Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai dampak indikator kemudahan berusaha terhadap ekspor dan impor Indonesia dengan periodisasi waktu dari tahun 2015 hingga 2020. Variabel dependen pada penelitian ini adalah nilai ekspor dan nilai impor Indonesia terhadap 100 (seratus) negara trading partner. Metode yang digunakan adalah regresi data panel statis menggunakan random effect model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skor rata-rata indikator kemudahan berusaha Indonesia secara keseluruhan berpengaruh positif dan signifikan terhadap ekspor dan impor. Selain itu, indikator starting a business berdampak positif terhadap impor. Measurement pada indikator trading across borders yang mengukur proses logistik kegiatan ekspor berpengaruh positif terhadap ekspor sedangkan measurement yang mengukur proses logistik kegiatan impor berpengaruh positif terhadap impor. Perbaikan skor indikator kemudahan berusaha diperlukan untuk mengurangi waktu dan biaya yang menjadi penyebab tingginya trade cost pada proses logistik kegiatan ekspor dan impor.

---

This study discusses the impact of the ease of doing business indicator on Indonesian exports and imports with a time period from 2015 to 2020. The dependent variable in this study is the value of Indonesia's exports and imports of 100 (one hundred) trading partner countries. The method used is static panel data regression using a random effect model. The results showed that the average score of the ease of doing business indicator in Indonesia as a whole had a positive and significant effect on exports and imports. In addition, the indicators of starting a business have a positive impact on imports. The measurement on the trading across borders indicator which measures the logistics process of export activities has a positive effect on exports, while the measurement that measures the logistics process of import activities has a positive effect on imports. Improvements in the score of the ease of doing business are needed to reduce time and costs which are the cause of high trade costs in the logistics process of export and import activities."

"Perkembangan teknologi dan bidang usaha yang terus berkembang, ditambah dengan terjadinya pandemi sejak tahun 2019 memberikan dampak dan perubahan signifikan terutama dalam hal penyelesaian sengketa bisnis. Para pencari keadilan terutama pelaku usaha membutuhkan mekanisme penyelesaian sengketa bisnis baru yang sesuai dengan asas sederhana, cepat, dan berbiaya ringan yang mana diwujudkan oleh Mahkamah Agung RI dengan diakomodir melalui dibentuknya PERMA 2/2015 yang kemudian diubah dengan PERMA 4/2019 tentang gugatan sederhana, serta menerbitkan PERMA 1/2019 tentang e-court dan e-litigation. Dasar hukum tersebut bertujuan untuk membuat mekanisme proses pengadilan menjadi cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, terutama melalui penyelesaian sengketa gugatan sederhana yang dapat diselenggarakan melalui mekanisme e-litigation yang telah tersedia di seluruh jaringan sistem e-court di seluruh pengadilan negeri di Indonesia sehingga terwujudnya ease of doing business.

---

The development of technology and business fields are growing rapidly, and in addition with global pandemic since 2019 has brought significant impacst especially in business dispute resolution. Justice seekers especially bussiness people demand a new mechanism for business dispute resolution that are simple, fasat, and low cost where Indonesian Supreme Court try to accommodate with establishment of PERMA 2/2015 which amended by PERMA 4/2019 regarding simple lawsuit, and establishment of PERMA 1/2019 regarding e-court and e-litigation. These rules are the legal basis to formed a judiciary process which mechanisms were held with a fast, simple, and low-cost process which applied by simple lawsuit (Small Claims) mechanism through an e-litigation process that is available in the entire network of e-court system in all district court in Indonesia where ease of doing business were applied and realized with those mechanism."

