Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Salah satu kekuatan yang ikut menjadi penyebab absurditas (kekaburan) makna keberadaan manusia adalah pemahaman generalistis (menyamaratakan) terhadap manusia. Pemahaman ini membuka peluang bagi kepunahan makna individu manakala diikuti penilaian dan sikap yang senantiasa mengaitkan individu dengan keberadaan komunitasnya. Soren Aabye Kierkegaard (1813-1855), fiLsuf berkebangsaan Denmark yang merupakan bapak eksistensialisme, telah menempatkan eksistensi manusia sebagai tema utama pemikiran kefilsafatannya. Dengan bercermin dari pengalaman hidupnya, Kierkegaard menjadikan predikamen (kedudukan sulit) kehidupan manusia sebagai approach system (cara pendekatan) dalam membebaskan makna 'ada' bagi konkresitas manusia yang telah lama terperangkap di dalam tirani ahstraksi (simpulan tak berwujud). Menurutnya, untuk kepentingan pembebasan tersebut, manusia hams dapat memahami bahwa hidup adalah sebuah perjuangan menjadi suhjektif (diri sendiri). Perjuangan menjadi subjektif (diri sendiri) ditujukan untuk memperjelas realitas keberadaan individu yang berbeda secara konkret dengan individu lainnya. Individu, sebagai wujud manusia konkret dengan dimensi kedirian individualnya, berkeleluasaan untuk bereksistensi secara bebas berdasar pada kesadaran akan tanggung jawab (consciousness of responsibility) atas pilihan tindakan yang dilakukan. Dimensi kedirian individual yang terdiri dari : dimensi fisikal, emosional, rasional, metafisikal dan spiritual, memberikan warna pembeda antara individu yang satu dengan lainnya. Perempuan dan laki-laki hanyalah term (istilah) yang membedakan individu secara fisikal. Persoalan kemampuan dan kesempatan bereksistensi sama sekali tidak terkait dengan perbedaan fisikal tersebut. Perbedaan antara keduanya hanya ada dalam tradisi perlakuan berbeda yang tentunya menjadi ancaman bagi eksistensi individu, khususnya perempuan. Pendidikan, merupakan ranah kehidupan yang potensial membangun kesadaran eksistensial manusia sebagai makhluk konkret. Melalui pendidikan, aku individual idcalnya dapat menata dan membangun kesadaran akan eksistensi kediriannya. Hanya pendidikan yang membebaskan, dalam artian memahamkan kehadiran manusia sebagai individu dan bukan sebagai kelompok atau gerombolan, yang mampu membuka peluang bagi proses pengungkapan eksistensi kedirian individu

Abstrak :
Kesengsaraan adalah universal bagi manusia. Manusia menjalani kehidupannya tanpa pernah luput dari penglaman akan kesengsaraan. Tesis ini bertujuan melacak lebih dalam dan filosofis bagian-bagian penting dari suatu pengalaman kesengsaraan. Asumsi yang telah menjadi habituasi adalah pandangan yang menganggap bahwa kesengsaraan adalah kejadian seharian yang tidak berpola dan ack.

Abstrak :
Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Sebagai suatu perbuatan hukum maka akan menimbulkan akibat-akibat hukum yaitu hak dan kewajiban oleh karena itu Pemerintah bersama-sama dengan DPR RI mensahkan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang bertujuan mengadakan unifikasi di bidang hukum Perkawinan dan menjamin adanya suatu kepastian hukum dengan menggantikan ketentuan-ketentuan hukum sebelumnya yang beraneka ragam. Namun, ternyata keaneka ragaman tersebut masih terlihat sebaimana disebutkan dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu disebutkan bahwa sahnya suatu perkawinan didasarkan kepada hukum menurut agama dan kepercayaannya itu bagi masing-masing pemeluknya. Kebebasan memeluk suatu agama dan kepercayaan di Indonesia dijamin oleh UUD 1945 hal tersebut lebih tegas lagi dengan diakuinya keberadaan lima agama, yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katholik, Hindu dan Buddha. Akibat adanya kebebasan beragama tersebut tidak mustahil terjadi perkawinan di antara pemeluk agama yang berbeda dan mereka tetap bertahan pada agamanya masing-masing dalam menempuh bahtera rumah tangga. Dengan nenganut Pendapat bahwa perkawinan merupakan hak asasi seseorang maka timbul pertanyaan : 1. bagaimana keberadaan (eksistensi) lembaga perkawinan antar agama sekarang di Indonesia ? 2. dalam menghadapi perkawinan antar agama sebagai suatu kenyataan bagaimana pandangan Hakim ? 3. adakah landasan yuridis perkawinan antar agama ? Terhadap hal-hal tersebut penulis berkesimpulan bahwa dilihat secara materil perkawinan antar agama diakui dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan walaupun secara terbatas yaitu sepanjang ketentuan agama dan kepercayaan yang dianut masing-masing calon suami isteri membolehkan sehingga secara materil ketentuan Peraturan. Perkawinan Campuran S. 1898 No. 158 (Regaling op de Gemengde Huwelijken/GHR) sudah tidak berlaku lagi.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai religiusitas sebagai sarana mencapai eksistensi manusia secara optimal menurut filsafat Muhammad Iqbal. Sebuah kajian eksistensialisme kritik Iqbal tentang fatalisme Islam dan Materialisme Barat Modern. Manusia sebagai makhluk eksistensial dituntut untuk memenuhi eksistensi dirinya, bersifat aktif, dinamis, dan kuat. Manusia tidak seharusnya pasif, statis, bahkan menarik diri dari kepentingan duniawi dan tunduk secara buta pada ajaran tertentu. Materialisme Barat modern telah menghilangkan aspek metafisika dan mengakibatkan timbulnya krisis eksistensial manusia, alienasi, dan dehumanisasi.

