Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat cukup banyak namun dirasakan masih belum memadai sebagaimana yang diharapkan. Salah satu instansi yang memberikan pelayanan pada masyarakat adalah kepolisian.

Pelayanan yang diberikan oleh kepolisian salah satunya adalah pelayanan dalam memberikan perijinan. Salah satu perijinan yang diberikan oleh kepolisian adalah SIM. Dalam penerbitan SIM terdapat prosedur yang telah baku namun kenyataannya jumlah pemohon yang akan membuat SIM cukup banyak. Selain itu juga sarana dalam memberikan pelayanan tidak cukup menampung banyaknya pemohon. Banyaknya pemohon menimbulkan keinginan dari pemohon untuk mendapat SIM dengan mudah. Adanya permintaan dari pemohon dipenuhi oleh penyediaan dari calo.

Cara mendapatkan SIM dengan mudah dimanfaatkan oleh calo yang dapat mengurus SIM tanpa melalui prosedur yang seharusnya namun dengan imbalan biaya sebagai jasanya. Penertiban terhadap calo dilakukan tetapi hanya sementara karena aturan yang melarang kegiatan calo belum ada.

Tujuan penulisan tesis adalah dapat mendeskripsikan praktek percaloan dan memberikan gambaran proses pembuatan SIM yang dilakukan di kantor pelayanan SIM Polda Metro Jaya.

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan instrumen penelitian yang digunakan pengamatan, pengamatan terlibat dan wawancara berpedoman yang dilakukan terhadap gejala-gejala yang terjadi di lingkungan kantor pelayanan SIM dan pada calo, petugas pelayanan dan pemohon SIM.

Teori dan konsep yang digunakan adalah "Teori Pertukaran" dari George C Homans dan "Hubungan Patron-Klien" dari James Scott, konsep berupa "Interaksi sosial", "Kebutuhan hidup", "Kesepakatan dan "Solidaritas".

Hasil penelitian bahwa adanya kegiatan percaloan yang terjadi karena adanya hubungan saling menguntungkan antara calo dengan petugas dimana calo mendapatkan kemudahan dari petugas dan petugas mendapat uang sebagai imbalan. Hubungan calo dengan pemohon juga saling menguntungkan dimana calo mendapat imbalan uang dan pemohon mendapat pelayanan cepat tanpa harus membuang waktu lama, tidak repot-repot dan tidak harus memahami prosedur pembuatan SIM yang benar. Calo sulit untuk diberantas kerana selain belum adanya aturan yang melarang juga karena memang dibutuhkan oleh petugas sehingga penertiban yang dilakukan hanya bersifat sementara. Hubungan sesama calo terdapat aturan yang disepakati bersama dan adanya rasa senasib, sepenanggungan untuk tetap mempertahankan keberadaan mereka dalam melakukan kegiatannya.

