Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Artikel ini bertujuan untuk menganalisis alasan kegagalan sanksi Amerika Serikat dalam skema Caesar Act dalam melakukan perubahan rezim di Suriah tahun 2019-2023. Pada tahun 2019 Amerika Serikat menjatuhkan sanksi ekonomi paling komperhensif terhadap Suriah melalui skema Caesar act. Sanksi Ekonomi dalam Caesar Act secara eksplisit melarang segala bentuk bantuan luar negeri dan investasi di Suriah. Tujuan dari Sanksi Ekonomi dalam skema Caesar Act ini adalah untuk mempengaruhi adanya perubahan rezim atas segala tindakan pelanggaran hak asasi manusia terhadap masyarakatnya di Suriah. Dampaknya, sanksi ekonomi tersebut memberikan dampak buruk terhadap perekonomian Suriah, akan tetapi disaat yang sama Sanksi ekonomi tersebut justru memperburuk kondisi kehidupan masyarakat di Suriah. Secara umum, resistensi suatu negara akan runtuh ketika negara tersebut tidak berhasil memenuhi stabilitas domestik dan kepentingan ekonominya. Akant tetapi Pemerintah Suriah tetap bertahan dan tidak merubah kebijakannya. Sehingga Sanksi Ekonomi Amerika Serikat gagal dalam menacapi political change di Suriah. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan Teknik triangulasi. Artikel ini menemukan bahwa kegagalan sanksi ekonomi Amerika Seriat dalam skema Caesar Act sebagai sanksi paling komperhensif dipengaruhi oleh faktor domestik (Stateness Level) yang membuat Suriah memiliki kemampuan untuk menolak atau mengabaikan economic statecraft tersebut.

---

This article aims to analyze the reasons for the failure of the United States (US) economic sanctions under the Caesar Act project, which were intended to bring about a change in the Syrian administration between 2019 and 2023. In 2019, the US implemented the Caesar Act project, which involved imposing the most comprehensive economic embargo on Syria. The Caesar Act imposed explicit restrictions on all types of foreign assistance and investment in Syria. The primary goal of the economic sanctions implemented under the Caesar Act was to exert pressure on the Syrian regime to bring about a change in government due to its severe breaches of human rights against its own citizens. Consequently, the economic sanctions had adversely affected the Syrian economy, while simultaneously exacerbating the living conditions of the people in Syria. In general, a nation's resilience weakened when it was unable to fulfil its internal stability and economic objectives. However, the Syrian government remains resolute and unwavering in its decisions. The US economic sanctions proved ineffective in addressing political transformation in Syria. This article used a qualitative methodology, utilizing triangulation techniques. This article concludes that the American economic sanctions, namely the Caesar Act, have failed due to the domestic component (stateness level) which allowed Syria to refuse or disregard the economic statecraft."

"Tesis ini membahas tentang pengaruh threat against U.S. terhadap pilihan instrumen kebijakan luar negeri AS dalam Global War on Terrorism (GWoT) dimana salah satunya adalah Container Security Initiative (CSI). Analisis dalam tesis ini menggunakan Economic Statecraft Concept (Baldwin,1985) sebagai teori utama. Kajian literatur dalam penelitian ini menemukan adanya security threat dan economic threat yang mendorong AS memilih CSI sebagai economic statecraft dalam kebijakan GWoT. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, dimana dari pengolahan data statistik menggunakan logistic regression yang mendapatkan adanya bukti yang membenarkan CSI sebagai economic statecraft dan efektifitas CSI sebagai instrumen kontra terorisme AS.

---

This thesis discusses the impact of the threat against U.S. to choose foreign policy instrument in the Global War on Terrorism (GWoT), in this case is Container Security Initiative (CSI). The analysis in this thesis using Economic Statecraft Concept (Baldwin, 1985) as main theory. Literature review in this study found security threat and economic threat that drives the U.S. choose CSI as economic statecraft in GWoT policy. This study is a quantitative research, in which processing of statistical data using logistic regression found evidence to justify CSI as economic statecraft and effectiveness of CSI as an instrument of U.S. counter-terrorism."

