership commitment that has not been fully maximized, and the risk of quality deterioration opinion audited financial statements by BPK."

"Penelitian ini membahas bagaimana penerapan dari program Pengampunan Pajak pada Kanwil DJP Jakarta Selatan II apakah penerapan tersebut sudah sesuai dengna peraturan yang berlaku. Selain itu juga bertujuan untuk meneliti bagaimana hasil dari penerapan program Pengampunan Pajak apakah hasil yang diperoleh telah sesuai dengan usaha yang dikerjakan serta target penerapan tersebut. Program Pengampunan Pajak dilaksanakan mulai 1 Juli 2016 sampai dengan 31 Maret 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan telah dilakukan sesuai dengan aturan yang ada, akan tetapi target program tersebut belum tercapai pada Kanwil DJP Jakarta Selatan II. Hambatan dalam penerapan berasal dari faktor internal dan faktor eksternal menjadi salah satu hal yang mempengaruhi pencapaian target.

---

This research discusses how the application of the Tax Amnesty program in Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II whether the application is in accordance with the applicable regulations. It also aims to examine how the results of the application of the Tax Amnsety program whether the results obtained have been in accordance with the work undertaken as well as the target of the implementation. Tax Amnesty Program was implemented from 1 July 2016 to 31 March 2017. The results show that the implementation has been done in accordance with existing rules, but the program target has not been achieved at the Kanwil DJP Jakarta Selatan II. Barriers to implementation comes from internal factors and external factors, became one of the things that affect the achievement of the targets."

"Transparansi pajak menjadi cara untuk meningkatkan kepatuhan pajak di beberapa negara. Sayangnya, praktik tersebut masih sangat terbatas di Indonesia dikarenakan aspek perlindungan hukum, dan instrumen yang belum banyak dikembangkan. Untuk penelitian ini, akan berfokus kepada pembahasan naming and shaming dan DJP Checking sebagai aktualisasi dari keterbukaan informasi pajak yang memang merupakan bagian dari transparansi pajak. Naming and shaming sendiri merupakan bentuk sanksi perpajakan dengan cara mempublikasikan informasi wajib pajak kepada publik dan DJP Checking merupakan inovasi yang diusung oleh peneliti sebagai alternatif dalam mengoptimalkan kepatuhan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk membahas pelaksanaan keterbukaan informasi pajak dilihat dari perspektif hukum pajak dan hak asasi manusia, serta membahas mengenai batasan dan prasyarat apa yang harus diperhatikan dalam pelaksanaanya, ditambah membahas mengenai prospek penerapan DJP Checking sebagai alternatif kebijakan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, studi pustaka, dan survey. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya secara hukum pajak pelaksanaan keterbukaan informasi pajak khususnya naming and shaming sulit dilakukan karena kerangka hukum yang belum ada dan masih hanya sebatas kebijakan internal otoritas perpajakan, walaupun sampai sekarang belum ada tidak menutup kemungkinan bahwa suatu saat nanti akan disahkan melalui program legislasi nasional. Selain itu, secara konsep hak asasi manusia pelaksanaan naming and shaming tidak melanggar karena pajak adalah kewajiban wajib pajak dan apabila tidak dilaksanakan maka wajar dikenakan hukuman. Pelaksanaaan naming and shaming memerlukan sebuah batasan yaitu penentuan informasi wajib pajak apa saja yang boleh dipublikasikan ke publik serta beberapa prasyarat yang harus dilakukan sebelum pelaksanaannya. Terkait inovasi DJP Checking, secara prospek penerapan kebijakan tersebut dinilai efektif sebagai alternatif mengoptimalkan kepatuhan pajak karena pelaksanaanya yang terkategorisasi sesuai kepatuhan pajak dan sifatnya yang membatasi fasilitas sosial yang akan didapat oleh wajib pajak apabila terbukti sangat tidak patuh dalam membayar pajak.

