Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The term BRIC (Brazil, Russia, India and China) which expresses 4 high - growing and large-economic-size emerging countries is introduced in a paper by wilson and Purushothaman (both represent Goldman Sachs)...."

"Struktur geologi merupakan faktor yang utama dalam menentukan area prospek panas bumi. Keberadaan struktur geologi bawah permukaan dapat diketahui dengan menggunakan survei geofisika. Salah satu survei geofisika yang efektif digunakan untuk survei awal dalam memetakan struktur geologi merupakan survei gayaberat. Di samping biaya survei yang relatif murah, metode gayaberat juga dapat melakukan survei dengan cepat. Sehingga survei gayaberat merupakan metode yang tepat sebagai awal untuk mendelineasi struktur geologi. Metode ini dapat mengidentifikasi struktur bawah permukaan seperti struktur patahan yang merupakan faktor pengontrol sistem panas bumi. Namun, hasil survei metode gayaberat itu sendiri masih memiliki ambiguitas yang tinggi. Oleh karena itu, analisis derivatif akan digunakan untuk mereduksi ambiguitas yang ada pada metode gayaberat. Lalu, hasil dari analisis derivative akan diintegrasikan dengan data geologi dan data pengikat lainnya untuk menggambarkan struktur dua dimensi bawah permukaan.

---

The geological structure is a major factor in determining the area of geothermal prospects. The existence of subsurface geological structures can be determined by using the geophysical survey. One effective geophysical surveys are used for the initial survey in mapping the geological structure is a gravity survey. In addition to the relatively low cost of the survey, the gravity method can also do a quick survey. So that gravity survey is an efficient method as a prelude to delineate geological structure. This method can identify subsurface structures such as the structure of the fault which is the controlling factor of the geothermal system. However, the survey results of the gravity method itself still has a high ambiguity. Therefore, the analysis of derivatives will be used to reduce the ambiguities that exist on gravity methods. Then, the results of the analysis of derivatives will be integrated with the geological data and other constraint data to describe the twodimensional structure of the subsurface."

"Penelitian ini berdasarkan dari gugatan pada PT. Ridlatama Tambang Mineral pada Bupati Kutai Timur, PT. Ridlatama Tambang Mineral telah melakukan investasi cukup besar terkait dengan daerah di Kutai Timur akan tetapi terntaya investasi tersebut mempunyai masalah terkait dengan izin explorasi berdasarkan UU No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambagan, akan tetapi Bupati telah menerbitkan banyak izin terkait dengan Izin Ekplorasi dan Izin Eksploitasi pada berbagai pihak yang menimbulkan sengekta antara PT. Ridlatama Tambang Mineral dan Pemerintah Indonesia Bupati Kutai Timur, hal ini dikarenakan Izin Eksplorasi dan Eksploitasi PT Ridlatama di cabut oleh Bupati Kutai Timur, Dalam Putusan PK No.138/PK/TUN/2012 PT. Ridlatama harus mendapatkan izin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Kehutanan terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan penyelidikan umum dan atau eksplorasi pertambangan di wilayah kawasan hutan sebelum ada izin dari Menteri Kehutanan, namun pada kenyataannya sebelum izin dari Menteri Kehutanan tersebut diperoleh, PT. Ridlatama telah melaksanakan kegiatan penyelidikan umum dan atau eksplorasi pertambangan di wilayah kawasan hutan.

---

The Research is based on the lawsuit PT. Ridlatama Tambang Mineral on Indonesia Goverment Kutai Timur Regent, PT. Ridlatama Tambang Mineral have a major investor's perspective, especially when investing in region such as Kutai Timur which have a problem in legal system remains a chronic problem, investors are ensured that they are protected against expropriation Law No. 4 Year 2009 provides a major impact from the investor which the local administrator are allowed to issue mining permits, The local govermenet has issued many of the Izin EKCP exploration livenses and Explotation Licenses many permits were issued mining area can be owned by more than one company with different permits, a situation that has triggered disputes between the PT. Ridlatama Tambang Mineral and Indonesia Goverment East Kutai Regent, Based on the the Bupati of East Timur the licences held by Ridlatama Group have remove the EKCP Licenses from Ridlatama Group, based on decree No 138 PK TUN 2012, PT. Ridlatama must obtain borrow to use permits from ministry of forestry and must public inquiry and exploration of mining in forest area but based on facts the borrow to use forest permit not been obtain from ministry of forestry PT. Ridlatama has been Carried out its general investigation and mining or exploration activities in forest area."

"Cadangan minyak dan gas bumi sebagai sumber energi utama Indonesia sedang mengalami masa kritis. Produksi minyak dan gas bumi tidak lagi dapat mencukupi jumlah konsumsi. Keadaan seperti ini mendorong pemerintah untuk terus menggalakkan kegiatan eksplorasi dengan harapan adanya cadangan minyak dan gas bumi baru. Namun, patut dipahami bahwa untuk melakukan suatu eksplorasi minyak dan gas bumi diperlukan investasi yang besar dan teknologi yang sangat tinggi. Dengan resiko yang sangat tinggi, kegiatan eksplorasi belum tentu memberikan kepastian adanya cadangan minyak. Maka dari itu, pemerintah mengeluarkan PMK No. 267/PMK.011/2014 tentang pengurangan PBB minyak dan gas bumi untuk mengurangi beban investor yang ingin berinvestasi di eksplorasi minyak dan gas bumi. Namun, pengaturan PMK No. 267/PMK.011/2014 yang mendasarkan pengaturannya pada Pasal 19 UU PBB adalah suatu hal yang kurang tepat dan harus dikaji ulang. ......Reserves of oil and gas as the main energy sources in Indonesia is experiencing in ctritical period. Production of oil and gas are no longer able to sufficient the consumption. This condition prompt the government to expand the exploration in the hopes of new oil and gas reserves. It should be understood that oil and gas exploration requires big investment and high technology. With a very high risk, exploration activities do not assurance any certainty for oil and gas reserves. Therefore, the government issued PMK No. 267/ PMK.011/2014 of property tax reduction of oil and gas in exploration to ease the investor?s burden. However, this regulation is not correct and be re-examined."