Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dari data mengenai kegiatan pada unit gawat darurat Rumah Sakit Bhakti Yudha terlihat banyaknya pasien-pasien non gawat darurat yang datang berobat ke unit gawat darurat Rumah Sakit Umum Bhakti Yudha ada sebanyak 51%. Apabila hal ini dibiarkan dapat menyebabkan penambahan beban kerja bagi dokter dan perawat yang bekerja di unit gawat darurat. terhalannya pengobatan terhadap pasien-pasien yang gawat darurat serta menyebabkan terjadinya ketimpangan dalam sistim pelayanan kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran tentang sikap dari pasien-pasien non gawat darurat dalam melihat pelayanan pada unit gawat darurat RSU Bakti Yudha Depok yang ditinjau dari dimensi tangibles, reliability, responsiveness, assurance dan empathy serta faktor-faktor yang berhubungan dengan sikap dalam meliltat pelayanan pada unit gawat darurat RSU Bhakti Yudha Depok. Adapun unit analisisnya adalah pasien-pasien non gawat darurat yang telah diperbolehkan pulang oleh dokter yang bertugas. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan cross sectional dan dilakukan dari tanggal 13 Mei - 30 Juni 2002. Analisis yang digunakan adalah analisis bivariat dan analisis bivariat kill kuadrat) Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini adalah rata-rata sikap suka dalam melihat pelayanan unit gawat darurat adalah 90%, dan dimensi yang paling disukai adalah dimensi empathy (93.47%) diikuti oleh dimensi reliability (92.38%) dan responsiveness (92.18%). Dan responden yang mempunyai sikap suka terhadap pelayanan unit gawat darurat ada sebanyak (42.1%) dan yang tidak suka ada sebanyak (57 9%). Dan dari analisis bivariat menun,jukkan bahwa faktor yang berhubungan dengan sikap tersebut adalah dari faktor predisposisi adalah pendidikan dan pendapatan yang menanggung biaya pengobatan. sedangkan dari faktor pendukung adalah kemudahan dalam mendapatkan pelayanan. Dari hasil penelitian ini saran yang dapat disampaikan pada pihak RSU Bhakti Yudha adalah supaya dapat menerapkan dimensi - dimensi yang disukai oleh pasien-pasien non gawat darurat serta perlunya memperhatikan kecepatan dalam pelayanan kedalam unit/departemen pelayanan yang lain terutama unit/departemen rawat jalan.

---

Data from Emergency Unit's medical record showed that 51% are non emergency patients who visited the unit. This situation unfortunately give more workload to medical stall' including physician and nurse, and give less opportunity to patients who really need emergency service. In this longterm, this incorrect situation will being inbalance health service system. This study had objective to examine non emergency patients who visited Emergency Unit and their perceptions on health services given at Emergency Unit in tangible_ reliability, responsiveness, assurance and empathy dimensions. The study used non emergency patients at Emergency Unit that had been given services to them. This was a quantitative study with cross sectional design. Data was collected from May 13 to June 30 2002. Arid for analysis used of univariate and bivariate analysis ( Chi Square). This study showed in average ratio reality to expected ( defined as positive attitude ) is 90%. According to service dimension 93%, 92%,92%, 92%, 83% are positive attitude to empathy, reliability, responsiveness, reliability and tangibility respectively. By using 90% as cut off point for being like or dislike to the service, it is showed that around 42% expressed their likeness to the Emergency Unit services. Bivariate statistics showed that level of education, income are predisposing factors related significantly with likeness to the service, while from enabling factors, easy to access variable significantly related to the dependent variable ( i.e, likeness to the services ). From this study, it is recommended that management of the hospital showed applied study dimension of Emergency Unit service ( i.e, empathy, assurance. responsiveness, and reliability ) to out patient departement to attract non emergency patients back to right services.

