Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDalam rangka mencapai program Pemerintah Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diwujudkan melalui penyelenggaraan pembangunan perekonomian nasional atas dasar demokrasi ekonomi, dan mempercepat pengembangan ekonomi di wilayah tertentu yang bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi nasional, serta untuk menjaga keseimbangan kemajuan suatu daerah dalam kesatuan ekonomi nasional maka perlu dikembangkan Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus. Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus merupakan salah satu strategi Indonesia dalam mendorong investasi dan meningkatkan daya saing Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa hal-hal penting yang harus diatur pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus dalam rangka menjamin pembangunan dan pengoperasian Kawasan Ekonomi Khusus, serta untuk mengidentifikasi bentuk penerapan sanksi terhadap Badan Usaha Pengelola dalam hal keterlambatan pembangunan dan pengoperasian Kawasan Ekonomi Khusus.

---

ABSTRACTIn accordance to achieve the Government of Indonesia programme under Pancasila and Constitution of Republic of Indonesia 1945 that realized through the management of national economic development under economic democration, and the acceleration of economic development strategically in certain areas for national economic development, also to maintain the equallity of civilization in a national economic area, therefore the Special Economic Zones must be developed as stipulated under Law Number 39 of 2009 on Special Economic Zones. The development of Special Economic Zones is one of the strategy for Indonesia to support the investment in Indonesia and improve the competitiveness in Indonesia. The purpose of this research is to analyze the important things that shall be regulated under Law Number 39 of 2009 on Special Economic Zones in accordance with the development and operation of Special Economic Zones, also to identify the sanctions for the Administrator in accordance with the delay of development and operation of Special Economic Zones. "

"Kemiskinan masih menjadi permasalahan yang dihadapi Indonesia sampai saat ini. Salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi adalah pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Dalam literatur ekonomi, masih terdapat perdebatan dimana literatur yang tersedia belum memberikan simpulan yang jelas tentang bagaimana kebijakan berbasis tempat seperti KEK dapat memengaruhi kesejahteraan. Penelitian ini menganalisis dampak dari keberadaan KEK terhadap tingkat kemiskinan. Dengan menggunakan data pada tingkat kabupaten dan kota dari tahun 2005 sampai dengan 2021, penelitian ini menggunakan metode synthetic control untuk mengestimasi dampak dari keberadaan KEK terhadap tingkat kemiskinan pada masing-masing kabupaten/kota yang memiliki KEK dan membandingkannya dengan counterfactual kabupaten/kota tersebut, yaitu synthetic dari kabupaten/kota yang tidak memiliki KEK di wilayahnya. Hasil penelitian ini menemukan bahwa dari 8 (delapan) kabupaten/kota yang memiliki KEK, keberadaan KEK memiliki dampak yang bervariasi terhadap tingkat kemiskinan, dimana terjadi peningkatan kemiskinan pada 4 kabupaten/kota dan penurunan tingkat kemiskinan pada 4 kabupaten/kota lainnya dengan rentang -2,426 sampai 1,231 persen.......Poverty remains a problem that Indonesia continues to face today. One effort made by the government to achieve economic growth and equality is the development of Special Economic Zones (SEZs). In economic literature, there is still debate, as the available literature still needs to provide a clear conclusion on how place-based policies such as SEZs can affect well-being. This research examines the impact of the existence of SEZs on poverty levels. By using data from 2005 to 2021 at the district and city level, this research uses the synthetic control method to estimate the impact of SEZs on poverty levels in each district/city with SEZs. It compares it with the counterfactual district/city, a synthetic of districts/cities that do not have SEZs in their region. The results of this study found that of the eight districts/cities that have SEZs, the existence of SEZs has a varying impact on poverty levels, with an increase in poverty in four districts/cities and a decrease in poverty in the other four districts/cities with a range of -2.426 to 1.231 percent."

