Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPeraturan Menteri Luar Negeri nomor 09/A/KP/XII/2006/01 dalam lampirannya mengharuskan dokumen dokumen asing yang diterbitkan di luar negeri dan ingin dipergunakan di Indonesia wajib dilegalisasi oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat. Putusan pengadilan yang tidak konsisten satu dengan lainnya dan aturan hukum yang diatur dalam bentuk Peraturan Menteri yang memuat substansi pengaturan yang tidak jelas atau kabur, jelas melahirkan suatu ketidak pastian hukum. Bentuk penelitiannya merupakan penelitian preskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan memberikan jalan keluar atau saran untuk mengatasi masalah berkaitan dengan dokumen luar negeri yang dibuat oleh pihak asing, di luar negeri atau di Indonesia dan dipergunakan di Indonesia. Rumusan masalahnya adalah bagaimana keabsahan dokumen luar negeri, yang tidak dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang yang dipergunakan di Indonesia. Dari Fakta persidangan ditemukan bahwa penandatangan kuasa khusus dilakukan di Indonesia dengan demikian hubungan hukum berupa pemberian kuasa dilakukan di Indonesia, sehingga tidak dapat dikatakan bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud merupakan Dokumen yang dibuat dan atau diterbitkan di Luar Negeri

---

ABSTRACT

The Regulation of the Minister of Foreign Affairs number 09 / A / KP / XII / 2006/01 in its attachment requires that foreign document documents issued abroad and wish to be used in Indonesia must be legalized by the Republic of Indonesia Representative in the local country. Court decisions that are inconsistent with one another and the legal rules regulated in the form of Ministerial Regulations which contain substance that is unclear or vague, clearly give birth to a legal uncertainty. The form of the research is prescriptive research, namely a study that aims to provide solutions or suggestions to overcome problems related to foreign documents made by foreign parties, abroad or in Indonesia and used in Indonesia. The formulation of the problem is how the validity of foreign documents, which are not legalized by authorized officials used in Indonesia. From the facts of the trial it was found that the signatory to a special power of attorney was carried out in Indonesia so that the legal relationship in the form of power of attorney was carried out in Indonesia, so that the Special Power of Attorney could be said to be Documents made or issued abroad.

"

"Notaris dalam mendirikan Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PT PMA) wajib memperhatikan dokumen-dokumen yang diperlukan guna memenuhi ketentuan dari Undang- undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penelitian ini membahas mengenai 1. Implikasi dari diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 terhadap Pendirian Perseroan Terbatas dan 2. Tanggung jawab Notaris untuk memastikan kebenaran formil atas apa yang dituangkannya dalam akta berdasarkan dokumen yang dilegalisasi oleh Otoritas yang Berkompeten. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang didasarkan pada data sekunder dan bersifat yuridis normatif dengan tipologi preskriptif. Hasil penelitian ini yaitu 1. bahwa terdapat beberapa pengecualian legalisasi dokumen asing yang dibutuhkan Notaris dalam pendirian PT PMA dan 2. bahwa Notaris tetap memiliki kewajiban dalam memastikan kebenaran formil atas dokumen asing yang dilegalisasi oleh Otoritas yang Berkompeten.

---

In the establishment of Foreign Investment Limited Company (PT PMA), notary must observe to the required documents in order to comply with the provisions of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. This research discusses 1. The implications of the enforcement of Presidential Regulation Number 2 of 2021 on the Establishment of Limited Liability Companies and 2. The responsibility of a notary to ensure the formal authenticity of what is stated in a deed based on documents not legalized by the Embassy of the Republic of Indonesia. This research is a normative legal research based on secondary data and is normative juridical with a prescriptive typology. The results of this study are 1. that there are several exceptions to the legalization of foreign documents required by notaries in the establishment of PT PMA and 2. Notaries still have an obligation to ensure the formal authenticity of foreign documents that are not legalized even though these documents have been exempted from the legalization process."