Abstrak :
Keberhasilan penanganan pasien-pasien emergensi ke rumah sakit berkaitan erat dengan "waktu penanganan" yaitu waktu antara kedatangan pasien dengan waktu tindakan yang seharusnya dilakukan, dalam hal ini tindakan pembedahan. Makin lama waktu respon penanganan akan meningkatkan morbiditas dan mortalitas yang akan dialami pasien tersebut di Unit Gawat Darurat Rumah Sakit dr. Cipto Mangunkusumo (UGD RSCM) yang khusus menangani pasien-pasien gawat darurat/emergensi telah ditetapkan stiatu indikator kinerja sebagai acuan keberhasilan penanganan yaitu dengan dibedakannya kasus Sangat Gawat Darurat (SGD) dan kasus Gawat Darurat (GD). Kasus Sangat Gawat Darurat adalah kondisi pasien yang rnembutuhkan tindakan pembedahan secepatnya karena adanya ancaman kehilangan nyawa. Hal ini dihubungkan dengan adanya gangguan jalan nafas, kemampuan bernafas atau gangguan sirkulasi. Sedangkan kasus Gawat Darurat adalah kondisi pasien yang memerlukan tindakan pembedahan dalam waktu 8 jam pertama (misalnya : hernia strangulata, apendisitis, trauma pembuluh darah, trombosis pembuluh darah). Dalam hal keterlambatan penanganan akan meningkatkan morbiditas yang pada akhirnya akan meningkatkan mortalitas. Sejak saat kedatangan di UGD, pasien pada umumnya harus melewati beberapa pemeriksaan, diantaranya anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, tindakan-tindakan prabedah. Selain itu juga dilakukan konsultasi antar departemen jika diperlukan dan persetujuan pasien atau keluarganya atas tindakan pembedahan yang akan dilakukan. Bila pasien yang datang disebabkan trauma akan dilakukan Primary Survey dengan segala penanganannya dan dilanjutkan dengan Secoudary survey. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui lamanya waktu penanganan prabedah pada pasien-pasien kasus SGD dan GD UGD RSCM yang akan dilakukan pembedahan beserta faktor-faktor 1 alasan yang mempengaruhinya. Parameter yang digunakan adalah waktu yang dilalui pasien sejak kedatangan sampai dilakukan tindakan bedah dikaitkan dengan waktu yang diperlukan untuk pemeriksaan-pemeriksaan dan tindakan-tindakan prabedah lainnya (persiapan prabedah).

Abstrak :
Pelayanan kesehatan merupakan salah satu hak mendasar masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah yang diatur pada Pasal 28 H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional maka dibentuk Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. BPJS mempunyai program yaitu Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu wilayah yang menjalankan program JKN-KIS yaitu Kota Depok tepatnya di Rumah Sakit Umum Kota Depok. Salah satu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh program JKN-KIS yaitu pelayanan gawat darurat. Saat dalam keadaan gawat darurat maka setiap fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah atau swasta wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu. Berdasarkan latar belakang tersebut, skripsi ini diteliti dengan metode yuridis-normatif dengan data utama data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan dan tipe penelitian bersifat deskriptif analitis. Dengan kehadiran program JKN-KIS maka peserta JKN-KIS akan mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan peserta JKN-KIS. Rumah sakit tidak dapat menolak pasien gawat darurat karena telah diatur di dalam Undang-Undang apabila rumah sakit menolak pasien gawat darurat maka rumah sakit dapat dikenakan sanksi. Akan tetapi tidak semua rumah sakit bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Oleh karena itu, penulis menyarankan BPJS Kesehatan untuk memperluas kerjasama dengan rumah sakit yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan untuk mempermudah peserta JKN-KIS menjangkau pelayanan kesehatan dan setiap masyarakat Indonesia harus mendaftarkan dirinya sebagai peserta JKN-KIS. ...... Health care is one of the basic rights of the community that must be held by the government and regulated in Article 28 H paragraph (1) and Article 34 paragraph (3) of the 1945 Constitution. Based on Article 5 paragraph (1) of Law Number 40 of 2004 concerning National Social Security System, Law No. 24 of 2011 concerning Social Security Organizing Agency was established. The Social Security Organizing Agency is a legal entity of which is established to implement social security programs. BPJS has a program named National Health Insurance-Indonesian Health Card (JKN-KIS) that applies in all regions in Indonesia. One of the areas that runs the JKN-KIS program is Depok City, precisely at the Depok City General Hospital. One of the health services provided by the JKN-KIS program is emergency services. When in an emergency, every health service facility owned by the government or the private sector is obliged to provide health services to save the lives of patients and prevent disability first. Based on this background, this thesis was examined by juridical-normative method with the main data of secondary data which obtained from library materials and the type of research was descriptive analytical. With the presence of the JKN-KIS program, JKN-KIS participants will receive health services that are in accordance with the needs of JKN-KIS participants. The hospital cannot refuse emergency patients because it has been regulated in the Law, if the hospital rejects emergency patients, the hospital can be sanctioned. However, not all hospitals cooperate with Healthcare and Social Security Agency. Therefore, the authors suggest Healthcare and Social Security Agency to expand cooperation with hospitals that do not cooperate with Healthcare and Social Security Agency to facilitate JKN-KIS participants to get health services and every Indonesian community must register itself as a JKN-KIS participant.