Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Menurunnya sumbangan minyak bumi pada dana pembangunan menyebabkan pemerintah mulai lebih memperhatikan sektor sektor pemasukan dana di luar minyak bumi dan gas alam Salah satu sumber yang diharapkan adalah sektor perpajakan Oleh karena aturan-aturan yang ada masih merupakan produk kolonial yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat, maka dipandang perlu untuk membuat peraturan perpajakan sebagai produk bangsa Indonesia yang berdasarkan ideologi Pancasila Untuk itu pemerintah melaksa-nakan perubahan undang-undang perpajakan yang dilakukan pada tahun 1983 dan 1985 Tujuan yang paling mendasar dan perubahan peraturan per-pajakan (tax reform) adalah untuk meningkatkan penerimaan ne-gara dan sektor perpajakan Ada tiga cara yang lazim dilakukan dalam tax reform untuk meningkatkan penerimaan keuangan negara, yaitu pertama, dengan memperluas pengertian subyek pajak yang terkandung dalam undang-undang, kedua, perluasan pengertian obyek pajak yang terkandung dalam undang - undang, dan ketiga, meningkatkan tarif pajaknya Cara yang pertama dan kedua merupakan ekstensifikasi pajak, sedangkan cara yang ketiga merupakan intensifikasi Dalam skripsi ini hanya membahas masalah ekstensifikasi PPh 1984. Tujuan penelaahan adalah untuk mencari jawaban atas pertanyaan apakah ekstensi¬fikasi dapat dilakukan guna menambah jumlah wajib pajak berdasarkan rumusan subyek dan obyek pajak PPh 1984 Berdasarkan penelitian terlihat bahwa pertambahan jumlah wajib pajak PPh 1984 meningkat dibandingkan dengan sebelum diberlakukannya undang-undang ini Prosentase peningkatan wajib pajak pada periode UU lama berkisar antara 10-20 % dengan prosentase rata-rata 18,25 sedangkan pada UU baru meningkat menjadi 59,05 % pada tahun 1985 Prosentase pertambahan yang tinggi ini selain sebagai akibat ekstensifikasi pajak juga didukung oleh faktor pengampunan pajak. Dari penelitian lebih lanjut tampak jelas bahwa sistem witholding tax merupakan faktor yang memberikan dukungan pada pertambahan jumlah wajib pajak yang tinggi. Hal ini membuat sistem tersebut perlu dibina lebih baik pada masa-masa yang akan datang agar sistem ini dapat meningkatkan jumlah wajib pajak PPh 1984 Di samping itu perlu lebih kontnyu diadakan penyuluhan dan penerangan pajak melalui berbagai media komunikasi

Abstrak :
[ABSTRAK
DKI Jakarta memiliki 13 jenis pajak daerah salah satunya pajak restoran Tahun 2014 yang lalu realisasi pajak restoran DKI Jakarta belum mencapai target yang dicanangkan Melihat hal ini Pemerintah Daerah DKI Jakarta dapat melakukan strategi untuk mengoptimalisasi penerimaan pajak restoran yakni melalui ekstensifikasi pajak Penelitian ini akan mengidentifikasi upaya ekstensifikasi pajak restoran terhadap usaha penjualan makanan yang sedang berkembang di Jakarta yaitu food truck Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode post positivis Penelitian ini akan menganalisis potensi kelayakan serta faktor penghambat dalam upaya ekstensifikasi pajak restoran terhadap food truck serta pada akhirnya membuktikan bahwa food truck dapat menjadi objek pajak restoran baru dan meningkatkan penerimaan pajak daerah khususnya pajak restoran bagi DKI Jakarta Akan tetapi ada beberapa hambatan seperti belum ada regulasi yang mengatur secara spesifik mengenai food truck dan masalah apabila food truck berpindah lokasi yang harus diselesaikan serta membuat Perda yang mengatur food truck apabila ingin mengoptimalkan ekstensifikasi pajak terhadap food truck.

---

ABSTRACT
DKI Jakarta has 13 kinds of local tax included restaurant tax In 2014 the realization of restaurant tax did not reach the target that the Local Government appointed DKI Jakarta rsquo s Local Government must do some strategy to manage this situation such as tax extensification This research will see the effort of tax extensfication especially restaurant tax to a food selling business that nowadays being popular in DKI Jakarta food truck The method that used in this research is post positivise method This research will analyzing the potency properness and the resistor in the effort of food tax extensification for food truck In the end this research will prove that food truck can be the new restaurant tax object to increase the income of restaurant tax in DKI Jakarta Somehow DKI Jakarta rsquo s Local Government must solve the problem and make a specific regulation for food truck and put it in the local region regulation to optimize the restaurant tax extensification for food truck , DKI Jakarta has 13 kinds of local tax included restaurant tax In 2014 the realization of restaurant tax did not reach the target that the Local Government appointed DKI Jakarta rsquo s Local Government must do some strategy to manage this situation such as tax extensification This research will see the effort of tax extensfication especially restaurant tax to a food selling business that nowadays being popular in DKI Jakarta food truck The method that used in this research is post positivise method This research will analyzing the potency properness and the resistor in the effort of food tax extensification for food truck In the end this research will prove that food truck can be the new restaurant tax object to increase the income of restaurant tax in DKI Jakarta Somehow DKI Jakarta rsquo s Local Government must solve the problem and make a specific regulation for food truck and put it in the local region regulation to optimize the restaurant tax extensification for food truck ]