"Birokrasi yang berbelit dan regulasi yang menghambat investasi masih menjadi keluhan klasik dunia usaha, pemerintah merilis Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha dengan harapan dapat memperlancar perizinan untuk pengusaha termasuk bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) setelah mendapat persetujuan penanaman modal. Salah satu sektor yang rentan dengan urusan birokrasi dan regulasi adalah sektor energi dan sumber daya mineral. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara berdasarkan peraturan Presiden nomor 68 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ESDM melaksanakan deregulasi dan debirokratisasi sektor energi dan sumber daya mineral khususnya penyederhanaan perizinan pertambangan mineral dan batubara untuk mendongkrak investasi dan menjadikan Indonesia sebagai negara terkemuka dalam kemudahan berusaha. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, melalui studi kepustakaan, dengan tipologi penelitian preskriftif kualitatif dengan menyandingkan data-data yang diperoleh dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penyederhanaan proses perizinan di sektor energi dan sumber daya mineral mampu mendongkrak minat para investor menanamkan modalnya di Indonesia. Bahkan, kepercayaan para investor ini mendapat apresiasi dari Bank Dunia (World Bank) dengan menempatkan Indonesia ke peringkat 72 di tahun 2018 dalam Kemudahan Berusaha (Ease of Doing Business/EODB) di Indonesia. Peringkat tersebut merupakan keberhasilan tersendiri setelah pada tahun 2017 hanya menempati posisi ke-91 atau naik 19 peringkat.

---

Convoluted bureaucracy and regulation that hinder investment are still the classic complain in the business world, releasing the presidential regulation number 91 of 2017 on Acceleration of Doing Business, the government expects to ease permits for entrepreneurs such as micro, small and medium enterprises after acquiring capital investment agreement. One of the sectors susceptible to bureaucratic and regulatory matters is the energy and mineral resources sector. The Ministry of Energy and Mineral Resources has the task of administering government affairs in the field of energy and mineral resources to assist the President in conducting state government based on the presidential regulation number 68 of 2015 on the Organization and Work Procedures of the Ministry of ESDM carrying out deregulation and debureaucratization of energy and mineral resources sector, especially the simplification of mineral and coal mining license to heighten investment and to make Indonesia a leading country in the ease of doing business. This research is conducted using normative legal research methodology through the study of literature with the typology of qualitative prescriptive research by placing the acquired data side by side and then associating them with the legislation. The result of the research shows that the simplification of the licensing process in the energy and mineral resources sector is capable of heightening investors interest in investing their capital in Indonesia. The credence of the investors received appreciation from the World Bank by placing Indonesia 72nd in the 2018 ranking of the Ease of Doing Business (EODB) in Indonesia. The rank was a success because it was increased by 19 points in comparison with Indonesias 91st position in 2017."

"Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018, merupakan salah satu dampak diberlakukanya ease of doing business (EoDB) di Negara Indonesia yang memberlakukan Online Single Submission (OSS) dan memberikan perintah pengesahan badan hukum koperasi dilakukan pada program AHU Online, yang selama ini prosesnya dilakukan dalam program SISMINBHKOP. Dengan rumusan masalah pada penulisan ini menjelaskan bagaimana teori dan konsep badan hukum (rechtpersoonlickheid) khususnya koperasi, kemudian mengenai pengaturan dalam hukum Indonesia mengenai kebadanhukuman koperasi khususnya dalam pendirian, pendaftaran dan pengesahan, dan pengaturan mengenai pemberlakuan PP 24 Tahun 2018. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Kesimpulan yang dapat diambil oleh penulis yakni dalam teori dan konsep kebadanhukuman koperasi pengesahan badan hukum koperasi dapat disamakan dengan Perseroan Terbatas dengan dasar memiliki status yang sama yaitu sebagai subyek hukum yang dapat diperhitungkan sama dengan manusia dan menyatakan bahwa dalam pengaturan mengenai tidak dikecualikanya pengesahan badan hukum koperasi, merupakan hal yang tepat. Selanjutnya, saran yang penulis berikan, yakni kepada Kementerian Koperasi dan UKM untuk mengkaji ulang khususnya dalam kelembagaan koperasi, dan kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk segera membuat pengaturan mengenai pengesahan badan hukum koperasi dalam AHU online.

