Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pesatnya kemajuan teknologi telekomunikasi, media dan informatika atau yang disingkat dengan telematika serta meluasnya perkembangan infrastruktur informasi global telah merubah pola dan cara kegiatan bisnis di bidang industri, perdagangan, dan pemerintahan. Perkembangan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan dan masyarakat informasi telah menjadi paradigma global yang dominan. Kemampuan untuk terlibat secara efektif dalam jaringan infonnasi akan menentukan masa depan bangsa.E-commerce yang merupakan salah satu bagian dari perkembangan tersebut semakin diminati oleh masyarakat banyak, di seluruh penjuru dunia, tidak terkecuali di Indonesia.Perkembangan teknologi yang terjadi tersebut hendaknya dicermati oleh para pembuat kebijakan untuk mengantisipasi masalah-masalah yang mungkin timbul di kemudian hari. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis kebijakan yang ada sekarang guna mengetahui apakah terdapat suatu kepastian hukum yang dapat menjamin bagaimana seharusnya perundang-undangan terhadap transaksi e-commerce diberlakukan di Indonesia, dengan menitikberatkan pada permasalahan pengenaan pajak penghasilan atas transaksi e-commerce.Analisis ini dilakukan dengan melakukan pendekatan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan mengenai transaksi e-commerce baik dalam peraturan undang-undang hukum dagang dan peraturan perpajakan Indonesia. Dari hasil analisis, secara umum diperoleh kesimpulan bahwa hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang secara terintegrasi mengatur dengan tegas aspek hukum dari transaksi e-commerce yang dapat menjamin kepastian hukumnya. Untuk itu apabila terdapat masalah didalam pengenaan hukum atas transaksi e-commerce masih akan menggunakan peraturan hukum yang sudah ada sebagai rujukan.Berdasarkan pada kesimpulan yang diperoleh diatas maka disarankan untuk melakukan beberapa pembenahan dan peninjauan ulang terhadap perangkat perundangundangan yang sudah ada saat ini guna mendapatkan suatu perangkat hukum yang dapat memberikan jaminan kepastian yang mutlak terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan transaksi e-commerce, baik masalah hukumnya maupun masalah perpajakannya, khususnya pajak penghasilan yang timbal dari transaksi e-commerce. Perangkat perundang-undangan yang dihasilkan dapat berupa peraturan pemerintah yang selaras dengan undang-undang yang berlaku."

"Pertumbuhan yang cepat advance technology telah mendorong perubahan strategi perusahaan dalam menjalankan bisnis dari cara-cara yang bersifat konvensional menjadi secara elektronik atau dikenal dengan nama e-commerce Volume transaksi elektronik tersebut di dunia cukup besar, dan di Indonesia walaupun transaksi tersebut baru dikenal dan volume transaksinya masih relatif kecil, akan tetapi pertumbuhannya menunjukkan tingkat yang cukup tinggi.Kondisi ini telah menciptakan beberapa kemungkinan antara lain; adanya situasi bahwa pemerintah telah kehilangan potensi penerimaan pajak (tax windfalls), kemungkinan terjadinya pemajakan berganda (double taxation), atau terjadinya kompetisi yang tidak fair antara transaksi yang dilakukan secara konvensional dan transaksi yang dilakukan secara elektronik. Bagi Indonesia fenomena ini membawa implikasi pertama, berupa peluang adanya potensi penerimaan pajak yang cukup besar, dan kedua, tantangan bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk membuat design ketentuan perpajakan atas transaksi ecommerce dengan tetap mengacu kepada prinsip-prinsip pemungutan pajak yang adil (fairness), netral (neutrality), efisien (efrciency) dan memberikan kepastian hukum (certainty).Hasil analisis dengan melakukan pendekatan; pertama, terhadap ketentuan-ketentuan perpajakan atas transaksi e-commerce sesuai rekomendasi Negara-negara Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), dan kedua, mempelajari praktek pemajakan atas transaksi e-commerce pada beberapa negara, serta ketiga, menelaah ketentuan-ketentuan Undang-undang PPN Tahun 2000 beserta peraturan pelaksanaannya didapatkan kesimpulan bahwa ketentuan-ketentuan yang ada dalam UU PPN beserta peraturan pelaksanaannya sudah dapat diterapkan terhadap transaksi e-commerce, walaupun ada beberapa rumusan yang tidak secara jelas dan tegas diatur, sehingga dihawatirkan akan menimbulkan kondisi ketidak pastian (certainty) terhadap Wajib Pajak.Dari kesimpulan di atas maka disarankan agar dilakukan penyempurnaan terhadap UU PPN Tahun 2000 beserta aturan pelaksanaannya, yaitu beberapa ketentuan perlu dirumuskan secara jelas dan tegas, antara lain pengertian mengenai jenis-jenis barang dan jasa dalam berbagai bentuknya, perlakuan PPN atas ekspor barang kena pajak tidak berwujud dan penyerahan jasa kena pajak keluar daerah pabean. Disamping itu DP sebagai otoritas pajak juga harus mengembangkan teknologi untuk memperluas aspek-aspek pelayanan dalam upaya menurunkan biaya kepatuhan Wajib Pajak, serta sistem pemungutan PPN dalam upaya menjamin efektifitas pemungutan pajak atas transaksi e-commerce."

"ABSTRAKTesis ini membahas Mengenai Bagaimana keadilan dalam pengintregrasian hukumpajak antara pelaku usaha online dan offline bila dilihat berdasarkan peraturan, dalamdunia e-CommerceUMKM atau pengusaha kecil, dan juga Bagaimana keadilan hukumpajak antara pelaku usaha UMKM atau pengusaha kecil offline dan online dalamkegiatan usahanya, dilihat dari kewajibannya membayar pajak dengan cara selfessement. Metode penelitian yang digunakan terhadap penulisan ini menggunakanmetode penelitian yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukandengan meneliti bahan pustaka dan mengidentifikasi asas-asas serta menggunakaninformasi yang relevan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa walapun denganbeberapa kekurangan keadilan dalam hukum pajak sudah tercipta, dan selalumengalami perkembangan dari waktu-waktu, melalui peraturan-peraturan yangdiciptakan pemerintah.

---

ABSTRACTThis thesis dicusses about how justice works in tax law between online and offlinebusiness actors viewed based on the rule, in the world of e-commerce UMKM or smallbusiness actors, and also how justice works in tax law between UMKM or smallbusiness offline and online in business activities, senn form it obligation to pay taxesbymeans of self assessment. The research method used in this writing uses normativejuridical research methods, namely legal research methods conducted by researchinglibrary materials and identifying principles and using relevant information. The resultsof this study indicate that even with some of the shortcomings of justice in the tax lawhave been created, and always experience the development of the times, throughregulations created by the government."