Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRACT
Penelitian ini membahas mengenai penerapan prinsip ekstrateritorial dalam ketentuan pengambilalihan pada hukum persaingan usaha Indonesia dengan melakukan analisis terhadap ketentuan pengambilalihan pada hukum persaingan usaha Indonesia itu sendiri serta doktrin yang digunakan dalam ketentuan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga membahas apakah penerapan prinsip ekstrateritorial dalam ketentuan pengambilalihan pada Putusan No. 17/KPPU-M/2015, Putusan No. 510/Pdt.G/KPPU/2016/PN JKT PST, dan Putusan No. 310 K/Pdt.Sus-KPPU/2017 sudah sesuai dengan hukum persaingan usaha Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif yang menggunakan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip ekstrateritorial dapat diterapkan dalam ketentuan pengambilalihan pada hukum persaingan usaha Indonesia dan penerapan prinsip ekstrateritorial dalam ketentuan pengambilalihan pada Putusan Nomor 17/KPPU-M/2015, Putusan Nomor 510/Pdt.G/KPPU/2016/PN JKT PST, dan Putusan Nomor 310 K/Pdt.Sus-KPPU/2017 sudah sesuai dengan hukum persaingan usaha Indonesia. 

---

ABSTRACT
This research discussed about the application of extraterritoriality principle in acquisition regulation on Indonesian competition law by doing an analysis to acquisition regulation on Indonesian competition law itself and the doctrines used on that regulations. Other than that, this research is also discussed whether the application of extraterritoriality principle in acquisition regulation in Decision Number 17/KPPU-M/2015, Decision Number. 510/Pdt.G/KPPU/2016/PN JKT PST, and Decision Number 310 K/Pdt.Sus-KPPU/2017 has been in accordance with Indonesian competition law. This research is a juridical normative research with qualitative method and analysis. Results of this research shows that the extraterritoriality principle can be applied in acquisition regulation on Indonesian competition law by using some doctrines and the application of extraterritoriality principle in acquisition regulation in Decision Number 17/KPPU-M/2015, Decision Number 510/Pdt.G/KPPU/2016/PN JKT PST, and Decision Number 310 K/Pdt.Sus-KPPU/2017 has been in accordance with Indonesian competition law.

Abstrak :
Suatu negara dapat menjangkau para Pelaku Usaha asing, terutama yang didirikan dan berkedudukan di luar negeri serta tidak melakukan kegiatan ekonomi di negaranya tetapi memiliki dampak bagi perekonomian dalam negeri dengan Prinsip Ekstrateritorial hukum persaingan usaha. Hingga kini terjadi perdebatan ada tidaknya dasar Prinsip Ekstrateritorial dalam hukum persaingan usaha kita. Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah mengeluarkan sejumlah putusan yang menjatuhkan sanksi kepada Pelaku Usaha asing dengan putusan nomor 07/KPPU-L/2004 sebagai putusan pertamanya. Dalam rangka mengetahui dasar penjatuhan sanksi dalam putusan tersebut, dilakukanlah suatu penelitian hukum yuridis normatif dengan pengolahan data secara kualitatif untuk mengetahui peran prinsip ekstrateritorial dalam hukum persaingan usaha Indonesia dan keabsahan penjatuhan sanksi dalam putusan Nomor 07/KPPU-L/2004. Hasilnya diketahui bahwa kedua pelaku usaha asing dalam putusan tersebut, Goldman Sachs dan Frontline, Ltd mampu memenuhi definisi pelaku usaha sebab sesuai dengan unsur melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Indonesia meskipun tidak didirikan dan berkedudukan di tanah air. Terpenuhinya unsur-unsur yang diperlukan membuat penjatuhan sanksi dalam putusan tersebut adalah sah sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, baik putusan itu maupun peraturan yang ada tidak memberikan jalan keluar penegakan hukum persaingan usaha bagi Pelaku Usaha yang tidak memenuhi unsur didirikan, berkedudukan, dan melakukan kegiatan di Indonesia padahal perbuatannya melanggar ketentuan hukum persaingan usaha dan menimbulkan dampak bagi negara kita. Fakta ini membawa evaluasi bahwa Indonesia sejatinya masih memerlukan sejumlah ketentuan dalam menunjang keberlakukan Prinsip Ekstrateritorial dalam hukum persaingan usaha. ......A country can reach out to foreign Business Actors, especially those that are established and domiciled abroad and do not carry out economic activities in their country but have an impact on the domestic economy with the Extraterritorial Principles of business competition law. Until now there has been a debate whether there is a basis for extraterritorial principles in our business competition law. The Business Competition Supervisory Commission has issued a number of decisions imposing sanctions on foreign Business Actors with decision number 07/KPPU-L/2004 as its first decision. In order to find out the basis for imposing sanctions in the decision, a normative juridical law study was carried out by processing qualitative data to determine the role of extraterritorial principles in Indonesian business competition law and the validity of the imposition of sanctions in decision Number 07/KPPU-L/2004. As a result, it is known that the two foreign business actors in the decision, Goldman Sachs and Frontline, Ltd, are able to meet the definition of business actors because they are in accordance with the element of carrying out activities within the jurisdiction of Indonesia even though they are not established and domiciled in Indonesia. The fulfillment of the necessary elements makes the imposition of sanctions in the decision valid according to the applicable provisions. However, neither this decision nor existing regulations provides a way out for enforcing business competition law for Business Actors who do not meet the elements of being established, domiciled, and carry out activities in Indonesia even though their actions violate the provisions of business competition law and have an impact on our country. This fact leads to an evaluation that Indonesia actually still needs a number of provisions to support the enforcement of the Extraterritorial Principles in business competition law.

