Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia adalah lembaga yang berwenang untuk menyelidiki pelanggaran HAM berat berdasarkan pasal 18 ayat (1) UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Sebagai penyelidik pelanggaran HAM berat, Komnas HAM, mempunyai beberapa wewenang yang diantaranya diatur dalam pasal 19 ayat (1) huruf g UU No. 26 Tahun 2000. Wewenang tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan upaya paksa, yang dilakukan atas perintah penyidik. Di dalam UU No. 26 Tahun 2000 tidak dijelaskan pihak yang bertanggung jawab atas upaya paksa tersebut. Selain itu, di dalam UU No. 26 Tahun 2000 juga tidak dijelaskan mengenai lembaga yang berfungsi untuk mengawasi tindakan upaya paksa tersebut. Hal ini menimbulkan permasalahan apabila tindakan upaya paksa berdasarkan pasal 19 ayat (1) tersebut dilakukan tidak sesuai dengan hukum. Menurut pasal 10 UU No. 26 Tahun 2000, apabila tidak ditentukan lain maka hukum acara yang digunakan adalah berdasarkan KUHAP. Permasalahannya, KUHAP tidak mengatur praperadilan terhadap penyelidik padahal ada kemungkinan penyelidik melakukan tindakan upaya paksa yang tidak sesuai dengan hukum. Menurut doktrin habeas corpus, setiap tindakan upaya paksa merupakan pelanggaran terhadap HAM, oleh karena itu diperlukan lembaga pengawasan terhadap setiap tindakan upaya paksa. Hampir setiap upaya paksa memerlukan campur tangan pengadilan. Pada kenyataannya, upaya paksa yang dilakukan oleh Komnas HAM tidak dapat dilaksanakan karena belum terbentuknya Pengadilan HAM ad hoc.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai penerapan Doktrin Citizen Lawsuit di pengadilan oleh kumpulan orang atau masyarakat sebagai pihak ketiga yang berkepentingan dengan mengatasnamakan kepentingan umum dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif, dimana sumber data diperoleh dari data sekunder yang akan dianalisis secara kualitatif dan juga data primer dari hasil wawancara. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa di Indonesia, meskipun Doktrin Citizen Lawsuit diterapkan pertama kalinya dalam perkara perdata, namun dalam prakteknya doktrin ini juga diterapkan dalam aspek hukum lainnya seperti aspek hukum pidana dan kemungkinan pula pada hukum konstitusi. Dengan adanya pengakuan terhadap doktrin ini, masyarakat mempunyai akses yang lebih dalam memperjuangkan kepentingannya melalui jalur pengadilan.

---

This thesis discusses about the implementation of the Citizen Lawsuit Doctrine in court by the group of persons or society as the third parties concerned in the name of the public interest to defend their rights. This research is a juridical-normative research, which the source of data obtained from secondary data that will be analyzed qualitatively and also primary data from interviews. Results of this research showed that in Indonesia, although Citizen Lawsuit doctrine implemented the first time in the civil case, but in practice this doctrine can be applied also in other aspects such as legal aspects of criminal law and possibility on constitutional law. With the recognition of the existence of this doctrine, people have more access to join into the fight for their interests through the courts.

Abstrak :
Pengakuan Belanda atas kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 dan tidak lagi menganggap Desember 1949 sebagai hari kemerdekaan Indonesia melalui penyerahan kedaulatan, dapat menambah substansi upaya Indonesia untuk pelurusan sejarah PPapua....