"Salah satu strategi dalam pengembangan ekonomi, mendorong investasi serta meningkatkan daya saing adalah pengembangan Special Economic Zone (SEZ) atau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Pengembangan KEK memfasilitasi kawasan yang lokasinya memiliki akses ke pasar global, meningkatkan produktivitas masyarakat wilayah sekitar serta pemusatan kawasan ekonomi hingga daerah cepat tumbuh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh KEK di Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi regional, baik terhadap wilayahnya serta terhadap Kabupaten/Kota di sekitarnya (spillover effect) dengan metode spasial ekonometrika yaitu Dynamic Spatial Durbin Model. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh KEK terhadap pertumbuhan wilayah hanya terdapat pada KEK Pariwisata sedangkan pada KEK Manufaktur belum berdampak signifikan. Pengaruh KEK pada pertumbuhan wilayah hanya pada jangka pendek. Variabel kontrol yang berpengaruh signifikan adalah Pertumbuhan Wilayah sebelumnya, PMDN, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Informasi dan Komunikasi, Indeks Pembangunan Manusia dan Pertumbuhan PDRB. Sedangkan pada wilayah sekitar variabel yang berpengaruh adalah Pertumbuhan PDRB serta Informasi dan Komunikasi.......One of the strategies in economic development, encouraging investment and increasing competitiveness is the development of a Special Economic Zone (SEZ). (KEK). SEZs facilitate the region whose location has access to the global market, increases local productivity, and centralizes economic areas in fast-growing areas. The study aims to analyze the impact of SEZs in Indonesia on regional economic growth, both in its region and in its spillover effect with the method of spatial econometrics, dynamic spatial durbin model. The results of the study show that in Tourism SEZs, SEZ variables have a significant effect on regional economic growth, while in Manufacturing SEZs, SEZ variables do not have a significant effect. In general, SEZ is a short-term effect on regional economic growth. The significant control variables are Previous Regional Growth, Domestic Direct Investment (PMDN), Labor Force Participation Rate, Information and Communication Technology, Human Development Index (HDI), and Gross Regional Domestic Product (GRDP) growth. Meanwhile, in the neighboring areas GRDP growth and Information and Communication Technology are significant variables."

"Masalah hubungan sosial. masyarakat Cina dengan penduduk asli merupakan masalah hubungan dua etnik yang berbeda latar belakang historis dan budayanya. Hubungan sosial yang terjadi tidak luput dari adariya prasangka dan tindakan diskriminatif. Dalam rangka mempertahankan.hidup dan kelangsungannya serta meningkatkan kesejahteraan, interaksi sosial individu dan atau kelompok dalam bidang ekonomi, khususnya perdagangan berlangsung secara berkesinambungan menjadi hubungan kerjasama dengan penduduk asli yang petani. Untuk mendapatkan komoditi ekspor dan pemasaran barang-barang dagangannya berupa kebutuhan pokok penduduk.Sebaliknya penduduk asli mencari pedagang yang akan membeli hasil kebunnya yang berupa komoditi ekspor seperti karet, coklat, lada dan sawit (CPO) serta kayu dan hasil hutan ikutan yang lain. Hubungan kerjasama yang terjadi adalah hubungan kerjasama yang simbiotik. Di samping itu orang Cina juga mengembangkan pola hubungan persaingan. Perilaku orang Cina yang ulet, tekun, etos kerjanya tinggi dan pragmatis usaha perdagangan orang Cina lebih maju dan penduduk asli. lni ditunjang oleh hubungan kerjasama sesama orang Cina yang berupa jaringan bisnis dan perdagangan yang melampaui batas-batas administrasi suatu negara. Adanya jaringan perdagangan tersebut menyebabkan orang Cina tidak akan kekurangan modal untuk mengembangkan usahanya. Juga tak akan susah memantau harga di luar negeri.Langkah-langkah yang dijalankan orang Cina untuk memajukan usaha dagangnya tidak tertandingi oleh penduduk asli yang sistim kerjanya masa secara tradisional. Oleh karena itu kehidupan orang Cina lebih makmur dari penduduk asli. Kesenjangan sosial ini di tempat lain dapat menimbulkan konflik dengan kekerasan atau kerusuhan. Tetapi di Kotamadya Jambi belum pernah teijadi. Ini disebabkan antara orang Cina dan penduduk asli mata pencahariannya berbeda, mereka saling melengkapi. Maka kehidupan sosial penuh dengan suasana toleransi, tenggang menenggang. Tambahan lagi Pemerintah Daerah memperhatikan kemajuan daerah dengan melakukan pembangunan secara berkesinambungan sehingga Kotamadya Jambi semakin terbuka untuk segala kegiatan aspek kehidupan.Dalam suasana yang demikian dimana kesejahteraan penduduk meningkat, maka keamanan pun akan stabil. Karena sistim ekonomi yang baik akan berpengaruh baik pula pada aspek-aspek kehidupan yang lain. Dengan demikian pembinaan Ketahanan Nasional dapat dibina."

