Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Doktrin Ultra Vires adalah suatu doktrin yang menganggap btsal demi hukum (null and void) atas setiap tindakan perseroan yang melebihi batas kewenangan yang diberikan sebagaimana yang disebutkan dalam maksud dan tujuan perseroan pada Anggaran Dasar Perseroan. Doktrin Ultra Vires ini berasal dari konsep hukum Common Law (Inggris). Dalam perkembangannya doktrin Ultra Vires ini semakin ditafsirkan secara lebih releks, tidak bersifat kaki sebagairnana pada awalnya. Hal ini terlihat dari beberapa aspek yaitu: Ultra Vires dalam hubungan dengan anggaran dasar perseroan, Ultra Vires dalam hubungannya dengan peraturan perundang-undangan, Kasus-kasus Ultra Vires yang masih kontroversi saat ini. Bila kita lihat pasal 45 ayat 2 Kitab Undang Undang Hukum Dagang, LN. 1938 Nomor 276 dan pasal 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas, UU Nomor 1/1995, dapat disirnpulkan bahwa Indonesia juga mengadopsi Doktri Ultra Vires dalam perundangundangannya. Namun dalam hal ini, undang-undang tidak mengatur secara jelas akibat hukum bila terjadi perbuatan yang mengandung Ultra Vires tersebut. Dalam keadaan demikian menurut Prof Dr. Remy Sahdeiny, hakimlah yang akan menentukan dan memutuskan apa akibat hukum dari perbuatan yang mengandung Ultra Vires. Bila dihubungkan dengan contoh kasus yang Penulis kemukakan dalam penelitian ini terlihat bahwa hakim menganggap dan berpendirian bahwa terhadap tindakan yang dilakukan oleh direksi perseroan yang melebihi ketentuan yang telah diatur dalam anggaran dasar perseroan dianggap batal dan tanggung jawabnya beralih menjadi tanggung jawab direksi perseroan secara pribadi. Perseroan adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan perjanjian, yang melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham-saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksana lainnya. Terlihat banyak pihak yang berkepentingan dengan keberadaan badan hukum perseroan ini. Karena itu diperlukan ketentuan yang tegas untuk mengatur akibat hukum dari perbuatan yang mengandung Ultra Vires demi kepastian hukum. Mengingat sistim hukum Indonesia yang sangat terikat dengan ketentuan hukum yang tertulis maka sangat relevan kiranya bila pembuat undang-undang juga menambahkan ketentuan yang mengatur akibat hukum dari perbuatan yang mengandung Ulra Vires dalam perundang-undangan, khususnya dalam hukum perseroan Indonesia, demi kepastian hukum dalam berusaha.

Abstrak :
Bachtiar (1974) dalam salah satu artikelnya menuliskan bahwa di antara tujuan pembangunan nasional yang harus diperhatikan pada masa-masa mendatang adalah pentingnya memelihara dan mengembangkan kebudayaan nasional. Pengembangan budaya nasional Indonesia secara historis tidak dapat dipisahkan dari berbagai nilai budaya masa lampau yang banyak tersimpan dalam dokumen-dokumen sejarah. Salah satu wujud dokumen sejarah yang banyak mengandung nilai budaya masa lampau ialah peninggalan yang berupa naskah-naskah klasik Nusantara. Salah satu jenis naskah itu antara lain adalah naskah-naskah Melayu klasik yang cukup banyak jumlahnya. Naskah-naskah Melayu klasik yang bernilai tinggi itu menurut Hussein (1974: 12) belum ditangani secara saksama dan optimal. Bahkan menurut Chambert Lair dalamArchipel 20 (1980: 45) ada empat ribu naskah Melayu yang belum diteliti orang. Karena itulah banyak di antara naskah-naskah itu yang masih terlantar di berbagai perpustakaan, baik di dalam maupun di luar negeri (Robson, 1978: 2-3). Hal ini sungguh sangat memprihatinkan, mengingat naskah-naskah itu merupakan warisan sastra yang memiliki nilai-nilai spiritual dan intelektual yang sangat berguna untuk kehidupan masa kini dan masa mendatang (Sutrisno, 1981: 7)