---

Article 14 paragraph (2) Government Regulation No. 24 of 2018, is one of the effects of the ease of doing business (EoDB) in Indonesia which implemented Online Single Submission (OSS) and gave orders to ratify cooperative legal entities carried out in the AHU Online program, which has been carried out in the SISMINBHKOP program. With the formulation of the problem at this writing explains how the theory and concept of legal entities (rechtpersoonlickheid), especially cooperatives, then regarding the regulation in Indonesian law regarding the cooperative penalties especially in the establishment, registration and endorsement, and regulation regarding the enactment of PP 24 of 2018. The research method used is normative juridical.

The conclusion that can be taken by the author is in the theory and concept of the punishment of cooperative ratification of cooperative legal entities can be equated with a Limited Liability Company with the basis of having the same status as legal subjects that can be calculated equally with humans and states that in the regulation regarding the exclusion of ratification of cooperative legal entities, is the right thing. Furthermore, the advice that the authors give, namely to the Ministry of Cooperatives and SMEs to review specifically in cooperative institutions, and to the Ministry of Law and Human Rights to immediately make arrangements regarding the ratification of cooperative legal entities in the online AHU."

"DKI Jakarta sebagai pusat perekonomian negara merupakan salah satu kota yang merepresentasi kondisi perekomonian Indonesia dengan harapan dapat menyediakan pekerjaan layak serta pertumbuhan ekonomi yang pesat melalui peningkatan investasi. Penelitian ini bertujuan untuk optimalisasi faktor-faktor eksternal dilihat dari perkembangan investasi dan ketenagakerjaan di DKI Jakarta serta pengaruh variabel kemudahan berusaha, indikator tata kelola pemerintahan, faktor ekonomi, dan sosial budaya terhadap minat investasi kembali di DKI Jakarta. Metodologi yang diterapkan dalam penelitian ini adalah kuantitatif menggunakan permodelan Structural Equation Model (SEM), dengan menerapkan aplikasi Smart PLS berdasarkan data primer melalui penyebaran kuesioner pada sejumlah investor di DKI Jakarta dan data sekunder dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2012-2021 serta literatur terkait lainnya. Hasil dari penelitian ini antara lain penanaman modal asing lebih mendominasi dibanding penanaman modal dalam negeri, investasi menjadi salah satu faktor yang berpengaruh pada ketersediaan lapangan pekerjaan di DKI Jakarta, tenaga kerja di DKI Jakarta secara umum didominasi oleh kelulusan SMA/SMK, serta faktor yang mempengaruhi minat investasi yaitu tatakelola pemerintahan, kemudahan berusaha, dn faktor ekonomi. Sedangkan faktor ekonomi dengan indikator ketenagakerjaan, teknologi, sumber daya alam, dan sumber daya manusia tidak berpengaruh pada minat investor untuk berinvestasi kembali di DKI Jakarta.

---

DKI Jakarta as the center of the country's economy is one of the cities that represents Indonesia's economic conditions with the hope of providing decent work and rapid economic growth through increased investment. This study aims to optimize external factors seen from the development of investment and employment in DKI Jakarta as well as the influence of variables of ease of doing business, governance indicators, economic factors, and socio-cultural factors on interest in reinvestment in DKI Jakarta. The methodology applied in this study is quantitative using Structural Equation Model (SEM) modeling, by applying the Smart PLS application based on primary data through the distribution of questionnaires to a number of investors in DKI Jakarta and secondary data from the 2012-2021 National Labor Force Survey (Sakernas) and other related literature. The results of this study include foreign investment dominating more than domestic investment, investment is one of the factors that influence the availability of jobs in DKI Jakarta, the workforce in DKI Jakarta is generally dominated by high school / vocational graduates, and factors that influence investment interest, namely governance, ease of doing business, and economic factors. Meanwhile, economic factors with indicators of employment, technology, natural resources, and human resources have no effect on investor interest in reinvesting in DKI Jakarta."

