Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Through analysis of the European Union Emissions Trading Scheme (EU ETS) and the Clean Development Mechanism (CDM), this book demonstrates how to use a variety of econometric techniques to analyze the evolving and expanding carbon markets sphere, techniques that can be extrapolated to the worldwide marketplace. It features stylized facts about carbon markets from an economics perspective, as well as covering key aspects of pricing strategies, risk and portfolio management."

"Climate change merupakan isu yang sangat relevan dan mempolarisasi di Australia. Kebijakan pengurangan produksi emisi oleh perusahaan polutan di Australia, pun menjadi salah satu isu yang memecah-belah masyarakat dan parlemen. Penelitian ini membahas mengenai penyebab pergeseran kebijakan Emissions Trading Scheme (ETS) oleh Australian Labor Party menjadi kebijakan Emissions Reduction Fund (ERF) oleh the Coalition di Australia pada tahun 2014. Penelitian ini menggunakan konsep political exchange oleh Bruno Dente yang menggambarkan hubungan saling menguntungkan antara the Coalition (terdiri dari Partai Liberal dan Partai Nasional), terutama Partai Liberal, dengan kelompok pebisnis. Selain itu, teori policy regimes dan policy regime change oleh Carter A. Wilson juga digunakan untuk melihat hadirnya kelompok kepentingan dan tahapan dalam pergeseran kebijakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data dari studi literatur dan dari website institusi Australia yaitu Hansard. Berdasarkan temuan, political exchange antara the Coalition dan kelompok bisnis mendorong terciptanya keadaan dimana stressor/enablers, legitimacy crisis, dan power shifts terjadi. Dengan itu, the Coalition sebagai oposisi, melemahkan rezim kebijakan ETS oleh Australian Labor Party (ALP) sebagai pemerintah. The Coalition memiliki sumber daya, dan akan mengeksploitasi stresor melalui media yang dapat menciptakan momentum politik untuk mereka memenangkan pemilu. Setelah mereka memenangkan pemilu, terjadilah pergeseran kebijakan ETS oleh ALP menjadi ERF oleh the Coalition yang lolos melewati kedua majelis, House of Representatives dan Senat, dan disahkan oleh Governor General pada 27 November 2014.

---

Climate change is a highly relevant and polarizing issue in Australia. The policy of reducing emissions production by pollutant companies in Australia, has become one of the issues that divide society and parliament. This study discusses the causes of the shifting of the Emissions Trading Scheme (ETS) policy by the Australian Labor Party to the Emissions Reduction Fund (ERF) by the Coalition in Australia in 2014. This study used the political exchange concept by Bruno Dente which describes a mutually beneficial relationship between the Coalition (consisting of the Liberal Party and National Party), especially the Liberal Party, with business groups. In addition, Carter A. Wilson's theory of policy regimes and policy regime change was also used to see the presence of interest groups and stages in policy shifts.

This study used a qualitative approach by collecting data from literature studies and from the Australian institution's website, Hansard. Based on the findings, political exchange between the Coalition and business groups encourages the creation of conditions where stressors / enablers, legitimacy crisis, and power shifts occur. With that, the Coalition as the opposition weakens the ETS policy regime by the Australian Labor Party (ALP) as the government. The Coalition has resources, and will exploit stressors through the media which can create political momentum for them to win elections. After they won the election, there was an ETS policy shift by ALP to become an ERF by the Coalition which passed through both houses, the House of Representatives and Senate, and was approved by Governor General on November 27, 2014."

"Tesis ini mengkaji kesesuaian Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) Uni Eropa dengan aturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), dengan fokus pada Perjanjian Technical Barriers to Trade (TBT). CBAM adalah kebijakan UE yang mengenakan biaya karbon pada impor untuk menyelaraskan dengan Sistem Perdagangan Emisi (ETS) dan mencegah kebocoran karbon. Penelitian ini menyelidiki apakah CBAM melanggar ketentuan WTO, khususnya mengenai non-diskriminasi dan menyeimbangkan perdagangan dengan kebijakan lingkungan. Studi ini menguraikan ambisi iklim UE dan penerapan ETS, menyoroti tantangan kebocoran karbon yang mungkin menyebabkan industri pindah ke wilayah dengan peraturan lingkungan yang lemah. CBAM bertujuan untuk mengenakan biaya karbon pada impor barang tertentu, memastikan kesetaraan dengan produk dalam negeri berdasarkan ETS.Analisis hukum berpusat pada tiga bidang Perjanjian TBT: non-diskriminasi terhadap barang impor (Pasal 2.1), perlunya pembatasan perdagangan (Pasal 2.2), dan penyelarasan dengan standar internasional (Pasal 2.4). Tesis ini berargumen bahwa meskipun CBAM berupaya mencegah kebocoran karbon dan mendorong perlindungan lingkungan, CBAM juga harus menghindari hambatan perdagangan yang tidak dapat dibenarkan. Penelitian ini juga mempertimbangkan perspektif mitra dagang UE, khususnya negara-negara berkembang, yang mungkin menganggap CBAM bersifat diskriminatif dan proteksionis. Potensi dampak terhadap perdagangan internasional dan tantangan kepatuhan bagi eksportir juga dibahas. Tesis ini menggarisbawahi perlunya menyeimbangkan tujuan lingkungan hidup dengan praktik perdagangan yang adil dan menyerukan kerja sama internasional untuk menyelaraskan mekanisme penetapan harga karbon.Sebagai kesimpulan, tesis ini merekomendasikan untuk memastikan CBAM selaras dengan peraturan WTO sekaligus berkontribusi secara efektif terhadap tujuan iklim global. Ia menganjurkan dialog dan negosiasi yang berkelanjutan untuk mengatasi kekhawatiran negara-negara yang terkena dampak dan mengembangkan sistem penetapan harga karbon global yang adil dan efektif. Penelitian ini berkontribusi pada wacana yang lebih luas tentang pengintegrasian kebijakan lingkungan dengan peraturan perdagangan internasional.

