Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini membahas mengenai westernisasi pakaian yang terjadi pada masyarakat elite pribumi Jawa pada 1900-1942. Terjalinnya hubungan antara masyarakat Eropa dengan pribumi turut mendorong terjadinya akulturasi dalam hal berpakaian. Model pakaian Barat lambat laun mulai diterima dan digunakan oleh masyarakat pribumi, khususnya mereka yang berasal dari kelas sosial atas dan yang mendapat banyak pengaruh pemikiran Barat dalam dirinya. Penelitian ini akan berfokus pada proses westernisasi pakaian masyarakat elite pribumi Jawa pada 1900-1942, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya westernisasi dalam berpakaian di masyarakat elite Jawa, serta dampak yang ditimbulkan dari westernisasi pakaian tersebut. Dalam penulisannya, penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang dilakukan dengan mengkaji berbagai literatur serta foto dan surat kabar sezaman. Penelitian ini menunjukkan bahwa westernisasi pakaian yang terjadi disebabkan oleh berbagai faktor penyebab, mulai dari ekonomi, sosial, hingga pendidikan. Adanya westernisasi di bidang fashion dan masuknya produk Barat juga mendorong munculnya profesi baru di kalangan masyarakat pribumi.

---

This article discusses the westernization of clothing on the Javanese native elite in 1900-1942. The relations between Europeans and native encourage the acculturation of clothes. Western fashions gradually began to be accepted and used by the native, especially for those who came from the middle-up class and who got many Western influences on themselves. This study focuses on the process of the westernization of clothing on the Javanese native elite in 1900-1942, factors that cause the westernization of clothing on the Javanese native elite, and the impacts that occur from the westernization of clothing. In writing, this study used a historical research method which is carried out by examining various literature as well as photographs and contemporary newspapers. This study shows that the westernization of clothing is caused by several factors, ranging from economy, social, and education. The existence of westernization in the field of fashion and the influx of Western products have contributed to the emergence of new professions among the native people."

"Posisi elite pribumi dalam birokrasi pemerintahan di Jawa Tengah merupakan fokus utama dalam penelitian ini. Permasalahan yang diajukan adalah bagaimana posisi elite pribumi dalam sistem birokrasi kolonial di wilayah Jawa Tengah 1918-1924. Periode yang diteliti dimulai dari tahun 1918, ketika pemerintah kolonial mulai memberlakukan kebijakan Ontvoogding Ordonanntie (Ordonansi Pembebasan Perwalian) dan berakhir pada 1924 dengan diberlakukannya Regentschapsordonantie (Ordonansi Kabupaten). Metode yang digunakan adalah metode sejarah didukung dengan model lapisan sosial dari Roland Mousnier dan konsep kekuasaan dari Michael Mann. Sumber primer yang digunakan adalah Staatsblad van Nederlandsch-Indië dan majalah Pedoman Prijaji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bupati memegang posisi tertinggi dalam birokrasi pemerintahan pribumi di wilayah Jawa Tengah berdasarkan aturan turun-temurun yang diberikan oleh pemerintah kolonial sejak abad ke-19. Sikap pemerintah kolonial yang tidak memberikan kebebasan menimbulkan adanya perlawanan dari para elite birokrasi pribumi. Pemerintah kolonial memberi respon dengan menyerahkan kekuasaan dan wewenang kabupaten kepada pemerintah pribumi.

---

The position of indigenous elite in government bureaucracy in Central Java is the main focus of this research. The problem proposed is how the position of indigenous elite in the colonial bureaucracy in Central Java region 1918-1924. The period of this research starts from 1918, when the colonial government to released Ontvogding Ordonanntie (Freedom Ordonance) policy and ended in 1924 releasement of the Regentschaps Ordonanntie (Regency Ordonance) policy. The method used the historical methods supported with social layer model from Roland Mousnier and authority concept from Michael Mann. Primary resources used Staatsblad van Nederlandsch-Indië and Pedoman Prijaji. The result shows that regent holds the highest position of native government bureaucracy in Central Java region based on hereditary rule that has been given by colonial government since the nineteenth century. The attitude of colonial government which did not provide freedom led to resistance from indigenous bureaucracy elite. The colonial government responded by handing over the power and authority of the regency to the native government."