Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Masalah dwi kewarganegaraan muncul setelah pemerintah Belanda mengeluarkan undang-undang kewarganegaraan tahun 1910 yang kemudian diwariskan kepada pemerintah Indonesia pada jaman kemerdekaan. Status orang-orang Cina di Indonesia menjadi tidak menentu dengan munculnya kewarganegaraan rangkap. Selanjutnya pemerintah Indonesia mencari jalan penyelesaiannya melalui perjanjian Dwi Kewarganegaraan antara RI dan RRC yang ditandatangani pada tanggal 22 April 1955. Terbentuknya perjanjian Dwi Kewarganegaraan tersebut selain karena hal di atas juga disebabkan oleh kekhawatiran pemerintah Indonesia bahwa keberadaan orang_orang Cina di Indonesia selain akan melarikan devisa ke negeri leluhurnya juga akan membawa pengaruh komunis di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, berupa buku-buku, surat kabar, artikel_artikel, majalah serta wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah terbentuknya perjanjian ini kemudian menimbulkan reaksi yang datang dari kalangan partai politik balk itu yang mendukung maupun yang menentang. Pada akhirnya terjadi pembekuan hubungan diplomatik antara RI dan RRC setelah terjadi peristiwa G3OS/PKI yang berakibat dibatalkannya perjanjian itu pada tahun 1969."

"ABSTRAKFokus dari tesis ini adalah mengenai diaspora Indonesia dan tuntutan mereka untuk mendapatkan dwikewarganegaraan Indonesia. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui apakah tuntutan tersebut telah menjadi agenda kebijakan, tindak lanjut apa yang telah dilakukan oleh pemerintah, apa saja kendala yang ada dan bagaimana mengatasi kendala-kendala tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dan data dikumpulkan dengan cara wawancara mendalam. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah tuntutan dwikewarganegaraan telah menjadi agenda kebijakan karena telah memenuhi tahap-tahap yang ada dalam penyusunan agenda yaitu masalah privat, masalah publik, isu kebijakan, dan agenda kebijakan (agenda pemerintah).

---

ABSTRACTThe focus of this thesis is about Indonesian diaspora and their demand to get dual citizenship of Indonesia. The purpose of this study is to acknowledge whether the demand has become a policy agenda, what did government do to follow up their demand, what kind of obstacle that exist and how to overcome it. This research is qualitative descriptive interpretative and the data were collected by means of deep interview. Conclusion of this research is the demand of dual citizenship has already become an policy agenda due to the step in agenda setting process has passed through. The steps are private problem, public problem, policy issue, and policy agenda (governmental agenda)."

"Skripsi ini membahas keterkaitan antara Prinsip Koeksistensi Damai dengan Perjanjian Dwikewarganegaraan RI-RRT. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang didukung dengan studi pustaka. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa dalam pengimplementasian Prinsip Koeksistensi Damai dalam Perjanjian Dwikewarganegaraan RI-RRT merupakan suatu sarana bagi RRT dalam menerapkan Soft Powernya, guna menarik negara-negara lain demi terciptanya hubungan diplomatik luar negerinya. Akan tetapi, pengimplementasian Prinsip Koeksistensi Damai oleh RRT dalam perjanjian ini tidak sepenuhnya konsisten,sehingga berdampak pada hubungan diplomatik luar negeri Tiongkok, khususnya dengan Indonesia.This thesis explains the relationship between the Principle of Peaceful Coexsistence and the Dual Citizenship Treaty of RI-PRC. This research is a qualitative research that supported by a literature study. This research proves that the implementation of the Principle of Peaceful Coexsistence on the Dual Citizenship Treaty of RI-PRC is a medium for the People’s Republic of China to implement its soft power, in order to attract other countires to build a diplomatic relationship. However, the implementation of the Principle of Peaceful Coexsistence in this treaty is not that consistent, thus impacting China’s diplomatic relation with another countires, especially with Indonesia."