---

This thesis examines the compatibility of the European Union's Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) with World Trade Organization (WTO) rules, focusing on the Technical Barriers to Trade (TBT) Agreement. CBAM is an EU policy imposing carbon costs on imports to align with its Emissions Trading System (ETS) and prevent carbon leakage. The research investigates whether CBAM violates WTO provisions, particularly regarding non-discrimination and balancing trade with environmental policies. The study outlines the EU's climate ambitions and ETS implementation, highlighting carbon leakage challenges where industries might relocate to regions with lax environmental regulations. CBAM aims to impose carbon costs on imports of specific goods, ensuring parity with domestic products under ETS.

The legal analysis centers on three TBT Agreement areas: non-discrimination against imported goods (Article 2.1), the necessity of trade restrictions (Article 2.2), and alignment with international standards (Article 2.4). The thesis argues that while CBAM seeks to prevent carbon leakage and promote environmental protection, it must avoid creating unjustifiable trade barriers. The research also considers the perspectives of EU trading partners, especially developing countries, which may perceive CBAM as discriminatory and protectionist. The potential impacts on international trade and compliance challenges for exporters are discussed. The thesis underscores the need to balance environmental goals with fair trade practices and calls for international cooperation to harmonize carbon pricing mechanisms.

In conclusion, the thesis recommends ensuring CBAM aligns with WTO rules while effectively contributing to global climate goals. It advocates for ongoing dialogue and negotiation to address affected countries' concerns and develop a fair, effective global carbon pricing system. This research contributes to the broader discourse on integrating environmental policies with international trade regulations."

"Peningkatan urgensi isu perubahan iklim dalam sistem internasional tidak terlepas dari peran aktor-aktor pasar, sehingga memunculkan solusi iklim berbasis pasar — terutama dalam bentuk perdagangan karbon. Negosiasi dalam Protokol Kyoto hingga Perjanjian Paris turut membahas konsep perdagangan karbon, dan realisasinya telah diimplementasikan dan direncanakan di berbagai yurisdiksi. Dengan melakukan penelusuran terhadap literatur berskala internasional yang telah melalui peer-review, tinjauan pustaka ini berupaya untuk memetakan dan menganalisis 52 literatur yang relevan dengan menggunakan metode taksonomi. Tulisan ini akan menjawab rumusan permasalahan utama, yakni bagaimana perkembangan perdagangan karbon dikaji dalam literatur dan kerangka pemikiran hubungan internasional? Hasil pemetaan literatur menunjukkan adanya konsensus mengenai diskursus iklim dan lingkungan, aspek ekonomi, posisi Uni Eropa, serta sikap skeptis terhadap integritas lingkungan dalam konteks perdagangan karbon. Sementara itu, terdapat perdebatan di antara para akademisi mengenai evaluasi perdagangan karbon sebagai kebijakan lingkungan, potensi linking, peran sektor swasta, dan posisi negara berkembang. Analisis penulis menghasilkan sebuah sintesis umum bahwa pembahasan tentang perdagangan karbon dalam hubungan internasional telah melebur dalam diskursus iklim, dengan kekhasan perdebatan tentang hubungan Utara-Selatan, aspek ekonomi dan pembangunan, serta peran aktor non-negara. Penulis juga menemukan adanya celah penelitian berdasarkan tema dan konteks waktu penulisan, tema yurisdiksi yang dibahas, dan paradigma pemikiran yang digunakan.

---

The increasing urgency of the climate change in the international system is inseparable from the role of market actors, giving rise to market-based climate solutions — especially in the form of carbon trading. Negotiations in the Kyoto Protocol to the Paris Agreement have also incorporated the concept of carbon trading, and its realization has been implemented and planned in various jurisdictions. By conducting a search of peer- reviewed international literatures, this literature review seeks to map and analyze 52 relevant literatures using the taxonomic method. This paper will answer the formulation of the main problem, namely, how is the development of carbon trading studied in the literature and framework of international relations? The results of the literature mapping show that there is a consensus regarding the climate and environmental discourse, economic aspects, the position of the European Union, and skepticism about environmental integrity in the context of carbon trading. Meanwhile, debate among academics have revolved around the evaluation of carbon trading as an environmental policy, the potential of linking, the role of the private sector, and the position of developing countries. The author's analysis results in a general synthesis that discussions about carbon trading in international relations have merged into the climate discourse, with the particularity of debates on North-South relations, economic and development aspects, and the role of non-state actors. The author also finds that there are several research gaps based on the theme and context of writing, the jurisdictional themes that have been discussed, and the thought paradigms being used."