Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK Sistem pengadaan publik secara elektronik (SPSE) memliki peran penting untuk menunjang ketersediaan barang/jasa dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Penggunaan SPSE pada belanja negara masih berada di bawah target prioritas nasional dengan efisiensi di bawah 10%. Praktik korupsi di sektor pengadaan menjadi tantangan tersendiri di tengah upaya pemerintah melakukan efisiensi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi saat ini, merancang perbaikan proses bisnis, dan perbaikan sistem informasi SPSE yang dapat meminimalkan korupsi dan meningkatkan efisiensi pada proses pengadaan. Metode Business Process Re-engineering (BPR) dan Structured System Development (SSD) digunakan dalam penelitian ini. BPR dilakukan melalui pemodelan dan simulasi proses saat ini (As-Is) dan proses perbaikan (To-Be) menggunakan perangkat lunak iGrafx. SSD dilakukan dalam empat tahap, yaitu pembuatan entity relationship diagram (ERD), tabel relasional, use case diagram, dan data flow diagram (DFD). Penelitian ini menghasilkan tiga pilihan skenario perbaikan SPSE yang mampu memenuhi variabel voice of customer (VOC) yang berbeda, karena perbedaan solusi untuk meminimalkan korupsi. Simulasi model ketiga skenario juga menghasilkan waktu layanan yang berbeda untuk setiap skenario. Kombinasi skenario BPR best practice dan sistem informasi merupakan skenario terbaik dengan tingkat penurunan waktu sebesar 40% dari 17 hari menjadi 10 hari dan memenuhi keseluruhan variabel VOC, yaitu efisiensi dan efektivitas proses, kelengkapan, akurasi, dan timeliness data, integrasi, transparansi dan akuntabillitas dalam proses pengadaan publik. Model sistem informasi dengan metode SSD dirancang untuk mendukung proses bisnis perbaikan dengan mengadopsi model To-Be skenario ketiga yang merupakan skenario terbaik dari hasil penelitian.

---

ABSTRACT Electronic government procurement system (E-GP) has an important role to support the availability of goods and services in government activities. The use of E-GP is still below the national target with efficiency less than 10%. Corruption practices in procurement sector has become a challenge in the midst of government efforts to improve the procurement process efficiency. This study aims to analyze the E-GP current conditions, design business process improvements, and E-GP information systems improvements that is able to minimize corruption and improve efficiency in the procurement process. Business Process Re-engineering (BPR) and Structured System Development (SSD) methods are used in this study. BPR is performed by modeling and simulating current and proposed processes using iGrafx software. SSD in this study consists of four stages; the creation of entity relationship diagram (ERD), relational tables, use case diagram, and data flow diagram (DFD). This study provides three choices of E-GP improvement scenarios that are able to fulfill different VOC variables, due to different solutions to minimize corruption. The simulation of the three scenario models also produce different cycle times for each scenario. The combination of BPR best practice and information system is the best scenario with cycle time reduction of 40% from 17 days to 10 days and fulfills the VOC variables of process efficiency, effectiveness, data completeness, accuracy, and data timeliness, integration, transparency and accountability in the public procurement process. The information system model using SSD method is designed to support business process improvement by adopting the third scenario model which is the best scenario from the research results.

Abstrak :
ABSTRAK Pengadaan barang/jasa sangat rentan sebagai sarana dari tindak pidana korupsi dan persekongkolan tender. Untuk menghindari hal tersebut, diperlukan proses transparan atau terbuka untuk mengimplementasikan kebijakan pemerintah melalui sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik yang dilakukan Unit Layanan Pengadaan di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Trasnmigrasi. Permasalahan yang dikaji adalah pengaturan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik pada Unit Layanan Pengadaan, struktur organisasi Unit Layanan Pengadaan, dan bagaimana sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik pada Unit Layanan Pengadaan di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ditinjau dari hukum investasi dan pembangunan. Metodologi penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan merefleksikan hukum secara normatif. Data dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan data sekunder dan data penunjang berupa hasil wawancara dengan Sekretariat Unit Layanan Pengadaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik pada Unit Layanan Pengadaan di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta perubahannya dan regulasi terkait yang telah memberikan manfaat pengadaan barang/jasa secara elektronik dengan adanya efisiensi dan efektivitas serta keterbukaan dan transparansi yang dapat memacu pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan yang lebih komprehensif mengenai pengadaan barang/jasa secara elektronik, peningkatan peran fungsi dan kewenangan Unit Layanan Pengadaan, dan peningkatan koordinasi dengan lembaga terkait dan organisasi pengadaan di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sehingga menciptakan iklim investasi yang kondusif, kepastian hukum, dan jaminan keamanan yang dapat menunjang pembangunan ekonomi.

