Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKUntuk menjadi pemenang pada kontestasi politik elektoral, para kandidat kepala daerah harus memiliki kekuatan politik yang kuat. Kekuatan politik ini dapat berasal dari berbagai mesin politik, diantaranya institusi pesantren yang memiliki jaringan sosial di masyarakat. Pertanyaan artikel ini yaitu mengapa pesantren dapat menjadi basis massa politik elektoral di suatu daerah dan bagaimana mekanisme keterlibatannya. Penulis memakai konsep religio-politik untuk melihat keterlibatan pesantren pada politik elektoral dan konsep jaringan sosial sebagai kerangka analisa mekanisme keterlibatannya. Objek penelitian artikel ini adalah kasus Pilkada tahun 2011 dan 2016 di Kabupaten Tasikmalaya karena penulis melihat adanya peran dari jaringan sosial institusi pesantren sebagai kekuatan politik. Penulis berargumentasi bahwa kemenangan Uu Ruzhanul Ulum ndash; Ade Sugianto pada Pilkada tahun 2011 dan 2016 merupakan hasil dari kekuatan politik jaringan sosial pesantren bernama Himpunan Alumni Miftahul Huda Hamida . Kebaruan konsep artikel ini ialah kekuatan politik dapat berasal dari jaringan informal yang berintegrasi dengan jaringan formal. Teknik pengumpulan data penelitian ini bersifat kualitatif melalui snowball indepth-interview.

---

ABSTRACTTo be a winner in the electoral political contestation, the regional head candidates must have a strong political force. These political forces can come from a variety of political machines, including boarding institutions that have a social network in the community. This article question is why boarding institutions or pesantren can be a mass base of electoral politics in an area and how the mechanism of involvement. The author used the concept of religio political to see the involvement of pesantren in electoral politics and the concept of social networks as an analytical framework involvement mechanisms. The research object of this article is the case of the elections in 2011 and 2016 in Tasikmalaya regency as the author sees the role of social networks pesantren as a political force. The author argues that the victory Uu Ruzhanul Ulum Ade Sugianto in the elections of 2011 and 2016 is the result of the political power of social networking pesantren named Himpunan Alumni Miftahul Huda Hamida . Novelty concept of this article is the political power can come from informal networks that integrate with formal network. This research data collection techniques are qualitative snowball depth interview. "

"Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa bagaimana pola electoral engagement dan realisasi politik programatik yang dilakukan Koalisi Buruh Jakarta (KBJ) dengan Anies R Baswedan-Sandiaga Uno pada saat dan sesudah pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017. Analisis penulis membuktikan bahwa adanya policy broker, kesamaan program-program antara kontrak politik buruh dan kandidat serta kolaborasi dan konsolidasi yang sistemik lintas federasi/serikat merupakan faktor-faktor pendukung terjadinya kontrak politik antara KBJ dan pasangan kandidat. Kandidat menjanjikan realisasi program-program kontrak politik yang telah disepakati apabila terpilih, sedangkan KBJ bersedia menjadi mesin politik kandidat yang otonom selama pemilihan kepala daerah di Jakarta berlangsung. Setelah kandidat terpilih, realisasi kontrak politik didistribusikan secara kolaboratif oleh kelompok buruh dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Distribusi politik tidak hanya ditujukan kepada para pekerja yang mendukung kandidat, namun juga para pekerja yang tidak mendukung kandidat serta kelompok lain di luar kelompok buruh. Penelitian ini berargumen bahwa kontrak politik yang identik dengan pertukaran yang partikularistik antara kandidat dan pemilih dalam politik kontemporer di Indonesia tidak terjadi di studi kasus ini, sedangkan distribusi politik secara programatik efektif dilakukan oleh kelompok buruh di tengah fregmentasi politik lintas federasi dan reformasi elektoral di Indonesia.

---

The purpose of this research is to analyze how the pattern of electoral engagement and the realization of programmatic politics carried out by the Koalisi Buruh Jakarta (KBJ) and Anies R Baswedan-Sandiaga Uno during and after the Jakarta Gubernatorial Election in 2017. The author’s analysis reveals that the existence of a policy broker, parallel programs and political contract between labor and candidate as well as systemic collaboration and consolidation across federations/unions were all supporting factors for the occurrence of political contracts between KBJ and pairs of candidate. Candidates promised the realization of political contract programs if elected, while KBJ was willing to become an autonomous political machine for candidates during the gubernatorial election in Jakarta. After the candidates were elected, the realization of the political contract is distributed collaboratively by the Unions-Regional Government of DKI Jakarta. Political distribution is not only directed to the workers which supported candidates, but also those who did not support candidates as well as other groups outside the worker groups. This research argues that political contract that is tantamount with particularistic exchanges between candidates-voters in Indonesian contemporary politics do not occur in this case study while programmatic political distribution carried out by KBJ was effective in the midst of cross-federation political fragmentation and electoral reform in Indonesia."