"Penelitian ini berupaya menganalisis mengenai kebijakan energi China terhadap Angola dalam upaya mengamankan pasokan energi minyaknya. Upaya China dilakukan melalui diplomasi energi dengan menggunakan instrumen positive economic statecraft. Untuk, tulisan ini menganalisa mengenai sejumlah aktivitas diplomasi China untuk Angola seperti kunjungan diplomatik, bantuan luar negeri, investasi, perdagangan dan kerjasama ekonomi. Selain itu, penulis juga menganalisa indikator keberhasilan energi China di Angola dan faktor-faktor yang mendorong keberhasilan diplomasi tersebut. Penulis menggunakan metode kualitatif dengan mengambil data melalui studi kepustakaan. Pada akhirnya penelitian ini menemukan bahwa sejumlah faktor yang mendukung keberhasilan ekonomi di China antara lain; pergeseran kebijakan China dari ideologi China ke ekonomi pragmatis, penggunaan charm foreign policy, isu HAM di Angola, kurangnya kontrol kebijakan energi di Angola dan terakhir berhasilnya diplomasi di Angola juga dipengaruhi oleh gagalnya diplomasi Amerika di Afrika sehingga tidak ada power yang lebih besar di Afrika yang memudahkan China melakukan ekspansi minyak dan mendapatkan pasar di Angola.

---

This research attempts to analyze China energy policy towards Angola as part of its efforts to secure the country's oil supply. To reach this goal, China utilizes its energy diplomacy using positive economic statecraft instrument. Therefore, this thesis will analyze a number of diplomatic activities that had been made between China and Angola such as diplomatic visits, foreign aid, investment, trade and economic cooperation. Furthermore, this thesis will analyze the impetus factors and the success indicator of China's energy diplomacy in Angola. The author uses qualitative methodology by collecting data from various literature studies. Ultimately, this research finds a number of impetus factors of China economic success, such as; the shift in China ideology to pragmatic economic, the use of charm foreign policy, human rights issue in Angola, the lack of control of energy policy in Angola and lastly, the failure of United States of America diplomacy in Africa (thus there's no greater foreign power in the continent) provides an opportunity for China to expand their oil business and getting a market in Angola."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan melakukan analisis upaya China untuk mengamankan pasokan energinya di Indonesia melalui economic statecraft. Sejak menjadi net oil importer pada tahun 1993, China mengubah kebijakan energi yang pada awalnya dilakukan secara self sufficiency menjadi going abroad melalui kerja sama dan ekspansi ke luar negeri. Diversifikasi sumber pemasok energi adalah hal yang vital untuk menekan resiko dependensi pada pemasok tertentu. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa China menggunakan instrumen economic statecraft yang berupa bantuan asing dan foreign direct investment dalam melakukan diplomasi energi di Indonesia.

---

ABSTRACT

This research attempted to do an analysis of strategies used by China, in its efforts to secure energy supplies from Indonesia through economic statecraft. Since becoming a net oil importer in 1993, China's changing energy policy that was originally done in self-sufficiency be going abroad through cooperation and overseas expansion. Diversification of sources of energy suppliers is vital to reduce the risk of dependency on specific suppliers. The results of this study show that China's use of economic statecraft?s instruments in the form of foreign aid and foreign direct investment in doing energy diplomacy in Indonesia."

"ABSTRAK Tesis ini menaklik hubungan negara dan bisnis dalam kebijakan ekonomi luar negeri China bernama BRI. Berangkat dari konsep ldquo;bina ekonomi negara rdquo; dan metode penelitian kualitatif ndash; studi kasus, penelitian ini mengafirmasi bahwa agenda konektivitas melalui BRI mengandung motif ekonomi dan politik China di Asia Tenggara. Tujuan strateginya, yaitu pendalaman hubungan kerja sama dan kontiunitas internasionalisasi. Penelitian ini menunjukkan aktor bisnis memiliki keterlibatan penting dalam penyelenggaraan bina ekonomi negara. Industri konstruksi infrastruktur dan transportasi merupakan bagian dari pengendalian tersebut. Proses penetrasi berlangsung dalam empat faktor determinan. Pertama, kebijakan BRI dijadikan sebagai program pembangunan nasional yang sesuai visi China rsquo;s Rejuvenation, sehingga hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah subnasional terunifikasi. Kedua, tujuan antara pemerintah dengan aktor bisnis bersifat kompatibel. Terakhir, hubungan anatar pemerintah dengan kedua sektor industri beserta keterlibatan aktor bisnisnya menjadi direktif dan hierarkis, karena pemerintah melakukan penguasaan sistem kepemilikan, sistem manajemen perusahaan, dan struktur kepemimpinan perusahaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa negara berhasil mengendalikan aktor bisnis.Kata kunci: BRI, Negara-Bisnis, Bina Ekonomi Negara, Konektivitas, dan Industri Konstruksi dan Transportasi.