---

ABSTRACT Procurement is very vulnerable toward corruption and tender conspiracy. To avoid this, transparency or openness is needed for government policies implementation to create clean government through electronic procurement system which has been done by Procurement Service Unit at Ministry of Village, Development of Disadvantaged Region, and Transmigration. The problems are focused on regulation of electronic procurement system on Procurement Service Unit, organizational structure of Procurement Service Unit, and how electronic procurement system on Procurement Service Unit at Ministry of Village, Development of Disadvantaged Region, and Transmigration in terms of investment law and development. The research methodology is normative juridical by reflecting the law normatively. Datas are analyzed qualitatively by describing secondary data and supporting data from interviewed the Procurement Service Unit Secretariat at Ministry of Village, Development of Disadvantaged Region, and Transmigration. The results in this research can be concluded that Electronic Procurement on Procurement Service Unit at Ministry of Village, Development of Disadvantaged Region, and Transmigration based on Presidential Regulation Number 54 of 2010 concerning Government Procurement of Goods/Services as well as amendment and related regulations that have provided benefits of electronic procurement with efficiency and effectiveness also openness and transparency that can support economic development. Therefore, it is necessary for comprehensive regulation of electronic procurement, increasing the role and authority of Procurement Service Unit, and increasing coordination with related institutions and procurement organizations in Ministry of Village, Development of Disadvantaged Region, and Transmigration to create investment climate conducive, legal certainty, and security guarantees that can support economic development.

Abstrak :
Pengadaan barang dan jasa merupakan komponen krusial yang dalam tata kelola pemerintahan. Di Indonesia pada tahun 2020 sebanyak 70% kasus korupsi yang ditemukan dan ditangani oleh KPK berkaitan dengan pengadaan barang/jasa. Dalam mengatasi hal tersebut pemerintah menggunakan e-Government dalam bentuk e- Procurement untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi. E-Procurement yang dikembangkan oleh LKPP bernama aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang saat ini sudah menjadi Aplikasi Umum SPBE. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menentukan keberhasilan implementasi Aplikasi SPSE sebagai SPBE dengan menggunakan teori dari Sirat (2013). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivist, teknik pengumpulan data melalui data primer yang dilakukan dengan wawancara mendalam dan data sekunder berupa studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 10 dan 11 faktor yaitu visi, misi dan tujuan, strategi, pelatihan, keamanan, kolaborasi, infrastruktur, dukungan pimpinan, budaya organisasi, peraturan,dan keuangan merupakan Penentu keberhasilan implementasi SPSE sebagai SPBE. ......Procurement of goods and services is a crucial component in the governance of the government. In Indonesia in 2020 as many as 70% of corruption cases found and handled by the KPK were related to the procurement of goods/services. In overcoming this, the government uses e-Government in the form of e-Procurement to minimize the occurrence of corruption. The E-Procurement developed by LKPP is called the Electronic Procurement System (SPSE) application which is currently an SPBE General Application. Therefore, this research aims to analyze the factors that determine the successful implementation of the SPSE Application as SPBE using the theory from Sirat (2013). The method used in this study is post-positivist, A data collection technique through primary data conducted with in-depth interviews and secondary data in the form of literature studies. The results showed that 10 of the 11 factors, namely vision, mission and objectives, strategy, training, security, collaboration, infrastructure, leadership support, organizational culture, regulations, and finance are the determinants of the successful implementation of SPSE as SPBE.

Abstrak :
ABSTRAK
Implementasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) di Pemerintah Kota Palembang telah berjalan semenjak tahun 2011. Pemerintah Kota Palembang berusaha untuk transparan dalam proses pengadaan barang/jasa. Serangkaian kegiatan tersebut dimulai dari identifikasi kebutuhan barang/jasa, mempersiapkan paket lelang, penjelasan paket lelang, melakukan lelang, sampai tanda tangan kontrak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Bagi Penyedia Barang Dan Jasa di Pemerintah Kota Palembang. Penelitian ini mengadopsi model kesuksesan informasi DeLone & McLean 2003 dengan variabel penelitian yaitu: Kualitas Sistem, Kualitas Informasi, Kualitas Pelayanan, Kepuasan Pemakai dan Manfaat Bersih. Metodologi analisis menggunakan Structural Equation Model (SEM) dengan bantuan aplikasi SmartPLS Versi 2.0 M3. Berdasarkan hasil uji hipotesis penelitian ini diketahui Kualitas Sistem tidak berpengaruh secara positif pada Kepuasan Pemakai, Kualitas Pelayanan berpengaruh positif terhadap Kepuasan Pemakai, Kualitas Informasi berpengaruh positif terhadap Kepuasan Pemakai, dan Kepuasan Pemakai berpengaruh positif terhadap Manfaat Bagi Organisasi.

---

ABSTRACT
The Implementation of Electronic Procurement System (SPSE) in the Government of Palembang City has been running since 2011. The Government of Palembang City is trying to be transparent for goods or services procurement process. The part of these activities starts from the identification of goods / services, preparation tender packages, explanation of package auction, auction process, and the contract agreement. The purposes of this study is to determine the factors that influence the implementation of Electronic Procurement System (SPSE) in the Government of Palembang City. This study adopts the model of DeLone & McLean information system success in the 2003 in which variables of this study are: System Quality , Information Quality , Service Quality , User Satisfaction and Net Benefits. Methodology analysis of this study using the Structural Equation Model (SEM) with the SmartPLS Version 2.0 M3 software. Based on the results of the hypothesis in this study, System Quality has not given the impact positively on User Satisfaction; Service Quality has positive influence on User Satisfaction, while Information Quality has positive influence on User Satisfaction, and User Satisfaction has positive influence on Benefits for the Organization.