Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai legalisasi dokumen publik asing yang berbentuk elektronik berdasarkan Konvensi Apostille. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tentang legalisasi dokumen publik elektronik berdasarkan berdasarkan Konvensi Apostille, mengetahui pengaturan legalisasi dokumen publik elektronik berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, dan mengetahui implementasi electronic-Apostilles terhadap dokumen publik elektronik di Indonesia. Undang-undang memberikan beberapa penjelasan mengenai legalisasi. Legalisasi dalam penelitian ini ditujukan kepada dokumen publik yang akan dilakukan proses legalisasi atau pengesahan berdasarkan Konvensi Apostille. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum doktrinal. Dimana penelitian hukum doktrinal menggunakan penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen-dokumen yang ditujukan kepada peraturan yang bersifat tertulis atau bahan hukum lainnya. Kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini legalisasi Apostille terhadap dokumen publik berbentuk elektronik dapat merujuk kepada Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Layanan Legalisasi Apostille Pada Dokumen Publik, serta ketentuan dalam e-APP. Adapun belum terlaksananya e-APP di Indonesia, dengan ini legalisasi berdasarkan Konvensi Apostille terhadap dokumen publik dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia belum mengimplementasikannya secara elektronik.

---

This thesis discusses the legalization of foreign public documents in electronic form based on the Apostille Convention. This research aims to find out the arrangements for the legalization of electronic public documents based on the Apostille Convention, to find out the arrangements for the legalization of electronic public documents based on the Government Administration Law, and to find out the implementation of electronic-Apostilles on electronic public documents in Indonesia. The law provides several explanations regarding legalization. Legalization in this study is addressed to public documents that will be legalized or attested based on the Apostille Convention. In this research the author uses doctrinal legal research methods. Where doctrinal legal research uses library research or document studies aimed at written regulations or other legal materials. The conclusion that can be drawn in this study is that Apostille legalization of electronic public documents can refer to the Government Administration Law, the Electronic Information and Transactions Law, and the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 6 of 2022 concerning Apostille Legalization Services on Public Documents, as well as provisions in e-APP. As for the non-implementation of e-APP in Indonesia, the legalization based on the Apostille Convention of public documents carried out by the Ministry of Law and Human Rights has not yet implemented it electronically."

"Indonesia telah melakukan aksesi terhadap Konvensi Apostille melalui Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2021 dengan tujuan menyederhanakan proses legalisasi dokumen publik untuk keperluan lintas negara. Penelitian ini berbentuk analisis yuridis empiris yang bertujuan untuk membahas dampak aksesi Konvensi Apostille terhadap proses hukum di Indonesia, khususnya dalam bidang hukum acara perdata internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan dokumen publik asing sebagai alat bukti dalam persidangan sudah terjadi sebelum aksesi Konvensi Apostille. Namun, hingga saat ini belum terdapat pengaturan khusus yang mengatur penggunaan dokumen yang telah disematkan apostille sebagai alat bukti tulisan dalam persidangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun aksesi Konvensi Apostille bertujuan untuk mempermudah proses legalisasi dokumen, implementasinya di Indonesia masih memerlukan penyesuaian lebih lanjut dalam regulasi nasional untuk memastikan efektivitas dan kepastian hukum.

---

Indonesia has acceded to the Apostille Convention through Presidential Regulation No. 2 of 2021 with the aim of simplifying the legalization process of public documents for cross-border purposes. This study employs an empirical juridical analysis to discuss the impact of Indonesia's accession to the Apostille Convention on the legal processes in Indonesia, particularly in the field of international civil procedure law. The findings indicate that the use of foreign public documents as evidence in court proceedings has been occurring even before the accession to the Apostille Convention. However, to date, there are no specific regulations governing the use of documents bearing an apostille as written evidence in court proceedings. The study concludes that although the accession to the Apostille Convention aims to facilitate the legalization process of documents, its implementation in Indonesia still requires further adjustments in national regulations to ensure effectiveness and legal certainty."