---

ABSTRACT This thesis examines state business relations in Belt and Road Initiative as China rsquo s foreign economic policy. Set forth from ldquo economic statecraft rdquo theory and qualitative method, this research shows that connectivity agenda through BRI have economic and geostrategic motives and interrelated in Southeast Asia. The significance of the strategy are internationalization continuity and deepening of cooperation. This research found that commercial actor as important part to implemented economic statecraft. The penetration process occupy in four determinant factors. First, BRI is positioned as national development and convergent in ldquo China rsquo s Rejuvenation rdquo , so that the relationship between the central government and subnational government is unified. Second, the intrinsic goal is compatible between government and commercial actors. Third, market structure in infrastructure construction and transportation industry sector is created by government become more concentrated and monopoly. Finally, the reporting relationship between state and commercial actors become more directive, hierarchy, and centralized, because government exercises ownership control, corporate managements, and the composition of personnels and company leader is appointed directly by government. The results of this research indicate that state has controlled actor commercial for reach economic and geostrategic aims in Southeast Asia. "

"Pada tahun 2018, pemerintah Indonesia menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan pemerintah Tiongkok yang menandakan peresmian kerja sama Indonesia-Tiongkok dalam kerangka kerja Belt and Road Initiative (BRI). Inisiatif ini digagas oleh pemerintah Tiongkok untuk memberi insentif ekonomi (pendanaan, faktor produksi, tenaga kerja dan ahli, asistensi) guna mendukung pembangunan infrastruktur negara mitra dan memperkuat konektivitas di sepanjang jalur BRI (Silk Road Economic Belt dan 21st Century Maritime Silk Road). Kendati sokongan yang disediakan untuk merealisasikan agenda Global Maritim Fulcrum (GMF) Indonesia, terdapat berbagai risiko multisektoral yang mengikuti penerimaan BRI. Terlebih lagi, latar belakang persaingan geopolitis yang menjadi preseden kemunculan BRI semakin menambah daftar ancaman pada tingkat nasional, regional dan internasional. Keresahan tersebut menghadirkan pertanyaan yang diangkat dalam skripsi ini; mengapa Indonesia tetap melakukan penerimaan Belt and Road Initiative Tiongkok? Dengan menggunakan kerangka analisis economic statecraft, penulis menemukan terdapat beberapa faktor yang mendorong sebuah negara untuk menerima economic statecraft, yakni; tingkat stateness Indonesia yang tinggi sehingga mampu merumuskan kebijakan yang sesuai kepentingan eksekutif dan mengabaikan risiko dan/atau penolakan pada tingkat domestik; keterbatasan fiskal Indonesia dalam memenuhi ekspektasi pembangunan dalam negeri; keselarasan antara kepentingan pembangunan Indonesia dengan benefit yang dapat BRI sediakan; kekuatan Tiongkok sebagai emerging major power yang meningkatkan kredibilitas BRI; dan adanya ancaman geopolitis yang lebih besar apabila Indonesia menolak sebagai konsekuensi dari relasi asimetris antara Tiongkok-Indonesia.

