Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini berusaha menjelaskan terjadinya komodifikasi pekerja media (jurnalis) dalam industri media massa televisi dengan studi kasus pada grup media MNC. Peneliti mengembangkan kerangka pemikiran dari teori ekonomi politik komunikasi, dengan menggunakan konsep utama komodifikasi. Penelitian ini menggunakan paradigma kritis dengan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus. Penelitian ini mengungkapkan bahwa dalam perkembangan MNC Media menjadi stasiun televisi terintegrasi terbesar di Asia Tenggara, telah terjadi praktik komodifikasi para pekerjanya. Spasialisasi yang dilakukan MNC Media melalui integrasi empat stasiun televisi swasta menyebabkan para jurnalis mengalami komodifikasi. Pekerja media telah ditransformasikan menjadi komoditas utama dalam industri media massa sebagai alat untuk mengakumulasi modal kapital. Industri media massa yang erat kaitannya dengan kapitalisme menerapkan struktur yang menguntungkan pemodal semata kepada pekerjanya melalui waktu kerja yang tidak menentu, pemberian upah minimum, serta struktur eksploitatif lainnya seperti pengulangan kontrak kerja. Para pekerja media ini kemudian menerima komodifikasi baik secara sadar maupun tidak sadar melalui eksploitasi, alienasi, mistifikasi, reifikasi, dan naturalisasi. Kekuasaan yang berpusat pada pemilik modal membuat proses komodifikasi dapat dengan mudah dilakukan terhadap pekerja media, sementara mereka menerima bentuk komodifikasi tersebut sebagai suatu kewajaran atas profesinya. ......This study seeks to reveal the commodification of media workers (journalists) in the television mass media industry with a case study on the MNC media group. The researcher develops a framework of thought from the political economy theory of communication, using the main concept of commodification. This study uses a critical paradigm with a qualitative approach and case study method. This research reveals that in the development of MNC Media into the largest integrated television station in Southeast Asia, there has been a practice of commodification of its workers. The spatialization carried out by MNC Media through the integration of four private television stations has caused journalists to experience commodification. Media workers have been transformed into a major commodity in the mass media industry as a means to accumulate capital. The mass media industry, which is closely related to capitalism, applies a structure that benefits investors only through erratic working hours, the provision of minimum wages, and other exploitative structures such as the repetition of work contracts. These media workers then receive commodification both consciously and unconsciously through exploitation, alienation, mystification, reification, and naturalization. The power that is centered on the owners of capital makes the process of commodification easy for media workers, while they accept this form of commodification as a natural thing for their profession.

Abstrak :
Proses migrasi digital televisi di Indonesia telah berlangsung sejak tahun 2007. Selama lebih dari satu dekade, tenggat waktu analogue switch off/ASO di Indonesia terus mundur meskipun International Telecommunication Union (ITU) melalui The Geneva 2006 Frequency Plan (GE06) Agreement telah memberikan target bagi negara-negara di dunia untuk melakukan migrasi dari analog ke digital (analogue switch off/ASO) paling lambat pada tahun 2015. Pada tahun 2022, dengan dasar hukum UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pemerintah memutuskan bahwa pada November 2022 Indonesia akan melaksanakan ASO. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kontestasi terkait proses digitalisasi penyiaran televisi. Tanpa dilandasi oleh UU Penyiaran yang harusnya menjadi dasar hukum kebijakan penyiaran di Indonesia, ASO di Indonesia menghadapi berbagai permasalahan mendasar, seperti pengaturan multiplexing, pembagian set top box (STB), dan pengelolaan digital dividend. Penelitian ini menemukan bahwa di dalam pelaksanaan digitalisasi penyiaran, pemain besar industri pertelevisian adalah pihak yang paling diuntungkan. Sementara industri pertelevisian skala kecil terhimpit dan termarjinalkan. Selain menguntungkan konglomerat media, proses digitalisasi di Indonesia juga semakin menghilangkan peran representasi masyarakat sipil, seperti akademisi, dan organisasi profesi penyiaran lainnya. Melalui Kementerian Kominfo, pemerintah mengambil seluruh wewenang dalam proses digitalisasi penyiaran televisi. ......The process of television digital migration in Indonesia has been going on since 2007. For more than a decade, the analogue switch off/AS deadline in Indonesia continues to fall back even though the International Telecommunication Union (ITU) through the Geneva 2006 Frequency Plan (GE06) Agreement has provided targets for countries in the world to migrate from analogue switch off/ASO no later than 2015. In 2022, with the legal basis of Law No. 11 of 2020 regarding job creation, the government decided that in November 2022 Indonesia would implement ASO. This research aims to examine the contestation related to the process of digitalization of television broadcasting. Without being based on the Broadcasting Law, which should be the legal basis of broadcasting policy in Indonesia, ASO in Indonesia faces various fundamental problems, such as regulating multiplexing, distributing Set Top Boxes (STB), and managing digital dividend. This study found that in the implementation of digitalization of broadcasting, the big players of the television industry are the most beneficial parties. Meanwhile, the small-scale television industry is squeezed and marginalized. Beside of benefiting media conglomerates, the digitalization process in Indonesia is also increasingly eliminating the role of civil society representatives, such as academics, and other broadcasting professional organizations. Through the Ministry of Communication and Information, the government takes all authority in the process of digitalizing television broadcasting.

