Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Terpacu oleh krisis moneter di Indonesia, sejumlah perempuan merantau menjadi pembantu rumah tangga di negeri orang. Pendapatan yang relatif tinggi sebagai pembantu (Tenaga Kerja Wanita/TKW) di negara asing selain tentunya menopang pendapatan keluarga, juga membantu neraca perdagangan negara. TKW secara umum mencerminkan hubungan berbagai lintasan hirarkis antarkelas, lokalitas/suku bangsa dan gender. Studi lapangan tentang mobilitas TKW yang berasal dari Nusa Tenggara Timur ini menunjukkan bahwa menjadi TKW merupakan salah satu strategi mobilitas perempuan dalam menempatkan diri pada alur hubungan kekuasaan. Dengan menggunakan studi kasus, studi ini bermaksud menguak dan memahami lebih jauh keadaan dan proses mobilitas TKW. Terminologi lokal 'langgar laut' dipakai sebagai konsep analitik untuk mendalami perpindahan fisik dan metaforik yang dialami dan dipilih para perempuan untuk mencapai jajaran hubungan sosial yang diinginkannya."

"Studi ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi upah pembantu rumah tangga di Indonesia dengan menggunakan data Sakernas tahun 2013. Hasil regresi OLS menunjukkan bahwa faktor umur, jenis kelamin laki-laki, berstatus kawin, tinggal di daerah perkotaan, berpendikan SMP dan SMA ke atas berturut-turut merupakan faktor yang berpengaruh menaikkan upah pekerja rumah tangga, sedangkan variabel pendidikan untuk SD ke bawah dan pelatihan kerja tidak memiliki pengaruh signifikan secara statistik.

---

This study aims to determine the factors that affect wages of domestic workers in Indonesia using data Sakernas 2013. OLS regression results indicate that age, male gender, marital status, living in urban areas, highly educated middle and high school is an influential factor to raise the wages of domestic workers, while education variable to SD down and vocational training has no statistically significant effect."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ketentuan hak bagi pekerja dapat diberlakukan bagi pekerja rumah tangga; apakah ada jaminan hak-hak PRT dipenuhi bila ia termasuk ke dalam pekerja sektor formal; dan upaya-upaya apa yang dapat dilakukan pemerintah untuk melindungi dan memenuhi hak bagi pekerja rumah tangga.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif dengan penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antar dua gejala atau lebih. Dengan demikian penelitian ini menekankan pada data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam, disamping menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan. Informan dalam penelitian ini terdiri dari 17 orang Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang bekerja di sekitar wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) yang penulis ambil secara acak, Kepala Seksi (Kasie) Informasi dan Bursa Kerja Sub Dis Penta Kerja-Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI¬Jakarta, Staf Biro Hukum Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala serta staf Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rumpun Gema Perempuan juga pars staf yayasan penyalur PRT di Jakarta (3 Yayasan). Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan staf pengajar Hukum Perburuhan sebagai narasumber di bidang hukum perburuhan.Dari analisis terhadap hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa : 1) berdasarkan hukum perburuhan sebenarnya PRT dapat disebut sebagai pekerja karena adanya perjanjian kerja. Perjanjian kerja antara PRT dengan majikan (pemberi kerja) yang dapat dilakukan baik lisan maupun tertulis asalkan memenuhi syarat-syarat: adanya pekerjaan tertentu, adanya perintah (di bawah perintah), adanya upah,dan dalam waktu tertentu. Dengan terpenuhinya unsur-unsur perjanjian tersebut, maka hubungan antara PRT dan maj ikan adalah hubungan kerja; 2) Sehubungan dengan karakteristik khusus yang dimiliki PRT yakni wilayah/tempat kerja PRT yang yang berada dalam lingkup domestik, tertutup dan jenis/macam pekerjaan yang berbeda dengan pekerja pada sektor formal maka PRT perlu diatur dalam suatu ketentuan khusus; 3) Pemerintah khususnya pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta telah berupaya memberikan perlindungan kepada PRT dengan mengeluarkan Perda No. 6 Tahun 1993 tentang Peningkatan Kesejahteraan Pramuwisma meskipun dalam perkembangannya Perda tersebut dicabut dan diganti dengan Perda No. 6 tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan karena tidak berjalan sebagaimana mestinya. Di tingkat pemerintah pusat Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi bekerjasama dengan instansi dan lembaga terkait telah berhasil menyusun sebuah draft RUU Perlindungan Bagi Pekerja Rumah Tangga namun sampai saat ini RUU tersebut masih belum disahkan. Hal ini disebabkan masih banyaknya pro dan kontra bila RUU tersebut disahkan dan masih adanya tarik menarik kepentingan bila PRT diatur dalam suatu peraturan perundang¬undangan karena tidak dapat dipungkiri bahwa ada perbenturan kepentingan para pengambil kebijakan yang umumnya adalah majikan yang berkepentingan atas PRT. Hasil penelitian penyarankan agar diberikan perlindungan khusus bagi PRT dalam suatu peraturan perundangan-undangan baik dalam tingkat undang-undang maupun peraturan daerah agar hak-hak PRT terjamin. Hal ini berkaitan dengan peranan pemerintah yang berkewajiban untuk memenuhi hak warga negaranya terutama hak atas pekerjaan dan kondisi kerja yang layak dan adil. Namun peraturan yang nantinya akan terbentuk itu jangan justru terlalu memberatkan pengguna jasa (majikan) karena tidak semua pengguna jasa (majikan) PRT berasal dari golongan mampu (high class)juga harus memperhatikan faKtor sosial budaya yang berkembang di masyarakat.