---

Tax transparency is a way to improve tax compliance in some countries. Unfortunately, this practice is still very limited in Indonesia due to aspects of legal protection and instruments that have not been widely developed. For this research, it will focus on the discussion of naming and shaming and DGT Checking as the actualization of tax information disclosure, which is part of tax transparency. By publishing taxpayer information to the public, naming and shaming is a form of tax sanction, and DGT Checking is an innovation promoted by researchers as an alternative to optimize tax compliance. This study aims to discuss the implementation of tax information disclosure from the perspective of tax law and human rights, as well as the limitations and prerequisites that must be considered in its implementation, plus the prospects for implementing DGT Checking as an alternative policy. This research was conducted using a qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews, literature studies, and surveys. The results of this study indicate that in tax law, the implementation of tax information disclosure, especially naming and shaming, is difficult because the legal framework does not yet exist and is still only an internal policy of the taxation authority. Although it has not been legalized until now, it does not rule out the possibility that one day it will be legalized through a legislative program. national. In addition, in the concept of human rights, the implementation of naming and shaming does not violate because taxes are the obligations of taxpayers, and if they are not implemented, it is reasonable to be punished. The implementation of naming and shaming requires a limit, namely the determination of what taxpayer information may be published to the public, as well as several prerequisites that must be carried out before its implementation. Regarding the DGT Checking, the implementation of the policy is considered effective as an alternative to optimizing tax compliance because its implementation is categorized according to tax compliance and its nature is that it limits the social facilities that will be obtained by taxpayers if they are proven to be very non-compliant in paying taxes."

"Penelitian ini difokuskan pada analisis perbedaan keputusan keberatan dan putusan banding pada proses keberatan dan banding atas SKPKB PPN, penelitian ini dilakukan dengan metode kaulitatif, karena penelitian kaulitatif sangat berperan untuk mendalami suatu pemahaman, dengan menggunakan studi kasus pada PT. Adhimix Precast Indonesia. Hal ini dilakukan mengingat bahwa penelitian ini mencakup aspek-aspek baik administrasi, hukum dan kebijakan melalui penerapan penyelesaian sengketa pajak melalui lembaga keberatan dan banding. Penulis berkesimpulan adanya perbedaan keputusan keberatan dan putusan banding lebih disebabkan adanya perbedaan dalam menginterpretasikan suatu obyek pajak, adapun perbedaan sebagai berikut wajib pajak berpijak terhadap aktivitas usaha tanpa menyebutkan secara jelas legal formal dan konsep dan teorinya, sedangkan fiskus berpijak kepada aturan pelaksana dalam hal ini peraturan pemerintah, tetapi tidak secara komprehensif dalam melihat peraturan yang ada, dimana menurut data dan analisa penulis, terbanding tidak mempertimbangkan aktivitas usaha yang dilakukan wajib pajak sehingga dalam pengenaan pasalnya hanya mengacu pada peraturan pelaksanaan tidak pada undang-undang dan peraturan penjelasannya, sedangkan lembaga keberatan belum berfungsi secara optimal dan dalam putusannya belum bersikap netral, masih diwarnai oleh intervensi birokrasi yg lebih tinggi. Lembaga keberatan masih dianggap sebagai Peradilan semu (Quasi-Litigasi) karena yang memutuskan masih satu lembaga dengan lembaga yang mengeluarkan peraturan peneliti keberatan sebagai hakim doleansi adalah seorang pegawai negeri sipil dan bertugas dalam jenjang hierarkhi organisasi, dengan demikian independensi tidak dapat diwujudkan dan untuk majelis hakim berpijak pada undang-undang dan batang tubuh aturan penjelasan yang didasari dari teori dan konsep dari pada obyek pajak tersebut., putusan hakim disertai keyakinan hakim yang memberikan otonomi atau Independent bagi para hakim untuk bersikap netral. Penulis berharap wajib pajak dalam mengajukan proses keberatan didasari dengan alasan-alasan jelas, jangan didasarkan pada pandangan atau persepsi tetapi alasan harus didasarkan atas legal formal yang disertai dengan teori dan konsep.sedangkan untuk fiskus dalam mengintepretasikan obyek pajak tidak terlepas dari teori dan konsep dan mempelajari legal formalnya secara komprehensif dan memperhatikan aktivitas usaha wajib pajak agar tidak salah pasal dalam mengenakannya obyek pajak yang disengketakan, terbanding diharapkan netral dalam menyikapi permohonan keberatan wajib pajak, sedangkan bagi lembaga keberatan diharapkan independent dalam memutuskan permohonan keberatan wajib pajak, penulis mengusulkan agar lembaga keberatan dihapuskan untuk hasil pemeriksaan yang terlebih dahulu dilakukan closing conference antara fiskus dan wajib pajak sedangkan untuk keputusan jabatan yang tanpa sepengetahuan wajib pajak lembaga keberatan dirasakan masih perlu dan untuk majelis hakim selain independent dan netral dalam memutuskan permohonan banding , diharapkan juga ahli dan menguasai dalam bidangnya.

