Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dari awal kelahirannya hingga fenomena kontemporer, pertumbuhan industri perfilman Indonesia mengalami pasang surut yang tiada henti. Penelitian ini tertarik membahas posisi dan resistensi industri perfilman nasional terhadap industri film dunia dan sudut pandang ekonomi politik yang dimodifikasi dengan penggunaan world-system theory. Mengingat sudah berpuluh tahun industri perfilman global dikuasai Amerika (Hollywood), kajian ini juga akan melihat aspek historisitas perfilman dunia. Selain itu, mengingat Indonesia bukan satu-satunya negara di Asia yang industri perfilmannya terhegemoni Hollywood, penelitian ini juga melakukan komparasi terhadap industri perfilman India, Thailand, Singapura dan Korea. Untuk itu, sangat relevan jika peneliti mengungkap : Bagaimana karakteristik world film system yang menggiring pada dominasi Hollywood? Bagaimana proses akumulasi kapital terjadi dalam film dunia? Bagaimana relasi industri perfilman Indonesia sebagai periphery terhadap Hollywood sebagai core dibandingkan dengan industri film negara lain di Asia? Bagaimana perubahan kekuasaan dan kepentingan dalam industri perfilman Indonesia? Bagaimana perkembangan industri perfilman Indonesia merubah posisi core-periphery dalam industri film global? Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma kritis dengan tipe penelitian kualitatif. Untuk pengumpulan data di lapangan digunakan tiga teknik : document analysis berupa buku, dokumen resmi, artikel jurnal cetak rnaupun intemet, hasil penelitian terdahulu dan artikel media massa; indepth¬interview dengan regulator perfilman, pekerja film dan pengamat pertilman; dan observasi. Data yang didapat kemudian dianalisa melalui analisa ekonomi politik kritis dengan varian konstruktivisme kerangka berpikir world-system theory. Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa industri perfilman global lebih banyak berkembang di Amerika terutama ketika Hollywood memasuki masa keemasan sistem studionya. Sejak itu teknologi maupun genre film dunia di negara dunia ketiga termasuk Asia dipengaruhi oleh Hollywood. Meskipun begitu, kehadiran teknologi televisi yang diikuti perkembangan media global membuat industri pefilman dunia melakukan pertunangan dengan media lain. Tak heran jika kemudian dunia media global sejak 1990-an dikuasai oleh beberapa perusahaan besar (TNCs). Proses akumulasi kapital yang dilakukan perusahaan besar ini membuat struktur pasar industri film dunia bersifat oligopolic. Relasi yang muncul antara core (Hollywood) dengan negara Asia (periferi) adalah kecenderungan ketergantungan mereka terhadap supply film dari Hollywood. Ketergantungan ini sengaja di-maintain oleh pemain-pemain kuat Hollywood didukung oleh lembaga-lembaga ekonomi internasional serta armada distribusi intemasional yang kuat. Kuatnya dominasi Hollywood ini tak berarti akan menimbulkan respon dan resistensi yang sama dari negara-negara Asia lainnya. India menunjukkan keberhasilannya melakukan imitasi Hollywod dengan upaya plusnya menumbuhkan sense lokal dalam film-filmya. Thailand mulai maju ke pentas film dunia internasional dengan mengambil wilayah lain baik secara geografis maupun muatan teks film yang ditawarkan sekaligus bekerjasama dengan industri perfilman Hollywood. Singapura dengan sadar menempatkan industri perfilmannya yang masih kecil untuk terbuka terhadap dominasi Hollywood. Sementara Korea menerapkan strategi integratif untuk mengalahkan film Amerika dengan membuat film nasionalnya menguasai pasaran film Korea. Sementara itu dalam industri perfilman Indonesia, tampak bahwa negara kurang responsif terhadap perkembangan film dunia. Regulasi film yang dibuat pada masa Orde Baru sudah tidak relevan dengan perkembangan konteks sosial politik pasca reformasi. Selain itu, belum ada upaya jelas menumbuhkan produksi film nasional sekaligus melakukan upaya resistensi terhadap gempuran film impor. Pasar film sendiri menunjukkan film nasional hares bersaing ketat dengan meluapnya film impor di pasaran, televisi dan pembajakan cakram VCD dan DVD. Meskipun begitu, langkah awal untuk menuju pertumbuhan status periferi perfilman Indonesia mulai muncul. Terdapat resistensi yang kuat dari segolongan sineas yang mempunyai background keilmuan film untuk memproduksi film yang berkualitas sekaligus memadukan dengan strategi pasar balk nasional maupun intemasional. Mereka menciptakan pasar dan penonton film baru sekaligus memasarkan film nasional melalui ajang-ajang festival intemasional. Hal yang sama juga dilakukan oleh para sineas film independen yang mempunyai pola produksi dan distribusi yang unik. Kajian di atas menunjukkan bahwa penggunaan world system theory dalam analisis ekonomi politik secara teoritis memberikan sumbangan yang besar terutama dalam menunjukkan konteks makro industri perfilman nasional dalam tatanan film dunia. Di samping ini, perspektif ini juga memungkinkan penggunaan analisis historis materialis untuk melihat ke belakang pertumbuhan industri film nasional dan global yang mempengaruhi fenomena kontemporer industri perfilman Indonesia. Modifikasi world-system theory dan ekonomi politik media dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa cistern film dunia berikut struktur yang memuat relasi core-periphery bersifat dinamis yang tergantung dengan konteks waktu dan geografis. Respon serta resistensi industri film Indonesia dan negara-negara lain di Asia terhadap dominasi film Hollywood tidaklah bersifat sama. Oleh karena itu, sangat relevan jika pada kajian mendatang dilakukan analisis yang lebih mendalam dan mikro terhadap proses konsumsi ataupun resistensi melalui teks film dalam melihat pertumbuhan industri film nasional. Sedangkan secara praktis, penelitian ini memberikan pemetaan terhadap permasalahan, tantangan dan prospek masa depan industri perfilman Indonesia yang tak hanya dilihat dari level nasional, melainkan juga global, nasional dan intemasional yang membutuhkan komitmen yang tinggi baik dari pemerintah, pekerja film dan khalayak untuk memanfaatkan momentum panting pertumbuhan film nasional era paska reformasi ini.