---

This study is conducted in order to find out whether the right provision for worker/labor could be applicable for housemaid/PRT (domestic workers); if there is any fulfilled right warranty for housemaid/PRT (domestic workers), if they are classified into formal sector worker; and what efforts which could be conducted by the government to protect and fulfill domestic help's right.This study uses qualitative approach method on the basis of descriptive study. Therefore, this study emphasizes primary data so obtained through deeply interview, in addition to secondary data through library study. Informant required in this study consist of 17 housemaid/PRT (domestic workers) who working within the surrounding area of Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang as well as Bekasi (Jabodetabek) so taken randomly by the writer, Section Head of Information and Labor Market of Sub-Employment Pebta-Manpower and Transmigration Jakarta Special Capital Region, Staff of Legal Bureau of Manpower and Transmigration Departement and Head and Staff on Non Governmental Organization (NGO) of Rumpun Gema Perempuan as well as staff of Domestic Workers Distribution foundation in Jakarta (3 foundation). In addition, interview is also conducted with teaching staff of Labor Justice of Law Faculty of University Indonesia as source person in labor legal sector.On the basis of analysis taken from interview, it could be concluded that : 1) pursuant to the law labor, it transpires that domestic worker (PRT) could be classified as worker, because there is employment agreement. Employment agreement between PRT and employer (working provider) could be made either in oral or in writing, in order words it should fulfill requirements regulating certain activities, order (under the order), wage, as well as certain period. On the basis of such compliance of agreement element, then relationship; 2) in line with special characteristics owned by PRT such as House Maid's area/working place in the scope od domestic, closed as well as work types which are different with any workers in formal sector, thus Maid House should be regulated in one special provision; 3) Government especially Regional Government of Jakarta Special Capital Region Province has endeavored to provided protection to the housemaid issuing Ordinance No. 6 Year 1993 regarding Improvement of Housemaid Welfare, though under its development the aforementioned Ordinance is revoked and replaced by Ordinance No. 6 year 2004 regarding Manpower, because it does not proceed accordingly. In the central government level, Department of Manpower and Transmigration cooperated with relevant instance and institution has succeeded to arrange Bill draft regarding Protection for Domestic Workers. However, up to now, the said Bill Draft has not been legalized. This matter is due to several factors such as there are still pros and cons, if such Bill Draft is legalized and here is interest tug of war if Bill draft regulated on the basis of laws and regulations. Nevertheless, it could not be denied that there is conflict of interest on decision maker who is in general is an employer who is competent the the PRT. On the basis of study result, it suggests that PRT should be granted protection under laws and regulations either under laws and regulations or ordinance in order to the warrant for PRT Rights. This mater is related to the government role as the party who has obligation to fulfill their nation's right especially right for the work and working condition which are proper and fair. Meanwhile, regulation which would be further made should not be a burden for the service user (employer), because not all PRT service users (employer) are from high class. It should consider social culture factor developing in the community."

"Since the 1980's there has been a growing phenomenon in Indonesia of women moving out to work overseas. The main destination countries of this movement is Saudi Arabia, but some other countries in the Middle East, such as Abu Dhabi< United Arab Emirates, Kuwait, Bahrain and Qatar have also important destinations in recent years. There are strong economic factors influencing labor migration such as dearth of job opportunities in the areas of their origin. However, the phenomenon in Indonesia has other important dimensions. The majority of Indonesian female labor migrants to Saudi Arabia work as domestic workers. Many of them had bas as well as good experiences working overseas in terms of have employers treated them. This paper is an elaboration on indonesian female migrant workers' experiences working in Saudi Arabia based on a study among returned migrants in their places of origin in Indramayu and Cianjur districts in West Java. West Java is known as one of Indonesian provinces where many international female labor migrants to the Middle East came from. The many cases of mistreatment and bad working experiences among Indonesian returned female migrants in the study area do not seem to deter a number of them to work in Saudi Arabia. Some returned female migrants in the study area believe that what they would experience during their work overseas depended on their fate."