Abstrak :
This research explains the definition of jurisdiction, development of the extraterritorial jurisdiction and its regulation in international law which includes its principle and also boundaries. This research then analyzes cases before Al- Skeini and others v. UK case regarding the application of jurisdiciton mentioned in Article 1 of the European Convention on Human Rights (ECHR) by European Court of Human Rights (ECtHR). Furthermore, this research analyzes the applications of Article 1 ECHR in United Kingdom?s House of Lords decision and ECtHR decision in Al-Skeini. In its decision ECtHR stated that the existance of Public Power in Al-Skeini causes an extraterritorial jurisdiction in that case. The judgement cater to the human rights protection but on the other hand it still leaves a confusion in determining the requirement of extraterritorial jurisdiction in the ECHR.

---

Skripsi ini pertama menjelaskan pengertian yurisdiksi serta penjelasan perkembangan dan pengaturan yurisdiksi ekstrateritorial dalam hukum internasional yang mencakup prinsip-prinsip munculnya yurisdiksi ekstrateritorial juga batasan terhadapnya. Skripsi ini kemudian menganalisa kasus-kasus sebelum kasus Al-Skeini and others v. UK berkaitan dengan penerapan yurisdiksi yang dimaksud di dalam Pasal 1 European Convention on Human Rights (ECHR) oleh European Court of Human Rights (ECtHR). Skripsi ini selanjutnya menganilisa penerapan Pasal 1 ECHR dalam putusan House of Lords Inggris serta putusan ECtHR dalam kasus Al-Skeini. Putusan ECtHR menyatakan keberadaan Public Power dalam kasus Al-Sekini menimbulkan yurisdiksi ekstrateritorial atas kasus tersebut. Putusan tersebut berpihak kepada perlindungan Hak Asasi Manusia tetapi di lain sisi tetap meninggalkan kebingungan mengenai syarat jelas timbulnya yurisdiksi ekstrateritorialitas dalam ECHR.

Abstrak :
Skripsi ini menganalisis mengenai tindakan anti persaingan yang menyebabkan tingginya tarif angkutan peti kemas Batam-Singapura dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pada awalnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU menduga bahwa tingginya tarif angkutan peti kemas Batam-Singapura yang ditetapkan oleh sejumlah perusahaan Singapura merupakan kartel yang dilarang oleh Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Akan tetapi, tindakan anti persaingan yang secara substansial lebih tepat dalam kasus tarif angkutan peti kemas Batam-Singapura adalah penetapan harga yang dilarang oleh Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 karena dalam kasus ini tidak terdapat pengaturan produksi atau pemasaran. Selanjutnya, perusahaan Singapura yang terlibat dalam kasus penetapan harga tersebut bukanlah merupakan pelaku usaha yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Indonesia, sehingga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak dapat berlaku secara optimal dan efektif terhadap kasus tersebut. Skripsi ini juga membahas mengenai keberlakuan UU Nomor 5 Tahun 1999 untuk diterapkan secara ekstrateritorial terhadap tindakan anti persaingan yang bersifat lintas negara dengan mempertimbangkan doktrin-doktrin hukum persaingan usaha yang ada di berbagai negara. Dalam menindaklanjuti kasus ini, sangat diperlukan adanya amandemen terhadap UU Nomor 5 Tahun 1999, sehingga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat berlaku secara optimal pada tindakan anti persaingan yang membutuhkan penerapan hukum persaingan usaha ekstrateritorial. ......This thesis analyzes problems related to alleged cross border anti competitive conduct on container liner shipping price between Batam Singapore that had been fixed by the Singapore entities using juridical normative methodology. In this case, Competition Comission of Indonesia Komisi Pengawas Persaingan Usaha or KPPU alleged that expensive rate of the container liner shipping price is considered as cartel prohibited by the Article 11 of the Law Number 5 of 1999. However, it rsquo s more proper to consider the expensive rate of the container liner shipping price is substantially caused by price fixing that is prohibited by Article 5 of the Law Number 5 of 1999 because there is no evidence that the Singapore entities had determined the production and marketing of the product. Moreover, the Singapore entities involved in this case are not undertakings that established, located, or conducting action in the teritorial jurisdiction of Indonesia, and therefore the Law Number 5 of 1999 can not be applied toward them effectively and optimally. This thesis also examines the enforceability of the Law Number 5 of 1999 to be applied extraterritorially against cross border anti competitive conduct by considering competition law doctrines used in various countries. In this case, the amendement of Law Number 5 of 1999 will truly support the Indonesia rsquo s competition law to be applied extraterritorially in the most effective and optimal way.