Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian didalam skripsi ini adalah mengenai penerapan uang paksa dalam lingkungan peradilan tata `usaha negara. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan penelitian kepustakaan. Prinsip adanya peradilan TUN, untuk menempatkan kontrol yudisial dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Apabila suatu putusan TUN tidak memiliki kekuatan eksekutorial maka akan sulit untuk mengawasi jalannya pemerintahan yang dilaksanakan oleh pejabat-pejabat TUN. Maka dari itu diperlukan suatu pemaksaan seperti pengenaan uang paksa (dwangsom) terhadap pejabat yang tidak mau melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan Pasal 116 ayat (7) UU PTUN, bahwa ketentuan mengenai mekanisme uang paksa diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan tapi hingga saat ini belum ada yang mengatur. Lebih lanjut penelitian ini untuk menyelidiki penerapan uang paksa dalam putusan dengan amar uang paksa dan menganalisis efektivitas uang paksa. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan hakim ragu dalam memasukan uang paksa dalam putusan karena ketiadaan peraturan pelaksana sehingga uang paksa (dwangsom) tidaklah memiliki kekuatan eksekutorial dan tidak dapat dilaksanakan.

---

ABSTRACT
Research in this thesis is about implementation of dwangsom within the State Administrative Court. This research is a normative legal research using libarary research aprroach. The main principal of the State Administrative Court is to put Judiciary control on the Government itself. If the State Administrative Court make a law decision that does not have a real impact to government, than its difficult to control the government. Therefore there is a need of an forcement for those governments official to make sure that they obey the law decision that have been made by the State Adiministrative Court. According to Article 116 Paraghraph (7) of Law Regarding the State Administrative Court, the mechanism of dwangsom will be explain more on another Act which is that Act especially to explain mechanism of dwangsom but until now the Act not exist. Furthermore, this research also want to investigate how judge implementate dwangsom on Law Decision of State Administrative Court and to analyze the efectivity of dwangsom. This research is a normative juridical, with an approach in legislation (statute approach) and aprroaches in cases (case approach). Based on this research, it can be concluded the judge have a doubt to implementate dwangsom because the law of dwangsom mechanism not exist so dwangsom is non executabel and can not to execute.

Abstrak :
Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas Negara hukum (rechtsstaat) tidak berdasarkan pada negara yang berdasarkan pada kekuasaan belaka (machtsstaat). Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat) tentunya tindakan dari pemerintah tersebut harus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dibutuhkan suatu pengujian yuridis terhadap tindakan pemerintah dan pengujian yang dilakukan terhadap tindakan pemerintah itu harus dapat menghasilkan perlindungan bagi kepentingan rakyat. Apabila tindakan tersebut bertentangan dengan kepentingan rakyat, maka kepentingan rakyat tidak semena-mena dapat dikorbankan begitu saja. Prinsip adanya peradilan TUN, untuk menempatkan kontrol yudisial dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik menjadi bias dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Apabila suatu putusan PTUN tidak memiliki kekuatan eksekutorial, bagaimana mungkin hukum dan masyarakat dapat mengawasi jalannya pemerintah yang dilaksanakan oleh pejabat-pejabat TUN. Maka dari itu diperlukannya suatu sanksi administratif yang tegas seperti pembayaran uang paksa dwangsom terhadap si pejabat yang tidak mau melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

---

Indonesia is a country based on Law, and not a country based on power, As a country that based on law, surely the Government must act according to law. It is needed to analyze if it was suspected about any Government or Government official wrongdoing which the outcome is for the greater good. The main principal of the Administrative Court is to put Judiciary control on the Government itself. If The Administrative Court make a law decision that does not have a real impact to government, than it really is a waste of time. Therefore there is a need of an administrative punishment for those government officials to make sure that they obey the law decision that have been made by the Administrative Court.