"Di tahun 2009, Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang- undang (UU) Nomor 39 tentang penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Produk ini lahir untuk sebuah tujuan mulia: mempercepat pengembangan ekonomi, dan membangun keseimbangan pembangunan antar wilayah, dalam kerangka satu kesatuan ekonomi Negara Kesatuan Republik Indonesia. KEK dipilih sebagai terobosan untuk merealisasikan tujuan daripada KEK itu sendiri. Dilihat dari laporan tahunan Dewan Nasional KEK setiap tahunnya dari seluruh KEK yang sudah berjalan, masih diperlukan evaluasi pada KEK yang ada karena masih belum berjalan efektif. Pada kenyataannya evaluasi kemajuan program KEK sulit dilakukan karena setiap tahun terjadi perubahan pada indikator kinerja. Kurangnya pemantauan dan evaluasi yang efektif merupakan kelemahan kritis di sebagian besar program KEK (2016 ASEAN Guidelines for SEZs). Pengelolaan setiap KEK dapat dianggap sebagai mengelola proyek, dan mengelola seluruh KEK dapat dianggap sebagai manajemen program. Untuk meningkatkan efektifitas kinerja setiap KEK dalam manajemen program pada seluruh KEK, pada penelitian ini telah di analisa Key Performance Index (KPI) terhadap daftar manfaat. KEK di Indonesia memiliki manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kemudian terdapat 31 KPI yang relevan dan dapat digunakan guna memantau kegiatan setiap KEK di Indonesia. Serta indikator penanaman modal asing merupakan indikator yag dianggap paling penting dalam pemantauan kegiatan KEK, diikuti indikator ekspor dan seterusnya.......In 2009, the Government of Indonesia passed Law (UU) Number 39 concerning the implementation of Special Economic Zones (KEK). This product was born for a noble purpose: accelerating economic development, and building a balanced development between regions, within the framework of one economic unitary unitary state of the Republic of Indonesia. KEK was chosen as a breakthrough to realize goals rather than SEZ itself. Judging from the annual report of the National SEZ Council every year for all SEZs that are already running, an evaluation of existing SEZs is still needed because they are not yet running effectively. In fact, evaluating the progress of the KEK program is difficult because every year there are changes in performance indicators. Lack of effective monitoring and evaluation is a critical weakness in most SEZ programs (2016 ASEAN Guidelines for SEZs). Management of each SEZ can be considered as managing a project, and managing all SEZs can be considered as program management. In order to increase the effectiveness of the performance of each SEZ in program management for all SEZs, this research has analyzed the Key Performance Indicators (KPI) against the list of benefits. SEZs in Indonesia have economic, social and environmental benefits. Then there are 31 KPIs that are relevant and can be used to monitor the activities of each SEZ in Indonesia. As well as the foreign investment indicator is the most important indicator in monitoring SEZ activities, followed by the export indicator and so."

"Tesis ini meneliti dampak Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai place-based policy terhadap pembangunan ekonomi lokal di Indonesia. Dengan menggunakan metode difference-in-differences (DID), penelitian ini menganalisis dampak KEK pada beberapa indikator ekonomi seperti PDB per kapita, lapangan kerja, upah tenaga kerja, dan ketimpangan pendapatan di tingkat kota. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pendirian KEK mengarah pada peningkatan PDB per kapita, lapangan kerja, dan upah tenaga kerja dan mengurangi ketimpangan pendapatan di kota dimana KEK diimplementasikan dibandingkan dengan kontrol grup. Penelitian ini mengisi kesenjangan penelitian dalam pemgimplementasian place-based policy di negara berkembang, khususnya Indonesia.......This thesis examines the impact of Special Economic Zones (SEZs) as a place-based policy for local economic development in Indonesia. Using difference-in-differences (DID) approach, the study analyses the impact of SEZs on key economic indicators such as GDP per capita, employment, labour wages, and income inequality at the city level. The findings indicate that establishing SEZs leads to increased GDP per capita, employment, and labour wages while reducing income inequality in the treated cities compared to the control cities. The research contributes to understanding place-based policies in developing countries, thereby filling the gap in empirical evidence."

"Directorate General of Monitoring and Controlling Marine Resources and Fishery, Ministry of Marine and Fishery since 2004 had developed Vessel Monitoring System (VMS) aiming at supporting the monitoring and controlling towards illegal fishing that violated the prevailing rules of laws of sea territorial or Exclusive Economic Zones in a state.

The Policy Implementation of VMS should be done in line with the Law Number 3 year 2004 and the Minister's Decree that had been enforced, i.e., the form of monitoring system in fishing using stipulated VMS.