---

This thesis discusses about religiosity as a means of achieving an optimal human existence according to the philosophy of Muhammad Iqbal. A study of Iqbal's critique of existentialism, fatalism of Islam and the West Modern Materialism. Human beings are required to meet the existential existence itself, is an active, dynamic, and strong. Human beings not supposed to passive, static, and even withdraw from worldly interests and blind submission to certain subjects. Modern Western materialism have omitted aspects of metaphysics and causes of human existential crisis, alienation, and dehumanization.

Abstrak :
Skripsi ini bertujuan untuk memaparkan eksistensi dari tiga tokoh perempuan dalam drama Три Сестры/Tri Sestry/Tiga Saudari karya Anton Pavlovich Chekhov dengan tokohnya Olga Sergeyevna Prozorova, Maria Sergeyevna Kulygina dan Irina Sergeyevna Prozorova. Ketiga tokoh ini dengan kedudukan yang berbeda di dalam lingkungan sosialnya menyatakan eksistensinya sebagai manusia, juga sebagai perempuan dengan pilihan-pilihan yang mereka ambil dengan sadar. Penulis menggunakan teori feminisme eksistensialis yang dikemukakan Simone de Beauvoir terkait dengan analisis eksistensi tokoh perempuan dalam drama Три Сестры/Tri Sestry/Tiga Saudari di dalam kehidupan sosialnya.

---

Abstract
This mini thesis aims to explain the existence of three figures women in the drama Три Сестры/Tri Sestry/Three Sisters by Anton Pavlovich Chekov with characters Olga Sergeyevna Prozorova, Maria Sergeyevna Kulygina and Irina Sergeyevna Prozorova. These three women figures with a different position within the social environment expressed their existence as human beings, as well as women with their choices consciously. The author uses the theory feminism existensialism by Simone de Beauvoir associated with the analysis of the existence of female characters ini the drama Три Сестры/Tri Sestry/Three Sisters in their social life.

Abstrak :
This study aims to describe the society perception towards the existence of Mandatory Reporting Recipient Institution. This research uses a qualitative approach with descriptive analysis technique. Data collection was conducted by spreading out questionnaires to the community, social institution and the organizer of the institution. The location and respondents of the research were determinated purposively, that is in Medan City, Sumatera Utara Province.Respondents were consisted of 60 people who lived around the 6 IPWL regions and one was from Social Department officer and also one chairman or management of IPWL each from six IPWLs. The data and information collected were analyzed descriptively qualitatively. The result of the research showed that 80 percent of respondents had not understood the IPWL existence yet. This was because of the lack of program socialization on IPWL to the community. It isrecommended to the Indonesian Republic Ministry of Social to socialize the tasks, roles and functions of IPWL as a rehabilitation managing institution for drugs users to the community widely through social service bodies, social media both press and electronic ones.