"Skripsi ini membahas tentang kriminalisasi yang dialami oleh perempuan pekerja migran domestik Indonesia yang bekerja di Timur Tengah. Penelitian dilakukan dengan melihat adanya kerentanan perempuan pekerja migran domestik Indonesia dalam menghadapi sistem hukum negara tujuan berdasarkan teori feminis sosialis dan feminis jurisprudensi dimana kelas dan gender mempengaruhi praktek hukum di Timur Tengah. Tiga orang perempuan pekerja migran yang pernah mengalami kriminalisasi menjadi subjek penelitian yang pengalamannya digunakan untuk menganalisis dalam penelitian ini. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kritis untuk melihat bagaimana kriminalisasi perempuan pekerja migran domestik Indonesia di Timur Tengah adalah bentuk dari kekerasan terhadap perempuan.

---

This undergraduate thesis discusses about criminalization of Indonesian women migrant domestic workers in the Middle East. This research sees the vulnerability of Indonesia women migrant domestic workers in facing the countries’ law based on Socialist Feminist and Feminist Jurisprudence Theory. Three Indonesian women migrant domestic workers were interviewed as the subjects in this research due to their experienced of criminalization. Then, it all would be used for analyzing as according to the theoritical framework. Critical approach had been applied for viewing how the criminalization of Indonesian women migrant domestic workers was a form of violence against women."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai peran Jaringan Nasional Advokasi PekerjaRumah Tangga (JALA PRT) dalam mendorong advokasi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Penelitian inimengaplikasikan Teori Aktivisme Politik sebagai kerangka analisis. Secaraspesifik, analisis peran JALA PRT dilakukan dengan mengeksplorasi aktivismepolitik yang dilakukan melalui rangkaian tindakan Mixed Action Strategies.Penelitian dilakukan melalui metode studi kasus dengan teknik pengumpulan data,yaitu observasi, studi pustaka, dan wawancara mendalam. Hasil penelitianmenunjukan bahwa aktivisme politik yang dilakukan oleh JALA PRT untukmendorong advokasi RUU PPRT, dilakukan dengan menghubungi pejabatpemerintahan atau lobi, menggelar demonstrasi massa, aksi protes, sertaberkoordinasi dengan media dan membentuk jaringan daring. Kesimpulanpenelitian ini adalah aktivisme politik yang dilakukan oleh JALA PRT belumberhasil mencapai tujuan politiknya untuk mewujudkan perlindungan PRTmelalui RUU PPRT

---

ABSTRACTThis thesis discusses the role of the National Network for Domestic WorkersAdvocacy (JALA PRT) in driving forward the advocacy of the Domestic WorkersProtection Bill (RUU PPRT). This research applies the theory of PoliticalActivism as part of the analytical framework. Specifically, analysis on the role ofJALA PRT is conducted by exploring the political activism that was undertaken,through a set of Mixed Action Strategies. The research was done through a casestudy method with data collection techniques that encompass observation,literature study, and in-depth interviews. The research results show that thepolitical activism undertaken by JALA PRT to drive forward the advocacy ofRUU PPRT, was carried out by contacting government officials or throughlobbying, mass demonstrations, acts of protest, as well as coordination with themedia and developing an online network. In summary, the research discovers thatthe political activism undertaken by JALA PRT has not yet achieved its politicaltarget: the protection of domestic workers through RUU PPRT."

"Migrasi perempuan sebagai pekerja rumah tangga PRT telah menjadi sebuah fenomena hubungan internasional yang masih minim dibahas dalam literatur akademis. Pembahasan dalam literatur mengenai migrasi perempuan sebagai PRT seringkali terfokus kepada bagaimana mereka merupakan korban yang rentan terhadap berbagai subordinasi dan opresi. Perempuan PRT migran telah dijuluki sebagai pahlawan devisa dalam istilah populer di Indonesia, namun mereka masih direpresentasikan sebagai korban yang tidak berdaya. Tinjauan pustaka dalam tulisan ini memperlihatkan bahwa terdapat kesenjangan literatur dalam membahas keberdayaan yang dimiliki para perempuan PRT selama proses migrasi. Penelitian ini berupaya untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menyorot agensi yang dimiliki para perempuan PRT migran. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus feminis terhadap pengalaman enam perempuan PRT migran yang telah kembali ke Indonesia. Dengan menganalisis perjuangan para perempuan tersebut dalam memberdayakan diri mereka pada saat maupun setelah mengalami berbagai bentuk opresi, akan terlihat bagaimana agensi telah dimanifestasikan oleh para perempuan PRT migran selama migrasi. Pada akhirnya, penelitian ini mengungkapkan bagaimana perempuan PRT migran telah memanifestasikan keberdayaan mereka melalui pembuatan keputusan bermigrasi dalam struktur patriarkis, kemampuan untuk melawan struktur dengan aktivisme, serta dengan menjadi agen pembangunan dan perubahan bagi komunitasnya.