---

The objection submitted only for DJP to material or content of tax assessment in research submitted to letter of tax assessment tax pay decrease value increase. Now the limit to submitted the letter of objection definited in three months since published the letter of assessment tax, and can be considered to extended so as obligatory tax have enough time to prepare the letter of objection with strong reason. Otherwise Dirjen Pajak must fulfill requested from obligatory tax.In timing not more than 12 months after the letter of objection received. Dirjen Pajak must give dicision on submitted objection, if in that timing has been expired and Dirjen Pajak not given some decision, so the correctness that submitted considered received. Decision from Dirjen Pajak on objection can be like received all or half, reject or add amount of debted tax on that objection in timing 12 months after the letter of objection received from Kantor Pelayanan Pajak On decision of rejected objection by DJP, the process continue for obligatory tax to submitted equal according tax regulation (UU perpajakan), Equal can only submitted on decision objection published by fiskus that still contain dispute between obligatory tax and fiskus.Process to submitted equal, start from submit to requested equal letter by obligatory taz to Sekretariat pengadilan pajak. If requested equal letter can be received so that will following by : process requested equal, process the justice tax send SUB to Direktorat PPN and PTLL send SUB to the Justice tax,The Justice tax send copy SUB to obligatory tax. Obligatory tax send objection letter to justice tax, equal assembly in justice tax, Decision justice tax on equal SKPKB PPN. Reseach about variance of objection decision and equal decision on process objection and equal done with qualitatif methode, because qualitatif reseach have very role of a certain comprehension, With using case study at objection case and equal PT. Adhimix Precast Indonesia, This thing done to remain that this research covered all aspects such as: administration, law, and policy by applied to solved dispute tax by objection and equal institution. After pass from processing and data analysis, writer in objection process and equal submitted by PT.Adhimix Precast Indonesia take conclution that have fulfilled requested objection and equal, the validity of requested objection letter is important requirements so as the bundles of requsted can be submitted to continue stage, Now the stage prosess can be conclution as follow: authority from people who sign objection letter, objection letter must based on clearly reason,obligatory tax must learn about SKPKB PPN, Researching SKPKB PPN, explaining amount of tax which debted, otherwise in processing equal in a substantial can taken conclution as follow : request explaining or answering to DJP about reasoning rejected to objection letter, making submitting equal letter which signed by board, request equal only for justice tax if indicated people who represent company, must be made authorization letter, prepare all data which connected with requested problem, there is explained about disagreement or recected on decision objection from obligatory tax with equal letter, Equal is right for obligatory tax. On varience of decision of objectionand decision equal, writer take conclution base on varience in interpretation a certain object tax, requester equal inpretation to activity without explain legal formal clearly, and equal interpretation to legal formal but not comprehensif to analysis explaining about section, according data and analysis writer, wrong equality in aplication section, ohterwise court of justice just to teory and consept which connected only to legal formal tax.Suggesting which can conveied in this writing, before request objection, obligatory tax must learn and research to assessment tax and in request objection suggested so as obligatory tax see authority frompeople who sign objection letter base on reason clearly, not to perception, but the reason must based on principle or argumentation which requested by fiskus, otherwise fiskus must netral in way of behaving requested obligatory tax, in equal process obligatory tax suggested to request explaining ar argument from DJP about rejected reason and prepare all condiment documents, matriks, accompany and recapitulation data which connected with requested problem and know counting formal requirement, obligatory tax pay 50 % from debted tax and in decision dispute tax sould be interpretation object tax not far from teory and concept and learn formal legal, in a comprehension so as not wrong section in using object tax which disputed not only for legal formal but respect to to Asas equity/equality, justice must be important pont in choise policy option.present in build tax system.Legal formal regulation tax shouldpoint to teory and concept and respect to the principle tax and avoid from ?political will? or others which can difficult for oligatory tax. So conviction for tax has been fair and spread out, it can develop awarness for obligatory tax in implementation."