Abstrak :
Disertasi ini membahas bagaimana para pendukung radio komunitas berusaha mempertahankan eksistensi penyiaran tersebut di tengah kondisi regulasi yang mempersulit penyiaran komunitas. Regulasi, berupa produk hukum dan proses implementasinya, diasumsikan sebagai penyebab utama kemunduran radio komunitas. UU Penyiaran No. 32 Tahun 2002 adalah regulasi yang mengakui keberadaan penyiaran komunitas. Meskipun demikian, di dalam UU tersebut, radio komunitas dituntut agar menjadi penyiaran yang utopis: bersifat independen, tidak komersial, dan melayani kepentingan komunitasnya. Di sisi lain, tidak ada dukungan nyata dari negara, bahkan dalam aturan-aturan pelaksanaan, pemerintah membuat batasan-batasan yang sangat ketat sehingga mempersulit kehidupan radio komunitas. Persoalan-persoalan yang muncul akibat regulasi yaitu terkait masalah perizinan, keuangan, alokasi frekuensi, pembatasan kekuatan jangkauan dan siaran, dan pencapaian tujuan radio komunitas. Selain tekanan regulasi, radio komunitas juga kehilangan dukungan dari kelompok masyarakat sipil karena perkembangan teknologi media dan polarisasi kepentingan masing-masing kelompok. Dalam iklim regulasi yang menekan dan gerakan masyarakat sipil yang semakin lemah, upaya para praktisi untuk mempertahankan eksistensi radio komunitas dilakukan dengan berbagai cara. Upaya-upaya tersebut ada yang berhasil membuat radio komunitas dapat terus bertahan. Namun, akar permasalah utama radio komunitas, yaitu regulasi, tidak pernah terselesaikan. ......This dissertation discusses about how community radio supporters try to maintain the existence of this media in the midst of regulatory conditions that complicate community broadcasting. Regulation and its implementation process, are assumed to be the main cause of the decline of community radio. Broadcasting Law No. 32/2002 is the regulation that recognizes the existence of community broadcasting. However, community radio required to be a utopian broadcast: independent, noncommercial, and serves the interests of its community. On the other hand, there is no real support from the state, even in the implementing regulations, the government makes very strict restrictions that complicate the life of community radio. Problems that arise as a result of regulation are related to licensing, finance, frequency allocation, limitation of coverage and broadcast power, and achievement of community radio goals. Apart from regulatory pressure, community radio also lost support from civil society groups due to developments in media technology and the polarization of interests in civil society. In a climate of oppressive regulations and a weakening civil society movement, practitioners' efforts to maintain the existence of community radio are carried out in various ways. Some of these efforts have succeeded in making community radio sustainable. However, the root of the main problem of community radio, regulation, has never been resolved.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini bertujuan untuk memberikan gambaran implementasi sistem siaran televisi berjaringan di Indonesia. Tesis ini mengambil objek penelitian Kompas TV, sebuah TV baru yang mengikrarkan diri sebagai televisi jaringan. Teori ekonomi politik Vincent Mosco menjadi teori utama penelitian ini dengan pemusatan perhatian pada aspek spasialiasi dan strukturasi. Penelitian ini menggunakan paradigma kritis yang memandang struktur kepemilikan media televisi swasta di Indonesia amat dipengaruhi oleh kekuasaan modal (kapital). Pendekatan penelitian kualitatif deskriptif digunakan untuk dapat memberikan deskripsi yang komprehensif akan dinamika tersebut. Strategi penelitiannya ialah Studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Langkah Induk jaringan Kompas TV untuk bekerja sama, dalam hal ini mengakuisisi TV-TV lokal merupakan bentuk spasialisasi horizontal. Spasialisasi Horizontal dilakukan lewat proses Integrasi. Integrasi horizontal memungkinkan perusahaan mengonsolidasikan dan memperluas kontrol mereka dalam sektor tertentu produksi media dan memaksimalkan sumber daya ekonomi serta memperluasnya. Ekspansi Kompas TV ke yang mereka lakukan pada TV lokal di daerah merupakan upaya untuk memperluas jumlah khalayak serta jangkauan jaringan medianya. Selanjutnya Relasi antara induk dan anggota Jaringan dominasi terjadi dalam bentuk kendali induk terhadap jaringan. Dalam konteks lebih besar Kompas TV diposisikan sebagai Agen perubahan dalam Sistem Siaran Jaringan di Indonesia.

---

ABSTRAK
This Thesis aim to give description about implementation of network broadcasting system in Indonesia. This Thesis take Kompas TV as a Research object, new television station which declare itself as network television.political economy theory is the main theory with focused on spacialization and structuration aspect. This is a critical paradigm research which consider media ownership structure mainly affected by capital power. Qualitative approach used to describe comprehensive view about the phenomena. The method is case study. This research got the data by indepth interview and document study. The result show that Kompas TV main network action to cooperate, in this case acquisition local televisions is the form of horizontal specialization. This is done by integration. Horizontal Integrationallow corporate consolidate ang widening control of production and maximize economic resources.Kompas TV expansion to local TV is effort to expand audiences and extend the network. Relation between the main and network is about domination. In the larger context, Kompas TV can seen as agent of change in implementation of network broadcasting system in Indonesia.