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai Kajian ekstensifikasi pajak hiburan atas futsal di Kota Tangerang Selatan. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk menganalisa apakah usaha penyewaan lapangan futsal di Kota Tangerang Selatan layak dijadikan salah Satu perluasan objek pajak hiburan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif tanpa menggunakan uji statistik. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi dan studi kepustakaan. serta Teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa berdasarkan teori Nick Devas untuk menilai suatu pajak cocok menjadi Pajak Daerah, aktifitas penyewaan lapangan futsal memiliki potensi penerimaan Pajak Hiburan yang cukup basar, aktifitas futsal jika dijadikan objek Pajak Hiburan tidak memberikan pengaruh terhadap aktivitas futsal. Kemampuan administrasi dari DPPKAD selaku pengelola pajak cukup baik untuk mendukung pendataan, penetapan, penyetoran, dan pengawasan. Aktivitas penyewaan lapanagan futsal cocok untuk dijadikan objek Pajak Hiburan karena memiliki karakteristik yang sama dengan objek pajak hiburan olahraga permainan yakni bowling dan bilyar. ...... This thesis discusses about the extensification study regarding entertainment tax for futsal in South Tangerang. The objective of this thesis is to analyze whether the futsal field renting business in South Tangerang is feasible to be established as one of the entertainment tax object extensification. This research uses the quantitative approach with descriptive design, without a statical test. The methods used for data collection are in-depth interview, observation and literature research, with the use of qualitative data analysis technique. The results showed that according to Devas’s theory, to asses the suitability of a specific tax for it to fit into a local tax, the activity of futsal field renting business has great potential regarding its collection, there will be no impact to the activity itself if futsal is to be established as an object of entertainment tax. The administration capability of DPPKAD as the tax administrator is quite decent to support data collection, assesment, collection, and inspection. The practice of futsal field rental is suitable to be established as an object of entertainment tax, due to the same characteristcs as other objects of entertainment tax in the field of sport games, such as bowling and billiard.

Abstrak :
Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi dilaksanakan oleh Seksi Ekstensifikasi Perpajakan yang terdapat pada KPP Pratama, yang sudah berjalan kurang lebih sepuluh tahun. Evaluasi kinerja Seksi Ekstensifikasi Perpajakan bertujuan untuk menganalisis kinerja dan mengidentifikasi hambatan yang dihadapi oleh Seksi Ekstensifikasi Perpajakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian murni, tujuan penelitian deskriptif, dan dimensi waktu cross-sectional. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, library research (studi kepustakaan), dan pengamatan. Hasil penelitian yang dilaksanakan adalah kinerja Seksi Ekstensifikasi Perpajakan sudah cukup baik. Hambatan terbesar adalah jumlah SDM yang belum mencukupi. Untuk mengatasinya dapat dilakukan penambahan jumlah personil.

---

The act to extend the scope of Individual Taxpayers has been done by Tax Extension Unit which has been a part of the Small Taxpayer office (STO) and operating for nearly ten years. Performance evaluation has the purpose to analyze the performance and to identify the hurdle faced by Tax Extension Unit. This research use quantitative approach. The research is classified as descriptive and cross-sectional research. Data collection method used in the research are interviews, library research, and observation. The research shows that the performance of Tax Extension Unit has already been fairly well, and the biggest hurdle which being faced by the Unit is the number of human resources which has not yet been adequate. Adding the personnel quantity up can be done to solve the problem.