To view the implementation of successive policies, the Hierarchy of Broomley Policies with their influential factprs based on implementation theory of Edward III policy was used. The policy was observed since at its policy, organizational and operational level: Just it was-at its operational level; the policy was measured.

The development of VMS was done to improve the management of fishery resources through implementing monitoring and controlling towards fishing vessel activities as well as increasing the management of the fishery industry done by fishery companies and particularly to raise the law-abiding fishing vessel that fished and/or transported the fish towards the prevailing rules and regulations of managing the preserved, sustainable and accountable fishery.

The research of the success of the implementation of VMS was conducted to evaluate the policy implementation and to know the extent to its impacts towards the accomplishments of VMS policy implementation using VMS method. It was done by taking the object of the implementation in Fishery Harbour of Samudera Nizam Zachman Jakarta. The method of the research used was survey method to 48 fishing vessel industries as the respondents. As for the data analysis, the regression analysis method was adopted and the adopted application to analyse the data was SPSS (Statistical Package for Social Science). The aspects used to evaluate the policy implementation were policy effectiveness, fairness, responsiveness, and procedure; whereas the policy accomplishments were measured with three aspects, i.e., obedience, goals accomplishments and efficiency.

Based on the findings of the research, the policy implementation of the fishing vessel monitoring system with the VMS method had well been performed, and the aspects that obtained the highest score was the procedure aspects, meaning that procedurally the policy implementation had been well carried out. It went the same for the accomplishment of the policy implementation, i.e., the efficiency aspect which was the most successful aspect. Statistically, the application of the policy of fishing vessel monitoring system with the adoption of VMS method gave significant impacts towards the accomplishments of the policy. The implementation aspect that had the biggest impacts towards the accomplishments of the policy was the effectiveness aspects. It mean that, the policy application of the fishing vessel monitoring system with the adoption of VMS method that could be implemented effectively had great impacts towards the accomplishments of such policy.

The conclusion of the research findings was the fact that the VMS was found effective in surveying the fishing activities in the Exclusive Economic Zone in the sea areas in Indonesia in creating the preservation of the fishery resources.

By the result of the research, it was suggested the procedural implementation of the fishing vessel monitoring system had been properly applied, but this aspect gave no significant implication upon the accomplishment of the policy, the government should make an evaluation toward aspect of implementation that had significant influence toward the implication of the policy."

"Dalam beberapa dekade terakhir, pariwisata telah menjadi salah satu sektor ekonomi paling dinamis dan paling cepat berkembang di dunia. Pemerintah mengeluarkan kebijakan pengembangan ekonomi yang juga berkaitan dengan pengembangan pariwisata, yakni Kawasan Ekonomi Khusus. Salah satu KEK yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata dan merupakan salah satu dari 5 Destinasi Super Prioritas yang dicanangkan pemerintah adalah Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika. Penelitian mengenai KEK pariwisata terhadap perekonomian di Indonesia hanya terbatas pada studi kualitatif dan lebih banyak terfokus pada KEK industri sementara KEK pariwisata juga berpotensi memberikan manfaat. Menggunakan data tingkat kabupaten/kota dari tahun 2000 sampai dengan 2021, penelitian ini menggunakan metode synthetic control untuk mengestimasi dampak dari keberadaan KEK Mandalika terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Kabupaten Lombok Tengah yang diukur dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Hasil penelitian ini menemukan bahwa dengan adanya KEK berdampak positif dan signifikan berkontribusi sebesar 1,485 persen terhadap pertumbuhan ekonomi meskipun perkembangan pembangunan KEK Mandalika sampai dengan akhir tahun 2022 masih 55 persen.......In recent decades, tourism has become one of the most dynamic and fastest growing economic sectors in the world. The government issued an economic development policy which is also related to tourism development, namely the Special Economic Zones. One of the SEZs related to tourism development and one of the 5 Super Priority Destinations launched by the government is the Mandalika Special Economic Zone. Research on tourism SEZs on the economy in Indonesia is limited to qualitative studies and focuses more on industrial SEZs while tourism SEZs also have the potential to provide benefits. Using district/city level data from 2000 to 2021, this study uses the synthetic control method to estimate the impact of the existence of the Mandalika SEZ on regional economic growth in Central Lombok Regency as measured by the Gross Regional Domestic Product (GRDP). The results of this study found that the existence of SEZs had a positive and significant impact contributing 1.485 percent to economic growth even though the development of the Mandalika SEZ until the end of 2022 was still 55 percent."