Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Jual-beli kapal oleh Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia banyak dilakukan untuk memenuhi kebutuhan transportasi sebagai negara kepulauan. Namun yang menjadi persoalan adalah apabila jual beli kapal yang berada di Indonesia dilakukan antara Badan Usaha Asing dengan Badan Usaha Indonesia dan dilakukan di luar negeri. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai keberlakuan ketentuan Pasal 17 dan 18 AB terkait dengan kasus dalam putusan nomor 48/Pdt.G/2020/PN.Ptk; dan, analisis akta peralihan kapal yang dibuat di hadapan Notary Public di Singapura yang tidak memiliki sertfikat apostille untuk digunakan di Indonesia. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitan hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif analisis. Hasil analisis adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 18 AB terhadap jual beli kapal yang dilaksanakan di Singapura berlaku ketentuan di tempat tindakan hukum itu dilakukan yaitu Singapura, sedangkan dikarenakan kapal sudah tidak terdaftar lagi di Mongolia, maka tidak berlaku ketentuan Pasal 17 AB karena sudah tidak ada unsur asing di dalamnya. Adapun saran yang dapat diberikan berupa percepatan penyelesaian  Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Layanan Legalisasi Apostille pada Dokumen Publik selaku peraturan pelaksana dari Konvensi Apostille dilaksanakan dengan baik dan tepat pada waktunya. Sehingga layanan Apostille dapat segera diselenggarakan di Indonesia.

---

The sale and purchase of vessel by Indonesian citizens or Indonesian legal entities is done a lot to meet transportation needs as an archipelagic country. However, the problem is if the sale and purchase of vessel in Indonesia is carried out between a foreign business entity and an Indonesian business entity and is carried out abroad. The issues raised in this research are the applicability of the provisions of Articles 17 and 18 AB related to the case in court judgement number 48/Pdt.G/2020/PN.Ptk; and the analysis of vessel’s deed of sale and purchase made before a Notary Public in Singapore that does not have an apostille certificate for use in Indonesia.

To answer these problems, a normative legal research method is used with the type of descriptive analysis research. The results of the analysis are in accordance with the provisions of Article 18 AB for the sale and purchase of vessel carried out in Singapore, the law applies where the legal action was carried out, namely Singapore, while because the vessel is no longer registered in Mongolia, then the provisions of Article 17 AB do not apply because there are no foreign elements in it.

The suggestions that can be given are to accelerate the completion of the regulation draft from The Minister of Law and Human Rights regarding Apostille Legalization Services on Public Documents as implementing regulations of the Apostille Convention carried out properly and on time. So that Apostille services can be immediately held in Indonesia."

"Tesis ini membahas mengenai keputusan pemegang saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas sebagai dokumen luar negeri yang dianalisa dengan dokumen hukum PT X. Adapun permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah terkait keabsahan dokumen hukum yang dibuat di luar negeri yang akan dipergunakan di Indonesia berkaitan dengan perubahan anggaran dasar dan data PT dalam bentuk keputusan pemegang saham di luar RUPS PT; dan keabsahan keputusan pemegang saham PT X (analisa dokumen hukum PT X). Penelitian ini menggunakan metode penelitian berbentuk yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah keabsahan suatu dokumen asing berupa keputusan pemegang saham dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek, yaitu aspek bahasa, aspek UUPT, dan aspek bentuk formil. Legalisasi bukanlah suatu syarat formil sehingga dilegalisasi atau tidaknya keputusan pemegang saham tidak mempengaruhi keabsahan dari keputusan pemegang saham. Dalam hal ini Keputusan Pemegang Saham PT X yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 22 Tanggal 27 Februari 2019 telah memenuhi keabsahan dari aspek bahasa, aspek UUPT, dan aspek bentuk formil. Walaupun tidak dilegalisasi, Keputusan Pemegang Saham tetap berlaku secara sah. Namun, pemerintah perlu bersikap tegas apakah prosedur legalisasi terhadap dokumen asing ini wajib dilakukan atau tidak. Apabila wajib dan bermaksud diberlakukan secara umum, maka kewajiban legalisasi harus diatur dalam suatu undang-undang.