---

The migration of women as domestic workers has become an international relations phenomenon that still lacks academic attention. The literatures discussing about migration of women as domestic workers has focused on representing them as victims who are vulnerable towards many forms of subordination and oppression. Women migrant domestic workers have been commonly addressed as ldquo heroes of foreign exchange rdquo in Indonesia, yet they are also still represented as powerless victims. The literature review in this research shows that there is a literature gap in the discussion of women migrant domestic workers during the migration process. This research seeks to fill in that gap by highlighting the agency of women migrant domestic workers. This research uses the feminist case study method towards the experience of six women migrant domestic workers who have returned to Indonesia. The author believes that by analyzing the struggle of those women in empowering themselves both during and after oppression, it will show how agency is manifested by these women migrant domestic workers throughout the migratory process. Through this research, it will be revealed how women migrant domestic workers have manifested their empowerment through their decision to migrate in a patriarchal structure, their capability in defying structure through activism, and also through becoming agents of development and change for their communities. "

"Peran penting pekerja rumah tangga (PRT) terhadap kehidupan sosial masyarakat dan ekonominegara masih kurang mendapat apresiasi dari pemerintah. Mereka rentan mengalami banyakkasus, seperti kekerasan fisik, verbal, ekonomi, psikis, dan seksual bahkan praktik jual-belimanusia. Kasus-kasus itu terjadi dikarenakan PRT tidak masuk dalam perlindungan UUKetenagakerjaan sebagai sebuah pekerjaan, sehingga banyak hak-hak PRT yang tidak dipenuhi,seperti mendapat gaji yang layak, batas waktu kerja yang jelas, serta merasa aman di tempatkerja. Kurangnya perhatian pemerintah pada PRT, membuat hidup mereka lekat dengankemiskinan. Kondisi tersebut disebabkan adanya pemahaman ekonomi mainstream yang malecentereddan economic machine. Ekonomi menjadi tidak manusiawi karena melepaskanpembahasan moralitas dan meminggirkan aktivitas domestik perempuan yang dinilai kurangproduktif, sehingga tidak layak diakui sebagai kegiatan ekonomi. Pemahaman itu ditolak olehekonomi feminis Nelson dan new objectivity yang menginginkan bentuk ekonomi tanpa biasgender dan lebih manusiawi. Metode kritik feminis digunakan untuk menjelaskan letak biasgender dalam ekonomi mainstream yang menjadi penyebab tidak adanya perlindungan hukumbagi PRT, kemudian menjelaskan kritik ekonomi feminis dan new objectivity Nelson.Kesimpulan yang diperoleh adalah permasalahan PRT dapat diselesaikan dengan newobjectivity Nelson yang mendorong pemerintah agar memberikan PRT perlindungan hukum untuk menjamin hak-haknya sebagai sebuah pekerjaan yang memiliki nilai ekonomi dan nilai tawar.

---

The important role of domestic workers on the social life and the countrys economy is not appreciated. They are susceptible to many cases, such as physical, verbal, economic, psychological and sexual violence and even human trafficking problem. These cases occur because domestic workers are not included in the law protection as a job, so many domestic workers rights are not fulfilled, such as getting a decent salary, a clear work deadline, and feeling safe in the workplace. Lack of government attention to domestic workers, making their lives close to poverty. This condition is due to the understanding of the male-centered mainstream economy and economic machine. The economy becomes inhuman because it releases discussion of morality and marginalizes womens domestic activities that are considered less productive, so that they are not worthy of being recognized as economic activities. That notion was rejected by Nelson's feminist economy and new objectivity who wanted economic without gender bias and more humanity. The feminist critique method is used to explain the location of gender bias in the mainstream economy which is the cause of the lack of legal protection for domestic workers, then explain the criticism of feminist economy and the new objectivity of Nelson. The conclusion is that the problem of domestic workers can be solved by Nelsons new objectivity which encourages the government to provide domestic workers with legal protection to guarantee their rights as jobs that have economic value and bargaining position."