Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan teknologi berpengaruhi terhadap perkembangan sistem pembayaran di Indonesia dengan kemunculan dompet elektronik yang merupakan kegiatan penatausahaan sumber dana dari Penyedia Jasa Pembayaran (“PJP”). Secara keseluruhan dalam pelaksanaannya telah berjalan dengan baik, namun terdapat kendala seperti terjadinya kegagalan transfer dana yang dialami oleh konsumen pengguna jasa. Oleh karena itu, skripsi ini membahas mengenai perlindungan konsumen dalam sistem pembayaran dompet elektronik oleh penyelenggara Teknologi Finansial, dalam hal terjadinya kegagalan transfer dana pada dompet elektronik X. Bentuk penelitian pada skripsi ini adalah yuridis-normatif menelaah dan menganalisis ketentuan hukum serta bahan pustaka lainnya yang berhubungan dengan perlindungan konsumen dalam sistem pembayaran dompet elektronik oleh penyelenggara Teknologi Finansial, dalam hal terjadinya kegagalan transfer dana pada dompet elektronik X. Kesimpulan yang didapat atas penelitian skripsi ini adalah (1) pengaturan perlindungan konsumen pada dompet elektronik sebagai salah satu dari PJP terhadap kegagalan transfer dana adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana beserta ketentuan pelaksanaannya, Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 23/6/PBI/2021 tentang PJP beserta ketentuan pelaksanaannya, dan PBI Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia beserta ketentuan pelaksanaannya; dan (2) Implementasi pengaturan perlindungan konsumen dompet elektronik terkait dengan kegagalan transfer dana yang diselenggarakan oleh X sudah dilaksanakan dengan cukup baik. Dari hasil penelitian skripsi ini, penyelenggara perlu memberikan kepastian dari waktu penerimaan dana oleh penerima transfer dana atas perintah transfer dana yang dilakukan oleh pengirim dan Bank Indonesia perlu melakukan pengawasan terhadap ketentuan klausula baku yang dibuat oleh penyelenggara.

---

Technological developments affect the development of the payment system in Indonesia with the emergence of electronic wallets which focuses on activities of administering the source of funds from Payment Service Providers (“PSP”). Overall, the implementation has run well, but there happens certain obstacles such as the failure to transfer funds experienced by consumers who use the services. Therefore, this thesis discusses consumer protection in electronic wallet payment system by Financial Technology organizer in the event of a failure to transfer funds in electronic wallet X. The research form in this thesis is juridical-normative, reviewing and analyzing legal provisions and other library materials that related to consumer protection in electronic wallet payment systems by Financial Technology organizer, in the event of a failure to transfer funds to electronic wallet X. The conclusions obtained from this thesis research are (1) regulation of consumer protection pertaining transfer failures on electronic wallets as one of the PSP are Law Number 3 of 2011 concerning Funds Transfer and its implementing provisions, Bank Indonesia Regulation (PBI) Number 23/6/PBI/2021 concerning PJP and its implementing provisions, and PBI Number 22/20/PBI/2020 concerning Bank Consumer Protection as well as the implementation provisions; and (2) the implementation of electronic wallet consumer protection regulation pertaining to the failure of funds transfers organized by X has been implemented quite well. From the results of this thesis, the organizers need to provide a certainty of time of receival of funds by the beneficiary of the funds transfer on the order of the transfer of funds made by the sender and Bank Indonesia needs to supervise the provisions of the standard clause made by the organizers."

"Berdasarkan Rekomendasi FATF Nomor 8, perusahaan penyelenggara dompet elektronik termasuk salah satu penyedia jasa keuangan yang harus menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Hal ini diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme serta Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/10/PBI/2017 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (PBI APU dan PPT). PBI APU dan PPT merupakan aturan yang secara spesifik dikeluarkan Bank Indonesia untuk mengatur terkait dengan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme yang harus dilakukan oleh Penyelenggara Dompet Elektronik sebagai penyelenggara jasa sistem pembayaran. Adapun persyaratan yang harus dimiliki dan dilakukan oleh perusahaan penyelenggara dompet elektronik mencakup tugas dan tanggung jawab Direksi dan pengawasan aktif Dewan Komisaris, kebijakan dan prosedur tertulis, proses manajemen risiko, manajemen sumber daya manusia; dan sistem pengendalian internal. Penerapan PBI APU dan PPT dapat dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan. Yaitu tahap persiapan, tahap eksekusi dan tahap evaluasi.

---

Based on FATF Recommendation No. 8, the electronic wallet company organizers is part of the financial institution that have to implement anti-money laundering and terrorism financing programs. This is clearly regulated in Law Number 8 Year 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering Act, Law Number 9 Year 2013 Concerning the Prevention and Eradication of Terrorism Financing and Bank Indonesia Regulation Number 19/10/PBI/2017 regarding Implementation of Anti Money Laundering and Prevention of Terrorism Financing for the Provider of Payment System Services Other Than Banks and Organizers of Money Changer Business (PBI APU and PPT). PBI APU and PPT are rules specifically issued by Bank Indonesia to regulate in relation to anti-money laundering and prevention of terrorism financing programs which should be applied by Electronic Wallet Company Organizer as payment service provider. The requirements that must be possessed and performed by electronic wallet company organizer include the duties and responsibilities of the Board of Directors and active supervision of the Board of Commissioners, written policies and procedures, risk management processes, human resource management; and internal control systems. Application of PBI APU and PPT can be done through 3 (three) stages. Which are the preparation stage, execution stage and evaluation phase."