Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai pengaturan smart contract menurut hukum Indonesia, termasuk mengenai konsep umum hukum perikatan, perjanjian, kontrak elektronik, smart contract dan agen elektronik, yang kemudian akan dibandingkan dengan pengaturan smart contract yang diterapkan di Nevada. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode perbandingan hukum yang menghasilkan bentuk penelitian yuridis-normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa persamaan maupun perbedaan terkait pengaturan smart contract di antara kedua negara tersebut. Sehingga, diperoleh saran bahwa Indonesia perlu merevisi atau menambahkan ketentuan smart contract secara tersendiri dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik agar menciptakan kepastian hukum bagi para pelaku kegiatan ekonomi yang menggunakan perjanjian dalam bentuk smart contract ketika bertansaksi secara elektronik. ......This paper dicusses about the regulations of smart contract according to Indonesian law, including the general concepts of the law of obligations, agreements, electronic contracts, smart contract and electronic agents, which will be compared with the regulations of smart contract that applied in Nevada. The methoed used in this research is a comparative law that produces a form of juridical-normative research. The results of these thesis/essay shows/indicate that there were several similarities and differencesregarding the regulations of smart contract between the two countries. Therefore, the suggestion that the author give is Indonesia needs to revise or add the provisions of smart contract agreement individually in the Electronic Information and Transaction Act and the Government Regulation on the Implementation of Electronic Systems and Transactions in order to create legal certainty for the subjects of economic activities that use the agreement in the form of smart contract when they made a transactions electronically.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang konvergensi regulasi telekomunikasi dan regulasi penyiaran terhadap penyelenggaraan IPTV serta korelasi kajian regulasi layanan IPTV terhadap peraturan perundang-undangan terkait lainnya yang berlaku di Indonesia yang bertujuan adanya kepastian hukum bagi pelaku bisnis dalam menyelenggarakan layanan IPTV, dan bagi konsumen/pelanggan untuk menikmati layanan IPTV secara aman, terlindungi dan berkualitas. Penelitian hukum dalam tesis ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menganalisis kaedahkaedah hukum dalam aturan perundang-undangan yang terkait, penelitian eksploratoris dengan mengetahui sejumlah hal yang berkaitan dengan konvergensi IPTV baik dalam lingkungan nasional maupun internasional, penelitian deskriptif yang memaparkan hasil eksplorasi informasi yang menggambarkan hal-hal yang relevan dengan tujuan penelitian serta mengadakan Focus Group Discussion (FGD) secara bertahap yang melibatkan regulator, pelaku usaha, penyedia teknologi dan pengguna. Dalam penyelenggaraan IPTV di Indonesia harus mematuhi ketentuan Peraturan Menteri KOMINFO No. 30 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Layanan Televisi Protokol Internet (Internet Protocol Television/IPTV) di Indonesia yang dilakukan tinjauan analisis dari sudut pandang hukum persaingan usaha, hukum perlindungan konsumen, hukum hak cipta dan hukum transaksi elektronik dengan kesimpulan penyelenggara IPTV di Indonesia dapat menyelenggarakan layanan IPTV apabila telah memiliki izin penyelenggaraan Jasa Akses Internet (ISP), Jaringan Tetap Lokal berbasis Packet Switched dan Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) serta perlu dilakukan revisi terhadap beberapa ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri KOMINFO No. 30 tahun 2009 dengan memasukkan unsur-unsur sesuai ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU Perlindungan Konsumen, UU HAKI, UU Pornografi, UU Perfilman, UU ITE dan Cybercrime.

---

This thesis discusses the convergence of telecommunications regulation and the regulation of broadcasting of the implementation of IPTV and correlation study of the IPTV service regulation laws and regulations related applicable in Indonesia, which aims for legal certainty in the conduct of business IPTV services, and for consumers / customers to enjoy IPTV services are safe, protected and quality. Legal research in this thesis using normative legal research by analyzing the legal rules in laws and regulations related, research eksploratoris by knowing a number of things related to the convergence of IPTV in both national and international environment, descriptive study that describes the results of the exploration information that describes things that are relevant to the research objectives and a Focus Group Discussion (FGD) which involves gradually regulators, business, technology providers and users. In the implementation of IPTV in Indonesia must comply with the provisions of Regulation Minister KOMINFO No. 30 year 2009 about implementation o f IPTV Services (Internet Protocol Television / IPTV) in Indonesia is carried out a review of analysis from the perspective of competition law, consumer protection law, copyright law and the law of electronic transactions with the conclusion IPTV provider in Indonesia may carry IPTV services if the organization has licensed Internet Access Service (ISP), Network-based Local Fixed Packet Switched and Non-Subscription Broadcasting (LPB) and the necessary revisions to certain provisions contained in the Ministerial Regulation No. KOMINFO. 30 in 2009 to include appropriate elements of the provisions contained in the Act on the Prohibition of Unfair Business Competition, Consumer Protection Law, Intellectual Property Law, Law on Pornography, Film Act, ITE and Cybercrime Act.