---

This thesis discussed on shareholders resolution in lieu of General Meeting of Shareholders of Limited Liability Company as foreign documents which will be analyzed with legal document of PT X. The issues to be raised in these studies are related to the validity of foreign legal documents which will be used in Indonesia related to the change of article of association and company`s data in form of shareholder resolution in lieu of GMS; and the validity of shareholder resolution of PT X (analysis of legal documents of PT X). These studies adopted legal normative method. The result of these studies are the validity of foreign documents in form of shareholder resolution shall be observed in 3 (three) aspects, i.e. language, Company Law, and formal form aspects. Legalization is not a formal form aspect, therefore shareholders resolution without legalization shall not affect the validity of the shareholder resolution itself. In this regard, the Shareholders Resolution of PT X as stated in Deed of Statement of Meeting Resolution No. 22 dated 27 February 2019 has complied with the validity based on language, company law, and formal form aspect. Even though the Shareholders Resolution has not been legalized, the Shareholders Resolution are still legally valid. However, the government shall take decisive action whether the legalization procedures for foreign documents are mandatory or not. If such procedures are mandatory and intended to be applied generally, then the obligation for legalization shall be governed under specific law."

"Ketika suatu perkara perdata mengandung unsur asing di antara lain pihak ataupun objek berperkara berada di luar negeri. Sebuah pengadilan dapat saja membutuhkan bantuan hukum seperti keterangan saksi, alat bukti dokumen, dokumen peradilan dari negara asing yang mempunyai hukumnya tersendiri berkaitan dengan pihak atau objek tersebut. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya hubungan keperdataan dengan pihak asing yang tidak luput dari terjadinya sengketa karena perbedaan pendapat. Permasalahan timbul apabila dokumen berada di luar negeri sebagai alat bukti ketika ingin digunakan di Indonesia. Permasalahan ini meliputi legalitas suatu dokumen yang terbit di luar negeri untuk digunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum acara perdata di Indonesia guna untuk melindungi dan memberikan kepastian hukum dari para si berperkara. Metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal dengan penelitian bahan pustaka berdasarkan data primer dan sekunder dengan analisa data secara kualitatif. Hasil dari analisa mendapatkan penanganan dokumen asing di Indonesia dilakukan dalam bentuk bantuak teknis hukum yang menjadi 3 (tiga) aspek yaitu legalisasi, penyampaian dokumen dan penerimaan dokumen. Legalisasi dapat dilakukan secara konsuler ataupun melalui apostille, sedangkan penyampaian dokumen dan penerimaan dapat dilakukan melalui surat rogatori dan perjanjian kerja sama di bidang peradilan antar negara. Maka, untuk memberikan informasi kepada khalayak umum di era globalisasi sekarang ini, penulis mempunyai harapan untuk memberikan informasi yang lebih dalam mengenai penanganan dokumen asing sebagai alat bukti dalam proses Hukum Acara Perdata di Indonesia.

---

When a civil case contains foreign elements, among others, the litigants or objects located abroad. A court may need legal assistance such as witness statements, documentary evidence, court documents from foreign countries which have their own laws relating to that party or object. This happens due to the increasing number of civil relations with foreign parties which the occurrence of disputes might happen due to differences of opinion. Problems arise when documents are abroad as evidence when they want to be used in Indonesia. This problem includes the legality of a document issued abroad to be used as evidence in Indonesian civil procedural law in order to protect and provide legal certainty for the litigants. The research method used is doctrinal research with library materials based on primary and secondary data with qualitative data analysis. The results of the analysis in the administration of foreign documents in Indonesia are carried out in the form of technical legal assistance which is divided into 3 (three) aspects, namely the legalization, services of document and taking of evidence. Legalization can be done through consular channels or apostille, while services of document and taking of evidence are done through letters of rogatory and judicial cooperation agreement between countries. Thus, to provide information to the general public in the current era of globalization, the authors hope to provide more in-depth information regarding the handling of foreign documents as evidence in civil procedural proceedings in Indonesia."