Abstrak :
Letter of credit merupakan salah cara pembayaran yang diminati dalam perdagangan internasional. Permohonan pembukaan letter of credit didasari atas kontrak yang telah diperjanjikan sebelumnya oleh para pihak. Seluruh syarat dan ketentuan yang telah diperjanjikan tersebut harus dipenuhi guna mendapatkan pencairan dan pembayaran atas letter of credit. Seluruh dokumen-dokumen yang telah ditentukan, diserahkan kepada bank yang ditunjuk sebagai syarat utama pemenuh dari pencairan atau pembayaran yang dilakukan atas perjanjian letter of credit. Bank memang diwajibkan untuk memeriksa dokumen-dokumen sebelum melakukan pembayaran kepada beneficiary. Hasil penyerahan dokumen-dokumen yang dikumpulkan oleh beneficiary dalam menunjukkan bukti dari pemenuhan seluruh syarat dan ketentuan atas pembukaan letter of credit tersebut akan menjadi pertimbangan utama bagi bank. Applicant telah mempercayakan proses pemeriksaan dokumen-dokumen tersebut kepada pihak bank. Bank dapat melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen tersebut, baik berdasarkan doktrin strict compliance maupun doktrin substantial compliance, karena baik UCP 500 maupun 600 hanya menentukan bahwa penelitian atau pemeriksaan dokumen-dokumen dalam rangka pencairan letter of credit didasarkan pada ?tampak muka? (appear on their face). Hal ini dalam tataran praktik menimbulkanperbedaan standar penilaian bank terhadap pemeriksaan atas kesesuaian dokumen-dokumen yang diserahkan dengan persyaratan dan ketentuan pencairan atau pembayaran letter of credit. Hasil dari pemeriksaan dokumen-dokumen yang diserahkan tersebut, akan menentukan apakah akan terjadi pembayaran atau tidak. ......Letter of credit is a popular payment method in international trade currently. Application for opening letters of credit is currently based on the contract as agreed by the parties. The terms and conditions that have been agreed to be complied with in order to get the disbursement and payment of its letters of credit. All the documents that have been determined, submitted to the bank designated as the main requirement to be met for of disbursement or payment made upon the agreement letter of credit. Banks are required to examine the documents prior making payment to the beneficiary. The results of submitted document collected shall be complying with the relevant term and conditions as the main consideration for the bank . Applicant has entrusted the examination on the related document. Banks can examine these documents are based on the doctrine of strict compliance or substantial compliance doctrine, because there was never any special rules regarding the standard of examination papers. This clearly would affect the bank's subjective assessment standards related to how tight the suitability of documents submitted with terms and conditions of disbursement or payment letter of credit. Results of examination of the documents submitted, will determine whether or not payment will occur.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang penggunaan penafsiran perjanjian dan doktrin Contra Proferentem dalam penyelesaian sengketa perjanjian asuransi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, sedangkan metode analisis datanya adalah metode kualitatif. Hasil penelitian ini menyarankan agar dalam penyelesaian sengketa perjanjian asuransi yang disebabkan oleh adanya ambiguitas dalam kata-kata, kalimat atau klausula pada polis maka dapat menggunakan penafsiran perjanjian, lebih khususnya dengan menggunakan doktrin Contra Proferentem yaitu menafsirkan polis berlawanan dengan maksud pihak yang membuat perjanjian (pihak yang menyediakan rancangan kontrak).

Abstrak :
Artikel ini ini menggambarkan globalisasi dengan cara pandangnya masing-masing. Globalisasi berkaitan erat dengan komunikasi dan komunikasi global melahirkan imperialisme budaya atau imperialisme media. Kedua konsep itu datang dari banyak mazhab pemikiran (arus informasi bebas yang senjang, dependensi, sistem dunia, dan kolonialisme elektronik) sebagai respons dan kritik terhadap dominasi budaya dan media Barat. Dengan memakai metoda kepustakaan, digambarkan sejarah, pengertian dan asumsi-asumsi sekaligus kritikan terhadap konsep imperialisme budaya. Berikutnya, penulis menggambarkan pengaruh imperialisme budaya di Indonesia. Pada era Orla, imperialisme budaya ada namun terkendali akibat politik kebudayaan rezim Soekarno yang ?menasionalisasi budaya?. Sementara pada era rezim Soeharto, imperialisme budaya lebih menonjol karena politik kebudayaan pintu terbuka (open sky policy) dan pada era reformasi, imperialisme budaya semakin nampak signifikan akibat liberalisasi semua bidang kehidupan, termasuk politik. Dan wajah imperialisme budaya semakin beragam tidak hanya datang dari Barat, melainkan juga dari non-Barat, termasuk Asia. Makin menguatnya imperialisme budaya dewasa ini, telah menimbulkan kesadaran kaum elit sehingga dalam Pilpres 2014 gagasan nasionalisme, kemandirian dan doktrin Trisakti menjadi materi kampanye politik para capres dan cawapres.