---

In 2018, the Indonesian government signed a Memorandum of Understanding (MoU) with the Chinese government which marked the inauguration of Indonesia-China cooperation within the framework of the Belt and Road Initiative (BRI). This initiative was initiated by the Chinese government to provide economic incentives (funding, production factors, labor and experts, assistance) to support partner countries' infrastructure development and strengthen connectivity along the BRI route (Silk Road Economic Belt and 21st Century Maritime Silk Road). Despite the support provided to realize Indonesia's Global Maritime Fulcrum (GMF) agenda, there are multisectoral risks that follow BRI's acceptance. Moreover, the background of geopolitical rivalry that precedes the emergence of the BRI further adds to the list of threats at the national, regional and international levels. This unrest presents the question raised in this thesis; why does Indonesia continue to accept China's Belt and Road Initiative? By using the economic statecraft analysis framework, the author finds that there are several factors that encourage a country to accept economic statecraft, namely; Indonesia's high level of stateness so that it is able to formulate policies that suit executive interests and ignore risks and/or rejection at the domestic level; Indonesia's fiscal limitations in meeting domestic development expectations; alignment between Indonesia's development interests and the benefits that BRI can provide; China's strength as an emerging major power that increases the credibility of BRI; and the existence of a greater geopolitical threat if Indonesia refuses as a consequence of asymmetrical relations between China-Indonesia."

"Setelah terlibat konflik politik selama lebih dari enam dekade, Cina mengambil sebuah kebijakan yang fenomenal dalam hubungannya dengan Taiwan. Pada tanggal 29 Juni 2010 disepakati suatu kerangka kerjasama ekonomi yang ditandatangani oleh Association for Relations Across Taiwan Straits (ARATS) yang mewakili pemerintah Cina dan Strait Exchange Foundation (SEF) yang mewakili pemerintah Taiwan. Penandatanganan Cross Strait Economic Cooperation Framework Agreement (ECFA) ini menandai babak baru dalam hubungan lintas selat. Walaupun perjanjian tersebut bertujuan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi yang resiprokal dan setara, dalam isi perjanjian ECFA justru lebih menguntungkan Taiwan daripada Cina. Dalam ECFA disepakati kedua pihak sepakat untuk menurunkan tarif pada produk - produk ekspornya hingga 0%. Cina bersedia menurunkan tarif bagi 539 produk impor dari Taiwan, sementara Taiwan hanya bersedia menurunkan tarif bagi 267 produk impor dari Cina. Jelas terdapat ketidakseimbangan dalam kesepakatan ekonomi tersebut. Menjadi pertanyaan yang menarik, mengapa Cina tetap mau menandatangani perjanjian yang sudah jelas merugikan baginya secara ekonomi Melalui kerangka pemikiran economic statecraft, penelitian ini mengidentifikasi bahwa Cina memiliki memiliki kepentingan di balik penandatanganan ECFA. Adapun kepentingan politik Cina dalam penandatanganan ECFA adalah sebagai tahap awal untuk mencapai reunifikasi secara damai dengan Taiwan dan sebagaim pembuktian upaya peaceful development yang dilakukan Cina di kawasan Asia Timur. Selain itu, Cina juga memiliki kepentingan ekonomi untuk menjaga aliran dana investasi langsung dari Taiwan yang menjadi salah satu penyumbang pertumbuhan ekonomi Cina.

---

After six decades full of hostility and political tension, China took an extraordinary action regarding her relation towards Taiwan. On June 29, 2010, an economic cooperation framework agreement was signed between Association for Relations Across Taiwan Straits (ARATS) as a representative of government of China and Strait Exchange Foundation (SEF) as a representative of government of Taiwan. The signing of Cross Strait Economic Cooperation Framework Agreement (ECFA) was marking the new era of cross strait relations. While looking to improve economic cooperation reciprocally and equally, this agreement is more favor Taiwan instead of China. China agreed to reduce tariffs until 0% for 539 Taiwan export goods, while Taiwan only agreed to reduce tariffs for 267 China export goods. It is likely that China will face economic disadvantages because of this agreement. Then, the question is why China wants to sign this agreement although it doesn't give maximum advantages to her economy. Through the analysis from economic statecraft and economic cooperation as conceptual framework, this research pointed out that China has political and economic interest within this agreement. This research identified China's interest on ECFA as initial step to achieve peaceful reunification with Taiwan and as a way for China to prove the peaceful development strategy in East Asia region. Moreover, China also has economic interest towards ECFA which is to make sure Taiwan's FDI still come to China."