Abstrak :
Rendahnya realisasi penerimaan pajak terkait penerimaan pajak dari pengalihan hak kepemilikan bangunan pada bisnis jual beli real estate di wilayah kerja KPP Pratama Cibinong disebabkan karena banyak terjadi penyelundupan pajak (tax evasion) yang dilakukan oleh berbagai pihak khususnya Wajib Pajak Properti. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan strategi serta menganalisis implementasi strategi yang dilakukan oleh KPP Pratama Cibinong dalam meningkatkan penerimaan pajak dari bisnis jual beli real estate. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan paradigma post-positivisme dan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang digunakan untuk meningkatkan penerimaan pajak dari bisnis jual beli real estate adalah ekstensifikasi pajak dengan melakukan kegiatan canvassing dalam menambahkan jumlah wajib pajak serta perluasan basis pajak dengan pemanfaatan data yang diperoleh dari ILAP dan intensifikasi pajak yang salah satunya dengan memanfaatkan teknologi drone dalam melakukan pembuktian ketidakpatuhan yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Implementasi strategi dilakukan oleh KPP Pratama Cibinong. Dalam pelaksanaannya, KPP Pratama Cibinong mengalami kendala atas besarnya cakupan wilayah kerja, sehingga teknologi drone menjadi salah satu strategi khusus yang dapat menangani salah satu kendala tersebut. Kontrol dan evaluasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Cibinong dengan instansi vertikal DJP ialah dengan monitoring dan evaluasi secara berkala. ......The low realization of tax revenue related to tax revenue from the transfer of building ownership rights in the business of buying and selling real estate in the working area of?? Cibinong Primary Tax Office is caused by abundant leakage in tax revenue as well as tax evasion by various parties, particularly Property Taxpayers. This study aims to analyze the strategies and implementation strategies in increasing tax revenue from the business of buying and selling real estate in the working area of ?? Cibinong Primary Tax Office. This study applies quantitative approach with post-positivism paradigm. The data collection technique applied is in-depth interview. The findings of the study show that the strategy applied to increase tax revenue from the business of buying and selling real estate is tax extensification and intensification. The strategy implementation was done by Cibinong Primary Tax Office. In practice, Cibinong Primary Tax Office has contraints on the size of the working area, so the drone technology becomes one of the special strategies that can handle one of these obstacles. Other than that, the utilization of drone applied as one of the government’s effort in implementing smart governance that can handle tax evasion issues.

Abstrak :
Sistem Jakarta Satu merupakan salah satu kebijakan baru dari Pemprov DKI Jakarta. Diresmikan pada Januari 2018, Sistem Jakarta Satu diartikan sebagai sebuah sistem pemantauan terintegrasi yang dibangun berdasarkan pada data dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di dalam peta dasar tata ruang yang sama, dimana peta dan informasi data tersebut akan diperbaharui secara berkala oleh setiap Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Penelitian ini membahas bagaimana penerapan Sistem Jakarta Satu di DKI Jakarta sebagai upaya dari ekstensifikasi dan intensifikasi pajak bumi dan bangunan (PBB). Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivistdengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan studi lapangan serta teknik analisa data kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa dari tingkatan kebijakan, Sistem Jakarta Satu sudah memiliki visi, misi, rencana jangka pendek dan rencana jangka panjang, namun Sistem Jakarta Satu belum didukung oleh regulasi yang memiliki kekuatan hukum dan belum memiliki rencana anggaran khusus untuk penyelenggaraan Sistem Jakarta Satu. Pada tingkatan manajerial, Sistem Jakarta Satu tidak bekerjasama dengan lembaga non-pemerintah, belum masuk kedalam Tupoksi SKPD DKI Jakarta, tidak memiliki lembaga yang khusus merencanakan dan mengelola Jakarta Satu, dan belum ada pedoman atau SOP yang khusus mengatur mengenai penyelenggaraan Sistem Jakarta Satu. Pada tingkatan operasional, Sistem Jakarta Satu menggunakan personil ahli di bidang TI (Teknologi dan Informasi) untuk pengembangan sistem Jakarta Satu, dan penggunaan teknologi Sistem Jakarta Satu tergolong ramah lingkungan, namun Sistem Jakarta Satu belum memiliki personil pemerintah maupun non-pemerintah yang khusus mengelola Sistem Jakarta Satu, dan website Jakarta Satu masih berbentuk prototype yang belum terbuka untuk umum.  ......Sistem Jakarta Satu is one of the new policies of the Provincial Government of DKI Jakarta. Inaugurated in January 2018, Sistem Jakarta Satu is defined as an integrated monitoring system built on data from all the District Work Unit (Satuan Kerja Perangkat Daerah) in the same basic spatial map, which maps and information data will be updated periodically by each District Work Unit Office (Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah). This study discusses the implementation of Sistem Jakarta Satu in DKI Jakarta as an effort of extensification and intensification of property tax. This research uses post-positivist approach with data collection technique through literature study, field study and qualitative data analysis technique. The results of the research show that from the policy level, Sistem Jakarta Satu already has vision, mission, short term plan and long term plan, but Sistem Jakarta Satu has not supported by regulation which has legal force and has no special budget plan yet for the implementation. At the managerial level, the Sistem Jakarta Satu does not cooperate with non-governmental institutions, has not been included in the Tupoksi SKPD DKI Jakarta, does not have a particular institution to plan and manage Jakarta Satu, and there is no guidance or SOP specifically regulating the implementation of Sistem Jakarta Satu. At the operational level, the Sistem Jakarta Satu employs IT experts (Technology and Information) for the development of the Sistem Jakarta Satu, the use of the Sistem Jakarta Satu technology is environmentally friendly, but the Sistem Jakarta Satu does not have any government or non-government personnel specialized in managing the Sistem Jakarta Satu yet, also, the Jakarta One website is still a prototype that has not yet open to the public.