"Penanaman modal asing memiliki posisi penting bagi pembangunan ekonomi suatu negara sehingga negara berlomba mendapatkan penanaman modal asing dengan menetapkan insentif pajak berupa tarif pajak yang rendah. Dalam mengukur efektivitas insentif pajak tersebut, umumnya dilakukan menggunakan Statutory Tax Rate. Namun demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran yang lebih tepat digunakan adalah Effective Average Tax Rates (EATR), karena mampu menjelaskan insentif pajak yang diterima oleh penanam modal. Menggunakan data panel 70 negara dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, disimpulkan bahwa tingginya EATR akan menyebabkan penanaman modal asing yang masuk ke dalam suatu negara menjadi lebih kecil

---

Foreign direct investment has an important position for the economic development of a country so that many countries compete to get foreign direct investment by setting tax incentives in the form of low tax rates. In measuring the effectiveness of these tax incentives, it is generally done using the Statutory Tax Rates. However, this study shows that the more appropriate measure to use is the Effective Average Tax Rate (EATR), because it is able to explain the tax incentives received by investors. Using panel data from 70 countries from 2017 to 2020, it is concluded that a high EATR will result in smaller foreign investment entering a country"

"Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Indonesia mengalami beragam kesulitan untuk dapat bertahan dan berkembang. Pemerintah kemudian menerbitkan UU Cipta Kerja yang di dalamnya memuat ketentuan mengenai reformasi aspek kemudahan berusaha bagi UMK. Namun, implementasi peraturan tersebut masih memiliki beberapa hambatan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menjelaskan implementasi kebijakan kemudahan berusaha bagi UMK di Kota Depok. Penelitian ini menggunakan teori integrated implementation model dari Winter (2012). Penggunaan teori ini ditujukan untuk menganalisis implementasi kebijakan dari dua sudut perspektif yang berbeda: penyelenggara kebijakan dan kelompok target. Penelitian ini menggunakan pendekatan postpoitivist. Data diperoleh dari wawancara mendalam sebagai data primer dan studi kepustakaan sebagai data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan kemudahan berusaha bagi UMK di Kota Depok sudah berjalan dengan cukup optimal. Hal ini ditunjukkan dengan hampir terpenuhinya tujuh belas indikator dari empat dimensi yang digunakan pada penelitian ini. Ada beberapa hal yang menjadi catatan, seperti: belum adanya kerja sama produktif untuk menigkatkan pemahaman UMK terhadap insentif pajak; rendahnya kesadaran pelaku UMK terhadap pelayanan bantuan hukum karena ketiadaan sosialisasi; persepsi UMK di Kota Depok yang cenderung negatif terhadap pelaporan pajak; dan penyalahgunaan pinjaman KUR untuk kepentingan non-usaha. Oleh karena itu, sosialisasi mengenai pelaporan pajak dan bantuan hukum perlu dilakukan dan dimasifkan. Mekanisme pengawasan atau pertanggungjawaban penggunaan KUR juga diperlukan untuk mencegah penyimpangan.

---

Micro and Small Enterprises (MSEs) in Indonesia experience various difficulties to survive and develop. The government then issued Job Creation Law which contains provisions regarding reform of aspects of ease of doing business for MSEs. However, the implementation of these regulations still has several obstacles. This research aims to explain the implementation of the ease of doing business policy for MSEs in Depok City. This research uses integrated implementation model theory by Winter (2012). The use of this theory is intended to analyse policy implementation from two different perspectives: policy administrators and target groups. This study uses a postpositivist approach. Data were obtained from in-depth interviews as primary data and literature studies as secondary data. The research results show that the implementation of the ease of doing business policy for MSEs in Depok City has been implemented quite optimally. This is shown by the almost complete fulfillment of seventeen indicators from the four dimensions used in this research. There are several things to note, such as: the absence of productive collaboration to improve MSEs' understanding of tax incentives; low awareness of MSEs regarding legal aid services due to lack of socialization; the perception of MSEs in Depok City which tends to be negative towards tax reporting; and misuse of KUR loans for non-business purposes. Therefore, socialization regarding tax reporting and legal assistance needs to be carried out and accelerated. Monitoring or accountability mechanisms for the use of KUR are also needed to prevent a misuse."