Abstrak :
ABSTRAK Perdagangan lada di Palembang pada masa Kesultanan merupakan perdagangan hasil pertanian terpenting daerah itu dan mempunyai pengaruh yang besar sebagaimana yang akan kita lihat nanti baik pada struktur politik maupun struktur ekonomi masyarakat Palembang. Perdagangan ini mengakibatkan pula terjadinya integrasi kekuasaan Sultan di bidang politik dan ekonomi. Kira-kira sejak meningkatnya perdagangan lada. Palembang sekitar pertengahan abad 17, yang pada waktu itu terjadi hubungan perdagangan lada antara Kesultanan dan VOC berdasarkan persetujuan-persetujuan yang diadakannya sejak tahun 1641, Sultan Palembang secara teratur mengawasi hasil lada Palembang. Pengawasan ini menjadi makin ketat dan secara berangsur menjadi monopoli Kesultanan sejajar dengan makin meningkatnya kepentingan Sultan terhadap produksi lada. Lada sebagai hasil pertanian untuk ekspor dari Palembang ternyata mempunyai kedudukan yang penting dalam struktur perekonomian Kesultanan. Adalah mudah dimengerti apabila perdagangan lada di Palembang berpengaruh pada struktur politik yang ada. Lebih dari itu, posisi lada yang begitu panting bagi perekonomian Kesultanan sangat mempengaruhi kebijaksanaan kesultanan dibidang ekonomi, dan tentu saja hal ini sangat berpengaruh pula atas struktur perekonomian masyarakat. Perdagangan Kesultanan Palembang dalam kaitannya dengan perdagangan lada di sana dan bagaimana pengaruh timbal balik antara perdagangan lada dan perubahan-perubahan sosial ekonomi yang terjadi merupakan tema pokok penelitian saya. Pemilihan permasalahan ini didasarkan atas pertimbangan bahwa perdagangan lada Kesultanan yang mengakibatkan terjadinya integrasi kekuasaan Sultan dibidang politik dan ekonomi merupakan masalah karakteristik yang sangat menarik. Lagi pula, sejauh ini perdagangan lada di Palembang belum pernah diteliti. Adapun jangkauan waktunya meliputi periode tahun 1790 sampai tahun 1825. Penggunaan tahun 1790 sebagai batasan periodisasi ini didasarkan pada kenyataan bahwa sejak tahun itu terjadi perubahan-perubahan yang dapat dikatakan sebagai awal terlepasnya perdagangan Palembang dari monopoli VOC. Sementara tahun 1825 adalah tahun runtuhnya perdagangan Kesultanan Palembang secara keseluruhan akibat dih.apuskannya Kesultanan Palembang oleh Belanda. Perlu disinggung disini bahwa diaamping lada, tambang timah Bangka merupakan basis penting pula perekonomian Kesultanan. Namur demikian masalah tambang timah Bangka ditempatkan diluar lingkup penelitian. Perhatian terhadap timah Bangka tidak lebih pada perhatian terhadap akibat yang ditimbulkannya sehubungan dengan menumpuknya modal yang diperoleh dari tambang timah. Yang dimaksudkan adalah menumpuknya modal Kesultanan yang diperoleh dengan mudah dari tambang timah ternyata dimamfaatkan pula oleh Sultan untuk memperkuat posisinya dalam menguasai perdagangan lada. Sebagai akibat balik, hilangnya pendapatan dari tambang timah akan berpengaruh pula pada penguasaan perdagangan lada. Mengenai sumber-sumber yang digunakan adalah sumber-sumber Belanda dan sumber-sumber lokal. Sumber-sumber Belanda meliputi sumber-sumber yang telah diterbitkan, dan juga dokumen-dokumen asli VOC pada periode-periode terakhir, arsip Comisaris Jendral, arsip Gubernur Jendral, koleksi-koleksi pribadi serta arsip-arsip yang diinventarisasikan secara terpisah seperti laporan akhir tahun, laporan perjalanan, memori serah jabatan, yang disimpan di arsip Fegara di Den Haag, dan di Perpustakaan Leiden. Adapun sumber-sumber lokal yang dipergunakan adalah sumber-sumber lokal yang disimpan di Perpustakaan Boninklijk Institutt) Leiden dan di Perpustakaan Universitas Leiden, serta sumbersumber lokal yang telah diterbitkan. Meskipun demikian, mengingat terbatasnya somber-sumber yang telah digun.akan maka kemungkinan perubahan terhadap penulisan ini masih terbuka.