Abstrak :
Berangkat dari konsepsi individu abstrak dari Hegel, telaah ini hendak menjumpakan konsepsi di atas dengan pandangan Kierkegaard tentang individu yang konkret. Roh dengan segala manifestasinya sebagaimana dijelaskan Hegel, mendapat jawaban kritis dari Kierkegaard dengan menekankan manusia konkret, yang bereksistensi, unik dan berada dalam proses perjuangan menuju hidup yang sejati. Roh dengan elaborasi sistematisnya bukanlah segala-galanya, dan tidak dapat menjelaskan seluruh masalah hidup yang benarbenar dialami, dihayati dan selalu menegangkan, mencemaskan dan terkadang menakutkan bahkan dapat membuat putus asa. Hidup adalah hidup yang konkret, dijumpai dan dihadapi dengan segala resiko yang tampak jelas dari ungkapan suasana batin dengan segala bentuk kegelisahannya. Hidup tidak dapat dikeluarkan dari situasi aktual dan lari ke dalam sistem dan teori-teori sistematis. Ringkasnya, individu itu bereksistensi sehingga hidupnya penuh dengan konflik dan problema. Sebelum memasuki perjumpaan kedua filsuf di atas, lebih dahulu akan diberikan penjelasan singkat atas telaah ini dalam bab pendahuluan. Kemudian, dalam bagian dua, titik tolak perjumpaan akan diuraikan dengan menjelaskan sistem filsafat Hegel dan Kierkegaard. Pada bagian berikut, diperlihatkan bagaimana seluruh elaborasi pemikiran Hegel berangkat untuk membenarkan konsep-konsep abstrak yang sekaligus menempatkan manusia dalam kerangka konsep yang jauh dari pengalaman hidup konkret. Dan bagian selanjutnya, sebagai jawaban atau perjumpaan kritis dengan Hegel, uraian manusia yang bereksistensi dengan segala masalah dan perjuangannya menuju hidup yang sejati dipaparkan. Akhirnya, sebagai penutup, diberikan sepintas rekapitulasi telaan dan sekaligus kontektualisasinya dengan situasi konkret di mana penulis hidup.

Abstrak :
PPATS merupakan camat yang ditunjuk dan diberikan kewenangan untuk membuat akta autentik di daerah yang belum cukup terdapat PPAT. Masih tergabungnya pengaturan terkait kewenangan PPAT dan PPATS menyebabkan adanya kerancuan terkait apa saja aturan yang hanya mengikat PPAT dan apa saja aturan yang juga mengikat PPATS Terdapat 6 orang PPATS di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tersebar di 2 kabupaten yang justru memiliki jumlah PPAT yang lebih banyak apabila dibandingkan dengan 5 kabupaten lainnya yang tidak lagi terdapat PPATS. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan terkait dengan tugas dan kewenangan PPATS di Indonesia menurut PP 37/1998 juga perubahannya, serta eksistensi PPATS di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan tipologi penelitian yang berbentuk evaluatif yaitu menilai dan menguji suatu hal tertentu dengan memberikan rumusan peningkatannya, serta data yang digunakan adalah data sekunder yang didukung dengan data primer. Penelitian ini menyimpulkan bahwa masih tergabungnya aturan yang mengatur PPAT dan PPATS menyebabkan PPATS tidak optimal dalam menjalan kewenangannya. Eksistensi PPATS di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga dinilai tidak lagi sesuai dengan kebutuhan dan kewenangannya. Saran yang dapat disampaikan adalah perlunya evaluasi dan perubahan hukum terkait pengaturan kewenangan PPATS, serta didalaminya pertimbangan-pertimbangan penunjukkan PPATS. ......PPATS is a subdistrict head appointed and authorized to make authentic deeds in areas where there are not enough PPAT. The incorporation of regulations related to the authority of PPAT and PPATS causes confusion regarding what rules only bind PPAT and what rules also bind PPATS. There are 6 PPATS in the Province of Bangka Belitung Islands spread across 2 districts which actually have more PPATS when compared to the other 5 districts where there are no more PPATS. This research is conducted to answer questions related to the duties and authority of PPATS in Indonesia according to PP 37/1998 and its amendments, as well as the existence of PPATS in the Bangka Belitung Islands Province. The research method is normative juridical research, with an evaluative research typology, namely assessing and testing a certain thing by providing an improvement formulation, and the data used is secondary data supported by primary data. This research concludes that the incorporation of rules governing PPAT and PPATS causes PPATS not to be optimal in exercising its authority. The existence of PPATS in the Bangka Belitung Islands Province is also considered no longer in accordance with its needs and authority. The suggestion that can be conveyed is the evaluation and legal changes related to the regulation of PPATS authority, as well as deepening the considerations for the appointment of PPATS.