"Kemudahan berusaha dapat menjadi keuntungan lokasi dari host country yang bertujuan untuk menarik investasi asing. Penelitian ini menganalisa pengaruh dari kemudahan berusaha terhadap masuknya FDI. Data yang digunakan adalah peringkat ease of doing business dan peringkat doing business indicators, sera data FDI negara-negara berkembang dan ASEAN-8. Metode penelitian adalah data panel dengan periode penelitian dari 2006-2013 untuk kemudahan berusaha dan dari 2007-2013 untuk peringkat lima indikator menjalankan usaha. Kemudahan berusaha ditemukan memberikan pengaruh yang signifikan baik di negara-negara berkembang maupun di ASEAN-8. Indikator getting credit, trading across borders dan enforcing contracts memberikan pengaruh signifikan di negara-negara berkembang, Sedangkan di negara-negara ASEAN-8 hanya indikator starting a business yang mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap masuknya FDI. Hasil ini menunjukkan reformasi regulasi usaha harus menjadi agenda negara-negara berkembang dan ASEAN-8 untuk membuat lingkungan usaha yang kondusif.

---

Ease of doing business can be a location advantage of the host country that aims to attract foreign investment. This study analyzes of the effect on ease of doing business on the inflow of FDI. Using data of the ranking on ease of doing business and ranking on doing business indicators, also FDI data of developing countries and the ASEAN-8. Research method is a data panel with the study period of 2006-2013 for ease of doing business and from 2007-2013 for ranking on five of doing business indicators. Ease of doing business found a significant influence both in developing countries and ASEAN-8. Indicators of getting credit, trading across borders and enforcing contracts have a significant effect in developing countries, while in ASEAN-8 is found only indicator of starting a business that has a significant effect on FDI. These results demonstrate that reform of business regulatory should be on the agenda of developing countries and ASEAN-8 to create condusive environment."

"Business Enabling Environment (BEE) akan menjadi rumusan indeks baru yang dinilai lebih efektif dalam menilai iklim bisnis dan investasi suatu negara, setelah penghentian indeks penilaian kemudahan berusaha yakni Ease of Doing Business (EoDB) pada September 2021 lalu. World Bank (Bank Dunia) akan menggantikan EoDB sebagai indikator dalam menilai iklim investasi suatu negara, dengan BEE. Penelitian ini bermaksud untuk untuk menganalisis dan memperoleh pemahaman mengenai indikator penilaian untuk menilai iklim bisnis dan investasi suatu negara dengan pendekatan baru yakni BEE yang menggantikan indikator penialaian EoDB. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian deskriptif analitik yang didukung oleh data sekunder dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan ekonomi di Indonesia, EoDB ternyata telah memainkan peran penting dalam mendorong reformasi regulasi dan kemudahan berusaha yang berdampak cukup signifikan pada peningkatan perekonomian nasional. Namun pada tahun 2020, World Bank telah menghentikan indeks penilaian EoDB dan merumuskan indeks penilaian baru yakni BEE yang bertujuan untuk mempromosikan reformasi ekonomi, membuka pintu untuk berbagi pengetahuan dan dialog kebijakan bagi pemerintah, masyarakat sipil termasuk sektor swasta, World Bank Group (WBG), dan lembaga pembangunan lainnya.

---

Business Enabling Environment (BEE) will be a new approach that is considered more effective in assessing the business and investment climate, after World Bank Group decided to discontinue Ease of Doing Business (EoDB) report in September 2021. World Bank will replace EoDB as an indicator in assessing an investment climate, with BEE. This study intends to analyze and gain an understanding of the assessment indicators to assess the business and investment climate with a new approach, namely BEE which replaces EoDB assessment indicator. The type of this research is descriptive analytic research supported by secondary data using qualitative data analysis techniques. The research concluded that based on the results of an evaluation of the implementation of economic policies in Indonesia, EoDB has played an important role in encouraging regulatory reform and ease of doing business which have a significant impact on improving national economic. However, in 2020, the World Bank has discontinued EoDB report and formulated a new approach, namely BEE which aims to promote economic reforms, opening the door for knowledge sharing and policy dialogue for governments, civil society (including the private sector), the WBG, and other development institutions."