Abstrak :
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya transformasi pelayanan publik menuju Polri yang Presisi yang diinisiasi oleh Kapolri terhadap seluruh pelayanan publik Kepolisian termasuk Polres Karimun. Dalam implementasinya, transformasi pelayanan publik di pelayanan SIM pada Satpas Polres Karimun belum maksimal. Zona Integritas yang dibangun memang membuahkan hasil perbaikan dari nilai B ke A minus, namun masih tidak maksimal. Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini ditujukan untuk menganalisa transformasi menuju Polri yang Presisi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik penerbitan SIM di Polres Karimun dan juga menganalisis factor-faktor yang menjadi penghambatnya. Pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori kualitas pelayanan publik, New Public Service, konsep pelayanan prima kepolisian dan konsep transformasi menuju Polri yang Presisi. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi menuju Polri yang Presisi yang dilaksanakan oleh Polres Karimun pada pelayanan SIM telah meningkatkan kualitas pelayanan dari sisi assurance, emphaty, dan responsiviness. Namun, dari dimensi reliability dan tangible masih belum maksimal karena faktanya Satpas Polres Karimun belum mampu memberikan pelayanan penerbitan SIM D kepada para penyandang disabilitas. Kendaraan yang digunakan untuk uji praktek SIM D juga tidak tersedia. Sementara, faktor internal yang menjadi penghambat transformasi menuju Polri yang Presisi pada pelayanan SIM Polres Karimun antara lain kuantitas dan kualitas personel, perlakuan dengan cara yang sama kepada semua pemohon SIM, intensitas kinerja yang tinggi, serta belum terintegrasinya inovasi pelayanan publik baik bidang lalu lintas maupun seluruh pelayanan publik Polres Karimun. Untuk faktor eksternal, karakteristik wilayah hukum Polres Karimun yang merupakan daerah kepulauan membuat biaya perjalanan ke Satpas SIM mahal. Strategi mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut yakni melalui pemanfaatan metode ToT atau Training of Trainers, memaksimalkan penggunaan Bus SIM Keliling, melaksanakan penerbitan SIM D untuk penyandang disabilitas serta memanfaatkan peran Bhabinkamtibmas untuk mengantarkan produk hasil layanan kepada masyarakat. ......Indonesian National Police, also known as Polri, has run various transformations in all aspects of its public services. Such transformation, heading to Polri Presisi which is initiated by the Chief of Polri, takes place in its all working units, including Karimun Police Resort. In its implementation, public service transformation in issuing driving license at Satpas (a unit of driving license organizer) of the police resort has not been as it is expected. The integrity zone that was built at the police resort has improved the grade from B to A minus, but the results have not been optimal. The research aims at analyzing the problems as well as the factors causing the problems. In analyzing the problems, the research employs the theory of public service quality, the concept of new public service, the concept of excellent police service and the concept of transformation towards Polri presisi. The research also employs the qualitative approach using phenomenological method. The results of the research reveals that the transformation towards Polri presisi, carried out by the police resort in issuing driving license has improved the quality of service in terms of assurance, empathy, and responsiveness dimensions. However, reliability and tangible dimensions have not been optimal yet due to the fact that the police resort has not been able to provide driving license D for disabilities. Besides, the police resort does not have vehicles used by disabilities to take practice tests. The results of the research also reveal several internal factors that hinder the transformation towards Polri presisi in issuing driving license, among others: the quantity and quality of personnel, the same treatments given to all driving license applicants, high performance intensity, and the lack of integration of public service innovations in both traffic and all public services of the police resort. In terms of external factors, the characteristic of the jurisdiction of the police resort which is an archipelago area makes the tariff of transportation to the police resort high. The researcher recommends several strategies to overcome these inhibiting factors, such as using the training of trainer method, maximizing the use of mobile bus for issuing driving license, issuing driving license D for disabilities and utilizing the role of a Bhabinkamtibmas (a police sergeant assigned to a village or sub-district) in delivering police service products to the community.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk; (I) mengetahui besarnya potensi PNBP retribusi SIM dari hasil penerbitan yang tercatat pada seluruh Satuan Lalu Lintas Kepolisian Daerah (Satlantas Polda), (II) selisih atau gap antara PNBP retribusi SIM hasil perhitungan dengan PNBP retribusi SIM aktual, (III) bagaimana mekanisme transparansi dan akuntabilitas dari pengumpulan PNBP SIM serta pelaporannya dilakukan, (IV) faktor-faktor yang berpengaruh terhadap PNBP retribusi SIM di tingkat Satlantas Polda, dan (V) analisis pengaruh faktor-faktor terhadap PNBP retribusi SIM di tingkat Satlantas Polda sepanjang tahun 2009-2012. Metodologi yang digunakan di dalam penelitian adalah metode deskriptif kuantitatif untuk tujuan penelitian pertama dan kedua serta metode regresi data panel dengan pendekatan pooled least square, fixed effect dan random effect untuk tujuan penelitian ketiga dan keempat. Hasil estimasi penelitian menunjukkan bahwa : (1) adanya gap antara PNBP retribusi SIM hasil perhitungan dengan PNBP retribusi SIM aktual, (2) gap tersebut terjadi karena permasalahan administrasi pada sistem pelaporan PNBP retribusi SIM dan (3) dari hasil regresi data panel sejumlah 124 obeservasi diperoleh ketiga variabel bebas (Belanja sumber PNBP, jumlah penduduk dan jumlah kendaraan) berpengaruh positif signifikan terhadap variabel terikatnya (PNBP Retribusi SIM). Satu variabel yang berpengaruh paling dominan yaitu variabel belanja dengan besarnya pengaruh terhadap PNBP SIM sebesar 0,42%.

---

This study aims to: (i) determine the magnitude of potential non-tax revenues from the SIM retribution proceeds are recorded in the entire Traffic Unit Police (Police Traffic Unit), (ii) the difference or gap between the non-tax revenues of driving license retribution of calculation results with the actual non-tax revenues of driving license retribution, (iii) how the mechanisms of transparency and accountability of the non-tax revenues of driving license retribution collection and reporting is done, (iv) the effecting factors of driving license retribution in the traffic unit of regional Police, and (v) analysis effecting factors of the non-tax revenues of driving license retribution in the traffic unit of regional Police in years 2009-2012. The methodology used in the research is descriptive quantitative method for the first and second research objectives and methods of panel data regression with pooled least squares approach, the fixed effect and random effect for the third and fourth research purposes. The estimation results showed that: (i) the gap between the non-tax revenues of driving license retribution of calculation results with the actual non-tax revenues of driving license retribution, (ii) the gap occurred because of administrative problems in the reporting system of non-tax revenues of driving license retribution (iii) the panel data regression results by 124 observation obtained the third independent variable (the expenditure source of non-tax revenues, the number of population and vehicles) significant positive effect on the dependent variable (the non-tax revenues of driving license retribution). One of the most dominant variable affecting is the expenditure variable which effecting 0.42% of the non-tax revenues of driving license retribution.