"ABSTRAKDirektorat Jenderal Pajak sedang dalam masa perubahan sistem administrasi menjadi sistem administrasi perpajakan moderen. Jika sebelumnya masyarakat Indor.esia menganggap pajak dan petugas pajak sebagai momok. Maka dengan sistem modernisasi ini diharapkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Direktorat Jenderal Pajak. Kantor Pelayanan Pajak PMA Dua adalah salah satu pilot project dari perubahan sistem ini. Visi DJP menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan ke'as dunia, yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat mendapatkan banyak kendala karena kurang siapnya SDM dan sistem pendukungnya.Berdasarkan wawancara dan observasi terhadap pegawai dan Pembayar Pajak KPP PMA Dua terhadap pelayanan dapat disimpulkan bahwa permasalahannya terletak pada (1) Kurangnya pengetahuan, sikap, keterampilan dan perilaku pegawai dalam melayani pelanggan baik internal maupun eksternal, (2) Belum adanya culture melayani pada kantor pelayanan pajak. (3) Kurang berjalannya sistem yang ada, dan masih banyaknya sistem yang bertentangan dengan iklim melayani, serta tidak adanya standar pelayanan sehingga secara sistem justru menghambat adanya budaya melayani.Hingga saat ini, DJP belum mengadakan pelatihan mengenai pelayanan pada pegawainya dan belum mempunyai standar pelayanan yang jelas dan berlaku general. Dan nilai yang saat ini kental adalah law enforcement, karena asumsi dasar yang kuat bahwa petugas pajak adalah law enforcer. Karena itu serangkaian intervensi yang dianggap penting untuk segera dilakukan saat ini adalah menambahkan budaya melayani pada nilai-nilai yang telah dimiliki pegawai DJP. Hal ini untuk memberikan pemahaman mengenai pelayanan, membangkitkan kesadaran pegawai untuk mau melayani mengajarkan keterampilan melayani yang dilakukan secara bertahap dari mulai tampilan fisik kantor, nilai-nilai melayani dalam diri pegawai sampai dengan asumsi dasar mengenai perilaku melayani tersebut. Diharapkan dengan serangkaian intervensi ini perubahan perilaku lebih permanen dalam diri para pegawainya, serta mengerakan perubahan yang lebih besar dalam lingkup makro instansi DJP.

---

ABSTRACTThe General Tax Directorate is in the changing administration system into the modem taxation administration system_ Previously, the Indonesian society consider that the tax and the tax employees are the scary things. So, with this modem system will be expected to increase the belief of the society to the General Tax Directorate. The Tax Service Office of the Foreign Investment 2 is one of the pilot projects of this changing system. The vision of the General Tax Directorate is to become the model of society service which carries out the taxation system and the taxation management of the world class, which is believed and prouded by the society it gets a lot of obstacles because of the Iack of human resources and supporting system.Based on interview and observation about the services of the officers and the taxpayers of the Tax Service Office of the Foreign Investment 2, it can be concluded that the problems are: (I) the lack of the knowlegde, manner, skill and the attitude of the officers to serve internal and external customer, (2) there hasn't been the culture of service in the tax service office, and (3) the available system hasn't run well yet. There are still many systems which are contradictions with the climate of service and there is no servicing standard systematically. So it can cause the problem of the service culture.The General Tax Directorate hasn't carried out the training deals with the service to its officers and hasn't had the standard of service clearly and implemented it generally until now. The strong value at this time is law enforcement, because the strong basic assumption is the tax officers are the law enforcer. Because of that, the serial intervention which is considered as important things that must be implemented now is adding the service culture in the values which arc had by the officers of the General Tax Directorate. This is carried out to give the clearness about the service to the officers, to awaken the consciousness of the the officers to serve, to teach the skill of service which is implemented step by step from the performance of the office, the values of the service the officers and the basic assumption of service attitude. With the serial intervention, it will be expected that the changing of the attitude more permanently at the officers and the bigger changing in the General Tax Directorate."